JAKARTA 11 MARET 2008
Jakarta Terapkan Konsep 5R untuk Pelestarian Air Tanah
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Program gerakan kepedulian terhadap air tanah yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa siang, menawarkan konsep 5R yakni "reduce" (menghemat), "reuse" (menggunakan kembali), "recycle" (mengolah kembali), "recharge" (mengisi kembali), dan "recovery" (memfungsikan kembali).
"Konsep 5R ini diharapkan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," kata Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta, Peni Susanti dalam acara pencanangan Gerakan Peduli Sumur Resapan "Selamatkan Air Tanah Jakarta". Ia menjelaskan, konsep penghematan 5R minimal 20 liter per hari per orang, "Gunakan air secukupnya."
"Kita mendesak agar masyarakat menggunakan air bekas untuk keperluan yang tidak membutuhkan air bersih misalnya menyiram taman dan mencuci kendaraan," kata Peni. Lebih lanjut konsep "recycle" adalah mengolah air limbah menjadi air bersih dengan menggunakan metode kimiawi sehingga layak digunakan lagi.
Sementara konsep "recharge" atau mengisi kembali, masih kata Peni, adalah konsep memasukkan air hujan ke dalam tanah dan ini dapat dilakukan dengan cara membuat sumur resapan. Dan konsep "recovery" yakni memfungsikan kembali tampungan-tampungan air dengan cara melestarikan keberadaan situ serta danau.
Data Pemprov DKI Jakarta mencatat saat ini sumur resapan yang sudah dibangun baru mencapai 37.840 titik atau sekitar 16,71 persen dari total kebutuhan 226.466 titik. Setiap tahunnya permukaan tanah di Jakarta turun 0,8 cm, sehingga kini ketinggiannya tinggal 0-10 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, terjadi kenaikan permukaan air laut 0,57 cm per tahun.
Air tanah Jakarta pun terus terancam, karena setiap tahun air tanah turun. Sekitar 87 persen di antaranya diakibatkan oleh gedung bertingkat dan 13 persen sisanya disebabkan oleh pengambilan air tanah yang tak terkendali. Menurunnya permukaan air tanah dapat dilihat saat menggali sumur, biasanya di kedalaman 20 meter sudah ditemukan air tanah, tapi sekarang dibutuhkan 40 meter baru didapati air tanah.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 11 MARET 2008
Tiga Pejabat Pertamina di Tahan Terkait Korupsi Rp 95 Miliar
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Mabes Polri menahan tiga pejabat PT Pertamina Depo Tual, Maluku Tenggara, karena menjadi tersangka korupsi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 95 miliar.
"Para tersangka kini masih ditahan Mapolda Maluku dan nantinya akan dibawa ke Mabes Polri untuk memudahkan penyidikan," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Abubakar Nata Prawira di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, ketiga tersangka itu adalah MH (Kepala Pertamina Depo Tual), FK (Kabag Pemasaran Pertamina Depo Tual) dan DG (mantan Kepala Pertamina Depo Tual). Para tersangka ini diduga menjual BBM bersubsidi kepada kapal nelayan asing. Seharusnya, BBM bersubdisi hanya untuk kapal nelayan dalam negeri dan tidak boleh untuk kapal asing, katanya.
"Dalam setahun, negara dirugikan Rp 19 miliar. Karena praktik penjualan ini sudah berlangsung selama lima tahun, maka negara dirugikan Rp 95 miliar," kata Abubakar. Ia mengatakan, tersangka akan dijerat dengan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No tahun 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
Kasus ini terbongkar akhir tahun 2007 lalu, ketika Mabes Polri menangkap 14 kapal nelayan asal Thailand di perairan Tual dan Benjina, Maluku. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa kapal-kapal nelayan asing itu menggunakan BBM bersubsidi yang dibeli dari Depo Pertamina, Tual.
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko menambahkan, penjualan BBM ilegal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Kapal dari Thailand ini, katanya, membeli BBM bersubsidi dengan cara datang langsung ke Depo BBM atau meminta bantuan nelayan Indonesia.
"Ada kapal nelayan kita beli BBM bersubsidi dari depo lalu dibawa ke tengah laut kemudian dialirkan ke kapal asing," katanya. Terkait dengan kasus ini, Polri terus bekerja sama dengan dengan instansi lain baik terkait dengan BBM maupun dengan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 11 MARET 2008
Enam Ruas Tol Dibangun di Jakarta mulai Akhir 2009
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Enam ruas jalan tol akan dibangun di ibukota mulai akhir tahun 2009 sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan yang masih belum terpecahkan hingga kini.
"Pembangunan ruas tol tersebut rencananya dimulai sekitar akhir tahun depan (2009), setelah pemilu," kata Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3).
Enam ruas jalan tol tersebut mencakup Kampung Melayu-Kemayoran; Pasar Minggu-Casablanca; Kampung Melayu-Duri Pulo; Pulogebang-Sunter; Ulujami-Tanah Abang; dan Semanan-Sunter.
Menurut Gubernur, rencana tersebut dilaksanakan karena Pemprov DKI tidak bisa lagi mengembangkan ruas jalan secara horizontal tetapi harus secara vertikal.
Ia juga mengutarakan harapannya agar ruas tol yang segera dibangun itu akan menjadi solusi dan bukannya penambah kemacetan, khususnya di bagian gerbang masuk dan keluar tol yang bisa berpotensi menjadi biang kemacetan.
Selain itu, Fauzi menyebutkan juga akan melakukan kajian yang mendalam terhadap beragam dampak lainnya antara lain polusi udara.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun keenam ruas tol tersebut sekitar Rp 40 triliun. Fauzi mengemukakan, sumber dana tersebut dapat berasal dari Pemprov DKI, pasar modal, dan keikutsertaan pinjaman dari pihak lain.
Ia juga mengatakan telah berkoordinasi mengenai hal ini dengan pemerintah pusat yang juga menyetujui rencana pembangunan enam ruas jalan tol itu.
Sementara itu, Asisten Pembangunan DKI Jakarta, Nurfakih Wirawan menuturkan, pembangunan enam ruas tol itu memang dibutuhkan mengingat ibukota masih memerlukan tambahan jaringan jalan.
"Bila tidak, maka kegiatan perekonomian juga akan macet dan itu termasuk yang dikeluhkan oleh masyarakat," kata Nurfakih.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 11 MARET 2008
Perubahan Iklim Ancam 40 Juta Warga Pesisir Pantai
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Perubahan iklim tidak menentu mengakibatkan mencairnya es dikutub utara dan selatan, bisa mengancam kehidupan 40 juta warga Indonesia yang tinggal dipesisir pantai.
Dalam rentan waktu 10 hingga 20 tahun mendatang, jutaan warga dipesisir laut bakal mengungsi ke daerah lebih tinggi," kata staf khusus Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Lukman Mokoginta, saat sosialisasi Adipura di Pemerintahan Propinsi (Pemprop) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa di Manado.
Dampak dari perubahan iklim di dunia ini, telah membuat sejumlah negara merasakan keresahan, apalagi sejumlah negara dengan banyaknya pulau kecil, bisa terancam hilang dari permukaan bumi. Menurutnya, setiap tahun temperatur air laut bakal naik sekitar satu hingga empat meter dari permukaan, dan akan berpotensi terjadi terus menerus setiap tahun.
Persoalan setiap negara dalam menghadapi perubahan iklim, sudah dibicarakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Bali belum lama ini, terutama pencegahan terhadap kondisi lingkungan, baik perambahan hutan, pemanasan global dan sebagainya. "Perambahan hutan terus merajalela disetiap daerah di Indonesia, padahal hutan merupakan penyerap CO2 terbesar," katanya.
Ancaman terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini, semakin banyak peristiwa banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi dan kesadaran akan lingkungan kurang dijaga, sistem bercocok tanam sektor pertanian sudah tidak seperti beberapa tahun lalu.
Mokoginta mengharapkan masyarakat giat melakukan penghijauan disetiap lingkungan rumah dan tempat-tempat lain, dengan menanam apapun jenis pohon yang ada.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 11 MARET 2008
Dorongan Hak Angket Kasus BLBI-KLBI Menguat
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Dorongan DPR untuk mengajukan hak angket kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) menguat pasca penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan terkait dugaan suap.
Sejumlah penggagas seperti Ade Daud Nasution(Fraksi PBR), Soeripto(Fraksi PKS), dan Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi) di Ruang Wartawan Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa memperkirakan hak angket akan didukung sekitar 100 anggota Dewan.
Saat ini sudah 40 anggota DPR menandatangani berkas usul penggunaan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan, dalam hal ini penyelidikan kasus BLBI-KLBI.
Anggota DPR, kata Nasution, menilai penyelesaian kasus BLBI yang merugikan negara sebesar Rp650 triliun belum memperlihatkan adanya perkembangan menggembirakan. Penyelesaian di luar pengadilan juga dinilai belum mampu mengembalikan sebagian besar dana BLBI-KLBI, katanya.
Hal itu, menurut dia, sangat kontradiktif dengan kebijakan pemerintah terhadap Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang hampir seluruhnya diproses dan diselesaikan dengan pendekatan hukum yang keras, bahkan para petani harus berhadapan dengan lembaga pengadilan.
Fenomena ini, katanya, mengindikasikan adanya obligor menggunakan berbagai cara bekerja sama dengan pejabat pemerintah dan aparat hukum agar pengusutan kasus BLBI-KLBI dihentikan atau setidaknya berjalan di tempat. "Ada dugaan permainan sehingga sangat sedikit obligor yang dijadikan tersangka, lebih sedikit lagi yang divonis bersalah, meskipun sebelumnya dugaan terhadap kesalahan mereka sangat transparan," katanya.
Di sisi lain, kata Nasution menambahkan, anggota DPR menilai ada kebijakan yang terang benderang menguntungkan obligor - seperti kesepakatan penyelesaian utang atau MSAA (master of settlement and acquisition agreement) - tanpa adanya penelaahan atas pihak yang bertanggungjawab. Selain itu ada obligor yang melarikan diri tanpa ada pihak yang bertanggungjawab atas pelarian itu, katanya.
Ia mengatakan, proses penjualan aset oleh BPPN yang dinilai banyak pihak tidak transparan dan mengindikasikan adanya permainan sehingga tingkat pemulihan pun semakin anjlok. Anggota DPR yang menggalang dukungan hak angket juga menilai langkah penyelesaian secara hukum yang dirintis Kejaksaan Agung sejak tahun 2007 justru menjadi anti klimak dengan dihentikannya proses penyidikan terkait BLBI-KLBI.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 11 MARET 2008
Pembangkit Tenaga Nuklir tidak Dapat Dihindari
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso M.Sc berpendapat, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia di masa depan tidak dapat dihindari dalam memenuhi kebutuhan enerji masyarakat.
"Namun, untuk memenuhi kebutuhan enerji sekarang ini, pemanfaatan sumber daya alam seperti gas, batubara dan minyak, relatif masih mencukupi," kata Djoko dalam wawancara dengan ANTARA di Bandung, Selasa, seputar upaya mengatasi krisis tenaga listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Dari sisi teknologi, katanya, PLTN tidak bermasalah karena faktor keamanannya telah dirancang dengan baik. Namun demikian faktor manusiannya, tentu masih perlu waktu, sehingga PLTN sebaiknya menjadi pilihan pembangkit terakhir dalam mengatasi krisis enerji.
Memang PLTN secara teknologi pernah mengalami masalah seperti kasus Chernobyl di Rusia dan Bhopal di India puluhan tahun lalu, tetapi dari pengalaman tersebut telah dilakukan berbagai evaluasi dan perbaikan sehingga PLTN dinyatakan tetap aman dan efisien.
Sejumlah negara maju menggunakan PLTN, seperti Jerman dan Jepang. Teknologinya terus diperbaiki dalam mengurangi segala resiko yang dapat timbul. "Oleh sebab itu, secara teknologi, PLTN dapat dikatakan relatif tidak bermasalah," katanya.
Masalahnya, menurut dia, terletak pada disiplin, sikap mental dan tingkat peradaban umumnya masyarakat Indonesia dalam mengoperasikan teknologi canggih.
"Dapat saja secara teknologi pesawat terbang itu canggih, namun bila 'human error' yang menjadi 'crusial point', maka akan sulit diprediksi tingkat keselamatannya," ujarnya.
Djoko berharap, walaupun Indonesia tidak akan dapat menghindari pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sarana bagi mencukupi kebutuhan tenaga di masa mendatang, tetapi PLTN, lanjutnya, sebaiknya dijadikan sebagai cadangan terakhir pembangkit tenaga listrik, sekaligus memberi waktu lebih lama bagi mesyarakat dalam proses adaptasi sekaligus pembelajaran dan pendewasaan mental.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 11 MARET 2008
Penanggulangan HIV/AIDS harus Berperspektif Perempuan dan HAM
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS (HIV/AIDS) hendaknya berperspektif perempuan dan HAM sehingga tidak terjebak pada persoalan medis semata.
"Sedangkan gerakan HAM diharapkan berperspektif perempuan dan HIV/AIDS," kata Koordinator Jaringan Gerakan HIV/AIDS Rahayu Aji Asmoro pada diskusi Membangun Sinergisitas Gerakan HIV/AIDS di Yogyakarta, Selasa.
Selama ini yang menjadi perhatian pemerintah cenderung persoalan medis saja, sementara gerakan HAM hanya fokus pada isu-isu besar seperti kehilangan orang dan 'pembantaian massal' oleh pihak tertentu. "Persoalan kompleks HIV/AIDS kurang mendapat perhatian," kata dia.
Selain pemerintah dan gerakan HAM, gerakan perempuan juga hendaknya tidak membiarkan proses keterpaparan virus (HIV) pada kalangannya sendiri.
"Mereka diharapkan menyadari bahwa salah satu hak perempuan yang harus ditegakkan adalah aman dari HIV/AIDS," katanya.
Menyinggung penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta, ia mengatakan sampai saat ini belum ada kebijakan khusus yang secara efektif mampu memutus mata rantai penularannya pada pekerja seks.
"Mereka belum dilindungi dengan pemberian informasi memadai tentang HIV/AIDS atau mendapat layanan kesehatan yang baik, tetapi justru dipandang sebagai 'residu' yang harus dibersihkan," katanya.
Konsekuensinya, kata dia, razia menjadi tindakan represif yang dianggap tepat oleh pemerintah daerah. Razia tidak jarang disertai dengan kekerasan dari aparat, seperti menyeret paksa dan bahkan dilecehkan.
"Padahal cara ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering dialami para pekerja seks," katanya.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
