Dubes-dubes AS Sulit Menilai Soeharto
INDEPENDENT-Beberapa mantan duta besar AS yang pernah bertugas di Indonesia mengaku sulit memberikan penilaian yang akurat tentang Soeharto karena mendiang mantan presiden itu melakukan "kesalahan besar" namun pada saat yang bersamaan juga membuat kemajuan besar selama kepemimpinannya 32 tahun.
Sementara itu tentang aspek pribadi, Soeharto dinilai sangat sopan namun "misterius". Soeharto meninggal di Jakarta pada hari Minggu 27 Januari 2008.
"Ada berbagai alasan fundamental yang membuat sulit untuk menilai Soeharto... Mungkin perlu seorang ahli sejarah Indonesia untuk dapat benar-benar menilai Soeharto," kata Paul Wolfowitz, dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Masyarakat AS-Indonesia (Usindo) di Washington, D.C., Jumat.
Wolfowitz adalah duta besar AS yang bertugas di Indonesia selama periode 1986 hingga 1989.
Selain Wolfowitz, mantan Dubes AS yang juga berbicara mengenai pengalaman mereka bertugas pada masa-masa Soeharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun adalah Edward Masters (1977-1981), John Monjo (1989-1992), Robert Barry (1992-1995) dan J. Stapleton Roy (1996-1999).
Wolfowitz mengatakan Soeharto dalam kepemimpinannya berhasil mencapai berbagai keberhasilan sekaligus "kegagalan besar".
Salah satu tragedi yang dihadapi Soeharto, kata Wolfowitz, adalah presiden kedua RI itu gagal untuk melihat kenyataan bahwa pencapaian ekonomi harus juga diikuti dengan kemajuan di bidang politik.
Hal itu diamini oleh Stapleton Roy yang juga menyorot kelemahan Soeharto yang terjebak pada praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di tubuh keluarganya menyangkut ekonomi. "Tampaknya dia tidak bijak dalam menggunakan kekuasaannya," ujar Roy.
"Dia tidak mengakui bahwa pembangunan ekonomi juga memerlukan pembangunan di bidang politik," tambahnya. Masalah Timor Timur juga disebut Roy sebagai kesalahan Soeharto dengan tidak ditanganinya isu pemisahan diri tersebut dengan baik.
Sementara itu pada masa-masa awal mengenal Soeharto --yang pada tahun 1960-an baru saja menduduki tampuk kepemimpinan Indonesia, AS melalui Edward Masters melihat presiden pengganti Soekarno itu sebagai sosok yang tepat untuk melakukan transisi kepemimpinan bagi Indonesia.
"Kami melihatnya sebagai figur yang dapat melakukan transisi. Memang kami betul soal itu, tapi transisi itu ternyata baru terjadi 32 tahun kemudian," kata Masters, disambut tawa hadirin.
Diskusi panel yang dipandu oleh Karl D. Jackson --Direktur Studi Asia Tenggara di Paul H. Nitze School of Advanced International Studies di John Hopkins University-- itu dihadiri oleh sekitar 100 orang dari kalangan masyarakat AS dan Indonesia.
Tentang kepribadian Soeharto, Robert Barry mengaku merasa kesulitan untuk menebak isi pikiran" misterius "presiden RI itu.
"Bahkan ketika beliau duduk bersama Clinton (presiden AS saat itu, Bill Clinton), sulit untuk menebak isi pikiran Soeharto," kata Barry.
Sementara Roy mengatakan, "Dia tidak pernah mengeluarkan isi pikirannya. Semua orang harus menebak-nebak". Di lain pihak, Soeharto dinilai sebagai sosok Jawa yang sangat sopan dan cukup terbuka.
"Bagaimanapun dia masih bisa didekati. Dan dalam tingkat tertentu, dia memang berhasil membuat kemajuan," kata John Monjo.
"Soeharto sangat sopan, responsif, suka mengangguk-angguk dan tersenyum lebar. Saya anggap anggukan dia tanda setuju. Dia tidak pernah tidak setuju," Edward Masters dengan nada canda.
Sementara itu tentang aspek pribadi, Soeharto dinilai sangat sopan namun "misterius". Soeharto meninggal di Jakarta pada hari Minggu 27 Januari 2008.
"Ada berbagai alasan fundamental yang membuat sulit untuk menilai Soeharto... Mungkin perlu seorang ahli sejarah Indonesia untuk dapat benar-benar menilai Soeharto," kata Paul Wolfowitz, dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Masyarakat AS-Indonesia (Usindo) di Washington, D.C., Jumat.
Wolfowitz adalah duta besar AS yang bertugas di Indonesia selama periode 1986 hingga 1989.
Selain Wolfowitz, mantan Dubes AS yang juga berbicara mengenai pengalaman mereka bertugas pada masa-masa Soeharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun adalah Edward Masters (1977-1981), John Monjo (1989-1992), Robert Barry (1992-1995) dan J. Stapleton Roy (1996-1999).
Wolfowitz mengatakan Soeharto dalam kepemimpinannya berhasil mencapai berbagai keberhasilan sekaligus "kegagalan besar".
Salah satu tragedi yang dihadapi Soeharto, kata Wolfowitz, adalah presiden kedua RI itu gagal untuk melihat kenyataan bahwa pencapaian ekonomi harus juga diikuti dengan kemajuan di bidang politik.
Hal itu diamini oleh Stapleton Roy yang juga menyorot kelemahan Soeharto yang terjebak pada praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di tubuh keluarganya menyangkut ekonomi. "Tampaknya dia tidak bijak dalam menggunakan kekuasaannya," ujar Roy.
"Dia tidak mengakui bahwa pembangunan ekonomi juga memerlukan pembangunan di bidang politik," tambahnya. Masalah Timor Timur juga disebut Roy sebagai kesalahan Soeharto dengan tidak ditanganinya isu pemisahan diri tersebut dengan baik.
Sementara itu pada masa-masa awal mengenal Soeharto --yang pada tahun 1960-an baru saja menduduki tampuk kepemimpinan Indonesia, AS melalui Edward Masters melihat presiden pengganti Soekarno itu sebagai sosok yang tepat untuk melakukan transisi kepemimpinan bagi Indonesia.
"Kami melihatnya sebagai figur yang dapat melakukan transisi. Memang kami betul soal itu, tapi transisi itu ternyata baru terjadi 32 tahun kemudian," kata Masters, disambut tawa hadirin.
Diskusi panel yang dipandu oleh Karl D. Jackson --Direktur Studi Asia Tenggara di Paul H. Nitze School of Advanced International Studies di John Hopkins University-- itu dihadiri oleh sekitar 100 orang dari kalangan masyarakat AS dan Indonesia.
Tentang kepribadian Soeharto, Robert Barry mengaku merasa kesulitan untuk menebak isi pikiran" misterius "presiden RI itu.
"Bahkan ketika beliau duduk bersama Clinton (presiden AS saat itu, Bill Clinton), sulit untuk menebak isi pikiran Soeharto," kata Barry.
Sementara Roy mengatakan, "Dia tidak pernah mengeluarkan isi pikirannya. Semua orang harus menebak-nebak". Di lain pihak, Soeharto dinilai sebagai sosok Jawa yang sangat sopan dan cukup terbuka.
"Bagaimanapun dia masih bisa didekati. Dan dalam tingkat tertentu, dia memang berhasil membuat kemajuan," kata John Monjo.
"Soeharto sangat sopan, responsif, suka mengangguk-angguk dan tersenyum lebar. Saya anggap anggukan dia tanda setuju. Dia tidak pernah tidak setuju," Edward Masters dengan nada canda.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 9 MARET 2008
Kapal-kapal yang Singgah di Suriah Masuk dalam Daftar Pengawasan AS
INDEPENDENT-Amerika Serikat, AS, telah memasukkan nama-nama kapal-kapal yang sebelumnya singgah di Suriah kedalam daftar pengawasan, kata seorang pejabat AS, sebagaimana AS berupaya menambah tekanan kepada pemerintah Damascus atas kecurigaan AS adanya kaitan negara itu dengan terorisme.
Keputusan tersebut yang dapat memberikan tekanan pada sektor perdagangan atau pelayaran yang melalui Suriah merupakan satu kebijakan yang memberatkan Damascus dalam hubungannya yang tidak mulus dengan AS walau sempat sesaat membaik pada November lalu pada saat AS mengajak Suriah dalam pencanangan dimulainya kembali proses perundingan perdamaian Israel-Palestina.
Suriah dimasukkan kedalam satu daftar yang disebut "Daftar Laporan Keamanan Pelabuhan" karena adanya kekhawatiran adanya kaitan antara Suriah dengan oragnisasi teroris internasional," kata Wakil juru bicara Departemen Luar Negri AS, Tom Casey kepada pers.
Kebijakan itu akan memebrikan wewenang kepada petugas Pengawas Perairan untuk memberlakukan sejumlah ketentuan tambahan bagi kapal-kapal yang berlayar ke dan dari Suriah yang tiba di pelabuhan-pelabuhan AS yang seblumnya singgah atau akan berlabuh di pelabuhan pelabuhan Suriah ," katanya.
Casey menambahkan ia memahami bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak bagi setiap kapal yang telah melakukan kunjungan di Suriah dari persinggahannya di lima pelabuhan yang terakhir namun ia mengatakan kepada pers agar meminta kejelasan lebih lanjut dari pihak petugas Pengawas Peraiaran dan Departemen Keamanan Dalam Ngegri (DHS).
Sejauh ini tak ada satupun pihak di DHS yang dapat memberikan komentar sementara kantor humas Pengawas Perairan berjanji akan memberikan keterangan rinci mengenai keputusan tersebut pada hari Jumat (Sabtu WIB).
Washington telah lama mengeluhkan sikap Suriah yang mendukung kelompok yang menentang perundingan perdamaian Timur Tengah, antara lain kepada kelompok Hamas di wilayah Palestiuna dan kelompok Hezbollah di Lebanon.
Kedua kelompok itu menurut AS adalah kelompok teroris.
Hubungan dengan Washington sempat membaik saat Suriah mengikuti konferensi Internasional di Annapolis, Maryland, November lalu bersama-sama negara-negara sahabat AS, Arab Saudi, Mesir dan Jordan untuk mencanangkan dimualainya kembali proses perundingan perdamaian.
Namun kondisi yang mendingin itu kini tampaknya telah mengkristal dengan adanya sejumlah kejadian.
Seorang perwira tinggi Angkatan Laut AS mengatakan Rabu bahwa Aramada AL AS, USS Ross dan USS Philippine Sea telah membebaskan USS Cole untuk mengambil posisi di sebelah timur Laut Tengah yang terletak di selatan perairan Suriah.
"Hal itu menunjukkan komitmen kami untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut," kata Bryan Whitman juru bicara Pentagon,
Aramada The Cole ditemnpatkan di perairan Lebanon yang memberi tanda kekhawatiran AS akan krisis politik di Lebanon.
Perpecahan antara anngota parlemen Lebanon yang sebagian besar pro-Barat dan pihak oposisi yang pro-Suriah dan Pro Iran telah membuat krisis politik berkepanjangan di Lebanon dan hingga kini tidak memiliki pemimpin.
Februari Departemen Keuangan mengatakan telah memasukkan nama empat orang kedalam daftar hitam yang memberikan bantuan berupa uang dan senjata kepada kegiatan kelompok Al-Qaeda di Irak melalui Suriah.
Selain itu juga Departemen Keuangan AS mengumumkan telah membekukan semua aset milik sepupu Presiden Bashar al=Assa sebagai salah satu bagian dari sanksi yang menargetkan sejumlah orang penting yang menurut AS diduga melakukan pelanggaran "Korupsi".
Dan pada peringatan tahun ke tiga pembunuhan perdana Menteri Rafiq Hariri, Presiden Bush menuntut pelaku pembunuhan diadili dan agar diakhirinya pengaruh Suriah dan Iran di Lebanon. Suriah dan Iran menolak tuduhan tersebut.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 9 MARET 2008
INDEPENDENT-Pemerintah didesak untuk mengusut ulang penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) meski penyelidikannya telah dihentikan oleh Kejaksaan Agung.
Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengusutan ulang kasus kasus BLBI sangat penting menyusul tertangkapnya jaksa penyelidik kasus tersebut, Urip Tri Gunawan, atas dugaan penerimaan uang senilai 660 ribu dolar AS.
Kejaksaan Agung telah menghentikan pemeriksaan kasus BLBI yang menyangkut Anthony Salim dan Syamsul Nursalim . Denny menilai kasus Urip ada sangkut pautnya dengan penghentian kasus BLBI. Untuk itu, pemerintah harus mengaji ulang kinerja tim 35 jaksa penyelidik kasus BLBI, termasuk membuka kembali penyelidikan menyeluruh atas kasus yang merugikan negara ratusan triliun rupiah itu.
Pakar hukum tata negara itu menyadari bahwa pembukaan kembali kasus BLBI akan berujung pada perdebatan pada kebijakan pemerintah tentang penyelesaian BLBI.
Dia menilai sejumlah skema penyelesaian BLBI, seperti Master Settlement for Acquisition Agreement (MSAA) dan Inpres Nomor 8 tahun 2002, tidak berpihak pada rakyat.
Denny menilai, aturan itu tidak memberi rasa keadilan karena memberi ruang bebas bagi para obligor, bahkan jaminan kepastian hukum berupa pelepasan kewajiban pidana. Menurut dia, kasus BLBI telah menggurita, sehingga tidak hanya menjerat penegak hukum di lapangan seperti jaksa Urip, tetapi juga menyentuh tingkat elit.
"Semua presiden berpotensi untuk salah mengambil kebijakan, atau berpotensi untuk disuap," katanya. Denny menilai sebuah aturan bisa dihargai atau dipuji jika memang berpihak pada kebenaran. Namun, aturan bisa menjadi masalah jika hanya untuk mengakomodasi atau berpihak pada kepentingan pihak tertentu.
"Itu korupsi diskresi namanya," kata Denny melanjutkan.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro menegaskan penegakan hukum untuk kasus BLBI merupakan ujian bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia berharap, publik tidak hanya terjebak pada kasus Urip karena perkara BLBI mempunyai dimensi yang lebih luas. Untuk itu, Ismet mendukung pengambil alihan penanganan kasus BLBI oleh KPK. Menurut dia, KPK relatif lebih independen dan mendapat kepercayaan publik.
Ismet juga mendesak agar DPR segera menggelar "legislative review" untuk mengalihkan kewenangan penanganan kasus BLBI dari kejaksaan ke KPK. "Tidak ada keraguan KPK untuk mengambil alih kasus BLBI," katanya.
Di lain pihak, anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun tidak sependapat dengan anggapan Denny Indrayana bahwa pengusutan kasus BLBI harus menyentuh kebijakan pemerintah sebelumnya karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan.
Dia menilai suatu aturan akan menjadi landasan hukum jika sudah disahkan. Gayus berpendapat, tindakan hukum harusnya diterapkan pada pihak yang tidak melaksanakan aturan.
Terkait BLBI, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR itu mendesak agar aparat penegak hukum menindak para obligor yang tidak kooperatif karena tidak mengembalikan utang secara penuh. "Yang jadi masalah adalah obligor yang tidak kooperatif," katanya.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
Keputusan tersebut yang dapat memberikan tekanan pada sektor perdagangan atau pelayaran yang melalui Suriah merupakan satu kebijakan yang memberatkan Damascus dalam hubungannya yang tidak mulus dengan AS walau sempat sesaat membaik pada November lalu pada saat AS mengajak Suriah dalam pencanangan dimulainya kembali proses perundingan perdamaian Israel-Palestina.
Suriah dimasukkan kedalam satu daftar yang disebut "Daftar Laporan Keamanan Pelabuhan" karena adanya kekhawatiran adanya kaitan antara Suriah dengan oragnisasi teroris internasional," kata Wakil juru bicara Departemen Luar Negri AS, Tom Casey kepada pers.
Kebijakan itu akan memebrikan wewenang kepada petugas Pengawas Perairan untuk memberlakukan sejumlah ketentuan tambahan bagi kapal-kapal yang berlayar ke dan dari Suriah yang tiba di pelabuhan-pelabuhan AS yang seblumnya singgah atau akan berlabuh di pelabuhan pelabuhan Suriah ," katanya.
Casey menambahkan ia memahami bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak bagi setiap kapal yang telah melakukan kunjungan di Suriah dari persinggahannya di lima pelabuhan yang terakhir namun ia mengatakan kepada pers agar meminta kejelasan lebih lanjut dari pihak petugas Pengawas Peraiaran dan Departemen Keamanan Dalam Ngegri (DHS).
Sejauh ini tak ada satupun pihak di DHS yang dapat memberikan komentar sementara kantor humas Pengawas Perairan berjanji akan memberikan keterangan rinci mengenai keputusan tersebut pada hari Jumat (Sabtu WIB).
Washington telah lama mengeluhkan sikap Suriah yang mendukung kelompok yang menentang perundingan perdamaian Timur Tengah, antara lain kepada kelompok Hamas di wilayah Palestiuna dan kelompok Hezbollah di Lebanon.
Kedua kelompok itu menurut AS adalah kelompok teroris.
Hubungan dengan Washington sempat membaik saat Suriah mengikuti konferensi Internasional di Annapolis, Maryland, November lalu bersama-sama negara-negara sahabat AS, Arab Saudi, Mesir dan Jordan untuk mencanangkan dimualainya kembali proses perundingan perdamaian.
Namun kondisi yang mendingin itu kini tampaknya telah mengkristal dengan adanya sejumlah kejadian.
Seorang perwira tinggi Angkatan Laut AS mengatakan Rabu bahwa Aramada AL AS, USS Ross dan USS Philippine Sea telah membebaskan USS Cole untuk mengambil posisi di sebelah timur Laut Tengah yang terletak di selatan perairan Suriah.
"Hal itu menunjukkan komitmen kami untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut," kata Bryan Whitman juru bicara Pentagon,
Aramada The Cole ditemnpatkan di perairan Lebanon yang memberi tanda kekhawatiran AS akan krisis politik di Lebanon.
Perpecahan antara anngota parlemen Lebanon yang sebagian besar pro-Barat dan pihak oposisi yang pro-Suriah dan Pro Iran telah membuat krisis politik berkepanjangan di Lebanon dan hingga kini tidak memiliki pemimpin.
Februari Departemen Keuangan mengatakan telah memasukkan nama empat orang kedalam daftar hitam yang memberikan bantuan berupa uang dan senjata kepada kegiatan kelompok Al-Qaeda di Irak melalui Suriah.
Selain itu juga Departemen Keuangan AS mengumumkan telah membekukan semua aset milik sepupu Presiden Bashar al=Assa sebagai salah satu bagian dari sanksi yang menargetkan sejumlah orang penting yang menurut AS diduga melakukan pelanggaran "Korupsi".
Dan pada peringatan tahun ke tiga pembunuhan perdana Menteri Rafiq Hariri, Presiden Bush menuntut pelaku pembunuhan diadili dan agar diakhirinya pengaruh Suriah dan Iran di Lebanon. Suriah dan Iran menolak tuduhan tersebut.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 9 MARET 2008
Pemerintah Didesak Usut Ulang Kasus BLBI
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)INDEPENDENT-Pemerintah didesak untuk mengusut ulang penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) meski penyelidikannya telah dihentikan oleh Kejaksaan Agung.
Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengusutan ulang kasus kasus BLBI sangat penting menyusul tertangkapnya jaksa penyelidik kasus tersebut, Urip Tri Gunawan, atas dugaan penerimaan uang senilai 660 ribu dolar AS.
Kejaksaan Agung telah menghentikan pemeriksaan kasus BLBI yang menyangkut Anthony Salim dan Syamsul Nursalim . Denny menilai kasus Urip ada sangkut pautnya dengan penghentian kasus BLBI. Untuk itu, pemerintah harus mengaji ulang kinerja tim 35 jaksa penyelidik kasus BLBI, termasuk membuka kembali penyelidikan menyeluruh atas kasus yang merugikan negara ratusan triliun rupiah itu.
Pakar hukum tata negara itu menyadari bahwa pembukaan kembali kasus BLBI akan berujung pada perdebatan pada kebijakan pemerintah tentang penyelesaian BLBI.
Dia menilai sejumlah skema penyelesaian BLBI, seperti Master Settlement for Acquisition Agreement (MSAA) dan Inpres Nomor 8 tahun 2002, tidak berpihak pada rakyat.
Denny menilai, aturan itu tidak memberi rasa keadilan karena memberi ruang bebas bagi para obligor, bahkan jaminan kepastian hukum berupa pelepasan kewajiban pidana. Menurut dia, kasus BLBI telah menggurita, sehingga tidak hanya menjerat penegak hukum di lapangan seperti jaksa Urip, tetapi juga menyentuh tingkat elit.
"Semua presiden berpotensi untuk salah mengambil kebijakan, atau berpotensi untuk disuap," katanya. Denny menilai sebuah aturan bisa dihargai atau dipuji jika memang berpihak pada kebenaran. Namun, aturan bisa menjadi masalah jika hanya untuk mengakomodasi atau berpihak pada kepentingan pihak tertentu.
"Itu korupsi diskresi namanya," kata Denny melanjutkan.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismet Hasan Putro menegaskan penegakan hukum untuk kasus BLBI merupakan ujian bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia berharap, publik tidak hanya terjebak pada kasus Urip karena perkara BLBI mempunyai dimensi yang lebih luas. Untuk itu, Ismet mendukung pengambil alihan penanganan kasus BLBI oleh KPK. Menurut dia, KPK relatif lebih independen dan mendapat kepercayaan publik.
Ismet juga mendesak agar DPR segera menggelar "legislative review" untuk mengalihkan kewenangan penanganan kasus BLBI dari kejaksaan ke KPK. "Tidak ada keraguan KPK untuk mengambil alih kasus BLBI," katanya.
Di lain pihak, anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun tidak sependapat dengan anggapan Denny Indrayana bahwa pengusutan kasus BLBI harus menyentuh kebijakan pemerintah sebelumnya karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan.
Dia menilai suatu aturan akan menjadi landasan hukum jika sudah disahkan. Gayus berpendapat, tindakan hukum harusnya diterapkan pada pihak yang tidak melaksanakan aturan.
Terkait BLBI, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR itu mendesak agar aparat penegak hukum menindak para obligor yang tidak kooperatif karena tidak mengembalikan utang secara penuh. "Yang jadi masalah adalah obligor yang tidak kooperatif," katanya.
RACHMAD YULIADI NASIR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)Arthaloka : 913-22775-99
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
