Jaksa Agung Sudah Ingatkan Urip
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Jaksa Agung Hendarman Supandji mengungkapkan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan Urip Tri Gunawan dan anggota 35 tim jaksa penyelidik kasus BLBI agar berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas pengusutan kasus BLBI dengan obligor Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim.
"Saya sudah mengingatkan berkali-kali, sampai 'meniren' (berbusa-busa) agar tidak melakukan penyimpangan," kata Jaksa Agung di sela-sela Raker dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.
Raker diwarnai 47 pertanyaan dari anggota Komsisi III DPR RI, di samping sejumlah pertanyaan tertulis yang disampaikan beberapa hari sebelum terungkap kasus dugaan suap terhadap jaksa penyelidik kasus BLBI.
Jaksa Agung mengungkapkan, sebelum tertangkap tangan menerima suap 660 ribu dolar AS atau lebih dari Rp6 miliar, UTG sebenarnya memiliki "track record" baik dalam karirnya.
Karena itu, Hendarman kemudian memindahkan UTG dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung Bali ke Jakarta untuk memimpin tim 35 yang bertugas melakukan penyelidikan kasus BLBI.
Mengingat beban hidup di Jakarta yang demikian berat, apalagi gaji UTG sekitar Rp3,5 juta/bulan, Hendarman Supandji kemudian menambah biaya hidup untuk UTG dan kawan-kawan.
Tambahan biaya hidup itu diambil dari alokasi dana operasional Kejaksaan Agung.
Dengan tambahan pendapatan resmi yang dialokasikan dari dana operasional, diharapkan UTG tidak melakukan penyimpangan dan melakukan tugasnya secara baik. Bersamaan dengan hal itu, Jaksa Agung selalu mengingatkan agar tidak melakukan tindakan penyimpangan.
Menurut Hendarman Supandji, UTG memiliki kesempatan besar untuk menjadi jaksa yang berprestasi mengingat usianya yang masih 41 tahun. Karena itu, Hendarman menyatakan sangat terpukul dan kecewa ketika UTG tertangkap tangan menerima suap dalam kasus BLBI.
"Ini sangat mengecewakan saya. Sudah berkali-kali diingatkan," katanya dan menambahkan bahwa sebelumnya tim 35 telah melaporkan bahwa tidak menemukan pelanggaran hukum dalam kasus BLBI.
Hendarman kemudian menanyakan apakah di internal tim 35 terjadi perbedaan pendapat atas penyelidikan kasus BLBI, namun diperoleh jawaban bahwa penyelidikan kasus BLBI belum bisa ditingkatkan ke penyidikan karena tidak ditemukan pelanggaran hukum.
Karena itu, Kejaksaan Agung kemudian menghentikan perkaranya agar ada kepastian hukum. Di saat perkara BLBI dengan obligor Sjamsul Nursalim dihentikan, ternyata UTG tertangkap tangan menerima suap.
Jaksa Agung mengemukakan, kasus ini harus diselidiki apakah UTG sendiri atau ada orang lain yang terlibat mengingat uang Rp6 miliar itu besar sekali bagi seorang jaksa.
Kalangan DPR RI berharap, Jaksa Agung meningkatkan kinerja Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan) yang melakukan tugas pengawasan di internal kejaksaan. Anggota Komisi III, Azlaini Agus (PAN) mengingatkan Jaksa Agung untuk membersihkan tim 35 dari tindakan penyimpangan.
Jansen Hutasoit dari Fraksi PDS berharap Kejaksaan Agubng memperkuat jajaran intelijennya agar mampu membongkar kasus-kasus korupsi.
Jika kinerja intelijen Kejaksaan tidak ditingkatkan, publik meragukan kemampuan Kejaksaan melakukan tugasnya membongkar kasus korupsi.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 5 MARET 2008
Proses Hukum Lapindo Terganjal Perbedaan Pandapat Ahli
INDEPENDENT-Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan proses hukum terhadap luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, terganjal oleh perbedaan pendapat ahli tentang penyebab terjadinya luapan lumpur.
Hendarman mengatakan itu dalam rapat kerja (raker) antara jajaran Kejaksaan Agung ddengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu.
Jaksa Agung menyatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan tertulis dari Komisi III, terkait bolak-baliknya berkas perkara luapan lumpur Lapindo di Kepolisian dan Kejaksaan.
Menurut Jaksa Agung, bolak-baliknya berkas perkara tersebut disebabkan Kepolisian Daerah Jawa Timur mendapatkan perbedaan keterangan sejumlah ahli tentang penyebab luapan lumpur.
Beberapa ahli mengatakan, luapan lumpur merupakan akibat dari kelalaian dari perusahaan pertambangan yang melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, polisi juga mendapat keterangan ahli bahwa luapan lumpur adalah murni bencana alam dan tidak ada unsur kelalaian.
Belum pastinya penyebab luapan lumpur itu, menurut Hendarman, menjadi penyebab Kejaksaan setempat belum melanjutkan kasus itu pada tahap penuntutan pidana.
"Kita ragu-ragu untuk mengajukan," kata Jaksa Agung.
Untuk itu, Hendarman meminta agar Kepolisian setempat melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, sehingga bisa menemukan unsur kelalain.
Temuan unsur kelalaian itu, katanya, berguna untuk kelanjutan proses hukum terhadap luapan lumpur Lapindo.
www.news-independent.blogspot.com
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
Hendarman mengatakan itu dalam rapat kerja (raker) antara jajaran Kejaksaan Agung ddengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu.
Jaksa Agung menyatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan tertulis dari Komisi III, terkait bolak-baliknya berkas perkara luapan lumpur Lapindo di Kepolisian dan Kejaksaan.
Menurut Jaksa Agung, bolak-baliknya berkas perkara tersebut disebabkan Kepolisian Daerah Jawa Timur mendapatkan perbedaan keterangan sejumlah ahli tentang penyebab luapan lumpur.
Beberapa ahli mengatakan, luapan lumpur merupakan akibat dari kelalaian dari perusahaan pertambangan yang melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, polisi juga mendapat keterangan ahli bahwa luapan lumpur adalah murni bencana alam dan tidak ada unsur kelalaian.
Belum pastinya penyebab luapan lumpur itu, menurut Hendarman, menjadi penyebab Kejaksaan setempat belum melanjutkan kasus itu pada tahap penuntutan pidana.
"Kita ragu-ragu untuk mengajukan," kata Jaksa Agung.
Untuk itu, Hendarman meminta agar Kepolisian setempat melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, sehingga bisa menemukan unsur kelalain.
Temuan unsur kelalaian itu, katanya, berguna untuk kelanjutan proses hukum terhadap luapan lumpur Lapindo.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 5 MARET 2008
Serangan Israel Menewaskan Bayi, Lukai 8 Orang Palestina
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Bayi berusia dua bulan meninggal dan delapan pejuang Palestina cedera, Selasa malam, dalam serangan baru Angkatan Darat Israel terhadap desa Al-Garara di sebelah selatan kota Khan Younis di Jalur Gaza, kata sumber medis.
Penduduk di desa tersebut, yang berjarak sekitar dua kilometer dari perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel, mengatakan beberapa kendaraan lapis baja dan tank militer Israel dengan dukungan helikopter memasuki daerah itu di tengah penembakan gencar.
Mereka menyatakan pasukan Israel mengepung satu rumah milik seorang pemimpin Jihad Islam setempat di desa tersebut, sementara gerilyawan terlibat baku-tembak dengan tentara.
Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis mengatakan bahwa satu bayi perempuan ditembak hingga tewas dan delapan orang Palestina cedera. Beberapa saksi mengatakan kedelapan orang itu adalah gerilyawan.
Sejak Rabu lalu, sebanyak 125 orang Palestina di Jalur Gaza telah tewas dan 380 orang lagi cedera akibat serbuan Israel ke dalam Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS.
Angkatan Darat Israel menyatakan operasi ke dalam Jalur Gaza akan dilanjutkan guna "mencegah serangan roket" yang dilancarkan oleh pejuang Palestina.
Penduduk di desa tersebut, yang berjarak sekitar dua kilometer dari perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel, mengatakan beberapa kendaraan lapis baja dan tank militer Israel dengan dukungan helikopter memasuki daerah itu di tengah penembakan gencar.
Mereka menyatakan pasukan Israel mengepung satu rumah milik seorang pemimpin Jihad Islam setempat di desa tersebut, sementara gerilyawan terlibat baku-tembak dengan tentara.
Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis mengatakan bahwa satu bayi perempuan ditembak hingga tewas dan delapan orang Palestina cedera. Beberapa saksi mengatakan kedelapan orang itu adalah gerilyawan.
Sejak Rabu lalu, sebanyak 125 orang Palestina di Jalur Gaza telah tewas dan 380 orang lagi cedera akibat serbuan Israel ke dalam Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS.
Angkatan Darat Israel menyatakan operasi ke dalam Jalur Gaza akan dilanjutkan guna "mencegah serangan roket" yang dilancarkan oleh pejuang Palestina.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 5 MARET 2008
Indonesia Bikin Kejutan Pilih Abstain dalam Voting Sanksi Iran
INDEPENDENT-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, di Jakarta, Rabu, menilai, Indonesia membuat langkah mengejutkan, dengan memilih abstain di Dewan Keamanan PBB saat voting terhadap resolusi tahap ketiga yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran.
"Sikap ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, karena biasanya Indonesia mengikuti kecenderungan Amerika Serikat. Apalagi semua anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), baik yang tetap maupun tidak tetap, menyetujui resolusi itu," ungkapnya.
Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menurutnya, inilah sikap cukup berani Pemerintah Indonesia melalui delegasinya di sana. "Indonesia tampaknya ingin lebih progressif dalam menjalankan diplomasi politik yang bebas aktif," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sanksi terhadap Iran ini dijatuhkan untuk ketiga kalinya terkait pengembangan energi nuklir.
"Nampaknya, Indonesia ingin lebih jernih melihat kasus pengayaan nuklir Iran. Dan faktanya, Iran memang tidak memproduksi senjata massal dan tidak ditemukan penyimpangan yang mengarah kepada kepentingan militer," katanya lagi.
Ia juga menilai, Iran telah bersikap transparan. "Dan Resolusi 1803 ini hanya akan menimbulkan sikap kontraproduktif bagi penyelesaian krisis nuklir Iran, karena Iran bukan tipe negara yang gampang menyerah dan dikhawatirkan akan memunculkan ketegangan baru di Timur Tengah," ujar Mutammimul Ula lagi.
Apa yang dilakukan Pemerintah RI kali ini amat bertolak belakang dengan sikapnya pada Sidang DK PBB tahun 2007. Ketika itu, RI bersama Amerika Serikat sama-sama memilih setuju atas resolusi yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Iran, terkait pengembangan energi nuklir.
Sikap RI itu menimbulkan kontroversi berkepanjangan di dalam negeri, malah mendorong terjadi usul interpelasi dari DPR RI.
www.news-independent.blogspot.com
"Sikap ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, karena biasanya Indonesia mengikuti kecenderungan Amerika Serikat. Apalagi semua anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), baik yang tetap maupun tidak tetap, menyetujui resolusi itu," ungkapnya.
Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menurutnya, inilah sikap cukup berani Pemerintah Indonesia melalui delegasinya di sana. "Indonesia tampaknya ingin lebih progressif dalam menjalankan diplomasi politik yang bebas aktif," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sanksi terhadap Iran ini dijatuhkan untuk ketiga kalinya terkait pengembangan energi nuklir.
"Nampaknya, Indonesia ingin lebih jernih melihat kasus pengayaan nuklir Iran. Dan faktanya, Iran memang tidak memproduksi senjata massal dan tidak ditemukan penyimpangan yang mengarah kepada kepentingan militer," katanya lagi.
Ia juga menilai, Iran telah bersikap transparan. "Dan Resolusi 1803 ini hanya akan menimbulkan sikap kontraproduktif bagi penyelesaian krisis nuklir Iran, karena Iran bukan tipe negara yang gampang menyerah dan dikhawatirkan akan memunculkan ketegangan baru di Timur Tengah," ujar Mutammimul Ula lagi.
Apa yang dilakukan Pemerintah RI kali ini amat bertolak belakang dengan sikapnya pada Sidang DK PBB tahun 2007. Ketika itu, RI bersama Amerika Serikat sama-sama memilih setuju atas resolusi yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Iran, terkait pengembangan energi nuklir.
Sikap RI itu menimbulkan kontroversi berkepanjangan di dalam negeri, malah mendorong terjadi usul interpelasi dari DPR RI.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 5 MARET 2008
Sebagian Besar Apotek tak Sediakan Obat Generik
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan saat ini sebagian besar apotek tidak menyediakan obat generik.
"Banyak sekali apotek yang tidak ada obat generik, 80 persen apotek tidak menyediakan obat generik. Saya tidak mau lagi ada apotek yang tidak menyediakan obat generik," katanya di Jakarta, Selasa, setelah melantik pejabat eselon I dan II Departemen Kesehatan.
Pada kesempatan itu dia juga meminta Direktur Jendral Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang baru, dra. Kustantinah, Apt, M App Sc untuk menginspeksi ketersediaan obat generik di apotek.
"Saya minta supaya disidak, kalau tidak ada ditanya kenapa, kalau memang karena tidak ada sumber yang menyediakan pemerintah akan menyediakannya," katanya.
Ketua Majelis Kode Etik Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia M Syamsul Arifin pun mengakui bahwa saat ini tidak semua obat generik tersedia di apotek.
"Obat generik yang ada di pasaran biasanya sudah ada tetapi memang belum disediakan secara lengkap," katanya. Hal itu, menurut dia, antara lain terjadi karena belum semua dokter mau menuliskan resep obat generik bagi pasiennya dan masyarakat pun belum sepenuhnya tahu tentang obat generik.
"Ini terjadi karena kampanyenya kurang. Padahal apotek tidak mungkin jualan sendiri, produk mereka dijual berdasarkan kampanye," katanya.
Arifin menjelaskan pula bahwa saat ini 91 persen obat non-generik dikampanyekan tetapi hanya tujuh persen hingga sembilan persen obat generik yang dikampanyekan.
"Ini timpang memang dan saya pikir kampanye harus ditingkatkan," katanya serta menambahkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mencanangkan kembali program kampanye penggunaan obat generik.
Penggunaan Turun
Sebelumnya Arifin juga mengatakan penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan cenderung menurun dalam tujuh tahun terakhir.
Menurut dia, meski nilainya setiap tahun bertambah seiring peningkatan pasar obat secara keseluruhan namun persentase kontribusi pasar obat generik terhadap total pasar obat justru cenderung menurun.
Tahun 2001 kontribusi pasar obat generik 12 persen dari total pasar obat yang kala itu nilainya Rp12,85 triliun. Selanjutnya persentase kontribusi pasar obat generik setiap tahun turun dan pada 2007 hanya sekitar 7,23 persen dari total pasar obat yang nilainya diperkirakan Rp24,827 triliun.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fachmi Idris pun mengatakan pemasyarakatan penggunaan obat generik belum berdampak nyata terhadap peningkatan penggunaan obat generik.
"Belakangan ini pamor obat generik terkesan menurun. Unit pelayanan pemerintah tak lagi antusias menggunakan obat generik, apotek tidak menyediakan obat generik secara lengkap, beberapa praktisi medis juga menilai beberapa jenis obat generik kurang efektif," katanya.
Menurut Arifin, penurunan itu tidak terjadi karena harga obat generik dari tahun ke tahun semakin murah. "Harga murah tidak bisa menjamin penjualan dan ketersediaan obat generik karena permintaannya ditentukan oleh penulis resep, bukan oleh pasien," katanya.
Selain itu, kata dia, promosi obat bermerek juga sangat gencar dan hal itu berpengaruh terhadap penulisan resep obat dan perilaku dokter.
Sebagian kalangan dokter sebagai penulis resep dan masyarakat sebagai pengguna, menurut dia, belum percaya sepenuhnya terhadap kualitas obat generik.
Pemerintah, katanya, juga kurang aktif mempromosikan obat generik dan tidak memberikan insentif bagi industri farmasi dan apotek yang memroduksi dan menjual obat generik.
"Padahal dalam distribusi dan pelayanan, obat generik tidak memberikan keuntungan wajar, produksi beberapa jenis obat bahkan merugi. Produsen obat generik juga masih dituntut menjual dengan harga yang sangat rendah," katanya.
Guna mengatasi masalah itu, menurut dia, pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk membenahi dan menata kebijakan obat serta merasionalkan harga obat dengan mekanisme yang tepat.
"Sudah saatnya dilakukan perbaikan regulasi obat dan reposisi obat generik kembali ke konsep semula sebagai obat esensial yang kualitasnya dijamin pemerintah," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
"Banyak sekali apotek yang tidak ada obat generik, 80 persen apotek tidak menyediakan obat generik. Saya tidak mau lagi ada apotek yang tidak menyediakan obat generik," katanya di Jakarta, Selasa, setelah melantik pejabat eselon I dan II Departemen Kesehatan.
Pada kesempatan itu dia juga meminta Direktur Jendral Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang baru, dra. Kustantinah, Apt, M App Sc untuk menginspeksi ketersediaan obat generik di apotek.
"Saya minta supaya disidak, kalau tidak ada ditanya kenapa, kalau memang karena tidak ada sumber yang menyediakan pemerintah akan menyediakannya," katanya.
Ketua Majelis Kode Etik Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia M Syamsul Arifin pun mengakui bahwa saat ini tidak semua obat generik tersedia di apotek.
"Obat generik yang ada di pasaran biasanya sudah ada tetapi memang belum disediakan secara lengkap," katanya. Hal itu, menurut dia, antara lain terjadi karena belum semua dokter mau menuliskan resep obat generik bagi pasiennya dan masyarakat pun belum sepenuhnya tahu tentang obat generik.
"Ini terjadi karena kampanyenya kurang. Padahal apotek tidak mungkin jualan sendiri, produk mereka dijual berdasarkan kampanye," katanya.
Arifin menjelaskan pula bahwa saat ini 91 persen obat non-generik dikampanyekan tetapi hanya tujuh persen hingga sembilan persen obat generik yang dikampanyekan.
"Ini timpang memang dan saya pikir kampanye harus ditingkatkan," katanya serta menambahkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mencanangkan kembali program kampanye penggunaan obat generik.
Penggunaan Turun
Sebelumnya Arifin juga mengatakan penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan cenderung menurun dalam tujuh tahun terakhir.
Menurut dia, meski nilainya setiap tahun bertambah seiring peningkatan pasar obat secara keseluruhan namun persentase kontribusi pasar obat generik terhadap total pasar obat justru cenderung menurun.
Tahun 2001 kontribusi pasar obat generik 12 persen dari total pasar obat yang kala itu nilainya Rp12,85 triliun. Selanjutnya persentase kontribusi pasar obat generik setiap tahun turun dan pada 2007 hanya sekitar 7,23 persen dari total pasar obat yang nilainya diperkirakan Rp24,827 triliun.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fachmi Idris pun mengatakan pemasyarakatan penggunaan obat generik belum berdampak nyata terhadap peningkatan penggunaan obat generik.
"Belakangan ini pamor obat generik terkesan menurun. Unit pelayanan pemerintah tak lagi antusias menggunakan obat generik, apotek tidak menyediakan obat generik secara lengkap, beberapa praktisi medis juga menilai beberapa jenis obat generik kurang efektif," katanya.
Menurut Arifin, penurunan itu tidak terjadi karena harga obat generik dari tahun ke tahun semakin murah. "Harga murah tidak bisa menjamin penjualan dan ketersediaan obat generik karena permintaannya ditentukan oleh penulis resep, bukan oleh pasien," katanya.
Selain itu, kata dia, promosi obat bermerek juga sangat gencar dan hal itu berpengaruh terhadap penulisan resep obat dan perilaku dokter.
Sebagian kalangan dokter sebagai penulis resep dan masyarakat sebagai pengguna, menurut dia, belum percaya sepenuhnya terhadap kualitas obat generik.
Pemerintah, katanya, juga kurang aktif mempromosikan obat generik dan tidak memberikan insentif bagi industri farmasi dan apotek yang memroduksi dan menjual obat generik.
"Padahal dalam distribusi dan pelayanan, obat generik tidak memberikan keuntungan wajar, produksi beberapa jenis obat bahkan merugi. Produsen obat generik juga masih dituntut menjual dengan harga yang sangat rendah," katanya.
Guna mengatasi masalah itu, menurut dia, pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk membenahi dan menata kebijakan obat serta merasionalkan harga obat dengan mekanisme yang tepat.
"Sudah saatnya dilakukan perbaikan regulasi obat dan reposisi obat generik kembali ke konsep semula sebagai obat esensial yang kualitasnya dijamin pemerintah," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 5 MARET 2008
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah meminta pengelola rumah sakit rujukan pelayanan program Askeskin atau yang kini disebut program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) segera mengirimkan nomor rekening bank rumah sakit ke Departemen Kesehatan supaya pemerintah bisa mulai menyalurkan dana program.
"Saya minta rumah sakit segera mengirimkan nomor rekeningnya ke Depkes supaya dananya bisa segera disalurkan. Kita sudah siap menggelontorkan Rp540 miliar untuk 840 rumah sakit," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hingga saat ini baru 284 dari 840 pengelola rumah sakit yang mengirimkan nomor rekening banknya ke Departemen Kesehatan dan menerima pembayaran uang muka pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas untuk periode Januari-Februari 2008.
"Saya tidak tahu mengapa yang lain tidak juga mengirimkan nomor rekeningnya, padahal setelah mengirim nomor rekening ke Depkes, akan langsung dikasih duit untuk Januari dan Februari 2008," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyaralat miskin dan hampir miskin tersebut mulai tahun 2008 dilakukan dengan mekanisme baru.
Dalam mekanisme yang baru, ia menjelaskan, PT Askes tidak lagi ditugasi melakukan pengelolaan keuangan program dan hanya dibebani tugas mengelola kepesertaan, praverifikasi peserta dan pelayanan program.
"PT Askes tidak lagi pegang uang, dananya disalurkan langsung dari kas negara ke rekening rumah sakit melalui bank yang ditunjuk pemerintah," katanya.
Sementara kegiatan verifikasi yang meliputi verifikasi pelayanan, keuangan dan administrasi, kata dia, akan dilakukan oleh tenaga verifikator independen yang direkrut oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan di daerah.
www.news-independent.blogspot.com
"Saya minta rumah sakit segera mengirimkan nomor rekeningnya ke Depkes supaya dananya bisa segera disalurkan. Kita sudah siap menggelontorkan Rp540 miliar untuk 840 rumah sakit," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hingga saat ini baru 284 dari 840 pengelola rumah sakit yang mengirimkan nomor rekening banknya ke Departemen Kesehatan dan menerima pembayaran uang muka pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas untuk periode Januari-Februari 2008.
"Saya tidak tahu mengapa yang lain tidak juga mengirimkan nomor rekeningnya, padahal setelah mengirim nomor rekening ke Depkes, akan langsung dikasih duit untuk Januari dan Februari 2008," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyaralat miskin dan hampir miskin tersebut mulai tahun 2008 dilakukan dengan mekanisme baru.
Dalam mekanisme yang baru, ia menjelaskan, PT Askes tidak lagi ditugasi melakukan pengelolaan keuangan program dan hanya dibebani tugas mengelola kepesertaan, praverifikasi peserta dan pelayanan program.
"PT Askes tidak lagi pegang uang, dananya disalurkan langsung dari kas negara ke rekening rumah sakit melalui bank yang ditunjuk pemerintah," katanya.
Sementara kegiatan verifikasi yang meliputi verifikasi pelayanan, keuangan dan administrasi, kata dia, akan dilakukan oleh tenaga verifikator independen yang direkrut oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan di daerah.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
