Friday, February 29, 2008

29 FEBRUARI 2008


JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Buronan Singapura Kemungkinan Besar Kabur ke Indonesia

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Buronan teroris Singapura Mas Selamat Kastari kemungkinan besar mencoba kabur ke Indonesia, kata profesor Australian Defence Force Academy, Clive Williams.

"Karena kalau ia menetap di Singapura, dia akan lebih mudah tertangkap," katanya di Batam, Jumat. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) Brigjend Pol Sutarman menyepakati perkiraan Williams. Menurut Sutarman, Selamat memahami seluk-beluk geografis Indonesia.

"Dia sangat tahu bagaimana cara-cara masuk ke Indonesia (secara ilegal)," katanya. Terlebih, pada 2001, saat Selamat dikejar abatan Keselamatan Dalam Negeri Singapura (ISD), dia juga kabur ke Pulau Bintan dan Karimun, yang kini tergabung dalam Provinsi Kepri.

Meskipun penjagaan keluar-masuk Singapura dari udara, laut dan darat diperketat, namun kemungkinan dia sudah melarikan diri ke luar Singapura besar, mengingat rentang waktu antara Selamat lolos dengan pemberitahuan ke publik empat jam.

Hal tersebut disesalkan anggota parlemen Singapura Teo Ho Pin. "Kenapa kementrian membutuhkan waktu begitu lama, empat jam untuk memberitahukan ke publik. Selamat tidak bersenjata, tidak seperti kasus Dave Teo, jadi kenapa kita tidak melibatkan publik membantu penangkapan dia," kata Teo.

Sementara itu, Polda Kepri menyebarkan poster pencarian Selamat ke seluruh pelabuhan yang tersebar di Kepri, sejak Kamis (27/2). Selamat kabur setelah diizinkan ke kamar kecil usai bertemu keluarganya, Rabu sore.

Mas Selamat Kastari diduga merencanakan merampas pesawat yang akan digunakan untuk menabrak Bandara Changi, Singapura. Pada 2001 Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) memburu dia atas truduhan beberapa rencana terorisme.

Dia lari dan bersembunyi di Kepulauan Riau. Tahun 2003, dia tertangkap polisi di Bintan dan didakwa 18 bulan penjara karena kepemilikan KTP palsu. Selepas dari penjara Tanjungpinang, dia kabur ke Jawa Timur.

Di bawah pimpinan Sutarman yang kala itu menjabat Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, Mas Selamat Kastari kembali ditahan dua tahun penjara atas kepemilikan KTP palsu. Pada 3 Februari tahun 2006, Mas Selamat Kastari bebas dari kurungan penjara Polda Jatim yang kemudian menyerahkannya ke aparat keamanan Singapura.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Kejagung Bubarkan Tim Penyelidik BLBI

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Kejaksaan Agung resmi membubarkan tim 35 jaksa penyelidik dua kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena hasil penyelidikan kasus tersebut menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman ketika mengumumkan hasil penyelidikan kasus tersebut, Jumat. Ke-35 jaksa tersebut nantinya akan dikembalikan ke tugas fungsional untuk menangani sejumlah kasus tindak pidana khusus yang lain.

Kejaksaan Agung, katanya, akan memberikan penghargaan kepada anggota tim tersebut yang dinilai berprestasi. Tim penyelidik yang telah dibubarkan, kata Kemas, menyimpulkan tidak ada perbuatan melanggar hukum dalam dua kasus BLBI.

Dua kasus tersebut adalah penyerahan aset obligor atau pemegang saham pengendali (PSP) atas kucuran BLBI pada 1997 dan 1998. Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan pelanggaran hukum penyerahan aset obligor atau pemegang saham pengendali (PSP) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam dua kasus tersebut.

Pada 18 Juli 2007, Kemas memaparkan, pada 1998 terjadi kucuran BLBI sebesar Rp35 triliun. Dalam rangka pelaksanaan "Master Settlement for Acquisition Agreement" (MSAA) pada September 1998, Jumlah Kewajiban Pemegan Saham (JKPS) atas kucuran tersebut meningkat menjadi Rp 52,7 triliun. Kemudian BPPN menindaklanjuti perhitungan itu dengan bantuan auditor independen dengan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu Rp 52,6 triliun.

Dengan begitu, kata Kemas, maka obligor diperkirakan akan dapat menyerahkan aset kepada negara. Kemudian, 108 perusahaan yang terafiliasi dalam Grup Salim menyerahkan aset untuk pelunasan. Pada 2006, perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan nilai aset yang diserahkan kepada negara hanya Rp 19 triliun, lebih sedikit dari nilai awal kucuran BLBI dan JKPS.

Kemudian kasus yang kedua adalah kucuran BLBI sebesar Rp 37 triliun pada 1997. Berdasar audit BPK, dana BLBI membengkak menjadi Rp49,189 triliun, dengan JKPS sebesar Rp 28,408 triliun setelah dikurangi aset bank penerima BLBI sebesar Rp 18,850 triliun.

Penyerahan aset senilai Rp 28,408 triliun itu akan dibayar tunai Rp 1 triliun dan penyerahan aset senilai Rp 27,495 triliun. Namun demikian, setelah dilakukan perhitungan oleh auditor dari Pricewaterhouse Cooper pada 2000, nilai aset hanya Rp 1,441 triliun. Nilai aset itu mengalami kenaikan menjadi Rp1,819 triliun setelah dijual dan masih terdapat sisa aset sebesar Rp 640 miliar.

Dengan begitu, uang yang diterima BPPN hanya Rp 3,459 triliun yang terdiri dari pembayaran tunai (Rp1 triliun), penjualan aset (Rp1,819 triliun), dan sisa aset (Rp640 miliar). Jampidsus menegaskan, pengembalian utang telah dilakukan oleh pemegang saham atau penanggung BLBI. Perhitungan nilai aset juga dilakukan oleh auditor independen dengan tidak menyalahi aturan hukum. "Semua telah dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Jampidsus.

Dia menyadari telah terjadi penurunan aset setelah penjualan, sehingga ada selisih yang sangat besar antara nominal kucuran BLBI dengan nominal aset yang diserahkan kepada negara sebagai pembayaran hutang. Penyusutan itu, kata Jampidsus, merupakan masalah ekonomi yang tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum.

Dia mencontohkan aset PT Dipasena milik Sjamsul Nursalim yang terjerat kasus BLBI mengalami penurunan ketika akan dijual pada 2007. Awalnya aset yang ditaksir bernilai Rp19 triliun tersebut akan digunakan untuk menutup hutang BLBI. Ketika aset tersebut akan dijual dan diaudit pada 2007, aset tersebut hanya bernilai Rp 400 miliar.

Untuk itu, Jampidsus menyimpulkan, penurunan nilai aset yang diserahkan kepada negara merupakan masalah ekonomi yang menjadi kewenangan Departemen Keuangan.
"Ini kami serahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan," kata Jampidsus.


www.news-independent.blogspot.com



JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Menhub: Mobil Tabrak Pesawat Garuda, Insiden Serius

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal menilai dua kasus mobil menabrak pesawat milik PT Garuda Indonesia (Garuda) di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, pekan ini, tergolong insiden serius.

"Itu tak boleh terjadi. Mobil tabrak pesawat sama dengan sapi tabrak pesawat di Papua beberapa waktu lalu. Karena itu, ini tergolong insiden serius dan untuk itu saya telah meminta KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) untuk turun ke Bali," katanya menjawab pers di Departemen Perhubungan, Jakarta, Jumat (29/2).

Sebelumnya pada Senin (25/2), mobil katering PT Aerowisata Catering Service di Bandara Ngurah Rai menabrak pesawat Garuda tujuan Denpasar-Jakarta. Pesawat yang baru mendarat dari Singapura itu mengalami kerusakan dan tergores sepanjang 80 cm akibat tertabrak sehingga harus mengalihkan seluruh penumpangnya ke pesawat lain.

Ternyata, pada Rabu (27/2), mobil bagasi PT Gapura Angkasa menabrak pesawat Garuda GA-401 rute Denpasar-Jakarta, tetapi pesawat bisa langsung diterbangkan melayani rute lainnya. Kedua mobil tersebut merupakan milik anak perusahaan Garuda.

Menurut Jusman, pesawat udara di sebuah bandara sebenarnya harus terisolir dan karena itu tak boleh didekati orang tak dikenal atau tanpa identitas, termasuk barang berbahaya. "Ini prosedur keselamatan secara internasional," katanya.

Untuk itu, Jusman meminta pihak terkait di bandara untuk bekerja sama dengan baik. "Pihak Administrator Bandara (Adbandara) sebagai wakil pemerintah atau regulator harus lebih tegas lagi dan mengetatkan pengawasan secara intensif," katanya.

Jusman menegaskan, seluruh pergerakan di dalam bandara harus mampu diawasi dengan baik, khususnya di wilayah udara (air side). "Adbandara tak hanya mengawasi penumpang keluar-masuk, tetapi harus semuanya," katanya.

Jusman juga menyatakan, pihaknya menyayangkan kejadian itu. "Untuk itu harus di-investigasi agar kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Ketua KNKT Tatang Kurniadi saat dihubungi secara terpisah membenarkan soal kejadian itu sebagai sebuah insiden serius.

"Kejadian sekecil apa pun di sebuah bandara internasional tak bisa ditolerir karena nilai psikologisnya sangat besar bagi komunitas penerbangan," kata Tatang.

Dengan demikian, kata Tatang, yang ingin ditegakkan adalah bukan kecil atau besarnya sebuah kejadian, tetapi semua yang terjadi di Bandara Internasional harus terjamin dan hal itu tak perlu terjadi. "Tim KNKT akan turun ke Bali, besok (1/3)," kata Tatang.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Rumusan Anggaran Pendidikan Sejak Awal tidak Jelas

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Rumusan penetapan alokasi anggaran pendidikan sedikitnya 20 persen dari APBN dan ABPD sejak awal memang tidak jelas sehingga malah memicu perdebatan yang berakhir dengan putusan pahit dari Mahkamah Konstitusi.

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof. Soedijono Sastroatmodjo ketika ditemui di kampus setempat, Jumat, mengatakan, pada saat MPR menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen, kala itu terlalu tergesa-gesa karena ada desakan dari berbagai pihak untuk menaikkan persentase seperti di negara-negara Asia Tenggara.

Pada saat itu, katanya, persentase anggaran pendidikan yang dialokasikan APBN dan APBD memang masih sangat kecil, padahal negara-negara tetangga sudah tinggi. Yang kemudian terjadi, katanya, tanpa memperhitungkan kemampuan pemerintah dan rumusannya, lalu disepakati 20 persen.

"Seharusnya kala itu komponen-komponen anggaran yang dimasukkan dalam anggaran sektor pendidikan diperjelas. Hal ini tidak perlu diperdebatkan bila sudah ada rumusan yang jelas," kata doktor di bidang hukum itu.

Ia diminta tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan, gaji guru dan dosen masuk hitungan dalam persentase anggaran pendidikan sebanyak 20 persen. Karena rumusannya tidak jelas akhirnya perdebatan tersebut berakhir di Mahkamah Konstitusi, yang disebut Soedijono sebagai putusan yang mengerdilkan substansi alokasi anggaran sektor pendidikan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, menurut dia, kemungkinan berubah masih tetap ada, misalnya ada gerakan politik kuat yang mampu mengubah putusan tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Dr. Sudharto mengatakan, putusan MK menjadikan pemerintah sudah merasa memenuhi ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan alokasi anggaran pendidikan sekurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Sudharto yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng itu mengatakan, dengan dimasukkannya gaji pendidik dalam hitungan anggaran pendidikan berarti pemerintah saat ini sudah hampir memenuhi amanat konstitusi 20 persen dari APBN.

Pada APBN 2007 alokasi anggaran pendidikan baru sekitar 11 persen namun bila gaji guru dimasukkan di dalamnya, persentasenya hampir 19 persen. "Dengan demikian, tinggal sedikit lagi pemerintah menganggap sudah memenuhi amanat konstitusi dan merasa tidak bersalah bila ternyata mutu peserta didik nantinya di bawah standar," katanya.

Dengan alokasi anggaran pendidikan seperti sekarang, menurut dia, tidak terlalu banyak yang bisa diharapkan, baik dari aspek peningkatan sarana pendidikan maupun perbaikan kesejahteraan pendidik.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Kepala BNP2TKI Menindak Klinik Kesehatan TKI Bermasalah

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat melarang klinik pemeriksaan kesehatan khusus TKI, Dewi Sartika Medical Centre, yang beralamat di Jalan Raya Condet memeriksa kesehatan calon TKI karena dinilai tidak memenuhi standar minimum pelayanan pemeriksaan.

"Klinik ini sudah melanggar peraturan. Departemen Kesehatan menyatakan tarif paling murah adalah Rp 300.000 dan paling mahal Rp 600.000 per-TKI. Tetapi klinik ini menetapkan biaya pemeriksaan kesehatan hanya Rp 150.000 dengan mengorbankan kualitas pelayanan," kata Jumhur ketika melakukan inspeksi mendadak ke tiga sarana kesehatan, yaitu Dewi Sartika Medical Centre, Bakhtir Medical Centre dan An-Nur Medical Centre di Jakarta, Kamis.

Jumhur mengungkapkan, akibat pemeriksaan kesehatan yang dinilainya asal-asalan selama ini, ada empat persen TKI yang telah ditempatkan kemudian dikembalikan dan ada juga yang kemudian meninggal dunia atau hamil.

"Di meja saya ada 168 TKI di tahun 2007 yang meninggal akibat pemeriksaan kesehatan yang asal-asalan. Karena jelas terbukti mereka melanggar, saya meminta kepada PJTKI agar tidak menggunakan klinik Dewi Sartika," katanya. BNP2TKI akan meminta Departemen Kesehatan untuk mengaudit kinerja sarana kesehatan. Pelanggaran lain yang dilakukan klinik itu adalah pindah alamat tanpa melapor ke Depkes dan instansi terkait.

Dampaknya, BNP2TKI tidak akan memproses penempatan TKI yang memeriksakan kesehatannya di sarana kesehatan tersebut. Jumhur juga menyatakan setiap TKI yang ditempatkan harus sehat. Diakuinya, melarang pelayanan kesehatan calon TKI memang bukan kewenangan BNP2TKI. "Tetapi saya ingin norma-norma penempatan dipenuhi," katanya.

Tak Berwenang
Secara terpisah, Ketua Himpunan Perusahaan Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani menyatakan BNP2TKI tidak memiliki wewenang untuk menindak klinik pelayanan kesehatan TKI. "Yang berhak mengawasi dan menindak pelanggaran adalah Depkes dan Depnakertrans. Kedua departemen pernah menjalin kesepemahaman tentang klinik kesehatan khusus TKI," kata Yunus.

Dia juga meminta agar perusahaan jasa TKI (PJTKI) dan TKI tidak dibuat bingung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. "Kami ingin pembagian kerja yang jelas anatar Depnakertrans dan BNP2TKI. Jika masalah regulasi dan pengawasan di merupakan wewenang Depnakertrans, maka BNP2TKI hendaknya memainkan perannya sesuai dengan wewenang yang diberikan," kata Yunus.

Dia mengatakan dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dinyatakan bahwa pemerintah juga diijinkan menempatkan TKI. "Jika, yang dimaksud adalah BNP2TKI, maka posisi badan itu sama dengan PJTKI, dimana PJTKI adalah perusahaan swasta maka BNP2TKI adalah perusahan pemerintah," kata Yunus.

Jika, demikian, kata Yunus, maka BNP2TKI tidak memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum, sama halnya dengan PJTKI swasta lainnya. Sementara, Ketua Badan Otonom Ikhlas Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apajati) Rusdi Basalamah menyatakan pihaknya mendukung upaya pembenahan sarana kesehatan yang dilakukan BNP2TKI.

"Sepanjang itu sesuai koridor hukum, monggo, kami akan mendukung karena tentu diharapkan itu bisa mendidik. Tetapi, pembenahan itu hendaknya jangan karena pemberitaan-pemberitaan yang ada selama ini," katanya.

Rusdi juga mempertanyakan wewenang Jumhur melarang Dewi Sartika karena yang memiliki kewenangan adalah Menkes dan Menakertrans. "Mas Jumhur, jangan salah melangkah. Itu bukan kewenangan dia," kata Rusdi.

Dia mengungkapkan Dewi Sartika tiga minggu lalu telah mengajukan surat ke kelurahan setempat dan juga ke Menteri Sosial dan Menko Kesra, untuk memberikan bantuan berupa surat keterangan keluarga miskin (Gakin) agar biaya pemeriksaan calon TKI murah atau bahkan gratis.
"Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada TKI," katanya.

Merampas Dokumen
Pimpinan Dewi Sartika Medical Centre Mahdi Alatas mendukung upaya pembenahan yang dilakukan oleh BNP2TKI. Namun, kegiatan Sidak ke tempatnya terkesan hanya mengejar bukti dan merampas dokumen pencatatan dan di bagian pelayanan (costumer service).n"Kok bisa begitu, sangat saya sayangkan. Itu kan bukan wilayahnya, kita berijin dari Depnakertrans dan Depkes," kata Mahdi.

Mahdi juga mempertanyakan penetapan biaya minimum pelayanan kesehatan Rp 300.000 per-TKI yang ditetapkan BNP2TKI dengan mengacu pada Gulf Country Committe Approved Medical Centre Association (Gamca) yang sebesar Rp 175 ribu, lalu ada yang dikembalikan ke sarana kesehatan sebesar Rp 75 ribu setelah dua hari dan diendapkan di Gamca.

"Sisanya, Rp 50.000 tidak jelas, ke mananya. Ini yang kami persoalkan, transparan lah, angka itu ada yang belum transparan karena tidak ada aturan tertulisnya," kata Mahdi.
Sementara itu, Direktur Utama An-Nur Medical Centre Aswan Bakri menyatakan pihaknya sudah mulai menerapkan pola tarif dan sistem pemeriksaan kesehatan TKI yang telah dibuat oleh Depkes.

"Kita melakukan 15 item pemeriksaan kesehatan kepada calon TKI yang ditempatkan ke Saudi dan Kuwait dengan biaya Rp 300.000. Ke Singapura hanya 6 item saja dengan biaya hanya Rp 150.000," kata Aswan.

www.news-independent.blogspot.com

Women`s Health Expo 2008: kesehatan wanita penentu kesehatan keluarga

JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Women`s Health Expo 2008: kesehatan wanita penentu kesehatan keluarga

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-The 2nd Annual Women's Health SEMINAR & EXPO 2008 adalah rangkaian kegiatan Pameran dan Edukasi tentang kesehatan perempuan, suatu bentuk kepedulian bahwa kesehatan masyarakat khususnya Perempuan dan Anak adalah tanggung jawab kita bersama. Ajang ini diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Medik Indonesia (YAPMEDI), sebuah lembaga di bawah naungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Acara ini merupakan Program Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai wujud nyata salah satu TRIDARMA Universitas Indonesia, yakni Pengabdian Terhadap Masyarakat. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 29 Februari – 02 Maret 2008 di Hall B, Semanggi EXPO, Kawasan SCBD, Jakarta.


Penyelenggaraan yang kedua kalinya ini secara khusus mengangkat Tema “ PEREMPUAN SEHAT, INDONESIA SEHAT”. Tema ini dimaksudkan untuk mendorong terus peningkatan kualitas kesehatan perempuan Indonesia, sebagai elemen bangsa. Tema ini sekaligus mendukung Visi Indonesia Sehat 2010 dan kampanye berkelanjutan YAPMEDI, “Tetap Sehat Perempuan Indonesia (TSPI)” dan juga merupakan acara tetap tahunan persembahan FKUI - YAPMEDI dalam rangka DIES NATALIES Universitas Indonesia ke-58 Tingkat Fakultas Kedokteran.


Acara ini merupakan ajang bagi produsen yang terkait dengan kesehatan agar dapat memperkenalkan “Brand Produk” kepada masyarakat, khususnya kalangan Ibu dan Anak, Wanita Karir serta Remaja putri. Acara ini juga sekaligus menjadi sarana bagi kalangan industri dalam menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Apabila tahun lalu konsentrasi acara dipusatkan dilokasi expo saja, maka Women's Health EXPO 2008 merambah luas melalui Peluncuran Mobil Sehat : FKUI – YAPMEDI : Mobile Healthcare Unit. Kegiatan ini membuktikan bahwa Women's Health SEMINAR & EXPO 2008 adalah kegiatan multi-dimensi, yang dapat menjadi sarana penyebaran informasi bidang kesehatan dan layanan kesehatan yang bersifat Edutainment (Edukasi dan Entertainment).



Diharapkan penyelenggaraan Women's Health SEMINAR & EXPO 2008 menjadi barometer penyelenggaraan acara-acara lainnya pada bidang kesehatan di Indonesia.


www.news-independent.blogspot.com





Makanan Padat Terbukti Merapikan Gigi

JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

Makanan Padat Terbukti Merapikan Gigi
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Gigi yang rapi adalah dambaan setiap orang. Sering tidak disadari bahwa gigi depan bawah yang semula rapi dapat menjadi berjejal. Hal ini dapat disebabkan karena : pertumbuhan rahang yang terhambat, gangguan srtuktur skeletal, pola pertumbuhan, kematangan jaringan lunak, kekuatan periodontal, struktur geligi, faktor oklusal serta masalah pertumbuhan gigi bungsu.
Faktor penyebab terakhir ini diteliti oleh drg.G.Soetjipto soegiharto dalam disertasinya yang berjudul : “ Peran densitas tulang alveolar sebagai penyangga gigi terhadap terjadinya susunan geligi anterior bawah berjal pada masa erupsi gigi molar 3 bawah”.
Beliau menyelesaikan pendidikan S3 FKGUI yang sudah di tempuhnya dalam waktu 7 tahun. Penelitian ini dilakukan pada 312 subyek sebuah SMU dan sebuah institute di Jakarta Utara, melalui pembuatan cetakan model gigi dan ronsen foto.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan hubungan densitas(kekompakan) tulang alveolar dengan derajat keparahan geligi anterior bawah berjejal. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh suatu seri indeks densitas tulang alveolar dari kelompok usia dewasa muda dalam hal ini usia 16, 17, dan 18 tahun. Indeks tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan berjejal tidaknya atau derajat keberjejalan geligi depan bawah seseorang untuk jangka panjang waktu beberapa tahun kedepan, setelah molar 3 bawah tumbuh.
Pada masa erupsi M3(Gigi molar ketiga) bawah yaitu dalam usia 16 hingga 18 tahun, makin rendah derajat densitas tulang alveolar makin tinggi derajat keparahan susunan gigi anterior bawah berjejal.
Semakin bertambahnya usia, makin rendah derajat densitas tulang alveolar. Kita harus mengubah gaya hidup modern, seperti perbaikan rencana aktivitas ekstra kurikuler SMU antara lain berolahraga di udara terbuka untuk mendapatkan aktifitas gerak dan pancaran sinar matahari yang banyak. Selain itu juga di anjurkan memakan makanan yang membutuhkan beban pengunyahan besar, dalam arti bukan makan siap saji yang lunak dan cukup di telan saja, tidak di gigit. Hindari buah-buahan yang di blender, makanlah buah-buahan langsung digigit dengan gigi untuk merangsang rongga mulut.

www.news-independent.blogspot.com

Aksi Militer Pangeran Harry di medan Tempur Afghanistan

JAKARTA 29 FEBRUARI 2008

AKSI MILITER PANGERAN HARRY DI MEDAN TEMPUR AFGANISTAN

news

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pengeran Harry turun langsung bertempur melawan Taliban di garis depan di Afghanistan, demikian konfirmasi departemen pertahanan Inggris.

Harry, 23, yang berada di urutan ketiga untuk menerima tahta kerajaan, bertugas selama 10 minggu terakhir ini di Provinsi Helmand.

Pangeran bercanda mengenai julukannya di medan tempur "magnet peluru", tetapi mengatakan, "Akhirnya saya bisa juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan tugas ketentaraan yang saya inginkan."

Penugasan itu tidak boleh disiarkan media, yang akhirnya tersiarkan juga setelah ada bocoran dari media asing.

Kepala staf umum, Sir Richard Dannatt, yang mengepalai Angkatan Darat Inggris, mengatakan dia kecewa berita itu bocor.

Dalam satu pernyataan ia mengatakan, "Saya sangat kecewa karena situs-situs berita asing memutuskan untuk memuat berita itu tanpa berkonsultasi dulu dengan kami.

"Sangat berbeda dengan tanggung jawab tinggi yang ditunjukkan seluruh media cetak dan elektronik Inggris, yang mencapai kesepahaman dengan kami tentang pemberitaan Pangeran Harry sewaktu bertugas."

Perdana Menteri Gordon Brown mengatakan Pangeran Harry adalah seorang "prajurit teladan".

"Seluruh Inggris merasa bangga atas pengabdian yang dilakukannya," kata Brown.

"Saya ingin berterima kasih kepada Pangeran Harry dan semua personel militer kita atas sumbangsih dan pengabdian mereka."

harry
Penugasan Pangeran Harry tidak boleh disiarkan media

'Tak mandi'

Pengeran berhari Natal di satu bekas madrasah Taliban, tidur di atas ranjang kam dan harus cuci muka di luar.

Dalam satu wawancara ketika berada di Provinsi Helmand, Harry bercerita tentang kehidupan sebagai tentara di garis depan.

"Saya sudah empat hari tidak mandi dan sudah seminggu ini tidak mencuci pakaian.

"Enak sekali menjadi orang biasa sesekali," kata Pangeran Harry.

Dia khawatir juga memperlihatkan wajah terlalu sering di kawasan itu. Harry merasa beruntung karena di sekitar situ tidak ada warga sipil sebab wilayah itu tidak bertuan.



Thursday, February 28, 2008

Thaksin kembali ke Thailand

JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

Thaksin kembali ke Thailand

Thaksin Shinawatra

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra kembali ke tanah airnya, 17 bulan setelah digulingkan dalam sebuah kudeta militer.

Ribuan pendukungnya yang melambai-lambaikan bendera, termasuk tokoh-tokoh penting dalam pemerintah baru, berkumpul di bandara utama Bangkok menyambut dia.

Thaksin langsung dibawa ke pengadilan untuk menghadapi dakwaan penyalahgunaan kekuasaan selama jabatannya, tuduhan yang dia tegaskan bermotif politik.

Dia dikenai tahanan luar dengan jaminan dan diberitahukan tidak meninggalkan Thailand tanpa ijin.

Thaksin yang pernah mengatakan dia berniat menjauh dari politik sekarang kembali ke negaranya namun para wartawan mengatakan ada kekhawatiran dia kembalinya dia menyebabkan gejolak politik.

Yakin bebas

Pengusaha kaya berusia 58 tahun ini meneteskan air mata saat dia disambut para pendukungnya yang bersorak rorai dan melambaikan poster berbunyi "Kami mencintai Thaksin".

Saat dia meninggalkan bandara, dia bersujud dengan menyentuhkan dahinya sebagai isyarat penghormatan.

Kepada wartawan BBC Andres Harding dalam penerbangan darai Hongkong, Thaksin menyatakan optimis dia "pasti" akan dibebaskan dari dakwaan korupsi.

"Saya tidak berbuat kesalahan, mengapa harus khawatir ?", katanya. "Saya harus memulihkan resputasi saya yang hilang karena kudeta".

Partai Thaksin, Thai Rak Thai dinyatakan terlarang menyusul kudeta militer bulan September tahun 2006, dan dia secara pribadi dilarang berpolitik selama lima tahun.

28 FEBRUARI 2008

JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

Inflasi Masih Jadi Kekhawatiran Pasar Saham

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-I
nflasi Februari 2008 masih menjadi kekhawatiran para pelaku pasar saham, walaupun tidak sebesar pada Januari lalu.

"Pengaruh inflasi masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar, walau Februari ini diperkirakan tidak sebesar Januari," kata Pelaku Pasar dari PT Panin Capital, Luki Aryatama.

Namun Luki tidak bisa menyebutkan kisarannya. Dia hanya memperkirakan masih dibawah inflasi Januari 2008 yang mencapai 1,77 persen.

Perkiraan turunnya inflasi Februari ini sesuai dengan perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan kenaikan harga lebih terkendali dibanding Januari 2008.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah mencoba melakukan usaha pengendalian harga berbagai komoditas dan dari sisi kurs juga menunjukkan kecenderungan yang cukup positif, sehingga diharapkan di atas kertas inflasi pada Februari 2008 akan jauh lebih baik.

Inflasi Januari 2008 yang mencapai 1,77 persen tergolong paling tinggi selama empat tahun terakhir karena didorong kenaikan harga di kelompok bahan makanan yaitu 2,77 persen dan kelompok sandang sebesar 2,31 persen serta di kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,02 persen.

Selama lima tahun terakhir, memang inflasi bulan Januari selalu di atas satu persen. Pada Januari 2005 inflasinya sebesar 1,43 persen, Januari 2006 sebesar 1,36 persen, Januari 2007 sebesar 1,04 persen dan Januari 2008 sebesar 1,77 persen.

Selain itu, kata Luki, inflasi pada saat ini juga belum terlalu dominan pengaruhnya karena pasar saham masih terfokus pada pergerakan bursa global dan regional, terutama yang terus diwaspadai adalah perlambatan ekonomi AS yang mengancam perekonomian global.

Dia hanya mengungkapkan bahwa sentimen inflasi dalam negeri akan berkombinasi, namun porsinya lebih besar pada ketakutan resesi ekonomi AS, naiknya harga minyak mentah dunia, dan harga komoditas.

"Bursa regional dan harga komoditas, baik logam, mineral hingga CPO masih mendominasi pasar saham," tambahnya.

Luki juga memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) masih cenderung fluktuatif, namun masih ada peluang untuk naik.
"Ini juga tergantung bursa regional dan harga komoditi yang akhir-akhir ini masih menjadi penentu arah indeks BEI," katanya.

Luki hanya memperkirakan, saham-saham sektor perbankan dan saham keuangan lainnya yang selama ini belum terlalu terlihat pergerakannya memiliki peluang untuk naik.

"Beberapa saham berbasis pertambangan dan komoditas pada saat ini mengalami aksi ambil untung karena kenaikannya sudah tinggi. Sementara saham keuangan dan perbankan yang belum terlalu terlihat pergerakannya perlu diwaspadai," katanya.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

FAO : Flu Unggas Dapat Kembali Menyerang Daerah Beresiko Tinggi

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Organisasi Pertanian dan Makanan PBB (FAO), Rabu, memperingatkan pengamatan intensif mesti terus dilakukan di daerah beresiko tinggi karena kemungkinan wabah baru flu unggas yang bersifat patogenik tetap tinggi.

"Virus tersebut masih dapat muncul di lingkungan itu kendati dilakukan pembantaian besar dan pembasmian hama di berbagai daerah yang terpengaruh, atau itu dapat datang lagi dari daerah lain," kata pemimpin FAO Joseph Domenechhe.

Tetapi India akan dihargai karena keberhasilan usahanya untuk mengendalikan wabah terburuk flu unggas baru-baru ini di negara bagian Benggala Barat, kata FAO.

Guna mencapai pengendalian cepat, mencegah virus menyebar ke negara bagian lain dan menghindari resiko infeksi pada manusia, pemerintah India harus memilah lebih dari 3,9 juta ayam dan itik, terutama milik petani-unggas miskin.

"Pemilahan intensif di sektor peternakan unggas rumahan tampaknya telah menghentikan penyakit tersebut di jalurnya," kata ahli peternakan FAO Mohinder Oberoi setelah kunjungan lapangan baru-baru ini ke daerah yang terkena dampak.

"Komitmen keuangan dan politik dari pemerintah India dan negara bagian Benggala guna menghentikan penyakit itu penting dalam keberhasilan ini. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, rangkaian komando kuat dari kabupaten ke desa, pembayaran ganti-rugi dan kerjasama efektif antara departemen kesehatan manusia dan hewan di tingkat lapangan, telah menjadi faktor penting bagi keberhasilan itu," kata Oberoi.

Tak ada wabah baru yang ditemukan sejak 2 Februari 2008, kata FAO.

Dampak sosial-ekonomi dari upaya pengendalian itu mesti dinilai secara seksama agar langkah peringanan dapat ditetapkan dan diterapkan dengan lebih baik berkenaan dengan dampak negatif pemilahan besar-besaran atas pemilik pertanian kecil dan miskin, kata FAO.

Pasar burung hidup, perpindahan burung liar dan jalur angkutan burung serta produk unggas mesti dipetakan agar dapat dicapai pemahaman dan pengendalian lebih baik atas penyebaran penyakit itu. Dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaann mesti dilanjutkan selama beberapa bulan ke depan guna melaksanakan berbagai tindakan untuk menyelamatkan produk unggas dan langkah keamanan biologi dasar dengan tujuan akhir mengurangi resiko infeksi pada manusia, kata badan PBB tersebut.

Wabah flu unggas baru-baru ini di Benggala Barat, dan penyebaran penyakit itu saat ini di Bangladesh memerlukan kerjasama erat antara negara yang terpengaruh, kata FAO.
FAO, melalui kerjasama dengan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), telah mengundang India, Bangladesh, Nepal, Bhutan dan Myanmar untuk ikut dalam pertemuan regional bagi kerjasama lebih baik dalam upaya pengendalian flu unggas. Pemerintah Nepal telah setuju untuk menjadi tuan-rumah pertemuan tersebut di Kathmandu.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

Tumbuh Kutil Baru pada Muka "Manusia Akar"

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Tim Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin menemukan adanya pertumbuhan kutil baru pada bagian muka Manusia Akar, Dede (37), yang diperkirakan akibat kurang tebalnya penyisitan dan masih belum sempurnanya pengangkatan.

Ketua Tim Dokter, dr Hardisiswo Soedjana, seusai operasi pengangkatan kutil Manusia Akar di RS Hasan Sadikin Bandung, Kamis (28/2), mengatakan, pertumbuhan kutil baru tersebut berada di bagian muka dan tangan.

"Meski ada pertumbuhan baru persentasenya sangat kecil, mungkin nol koma persennya dari ribuan kutil yang ada sebelumnya," katanya.

Ia menjelaskan tumbuhnya kutil baru di dua titik tersebut karena kurang tebalnya penyisitan yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, masih kurang sempurnanya pengangkatan yang dilakukan.

"Dua hal itulah yang menyebabkan tumbuhnya kutil baru tersebut, tetapi ke depannya akan kami lakukan pengangkatan kembali," tegasnya.

Dalam satu bulan ke depan, lanjutnya, pengangkatan akan kembali dilakukan terhadap beberapa titik, seperti kutil baru pada muka dan kaki dekat engkel. "Kami akan menunggu tumbuhnya kulit baru yang telah ditanam tissue expander pada lengan," ujarnya.

Pada operasi yang keempat Kamis, Tim Dokter telah mengangkat kutil yang berada pada tangan kiri dan kanan dan menanam tissue expander di punggung kiri, kanan serta paha kiri dan kanan.

Ia memperkirakan, pada operasi kedelapan Juni mendatang seluruh kutil yang tumbuh di tubuh Dede telah bersih seratus persen. "Jika ada pertumbuhan baru, pasien bisa rawat jalan karena dia sudah terlalu lama di rumah sakit," katanya.

Sementara itu, dokter bedah yang juga masuk Tim Dokter Manusia Akar, dr Ahmad Koeswara, mengatakan, kondisi Dede sebelum dan setelah operasi sangat stabil. "Berat badannya naik, fungsi levernya juga baik karena minimnya psykostress yang dialami," ujarnya.

Koeswara menjelaskan kondisi Dede secara kejiwaan di rumah sakit akan lebih baik jika dibandingkan dengan ia tinggal di rumah.

"Respon dari lingkungan sangat mempengaruhi kondisi pasien sehingga perkembangan jiwa dan kesehatannya saat ini menunjukkan perkembangan yang bagus," ujarnya.

Kutil raksasa yang tumbuh dalam tubuh Dede ini diakibatkan adanya Human Papilloma Virus (HPV) dan lemahnya jaringan sel darah putih sehingga perkembangannya sangat ganas.

Tim dokter RSHS yang menangani Dede terdiri atas dokter bedah plastik, patologi klinik, anestesi, kulit dan kelamin, ortopedi, radiobiologi, rehab medik, penyakit dalam dan kejiwaan.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

Ganti Rugi Lapindo Hanya 20 Persen Masuk ke APBN-P 2008

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Menteri Keuangan, Sri Mulyani,
Kamis di Jakarta, mengatakan, hanya 20 persen dari dana pemerintah yang akan dibayarkan untuk pembebasan tiga desa dan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang akan masuk ke APBN-P 2008.

Total dana tersebut adalah Rp700 miliar untuk membayar
pembebasan tiga desa dan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang berada di luar wilayah peta area terdampak, Sedangkan 80 persen sisanya, menurut Menkeu akan dibayarkan oleh pemerintah pada anggaran dua tahun mendatang.

Mekanisme pembayaran itu, jelas Sri Mulyani, sesuai dengan aturan ganti rugi yang tercantum dalam Perpres No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

"Kalau pembebasan lahan berdasarkan skema yang ada di dalam Perpres, selama ini 20 dan 80 persen. Maka yang kita sediakan adalah 20 persen dari Rp700 miliar, yaitu Rp170 miliar," tuturnya. Jumlah itu, lanjut dia, akan diajukan dalam APBN-P 2008 untuk diminta persetujuannya ke DPR.

"Yang 80 persennya nanti, dua tahun lagi," ujarnya. Menkeu tidak mau menanggapi pertanyaan wartawan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah jika nantinya DPR menolak penambahan anggaran untuk pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan korban lumpur Lapindo tersebut.

Ia juga tidak mau menanggapi apakah pembayaran ganti rugi itu membebani APBN pemerintah. Pemerintah telah memutuskan mengeluarkan dana Rp700 miliar untuk ganti rugi dan pembebasan lahan tiga desa yang berada di luar Peta Area Terdampak.

Sesuai Perpres No 14 Tahun 2007, Lapindo hanya menanggung ganti rugi korban lumpur yang berada di dalam Peta Area Terdampak. Sedangkan ganti rugi untuk desa-desa lain yang berada di luar peta dan tertimpa bencana serupa karena terkena luberan lumpur dari tanggul yang jebol, menjadi tanggungan pemerintah.

Pemerintah menyatakan tidak akan merevisi Perpes No 14 Tahun 2007 dan sebaliknya menyatakan Lapindo sudah menjalankan kewajibannya dengan baik meski perusahaan itu sampai saat ini baru membayar Rp 2,8 triliun dari total kewajiban Rp 5,5 triliun.

Dengan pembebasan lahan tiga desa yang berada di luar Peta Area Terdampak, yaitu Desa Besuki, Penjarakan, dan Kedung Cangkring, pemerintah berharap aliran lumpur dari kolam penampung menuju Kali Porong lebih lancar guna menghindari jebolnya tanggul.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

Mentan : Hanya 0,2 Persen Hasil Penelitian Dipublikasikan

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengungkapkan keprihatinan atas rendahnya publikasi hasil penelitian di Indonesia, yang hanya tercatat 0,2 persen per tahun.

"Saya prihatin, publikasi (hasil penelitian) terutama di Litbang sangat rendah hanya 0,2 persen publikasi per peneliti per tahun. Ini harus didorong," katanya saat membuka rapat koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) di Bogor, Kamis.

Menurut dia, belum bisa dikatakan sebagai penelitian jika hasil-hasil yang diteliti tersebut belum dipublikasikan.

Salah satu cara untuk mendorong publikasi hasil penelitian adalah dengan menjalin kerjasama antara badan penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan perguruan tinggi.

"Litbang punya dana, sedangkan perguruan tinggi mempunyai sumberdaya manusia yaitu para mahasiswa. Dengan saling berinteraksi, potensi di dua lembaga tersebut bisa optimal dan mendorong publikasi," katanya.

Para mahasiswa itu, kata dia, bisa diberdayakan untuk membantu mempersiapkan rancangan publikasi.

Untuk mengoptimalkan sumberdaya penelitian nasional dan membuka wawasan para peneliti Badan Litbang Pertanian, pemerintah telah merancang kegiatan Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T) dan Konsorsium Penelitian Pertanian.

Dalam kemitraan dengan perguruan tinggi, telah dialokasikan dana Rp20 miliar untuk membiayai 152 judul penelitian, kata Mentan.

Sementara program konsorsium penelitian dibentuk untuk membantu peneliti saling berinteraksi sehingga peneliti bisa saling mengetahui hasil-hasil penelitian di sektor yang sama.

"Jadi ada konsorsium sawit, padi, kakao, dan sebagainya," katanya. Konsorsium penelitian ini diharapkan efektif mulai 1 Maret.

Asumsikan netral

Sementara itu, menanggapi publikasi hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) mengenai kontaminasi bakteri pada susu formula yang menimbulkan keresahan masyarakat,
Anton Apriyantono mengatakan, diasumsikan penelitian tersebut netral karena menggunakan dana hibah bersaing dari Diknas.

"Pertanyaannya sekarang, bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan menyikapinya. Bagi industri tentu harus memperbaiki kondisi dan produksi sehingga aman dikonsumsi," katanya.

Sedangkan bagi pemerintah, akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah.

Ia menegaskan, hasil penelitian memang harus diekspos tetapi pada tempat-tempatnya seperti jurnal penelitian, media komunikasi penelitian, serta media massa jika hasil penelitian tersebut merupakan masalah yang harus mendapat perhatian.

Sebagai peneliti, kata dia, dituntut integritas yang tinggi dan tidak boleh melakukan penelitian berdasar pesanan.

"Peneliti yang baik harus netral. Tidak boleh melakukan penelitian sesuai dengan yang diinginkan sponsor untuk menjatuhkan produsen lain," katanya.
Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai publikasi hasil penelitian IPB tersebut karena tim dari Depkes, Deptan dan BPOM tengah melakukan kajian.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 28 FEBRUARI 2008


PARTAI DI DPR LOLOS PEMILU 2009

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Sejumlah partai politik yang tak lolos electoral threshold (ET) tiga persen untuk ikut Pemilu 2009, sudah mendaftar di Departemen Hukum dan HAM, Rabu (27/2). Tapi, kabar baru muncul dari pembahasan RUU Pemilu yang menyatakan bahwa mereka boleh ikut Pemilu 2009 tanpa perlu mengubah nama dan tanda gambar partai.

Keputusan tersebut diambil dalam lobi antara pimpinan fraksi di Hotel Santika, tadi malam. Lobi menyepakati pemberlakuan ET tiga persen pada Pemilu 2009, tapi dibuat pula ketentuan peralihan parliamentary threshold (PT) dua setengah persen. Artinya, penerimaan atas PT dua setengah persen untuk Pemilu 2009, menjadi semacam opsi.

''Karena ini masa transisi, semua partai yang punya kursi di DPR [walaupun hanya memiliki satu kursi] bisa ikut Pemilu 2009,'' kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie, tadi malam. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PAN, Andi Yulianti Paris.

Berdasarkan hasil Pemilu 2004, ada 16 parpol yang memiliki kursi di DPR. Yaitu Partai Golkar (127 kursi), PDIP 109 (109), PKB (52), PPP (58), Partai Demokrat (56), PKS (45), PAN (53), PBB (11), PBR (14), PDS (13), PKPI (1), Partai PDK (4), PKPB (2), PPDI (1), Partai Pelopor (3), PNI-Marhaen (1). Total kursi di DPR 550.

Anggota Fraksi BPD dari unsur PBB, Ali Mochtar Ngabalin, mengaku bersyukur atas keputusan itu. ''Ternyata teman-teman masih punya kesadaran bahwa Indonesia masih dalam proses peralihan demokrasi.''

Paripurna
Bila tak ada aral melintang, Kamis (28/2) hari ini, RUU Pemilu dibawa ke rapat paripurna DPR. ''Saya kira materi yang sangat mungkin divoting, soal sisa suara dan penetapan calon terpilih. Titik temu ketiga materi tersebut sangat sulit. Untuk sisa suara, misalnya, PKB menyatakan sudah harga mati,'' kata Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin.

Voting kata Lukman, tidak mungkin tidak dilakukan bila upaya lobi tak memberi hasil. Karena itu, dia berharap pemerintah bisa menerima hasil voting. Sebab, bila pemerintah sampai menolak hasil voting, konsekuensinya seluruh RUU Pemilu tertolak, dan pelaksanaan Pemilu 2009 menggunakan UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif.

Tadi malam, Pansus meyampaikan materi voting kepada pemerintah. Mendagri, Mardiyanto tak memberi jawaban tegas apakah pemerintah menyetujui materi voting atau tidak. Mensesneg, Hatta Rajasa ''Saya tidak mau berandai-andai, lobi belum selesai.''

YANG TETAP ALOT:
1. Penetapan calon terpilih.
Alternatif I:
Caleg yang meraih 30 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi calon terpilih. Bilamana caleg yang mencapai 30 BPP melebihi jumlah kursi yang didapat partai itu, penentuan calon menggunakan nomor urut. (FPG, FPDIP, FPD, FPDS, FPKB, FPBR. Total kursi 374)
Alternatif II:
Caleg yang meraih 30 persen BPP menjadi calon terpilih. Bilamana jumlah caleg yang mencapai 30 persen BPP melebihi jumlah kursi yang didapat partai itu, penentuan calon dimulai dari yang mendapatkan suara paling banyak. (FPPP, FPAN, FBPD. Total kursi 131)
Catatan:
- FPKS tidak mempermasalahkan kedua alternatif ini. Total kursi 45. - FPKB, FPBR, FPDS, dan FPD semula memilih alternatif dua, sejak kemarin bergeser ke alterntif pertama.
2. Sisa suara
Alternatif I
Ditarik ke provinsi
(FPKB, FPDIP, FPG, FBPD, FPBR. Total kursi 324)
Alternatif II
Habis dibagi di daerah pemilihan
(FPPP, FPAN, FPD, FPKS, FPDS. Total kursi 226)

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 28 FEBRUARI 2008

YLKI: Banyak Pelanggan Bayar Listrik Lebih Mahal

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Mekanisme penentuan tarif insentif dan disinsentif listrik yang akan diberlakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai Maret 2008 dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pelanggan PLN justru hanya akan terkena tarif disinsentif (lebih mahal) saja.

Menurut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, PLN seharusnya tak hanya menetapkan satu batasan angka pemakaian listrik untuk kelompok pelanggan tertentu di semua wilayah. Batasan pemakaian listrik sebesar 75 kilowatthour (kwh) untuk pelanggan rumah tangga kecil (R1) 450 VA, misalnya.

Dengan batasan 75 kwh ini, pelanggan R1 450 VA di wilayah Jawa-Bali hanya akan mendapatkan tarif disinsentif (diskon) dari PLN. ''Karena pelanggan di Jawa-Bali pasti pemakaiannya akan melebihi 75 kwh,'' ujar Tulus, Rabu (27/2).

Maka, hanya mimpi bagi pelanggan di Jawa-Bali bakal mendapatkan disinsentif. Sementara, bagi pelanggan di luar Jawa-Bali, tak mudah untuk mendapatkan insentif.

''Misalnya pelanggan di Nusa Tenggara, karena pola konsumsinya selama ini memang rendah, mereka tak bisa memenuhi kriteria 80 persen pemakaian nasional untuk bisa mendapatkan insentif,'' jelas Tulus.

Akan lebih adil, paparnya, jika angka batasan pemakaian listrik mengacu pada pola konsumsi pelanggan di setiap wilayah. Kalaupun diberlakukan, angkanya ditetapkan per provinsi. ''Dengan begitu, kebijakan insentif disinsentif ini benar-benar dirasakan pelanggan.''

Anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, Alvin Lie, mempertanyakan transparansi penghitungan tarif listrik tersebut. Kebijakan itu, ia nilai, justru bentuk kenaikan tarif listrik terselubung.

Bila pemerintah memang berniat menaikkan tarif listrik, lebih baik dilakukan terang-terangan, bukan dengan mengenakan tarif disinsentif. ''Kenakan saja untuk pelanggan rumah tangga besar,'' katanya.

Dalam kebijakan baru PLN, pelanggan R1 450 VA yang pemakaiannya di atas 75 kwh per bulan akan membayar lebih mahal (disinsentif) 1,6 kali tarif normal. Sebaliknya, pelanggan yang konsumsinya maksimal 80 persen dari patokan 75 kwh per bulan akan mendapat insentif berupa potongan tagihan pembayaran tarif listrik sebesar 20 persen.

Misalkan, harga tertinggi tarif pelanggan untuk R1 450 VA sebesar Rp 495. Bila berhemat 50 kwh, insentif (diskon) yang didapat Rp 2.475.

Isentif tersebut akan diberikan setiap bulan dengan memotong tagihan listrik di bulan berikutnya. Kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat berhemat listrik.

www.news-independent.blogspot.com




27 FEBRUARI 2008

JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

BI: Tiga Bank Asing Peringkat Teratas GCG

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Sejumlah tiga bank asing yang membuka kantor cabangnya di Indonesia menjadi peringkat teratas dalam penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dari 130 bank yang dinilai Bank Indonesia (BI) berdasarkan "pilot project self assesment" GCG.

"Dari 12 bank yang dinilai sangat baik, tiga bank asing yang kantor cabangnya ada di Indoensia menempati peringkat teratas," kata Peneliti Senior Tim Arsitektur Perbankan Indonesia (API) BI, Emmy Prabawani, di Jakarta, Rabu.

Dalam penilaian tersebut, menurut dia 58 persen bank menyatakan dirinya baik, dan hanya tiga bank dinilai kurang baik.

Sedangkan, dari 13 aspek yang dinilai, menurut dia, dua aspek menonjol yang belum dipatuhi perbankan dalam penerapan GCG yaitu kelengkapan pelaksanaan komite dan laporan bank terhadp pelaksanaan GCG.

Sementara itu, berdasarkan evaluasi kebijakan mengenai GCG yang harus dilaksanakan oleh perbankan, dari 101 bank yang dinilai baru 30,7 persen yang benar-benar telah melaksanakan GCG. "Sekitar 69,3 persen belum memenuhi GCG," katanya.

Ia mengatakan, melihat hasil tersebut, BI terus mendorong penerpan kualitas GCG. "Kita mendorong perbankan untuk mematuhi aturan (law enforcement), mendorong manajemen untuk dapat bertindak sebagai panutan dan motor penggerak organisasi," katanya.

Selain itu, pihaknya terus meningkatkan kualitas transparansi perbankan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mebaca laporan-laporan keuangan perbankan agar praktek GCG semakin membaik.

"Juga peningkatan kualitas peraturan GCG tentunya," katanya menambahkan.

www.news-independent.blogspot.com

JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

IM2 Targetkan Gaet Pelanggan Internet Broadband 500.000

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
PT Indosat Mega Media (IM2) menargetkan pelanggan internet berkecapatan tinggi (broadband) mencapai 500.000 pada 2008, naik dari saat ini yang 100.000 pelanggan.

"Target 500.000 pelanggan optimis dicapai, disamping infrastruktur jaringan IM2 yang semakin meluas juga didorong harga bandwidth yang makin turun," kata Presiden Direktur IM2, Indar Atmanto, di Jakarta, Rabu.

Internet broadband memungkinkan pelanggan dapat mengakses internet berteknologi High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) dengan kecepatan hingga 3.6 Megabit per detik (Mbps).

Menurut Indar, untuk mempercepat perluasan layanan, IM2 mengeluarkan paket berlangganan prabayar dengan metoda isi ulang.

"Dengan paket prabayar diharapkan pelanggan dapat mengendalikan pengeluaran pemakaian internet, terutama bagi kalangan tertentu pelajar dan mahasiswa meski juga akan menguntungkan bagi karyawan perusahaan," katanya.

Untuk mengaktivasi penggunaan internet prabayar, konsumen membeli dahulu starter pack yang berisikan Universal Subscriber Identity Module (USIM), voucher perdana senilai Rp150.000 dengan kuota pemakaian sebesar 160 Megabita.

Jika pemakaian melebih kuota, pelanggan hanya dikenakan sebesar Rp0,6 per Kilobite.

Hingga kini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 27 juta, dan hanya 10 persen di antaranya atau sekitar 2,7 orang yang berlangganan.

Pertumbuhan pelanggan internet terus meningkat, dan mencapai pertumbuhan 180 persen pada tahun 2006-2007.

Ia berharap, internet broadband akan mencapai titik layanan massal dalam tiga tahun ke depan, seiring makin rendahnya harga bandwidth, perangkat teknologi semakin murah dan tersedia banyak di pasar, serta regulasi yang mendukung industri layanan internet.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

Mendag: Dana Subsidi Minyak Goreng Segera Disalurkan


(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan dana subsidi minyak goreng akan segera disalurkan tanpa perlu menunggu APBNP disetujui.

"Kalau program subsidi minyak goreng tidak perlu menunggu APBNP karena sudah ada anggarannya tahun lalu Rp 600 miliar. Kemarin Departemen Keuangan sudah janjikan lisan untuk bisa luncurkan (dana itu)," kata Mendag di sela-sela pasar murah minyak goreng di Kelurahan Kali Anyar, Jakarta Barat, Rabu (27/2).

Mendag berharap produsen minyak goreng juga terus melakukan tanggung jawab sosialnya dengan menjual minyak goreng murah.

Harga CPO di Rotterdam Selasa (26/2) mencapai 1.250 dolar AS per ton setelah sepanjang Februari harganya berkisar di atas 1.000 dolar AS per ton.

Pemerintah menetapkan kebijakan pembebasan PPN minyak goreng. Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana subsidi Rp 2.500 per liter untuk menekan harga minyak goreng dalam negeri yang berlaku untuk enam bulan. Total dana subsidi yang disediakan sebanyak Rp 500 miliar.

Data Departemen Perdagangan per Selasa (26/2) menyebutkan harga rata-rata minyak goreng curah nasional Rp 10.749 per kg, sedangkan pada Agustus 2007 hanya Rp 9.200 per kg. Harga tertinggi terjadi di Jayapura yaitu Rp 12.500 per kg dan yang terendah di kota Padang, Palembang, dan Menado sebesar Rp 10.500 per kg.

Mendag memerkirakan harga CPO dunia masih akan mengalami kenaikan. Meski demikian, pemerintah masih akan mempertahankan kebijakan yang sudah diambil.

"Pemerintah akan review terus kebijakannya. Kita akan terus
melaksanakan apapun untuk mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah,"jelasnya.

Untuk itu, Mendag mengatakan telah memantau harga dunia dan dalam negeri setiap hari serta melakukan koordinasi dengan produsen.

Terkait penyaluran subsidi minyak goreng, lanjut Mendag, pemerintah daerah telah siap untuk menyalurkan dana tersebut.

Kepala Sub Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, Supeno mengatakan setiap minggu akan mengalurkan minyak goreng bersubsidi di 12 titik.

"Dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta, rata-rata akan mendapat 13.500 liter untuk disalurkan selama enam bulan,"katanya di sela-sela pasar murah minyak goreng merek Bimoli oleh PT Salim Ivomas Pratama.

Menurut dia, DKI Jakarta mengajukan dana subsidi untuk 3,6 juta liter minyak goreng. Tahun 2007,DKI hanya menyalurkan 100ribu liter minyak goreng. "Tahun ini ada tujuh perusahaan," ujarnya.

Supeno mengungkapkan harga minyak goreng curah di Jakarta mencapai Rp 10.800 per kg sedangkan yang kemasan Rp 11.000 per liter.

Dengan adanya subsidi itu, masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga Rp 2.500 per liter lebih murah dibandingkan harga biasa.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

Hillary dan Obama Bertengkar Saat Debat di Ohio

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Dua bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat yang saat ini bersaing ketat, Hillary Rodham Clinton dan Barack Obama, bersitegang ketika keduanya tampil pada acara debat 90 menit yang dilangsungkan di Cleveland State University, Ohio.

Debat yang berlangsung pada Selasa (26/2) malam itu merupakan yang terakhir kalinya sebelum kedua kontestan bertarung memperebutkan suara dalam pemilihan minggu depan di negara bagian Ohio dan Texas.

"Saya sangat menghormati Senator Obama, tapi kami mempunyai berbagai perbedaan," kata Hillary.

Hillary --senator asal New York sekaligus mantan ibu negara AS-- membahas selebaran kampanye yang dikeluarkan kubu Obama, yang menurut Hillary dibuat dengan tidak akurat.

Obama membela selebaran yang dikirim kepada para pemilih di Ohio tersebut dan mengatakan bahwa kampanye Hillary juga telah mengeluarkan selebaran yang menyerang dirinya dalam beberapa hal.

"Kampanye yang dia lakukan telah secara terus menerus memberikan serangan negatif... dan kami selama ini belum mengeluh," kata Obama.

"Tidak pantas untuk mengemukakan bahwa selebaran yang kami buat berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Senator Clinton," kata senator asal Illinois itu lagi.

Pertemuan Hillary dan Obama pada Selasa malam itu berlangsung setelah Obama menyapu bersih 11 kemenangan pada pemilihan untuk Partai Demokrat di berbagai negara bagian sejak pemungutan suara akbar "Super Tuesday" pada 6 Februari lalu bagi partai tersebut.

Kemenangan berturut-turut atas Hillary tersebut mengantarkan Obama memimpin perolehan dukungan delegasi, yang nantinya akan menentukan apakah dirinya atau Hillary yang akan menjadi wakil dari Partai Demokrat untuk berhadapan dengan kandidat dari Partai Republik dalam Pemilu Presiden AS November 2008 mendatang.

Saat ini Obama telah memenangi 1.327 delegasi sementara Hillary 1.255 delegasi. Obama atau Hillary harus dapat mengumpulkan dukungan 2.025 delegasi untuk muncul sebagai kandidat dari Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden AS nanti.

Pada segmen pertama dari acara debat yang berlangsung satu setengah jam itu, kedua kontestan juga memperhatikan foto Obama yang sedang memakai baju tradisional Kenya yang muncul di situs The Drudge Report.

Foto yang diambil ketika Obama mengunjungi Kenya pada tahun 2006 itu memperlihatkan Obama mengenakan sorban putih dan Obama dalam lilitan jubah putih yang diberikan oleh para orang tua di Wajir, Kenya.

The Drudge Report mengatakan bahwa foto tersebut diedarkan oleh para "staff Hillary". Hillary sendiri mengatakan dirinya tidak tahu menahu bahwa kampanyenya dikait-kaitkan dengan penyebaran foto.

Obama bereaksi tenang, dengan mengatakan bahwa ia akan memegang kata-kata Hillary itu. "Saya pegang kata-kata Senator Clinton bahwa beliau tidak tahu apa-apa tentang foto itu," kata Obama.

Tidak hanya masalah-masalah di atas, Hillary dan Obama juga bersitegang antara lain dalam isu pelayanan kesehatan.
Keduanya sama-sama memberikan desakan terhadap konsep siapa yang akan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih banyak warga AS dengan biaya serendah mungkin.

"Senator Obama secara konsisten mengatakan bahwa saya akan memaksa orang-orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak perduli mereka bisa membayarnya atau tidak," kata Hillary.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

Penanganan Bencana Membutuhkan Alat Komunikasi yang Canggih

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Badan Koordinator Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) membutuhkan peralatan komunikasi dan informasi yang berteknologi canggih, yang langsung bisa diakses ke Internet secara "real-time".

Hal itu disampaikan oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie ketika mengunjungi Bakornas PB di Jakarta, Rabu, bersama Menteri Kerja sama Internasional Prancis Andre Wiltzer, Menteri Dalam Negeri Prancis Masse Henri, Prefet Presiden Civipol Rondepierre Alain, dan Dubes Prancis untuk Indonesia Boivineau Catherine.

Seperti dikutip dari siaran persnya, Menko Kesra dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan peralatan komunikasi dan informasi yang lebih canggih dengan generator sendiri.

"Jadi kalau terjadi bencana, peralatan komunikasi dan informasi yang berada di daerah gempa tetap bisa berfungsi meski aliran listriknya mati," kata dia. Ia juga menjelaskan bahwa peralatan yang canggih tidak bertujuan meniadakan bencana, tapi justru memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat sehingga angka korban bisa ditekan sedemikian rupa.

Kunjungan delegasi Prancis itu merupakan kunjungan untuk melihat langsung bantuan peralatan yang telah diberikan ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kedaruratan di pusat maupun di tiga provinsi yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta.

Proyek kerja sama peningkatan kapasitas Pusdalops ini sudah dimulai sejak Mei 2006 dan selesai seluruhnya pada November 2007. Pihak Bakornas PB mengakui kendala yang dihadapi dalam penanganan darurat bencana antara lain komunikasi yang tidak lancar akibat terputusnya jalur komunikasi, terutama untuk kawasan terpencil.

Dengan peningkatan peralatan komunikasi dan informasi, diharapkan kemampuan Pusdalops akan membaik dan bisa memberikan pertolongan yang lebih sigap kepada para korban bencana. Pada kesempatan itu Masse juga menjelaskan bahwa negaranya telah memberi bantuan senilai 2,5 juta Euro untuk peralatan dan pelatihan tenaga peroperasian peralatan informasi tersebut.

Bantuan itu belum termasuk bantuan yang akan diberikan untuk tiga provinsi lain, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Jambi. Menko Kesra menjelaskan, bantuan itu juga didampingi oleh dana dari Pemerintah Indonesia baik lewat APBN maupun APBD.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

KPAI Desak BPOM Tuntaskan Masalah Susu
Tercemar

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menuntaskan masalah temuan penelitian produk susu balita yang tercemar bakteri.

"BPOM segera menuntaskan masalah ini agar masyarakat tidak resah," kata Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Satriyandaningrum, di Magelang, Rabu. Pihak Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) mempublikasikan hasil penelitian mereka selama ini tentang produk susu balita yang tercemar bakteri berbahaya, Enterobacter Sakazaki.

Ia menjelaskan, susu balita sebagai salah satu kebutuhan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Namun, katanya, pihak KPAI meminta semua pihak yang berwenang tidak saling menyalahkan terkait masalah tersebut.
"Termasuk tidak perlu menyalahkan peneliti yang mempublikasikan persoalan ini," katanya.

Masyarakat, kata Satriyandaningrum yang asal Magelang itu, justru perlu memeroleh informasi sejak awal dan selengkap mungkin menyangkut produk susu balita yang tercemar bakteri yang bisa menyebabkan radang otak itu. Apapun hasil penyelidikan, katanya, yang paling prinsip adalah kepentingan terbaik bagi anak. Mereka harus mendapatkan perlindungan.

Pihaknya juga meminta BPOM meningkatkan intensitas pengawasan terhadap peredaran semua jenis obat dan makanan untuk konsumsi anak. "Prioritaskan anak karena secara ragawi lebih rentan terhadap berbagai racun dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh," katanya.

Pipin (29), seorang warga Kota Magelang yang sedang masa menyusui anaknya yang berumur tiga bulan mengaku resah dengan kabar adanya produk susu yang tercemar bakteri, hasil penelitian IPB tersebut.

Selama ini, katanya, konsumen lebih didikte iklan susu ketimbang mendapatkan informasi yang lengkap dari pihak berwenang. "Kandungan yang ada di kemasan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan isinya," katanya.

Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat temuan penelitian susu balita yang tercemar bakteri itu, kata Pipin yang warga Jurangombo Utara, Kota Magelang itu.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 27 FEBRUARI 2008

2000 Pulau Indonesia akan Hilang

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkirakan jika kondisi iklim global masih seperti saat ini maka pada 2030 sebanyak 2.000 dari sekitar 17.000 pulau saat ini di Indonesia akan tenggelam.

Kepala BRKP, Indroyono Susilo di Jakarta, Rabu mengatakan, pemanasan global yang terjadi saat ini telah menimbulkan efek gas rumah kaca yang berdampak pada peningkatan suhu bumi.

"Pemanasan suhu bumi tersebut akan menyebabkan es di kutub utara maupun kutub selatan akan melelah sehingga menambah tingkat permukaan air laut," katanya disela pemaparan rencana World Ocean Converence (WOC) 2009 di Manado Sulawesi Utara.

Pemaparan rencana WOC tersebut dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi selaku ketua panitia dan Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara bertaraf internasional itu.

Indroyono memaparkan, pemanasan global dengan efek rumah kacanya yang berlangsung seperti saat ini akan menyebabkan kenaikan suhu bumi sekitar 1 derajat selsius dalam 100 tahun.

Dampak kenaikan suhu bumi tersebut, menurut dia, dalam 100 tahun permukaan laut juga mengalami peningkatan hingga 1 meter karena adanya penambahan air dari lelehan es di kutub utara maupun selatan.

"Dengan kondisi tersebut maka pada 2030 sedikitnya 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam begitu juga dengan kawasan Jakarta Utara," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan melakukan pengurangan emisi gas karbon yang merupakan salah satu faktor pemicu pemanasan global.

Salah satu upaya mengurangi gas karbon tersebut, lanjutnya, yakni dengan pemeliharaan biota laut seperti padang lamun, mangrove atuapun terumbu karang yang memiliki kemampuan menyerap gas karbon diudara hingga 246 juta ton per tahun.

Sementara itu dalam WOC 2009 yang mengambil tema "Ocean and Climate Change" dan "Climate Change Impact to Oceans and The Role of Oceans to Climate Change" itu diharapkan melahirkan "Manado Ocean Declaration" (MOD).

Selain itu juga akan dibentuk World Ocean Forum yang akan melaksanakan rencana aksi MOD maupun memantau perkembangan kesepakatan Manado tersebut.

Sementara itu untuk menyelenggarakan WOC 2009 Pemerintah Daerah Sulut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 miliar untuk perbaikan infrastruktur seperti pelebaran jalan, perbaikan bandara, perbaikan jaringan listrik.

Gubernur Sulut, Sinyo H Sarundajang mengatakan, dari dana sebesar itu Rp70 miliar untuk perbaikan infrastruktur diantaranya pelebaran jalan maupun perbaikan jaringan listri, selain itu Rp40 miliar untuk pengembangan bandara.

Pemda Sulut, tambahnya, juga menggandeng swasta untuk pembangunan Convention Hall yang berkapasitas 3000 orang yang dilengkapai 250 kamar berbintang untuk menampung para peserta, dua gedung pertemuan serta kompleks pameran pembangunan dan budaya dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar.

"Kami optimis pelaksanaan WOC ini mampu meningkatkan gairah ekonomi mapun menarik wisatawan ke Sulut baik sebelum maupun saat berlangsungnya WOC," kata Sarundajang yang juga Wakil Ketua Panitia WOC 2009.

www.news-independent.blogspot.com

Tuesday, February 26, 2008

26 FEBRUARI 2008

JAKARTA 26 FEBRUARI 2008

Perubahan UUD 45 Akibatkan Kewenangan MPR Turun Drastis

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Berdasarkan hasil kajian Tim Kerja MPR RI tentang status hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tentang status hukum Tap MPR RI Nomor 1 tahun 2003 sampai dengan Februari 2007 dari sebanyak 139 Tap yang masih berlaku hanya 13 tap.

Perubahan status Tap MPR tersebut, terjadi karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada rumusan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD memang berimplikasi pada kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Sedangkan perubahan tugas dan wewenang MPR tersebut, berimplikasi pada materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 hingga tahun 2002.

Kondisi tersebut juga mengakibatkan kewenangan MPR berkurang drastis, mengingat MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini setara dengan lembaga lain, seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, masing-masing lembaga berhak menyusun garis-garis besar haluan negara sendiri.

"Kondisi tersebut juga mengakibatkan pengawasan terhadap presiden sulit dilakukan. Bahkan, presiden tidak pernah bersedia mendatangi interpelasi, karena ada Undang-Undang yang mengaturnya," katanya. Ia mengungkapkan, sejumlah Tap MPR dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan UUD 45. Hanya saja, jika Tap MPRS dicabut, seketika negara akan terjadi kekacauan, sehingga MPR diberi wewenang dalam peraturan peralihan.

"Akhirnya MPR diberi wewenang untuk meninjau kembali seluruh Tap MPRS dan Tap MPR sebanyak 139 tap untuk memilih mana yang bisa dicabut atau tidak," katanya. Kemudian keluar Tap MPR RI Nomor 1 tahun 2003, yang menyatakan seluruh Ketetapan MPRS dan MPR RI yang berjumlah 139 di kelompokkan ke dalam enam pasal yang disesuaikan dengan materi dan status hukumnya.

Sebanyak 13 ketetapan yang masih berlaku terdapat pada pasal 2 yang terdapat sebanyak tiga ketetapan, masing-masing tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, tentang partai politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, dan tentang penentuan pendapat Timor Timur.
Sedangkan pasal 4 terdapat 11 ketetapan, satu diantaranya dinyatakan tidak berlaku.

Masing-masing ketetapan yang masih berlaku tersebut tentang pengangkatan perlawanan ampera, tentang penyelenggaraan negera bersih dan bebas KKN, otonomi daerah, tentang pemisahan tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara RI, tentang peran tentara nasional Indonesia dan peran kepolisian negara RI, etika kehidupan berbangsa, visi Indonesia masa depan, rekomendasi kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN, tentang pembaruan agraria dan pengelolaan SDA.

Sedangkan pasal 1, 3, 5, dan pasal 6 yang terdapat 126 ketetapan yang dinyatakan tidak berlaku. "Hanya saja, pembuat Undang-Undang lalai tidak memasukkan ke-13 Tap tersebut sebagai sumber hukum tetap," katanya.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 26 FEBRUARI 2008

RI Pertimbangkan Beli Jet Tempur F-16 dari AS

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Pemerintah Indonesia tengah memertimbangkan pembelian enam jet tempur F-16 Fighting Falcon varian terbaru dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara (TNI-AU).

"Kita sedang memertimbangkan tawaran jet tempur F-16 dari AS sebanyak enam unit, dengan masa pembiayaan empat hingga lima tahun," kata Menhan Juwono Sudarsono, usai pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Robert Gates dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (25/2).

Ia mengatakan, pembelian enam unit F-16 Fighting Falcon itu untuk melengkapi sepuluh unit pesawat sejenis varian A/B milik TNI AU yang akan di-'up grade' (ditingkatkan kemampuannya).

Menhan menambahkan, pembelian enam unit F-16 itu akan memakai mekanisme pembiayaan 'multiyears' sesuai kesepakatan dengan Departemen Keuangan dan Komisi I DPR RI.

"Kami juga masih memertimbangkan apakah pembiayaannya akan dilakukan melalui mekanisme FMF (Foreign Military Financing) dan FMS (Foreign Military Sale). Semua juga tergantung DPR karena pada tahun ini pemerintah tengah memfokuskan anggaran pada kesejahteraan rakyat," ujar Juwono menambahkan.

Ia menjamin, rencana pembelian F-16 tersebut tidak akan berpengaruh terhadap komitmen RI dengan pemerintah Rusia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

"Masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kesulitan dengan AS adalah masalah birokrasi sedangkan kesulitan dengan Rusia adalah masalah pembayaran," tutur Juwono.

Sementara itu, Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI AU (Koharmatau) Marsekal Muda Soenaryo kepada ANTARA mengatakan, TNI AU kini memiliki sepuluh unit F-16 Fighting Falcon. Dari jumlah itu, enam masih dinyatakan laik pakai.

"Sepuluh unit yang kita pakai merupakan jenis A/B dan akan ditingkatkan kapasitasnya mendekati varian terbaru Block 52 F-16 Fighting Falcon C/D multi role, terutama untuk sistem avioniknya," ujarnya.

Dalam pertemuan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Madya Subandrio dengan Under Secretary of The Air Force For International Affair Bruce S. Lemkin, di Jakarta akhir pekan silam, Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membeli Block 52 F-16 Fighting Falcon C/D multi role dan pesawat angkut berat 130-J Hercules.


www.news-independent.blogspot.com

JAKARTA 26 FEBRUARI 2008

Menhan AS Bantah Campuri Penarikan Buku Menkes RI

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates membantah pemerintah Amerika Serikat mengajukan kompensasi berupa penawaran bantuan militer kepada Indonesia bila versi berbahasa Inggris dari buku perdana Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung ditarik dari peredaran.

"Tidak benar. Pemerintah AS menawarkan bantuan bila buku itu ditarik," kata Gates di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (25/2), usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan menurut Gates, buku Siti Fadilah yang memuat berbagai fakta terkait mekanisme pengiriman virus flu burung, sama sekali tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono, "Kami tidak membicarakan masalah itu," katanya.

Namun Gates tidak memberikan jawaban ketika ditanya apakah Amerika Serikat meneliti dan menjajaki kemungkinan pembuatan senjata biologis dari sampel-sampel virus flu burung.

Sebelumnya Menteri Kesehatan RI menyatakan akan menarik peredaran dan merevisi versi berbahasa Inggris dari buku perdananya menyusul adanya sangkalan dari pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai beberapa fakta di dalam buku itu.

Pemerintah Amerika Serikat juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menyangkal beberapa fakta yang ditulis Menteri Kesehatan RI dalam buku perdananya.

"Yang bahasa Inggris ditarik, yang berbahasa Indonesia tidak karena justru (dalam buku) bahasa Inggris itu, ada kalimat-kalimat yang harus diedit karena tidak sesuai dengan versi Indonesianya," katanya.

Tentang protes dan sangkalan yang disampaikan WHO, Siti Fadilah tidak menanggapinya secara serius dan hanya mengatakan, "Ini kan sudah zamannya demokrasi, saya bisa menulis, kalau ada yang menyangkal boleh saja."

Dia juga berkelakar protes dan sangkalan itu justru membuat bukunya terkenal dan laris di pasaran.

Buku perdana Siti Fadilah diluncurkan pada Rabu malam (6/2). Buku setebal 182 halaman yang ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia itu berisi catatan hariannya selama mengupayakan perubahan mekanisme pertukaran virus dunia yang sudah berlaku selama lebih dari 50 tahun lalu itu, yang dinilai tidak adil, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan negara berkembang.

Buku itu juga memuat berbagai fakta tentang nasib sampel virus flu burung strain Indonesia yang dikirim ke Laboratorium Pusat Kolaborasi WHO, seperti adanya informasi bahwa sampel virus itu disimpan di laboratorium Los Alamos yang berada dibawah Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan kekhawatiran sampel virus itu akan dikembangkan menjadi senjata biologis.


www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 26 FEBRUARI 2008

CIDES: Indonesia Perlu Perluas Lahan Pertanian

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Indonesia mutlak perlu memperluas areal pertanian jika ingin meningkatkan produksi pangan, khususnya karena luas lahan terus berkurang 21 ribu hektar per tahun akibat alih fungsi lahan.

Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) Syahganda Nainggolan pada Seminar Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Senin, mengatakan, kepemilikan lahan rata-rata 0,25 hektar di Jawa sudah tak ideal lagi.

"Negara di dunia yang hendak membangun pertanian masih memperluas areal pertanian, misalnya AS, Brazil hingga Thailand. Kami berharap agar petani diberi kesempatan untuk memanfaatkan lahan-lahan negara," katanya.

Kegiatan ini, ujarnya, perlu didukung pelaksanaan Konsep Tata Ruang dan Tata Wilayah yang pro pertanian. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat perbaikan administrasi dan sertifikasi lahan pertanian.

Untuk meningkatkan produksi pertanian, CIDES juga merekomendasikan penyediaan barang-barang input proses produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk, pembasmi hama, dan alat dan mesin pertanian yang murah dan terjangkau petani, ujarnya.

Pemerintah juga perlu intervensi dalam bentuk pendanaan seperti perbaikan infrastruktur irigasi di atas lahan 1,5 juta Ha yang rusak dan penambahan jalan baru yang menghubungkan daerah produsen pertanian dengan pasar, ujarnya. Menurut dia, dukungan infrastruktur selama ini kurang memadai khususnya bagi daerah yang bukan lumbung pangan.

"Bahkan pada wilayah yang diklaim lumbung pangan pun justru kontradiksi dengan keadaan misalnya NTB, Sumbar dan Lampung yang dikenal lumbung pangan justru ditemukan bukti banyaknya busung lapar dan malnutrisi," katanya.

Ia juga menyatakan perlunya kebijakan perlindungan bagi petani dari masuknya produk pangan impor dan membantu petani dalam pengelolaan hasil pertanian serta pemasarannya. "Jadikan impor sebagai alternatif terakhir untuk mengisi gap antara besarnya kebutuhan dan kekurangan produksi dalam negeri," katanya.

Syahganda juga menegaskan perlunya memperkuat peran Bulog dalam memberi jaminan harga serta penyerapan produk petani serta perlunya peningkatan riset dan pengembangan tidak saja teknologi benih tetapi juga input produksi lainnya.

www.news-independent.blogspot.com

JAKARTA 26 FEBRUARI 2008

Kualitas Pemilu Dapat Turun Jika Waktu Persiapan Terbatas

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Waktu yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan pemilu semakin terbatas akibat jadwal pengesahan RUU Pemilu molor dan hal ini dapat menyebabkan kualitas pemilu menurun.

"Persiapan pemilu 2009 lebih pendek dari 2004, sementara tingkat kerumitan penyelenggaraan pemilu lebih besar," kata pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, di Jakarta, Selasa, setelah diskusi "Politisasi Bank Indonesia Menjelang Pemilu 2009".

Menurut Eep, waktu menjadi kendala teknis bagi KPU untuk mempersiapkan pemilu. Namun saat ini waktu menjadi kendala politis karena banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang sempit. Optimalisasi persiapan tidak banyak dilakukan sehingga mempengaruhi kualitas pemilu 2009.

Namun, ujarnya, kualitas pemilu secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh persiapan melainkan juga pemilih. Eep menilai pemilih saat ini lebih pandai dibandingkan dengan periode lalu.

RUU Pemilu dijadwalkan disahkan pada Selasa (26/2), namun masih ada beberapa hal krusial yang belum disepakati sehingga pengesahan RUU diundur menjadi Kamis (28/2).
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Kantor Kepresidenan mengatakan jika RUU Pemilu belum juga selesai maka KPU bisa mengantisipasi pekerjaan yang harus dilakukannya.
"'Dead lock' (kebuntuan) pembahasan RUU masih dalam tahap wajar dan diperkirakan akan segera bisa diselesaikan tanpa harus melalui voting," katanya.

"Voting juga bisa dilakukan, tapi memang sebaiknya tidak dengan voting. Peran pemerintah tentu untuk menyelesaikan RUU ini, dan tegas tidak masuk ke dalam voting itu. Karena kalau kita masuk dalam voting itu, berarti ada satu keberpihakan padahal kita tidak," katanya. Sejumlah perdebatan menghentikan pembahasan dalam forum lobi antar fraksi DPR saat bersama pemerintah membahas RUU itu.

Persoalan batas ambang atau 'electoral threshold' (batas minimum perolehan suara) dan soal pembagian sisa suara masih belum menemukan kesepakatan dan terancam diputuskan dengan voting.

Menanggapi persoalan tersebut, Eep menyatakan hal yang krusial dalam RUU Pemilu ini adalah pemakaian "electoral threshold" bersamaan dengan "parliamentary threshold" (PT, atau batas minimum perolehan kursi di parlemen. "Agak aneh. Kalau mau tentukan pilihan maka pilih salah satu PT atau ET dengan konsekuensi perubahan undang-undang partai," katanya.


www.news-independent.blogspot.com