JAKARTA 6 MARET 2008
Pangeran Andrew akan Ajak Pengusaha Inggris
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)INDEPENDENT-Utusan khusus Inggris untuk Perdagangan dan Investasi Internasional Pangeran Andrew akan mengajak lebih banyak lagi pengusaha Inggris untuk melakukan investasi di Indonesia yang dinilai telah melakukan banyak perbaikan dalam 10 tahun terakhir.
"Pangeran Andrew setuju agar lebih banyak pebisnis Inggris datang ke Indonesia," kata Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dalam jumpa pers usai pertemuan Pangeran Andrew dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Menurut Dino, dalam pertemuan setengah jam itu, Presiden juga mengharapkan hubungan bisnis antara Indonesia dan Inggris terus meningkat seperti yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.
"Nilai investasi perusahaan Inggris ke Indonesia pada tahun 2007 adalah terbesar kedua yaitu sebesar 1,6 mililar dolar AS dalam 63 proyek. Sementara investasi sejak tahun 1967 hingga 2006 mencapai 35 miliar dolar AS di 1.016 proyek," kata Dino.
Presiden mengharapkan momentum peningkatan investasi ini terus dikembangkan dengan terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia sehingga pengusaha Inggris semakin tertarik.
"Pangeran Andrew banyak membahas iklim investasi dan merasa terkesan dengan transformasi Indonesaia dalam 10 tahun terakhir terutama perkembangan demokrasi, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Mengenai proyek Tangguh di Papua yang dikelola BP, Pangeran Andrew juga mengatakan terkesan dengan operasional proyek itu yang bermitra dengan masyarakat lokal dan tetap memperhatikan lingkungan hidup serta budaya setempat.
Dalam pertemuan itu, Pangeran Andrew yang bergelar Duke Of York didampingi Dubes Inggris untuk Indonesia Charles Humfrey. Sementara Presiden Yudhoyono ditemani Menko Perekonoian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.
"Pangeran Andrew setuju agar lebih banyak pebisnis Inggris datang ke Indonesia," kata Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dalam jumpa pers usai pertemuan Pangeran Andrew dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Menurut Dino, dalam pertemuan setengah jam itu, Presiden juga mengharapkan hubungan bisnis antara Indonesia dan Inggris terus meningkat seperti yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.
"Nilai investasi perusahaan Inggris ke Indonesia pada tahun 2007 adalah terbesar kedua yaitu sebesar 1,6 mililar dolar AS dalam 63 proyek. Sementara investasi sejak tahun 1967 hingga 2006 mencapai 35 miliar dolar AS di 1.016 proyek," kata Dino.
Presiden mengharapkan momentum peningkatan investasi ini terus dikembangkan dengan terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia sehingga pengusaha Inggris semakin tertarik.
"Pangeran Andrew banyak membahas iklim investasi dan merasa terkesan dengan transformasi Indonesaia dalam 10 tahun terakhir terutama perkembangan demokrasi, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Mengenai proyek Tangguh di Papua yang dikelola BP, Pangeran Andrew juga mengatakan terkesan dengan operasional proyek itu yang bermitra dengan masyarakat lokal dan tetap memperhatikan lingkungan hidup serta budaya setempat.
Dalam pertemuan itu, Pangeran Andrew yang bergelar Duke Of York didampingi Dubes Inggris untuk Indonesia Charles Humfrey. Sementara Presiden Yudhoyono ditemani Menko Perekonoian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
Meneg BUMN "Kantongi" Tujuh Nama Calon Dirut PLN
INDEPENDENT-Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, mengaku sudah mengantongi tujuh nama untuk posisi Direktur Utama PLN yang selama ini dijabat Eddie Widiono .
"Nama-nama sudah di 'kantong' saya ini. Sudah dapat tujuh nama yang bagus-bagus sekali," kata Sofyan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Dirut beserta jajaran direksi PLN yang baru akan diumumkan paling lambat pada Senin, 10 Maret 2008, setelah masalah restrukturisasi organisasi PLN selesai dibicarakan.
"Direktur kan sudah selesai di 'fit and proper'. Kalau bisa selesai sore ini, mudah-mudahan bisa diumumkan. Paling lambat Senin depan," ujar Sofyan.
Ia menolak untuk menyebut nama-nama calon dirut PLN tersebut. Meneg BUMN hanya mengatakan bahwa calon-calon itu berasal dari dari internal PLN. Kementerian BUMN, lanjut dia, telah menyeleksi seratus calon dari jajaran satu dan dua level dibawah direksi PLN.
Dari 100 nama itu, diambil 20 nama untuk diwawancarai dan kini, Meneg BUMN telah menyimpan tujuh nama dari 20 nama tersebut.
Dirut PLN Eddie Widiono beserta akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir Maret 2008.
Sofyan menjelaskan, saat ini Kementerian BUMN membahas restrukturisasi organisasi PLN.
Menurut dia, organisasi PLN yang saat ini bersifat sentralistrik akan diubah sehingga lebih banyak mendelegasikan kewenangan ke daerah.
"Sekarang ini kan terlalu sentralisasi, akibatnya Pemda-pemda marah-marah karena listrik tidak ada. Kalau setelah restrukturisasi, lebih banyak diberikan ke daerah sehingga mereka dapat merespon," tuturnya.
"Nama-nama sudah di 'kantong' saya ini. Sudah dapat tujuh nama yang bagus-bagus sekali," kata Sofyan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Dirut beserta jajaran direksi PLN yang baru akan diumumkan paling lambat pada Senin, 10 Maret 2008, setelah masalah restrukturisasi organisasi PLN selesai dibicarakan.
"Direktur kan sudah selesai di 'fit and proper'. Kalau bisa selesai sore ini, mudah-mudahan bisa diumumkan. Paling lambat Senin depan," ujar Sofyan.
Ia menolak untuk menyebut nama-nama calon dirut PLN tersebut. Meneg BUMN hanya mengatakan bahwa calon-calon itu berasal dari dari internal PLN. Kementerian BUMN, lanjut dia, telah menyeleksi seratus calon dari jajaran satu dan dua level dibawah direksi PLN.
Dari 100 nama itu, diambil 20 nama untuk diwawancarai dan kini, Meneg BUMN telah menyimpan tujuh nama dari 20 nama tersebut.
Dirut PLN Eddie Widiono beserta akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir Maret 2008.
Sofyan menjelaskan, saat ini Kementerian BUMN membahas restrukturisasi organisasi PLN.
Menurut dia, organisasi PLN yang saat ini bersifat sentralistrik akan diubah sehingga lebih banyak mendelegasikan kewenangan ke daerah.
"Sekarang ini kan terlalu sentralisasi, akibatnya Pemda-pemda marah-marah karena listrik tidak ada. Kalau setelah restrukturisasi, lebih banyak diberikan ke daerah sehingga mereka dapat merespon," tuturnya.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
UU Pemilu 2009 Paling Kompromistis
INDEPENDENT-Lembaga kajian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), menilai RUU Pemilu 2009 yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah merupakan undang- undang yang paling kompromistis.
"Hal itu terlihat dengan masuknya semua kepentingan dalam UU yang mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPRD DPD itu," kata Direktur Eksekutif TII, Jeffrie Geovanie, saat diminta tanggapannya di Jakarta, Kamis.
Jeffrie mengatakan, parliamentary threshold (PT) memang diperlukan untuk mendidik parpol- parpol untuk terus- menerus mempertahankan eksistensinya, walau tidak memiliki kursi di DPR.
"Dengan adanya PT itu maka electoral threshold (ET) sebenarnya tidak diperlukan lagi," katanya.
Menurut Jeffrie, dicantumkannya batasan ET dan PT dalam UU Pemilu 2009 itu hanya untuk mempertegas capaian- capaian minimal yang harus didapatkan parpol, terutama untuk menyederhanakan pelaksaan pemilihan umum maupun jumlah parpol yang mengikutinya.
"Dengan demikian, tidak semua kelompok layak diberi jatah kekuasaan jika ET-nya jelek," katanya.
Disayangkan
Meski telah disetujui menjadi undang- undang, banyak kalangan yang menyayangkan UU Pemilu 2009 itu, seperti pasal 309 huruf d tentang electoral threshold, yang substansinya menyatakan partai politik lolos ET jika mendapatkan suara tiga persen dalam pemilihan umum, kecuali bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004.
Sebelumnya, delapan partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memperoleh kursi di DPR juga menolak ketentuan yang membolehkan partai yang tidak lolos ET bisa mengikuti Pemilu 2009, asalkan mereka mempunyai kursi di DPR.
Kedelapan partai tersebut adalah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Merdeka , Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Patriot Pancasila, dan Partai Serikat Indonesia (PSI).
"Hal itu terlihat dengan masuknya semua kepentingan dalam UU yang mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPRD DPD itu," kata Direktur Eksekutif TII, Jeffrie Geovanie, saat diminta tanggapannya di Jakarta, Kamis.
Jeffrie mengatakan, parliamentary threshold (PT) memang diperlukan untuk mendidik parpol- parpol untuk terus- menerus mempertahankan eksistensinya, walau tidak memiliki kursi di DPR.
"Dengan adanya PT itu maka electoral threshold (ET) sebenarnya tidak diperlukan lagi," katanya.
Menurut Jeffrie, dicantumkannya batasan ET dan PT dalam UU Pemilu 2009 itu hanya untuk mempertegas capaian- capaian minimal yang harus didapatkan parpol, terutama untuk menyederhanakan pelaksaan pemilihan umum maupun jumlah parpol yang mengikutinya.
"Dengan demikian, tidak semua kelompok layak diberi jatah kekuasaan jika ET-nya jelek," katanya.
Disayangkan
Meski telah disetujui menjadi undang- undang, banyak kalangan yang menyayangkan UU Pemilu 2009 itu, seperti pasal 309 huruf d tentang electoral threshold, yang substansinya menyatakan partai politik lolos ET jika mendapatkan suara tiga persen dalam pemilihan umum, kecuali bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004.
Sebelumnya, delapan partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memperoleh kursi di DPR juga menolak ketentuan yang membolehkan partai yang tidak lolos ET bisa mengikuti Pemilu 2009, asalkan mereka mempunyai kursi di DPR.
Kedelapan partai tersebut adalah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Merdeka , Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Patriot Pancasila, dan Partai Serikat Indonesia (PSI).
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
Gubernur BI Diperiksa Delapan Jam
INDEPENDENT-Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, Rabu (5/3), menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama delapan jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Direktur Hukum BI, Oey Hoey Tiong.
Dalam kasus aliran dana BI tersebut, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI), Rusli Simandjuntak (Kepala Biro Gubernur BI), dan Oey Hoey Tiong (Dirhum BI).
Gubernur BI menjalani pemeriksaan sejak sekitar pukul 10.00 WIB setelah tiba di gedung KPK pada pukul 08.00 WIB, pada pukul 17.45 WIB orang nomor satu di BI itu, ke luar dengan wajah letih.
Dirinya sempat mengeluarkan pernyataan kepada wartawan terkait pemeriksaan itu, namun pernyataan yang disampaikannya itu kurang dari satu menit dan langsung kabur ke mobil Alphard yang sudah siap berangkat.
"Saya menjadi saksi, ada 14 pertanyaan hingga cukup melelahkan," katanya yang langsung kabur menuju mobil.
Pernyataan sesingkat itu tidak diduga wartawan, karena sebelumnya staf Burhanuddin Abdullah sudah menyiapkan speaker untuk pernyataan itu dan disiapkan posisi berdirinya di tangga depan gedung KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Burhanuddin Abdullah, M Assegaf, membenarkan, kedatangan Burhanuddin Abdullah itu sebagai saksi. "Kalau jadi saksi kan tidak perlu didampingi pengacaranya, kecuali terdakwa," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
Dalam kasus aliran dana BI tersebut, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI), Rusli Simandjuntak (Kepala Biro Gubernur BI), dan Oey Hoey Tiong (Dirhum BI).
Gubernur BI menjalani pemeriksaan sejak sekitar pukul 10.00 WIB setelah tiba di gedung KPK pada pukul 08.00 WIB, pada pukul 17.45 WIB orang nomor satu di BI itu, ke luar dengan wajah letih.
Dirinya sempat mengeluarkan pernyataan kepada wartawan terkait pemeriksaan itu, namun pernyataan yang disampaikannya itu kurang dari satu menit dan langsung kabur ke mobil Alphard yang sudah siap berangkat.
"Saya menjadi saksi, ada 14 pertanyaan hingga cukup melelahkan," katanya yang langsung kabur menuju mobil.
Pernyataan sesingkat itu tidak diduga wartawan, karena sebelumnya staf Burhanuddin Abdullah sudah menyiapkan speaker untuk pernyataan itu dan disiapkan posisi berdirinya di tangga depan gedung KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Burhanuddin Abdullah, M Assegaf, membenarkan, kedatangan Burhanuddin Abdullah itu sebagai saksi. "Kalau jadi saksi kan tidak perlu didampingi pengacaranya, kecuali terdakwa," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
Israel Berencana Usir Ribuan Orang di Gaza
INDEPENDENT-Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, ingin memindahkan pemukiman-pemukiman Palestina di Jalur Gaza bagian selatan , ungkap stasiun televisi Israel, Channel 2, Rabu malam.
Barak telah menghubungi para penasehat hukum untuk memeriksa legalitas dari tindakan tersebut. Channel 2 mengemukakan rencana tersebut akan memaksa "ribuan" warga Palestina bergeser makin ke selatan Jalur Gaza sehingga makin jauh dari perbatasan Israel.
Langkah itu dapat ditempuh dengan membagikan selembaran untuk mengingatkan para warga Palestina agar pindah dan pemukiman mereka yang menjadi tempat peluncuran roket akan dibom, ungkap saluran televisi itu.
Israel sudah melakukan berbagai cara untuk menghentikan serangan roket dari Gaza, misalnya dengan melakukan serangan udara, serangan darat dan penerapan sanksi ekonomi, tapi semuanya gagal.
Masyarakat internasional telah mengutuk sebagian sanksi tersebut sebagai "hukuman kolektif" dan melanggar peraturan internasional.
Barak telah menghubungi para penasehat hukum untuk memeriksa legalitas dari tindakan tersebut. Channel 2 mengemukakan rencana tersebut akan memaksa "ribuan" warga Palestina bergeser makin ke selatan Jalur Gaza sehingga makin jauh dari perbatasan Israel.
Langkah itu dapat ditempuh dengan membagikan selembaran untuk mengingatkan para warga Palestina agar pindah dan pemukiman mereka yang menjadi tempat peluncuran roket akan dibom, ungkap saluran televisi itu.
Israel sudah melakukan berbagai cara untuk menghentikan serangan roket dari Gaza, misalnya dengan melakukan serangan udara, serangan darat dan penerapan sanksi ekonomi, tapi semuanya gagal.
Masyarakat internasional telah mengutuk sebagian sanksi tersebut sebagai "hukuman kolektif" dan melanggar peraturan internasional.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
Bogor Bisa Jadi Lautan Sampah
INDEPENDENT-Kota Bogor bisa menjadi "Bogor Lautan Sampah" jika tidak segera diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor. Karena, saat ini ada sebanyak 695 meter kubik sampah (31 persen) dari 2.210 meter kubik sampah di Kota Bogor per hari, yang tidak terangkut oleh petugas kebersihan ke tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Galuga di Kabupaten Bogor.
"Saat ini, ada sebanyak 695 meter kubik sampah tidak terangkut ke TPAS yang masih menumpuk di tempat sampah. Padahal, kontrak kerja antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor soal pemanfaatan TPAS Galuga sudah akan berakhir pada Juni 2008. Kalau kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka Bogor bisa menjadi lautan sampah," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, di Bogor, Rabu.
Jajat meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang merupakan "leading sector" kebersihan agar segera membuat kesepakatan baru dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk perpanjangan kontrak kerja sama.
Hal itu disampaikan Jajat, ketika tiga anggota Komisi A, yakni Jajat Sudrajat, Nani Ratnawati, dan Rizal Bernadi melakukan kunjungan kerja ke kantor DLHK, pada Selasa (4/3).
Anggota Komisi A diterima oleh Kabid Pencegahan Dampak Lingkungan (PDL) Teti Heriasih dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir Sampash (TPAS) Syaeful Bachri.
Dalam kesempatan tersebut, Syaeful Bahri menyatakan, DLHK sudah menghubungi Pemerintah Kabupaten Bogor dan sedang melakukan proses pembicaraan, untuk perpanjangan kontrak kerja sama.
Kekhawatiran Jajat, karena kontrak kerja sama pemanfaatan TPAS Galuga hanya tinggal dua bulan dua bulan lagi dan sudah akan berakhir pada Juni 2008. Padahal, ketika terjadi ketegangan antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, soal trayek angkot yang memasuki terminal Bubulak dan terminal Laladon, sudah muncul ancaman dari Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak akan memperpanjang kontrak kerja sama pemanfaatan TPAS Galuga.
Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Kota Bogor belum memiliki TPAS. Meskipun, Pemerintah Kota Bogor sudah merencanakan akan membangun TPAS dan sudah mulai mengumpulkan dana, tapi rencana tersebut baru akan terealisasi pada 2011 mendatang.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bogor segera memperpanjang kontrak kerja sama soal pemanfaatan TPAS Galuga, milik Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Apalagi sampah di Kota Bogor yang tidak terangkut cukup banyak, sekitar 695 meter kubik per hari. Kalau sampai sampah di Kota Bogor tidak ada TPAS, maka Bogor bisa menjadi lautan sampah," katanya.
Sebelumnya, Walikota Bogor Diani Budiarto ketika menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) mengakui, belum mampu mengelola sampah secara maksimal, meskipun kebersihan menjadi salah satu dari empat program prioritas Pemerintah Kota Bogor sejak 2005.
Dikatakan Diani, volume sampah di Kota Bogor tahun 2007 rata-rata sekitar 2.210 meter kubik per hari. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 1.515 meter kubik (69 persen) per hari yang terangkut. Selebihnya sebanyak 695 meter kubik (31 persen) per hari belum terangkut.
"Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengangkutan sampah di Kota Bogor, seperti terbatasnya kendaraan operasional, sulitnya sejumlah lokasi pemukiman penduduk dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah, serta kesadaran masyarakat yang membuang sampah tidak di tempatnya," kata Diani Budiarto.
"Saat ini, ada sebanyak 695 meter kubik sampah tidak terangkut ke TPAS yang masih menumpuk di tempat sampah. Padahal, kontrak kerja antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor soal pemanfaatan TPAS Galuga sudah akan berakhir pada Juni 2008. Kalau kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka Bogor bisa menjadi lautan sampah," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, di Bogor, Rabu.
Jajat meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang merupakan "leading sector" kebersihan agar segera membuat kesepakatan baru dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk perpanjangan kontrak kerja sama.
Hal itu disampaikan Jajat, ketika tiga anggota Komisi A, yakni Jajat Sudrajat, Nani Ratnawati, dan Rizal Bernadi melakukan kunjungan kerja ke kantor DLHK, pada Selasa (4/3).
Anggota Komisi A diterima oleh Kabid Pencegahan Dampak Lingkungan (PDL) Teti Heriasih dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir Sampash (TPAS) Syaeful Bachri.
Dalam kesempatan tersebut, Syaeful Bahri menyatakan, DLHK sudah menghubungi Pemerintah Kabupaten Bogor dan sedang melakukan proses pembicaraan, untuk perpanjangan kontrak kerja sama.
Kekhawatiran Jajat, karena kontrak kerja sama pemanfaatan TPAS Galuga hanya tinggal dua bulan dua bulan lagi dan sudah akan berakhir pada Juni 2008. Padahal, ketika terjadi ketegangan antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, soal trayek angkot yang memasuki terminal Bubulak dan terminal Laladon, sudah muncul ancaman dari Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak akan memperpanjang kontrak kerja sama pemanfaatan TPAS Galuga.
Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Kota Bogor belum memiliki TPAS. Meskipun, Pemerintah Kota Bogor sudah merencanakan akan membangun TPAS dan sudah mulai mengumpulkan dana, tapi rencana tersebut baru akan terealisasi pada 2011 mendatang.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bogor segera memperpanjang kontrak kerja sama soal pemanfaatan TPAS Galuga, milik Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Apalagi sampah di Kota Bogor yang tidak terangkut cukup banyak, sekitar 695 meter kubik per hari. Kalau sampai sampah di Kota Bogor tidak ada TPAS, maka Bogor bisa menjadi lautan sampah," katanya.
Sebelumnya, Walikota Bogor Diani Budiarto ketika menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) mengakui, belum mampu mengelola sampah secara maksimal, meskipun kebersihan menjadi salah satu dari empat program prioritas Pemerintah Kota Bogor sejak 2005.
Dikatakan Diani, volume sampah di Kota Bogor tahun 2007 rata-rata sekitar 2.210 meter kubik per hari. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 1.515 meter kubik (69 persen) per hari yang terangkut. Selebihnya sebanyak 695 meter kubik (31 persen) per hari belum terangkut.
"Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengangkutan sampah di Kota Bogor, seperti terbatasnya kendaraan operasional, sulitnya sejumlah lokasi pemukiman penduduk dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah, serta kesadaran masyarakat yang membuang sampah tidak di tempatnya," kata Diani Budiarto.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
Distributor Ikut Permainkan Harga
INDEPENDENT-Pemerintah mengakui masih belum mampu mengerem laju harga minyak goreng yang setiap hari mengalami kenaikan. Selain faktor eksternal, kenaikan harga minyak goreng itu dipicu permainan distributor.
''Bisa saja ada masalah di tingkat distributor. Karena itu, kita minta supaya minyak goreng didistribusikan dengan benar,'' ujar Mendag, Mari E Pangestu, di Jakarta, Rabu (5/3). Sementara, ekonom Indef, Aviliani, mengatakan, ketidaktegasan pemerintah memicu nyali distributor memainkan harga. ''Pemda harus intervensi siapa yang menyalurkan, berapa jumlahnya, dan berapa stok di daerah yang masih tersedia,'' katanya.
Kendati memaklumi adanya ulah distributor, Mendag hingga kini belum memanggil distributor maupun produsen minyak sawit mentah (CPO) serta produk turunannya. ''Kita masih terus berkoordinasi dengan kalangan pengusaha supaya ikut menstabilkan harga. Untuk perusahaan swasta, kami mengimbau menggelar operasi pasar,'' paparnya.
Untuk meredam terus melejitnya harga minyak goreng, pemerintah daerah diminta turut memantau jalur distribusi, sehingga tak memunculkan kelangkaan. Instrumen yang sudah disiapkan adalah penyaluran 290 ribu ton minyak goreng bersubsidi yang akan dibagikan kepada 19 juta kepala keluarga miskin.
Setiap kepala keluarga miskin dijatah dua liter minyak goreng bersubsidi dengan harga lebih murah Rp 2.500 ketimbang harga di pasaran. Program yang menelan dana Rp 500 miliar ini berlangsung selama enam bulan dan dimulai Maret.
Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi setiap jam, diakui Mendag di luar kewajaran. Bahkan, laporan terakhir yang diterimanya, di daerah tertentu, harga minyak goreng melambung hingga Rp 19 ribu per liter. Kenaikan harga minyak dunia menjadi penyebab harga minyak goreng naik.
Namun, dia memperkirakan, harganya mulai turun pertengahan tahun. ''Seiring dengan turunnya harga minyak dunia pascamusim dingin. Diharapkan komoditas lain juga mulai stabil.''
Namun, dia memperkirakan, harganya mulai turun pertengahan tahun. ''Seiring dengan turunnya harga minyak dunia pascamusim dingin. Diharapkan komoditas lain juga mulai stabil.''
Di beberapa daerah, seperti di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, dalam sehari harga minyak goreng curah naik dua kali. Di tingkat pengecer, dijual Rp 13 ribu per kg pada pagi hari. Menjelang tengah hari, harganya meroket menjadi Rp 14 ribu per kg.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
JAKARTA 6 MARET 2008
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
BERITA FOTO-INDEPENDENT
BERITA FOTO-INDEPENDENT
PESAWAT HERKULES TERBAKAR
Pesawat jenis Hercules milik maskapai penerbangan Manunggal Air terbakar sesaat setelah mendarat di Bandara Wamena, Papua (6/3). Pesawat yang terbang dari Jayapura itu membawa sekitar 10 ton kargo di antaranya BBM jenis avtur.
GAS ELPIJI. Kasman yang biasanya berjualan minyak tanah kini telah berganti dagangannya berupa tabung gas elpiji 3 kg ketika berkeliling kampung di sekitar Cililitan, Jakarta, Kamis (6/3). Konversi minyak tanah ke gas akan berjalan dengan lancar jika instansi terkait selalu membantu ketersedian gas.
TETAP TAK STRERIL. Beberapa kendaraan pribadi dan motor menggunakan lajur khusus bus Transjakarta di daerah Otista, Jakarta Timur, Kamis (6/3). Meski Pemprov DKI Jakarta telah mengerahkan petugas di sejumlah titik jalur busway dan menyatakan akan melakukan penindakan, sejumlah kendaraan tetap saja menggunakan lajur khusus bus Transjakarta itu.
TETAP TAK STRERIL. Sebuah molbil pribadi dan motor menggunakan lajur khusus bus Transjakarta di daerah Otista, Jakarta Timur, Kamis (6/3). Meski Pemprov DKI Jakarta telah mengerahkan petugas di sejumlah titik jalur busway dan menyatakan akan melakukan penindakan, sejumlah kendaraan umum tetap saja menggunakan lajur khusus bus Transjakarta itu.
STRERILKAN BUSWAY. Seorang petugas Linmas sambil berdiri di tengah separator busway dan jalur kendaraan umum mengatur lalu lintas untuk mencegah masuknya kendaaran ke jalur khusus tersebut di daerah Cawang Jakarta, Kamis (6/3). Pemprov DKI Jakarta mengerahkan petugas di sejumlah titik jalur busway untuk mencegah masuknya kendaraan umum ke lajur khusus bus Transjakarta. Tindakan tersebut diambil menyusul semakin menurunnya jumlah penumpang bus khusus tersebut akibat molornya waktu tempuh karena kemacetan.
www.news-independent.blogspot.com
www.halamansatu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=349&itemid=50
