Kampus UI Miliki Jalur Khusus Sepeda Pertama di Indonesia
INDEPENDENT-Pembangunan jalur khusus sepeda di dalam lingkungan Universitas Indonesia (UI) Depok sudah dikerjakan sekitar 50 persen, dan peresmiannya akan dilaksanakan tepat 100 hari kepemimpinan Prof Gumilar R Soemantri menjadi rektor yaitu pada Maret 2008.
"Jalur sepeda ini merupakan pertama di Indonesia, khususnya di dalam lingkungan kampus," kata Rektor UI, Prof Gumilar Rusliwa Somantri di Depok, Selasa. Ia mengatakan, jalur sepeda ini dibuat dengan konsep "green campus and world class campus" (kampus hijau yang bertaraf internasional).
"Program ini juga merupakan bukti kita dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan isu 'global warming' (pemanasan global).
Menurut dia, jalur sepeda tersebut sampai saat ini pengerjaannya sudah mencapai sekitar 50 persen. Selanjutnya pada bulan depan akan diresmikan penggunaannya.
"Sejumlah pihak seperti perusahaan, industri dan sebagainya sudah mendukung program ini," katanya. Jalur sepeda itu, kata dia, nantinya akan dilengkapi dengan stasiun, pos, tampat parkir, "water contain" (pengisian air minum), dan sepeda disiapkan sekitar 1.000 unit.
"Sepeda itu 'free of charge' (gratis). Jadi mahasiswa menggunakan sepeda dengan 'smart card'. Dia dapat berhenti di halte tertentu dan bisa ganti sepeda," katanya.
Lebih lanjut mantan Dekan Fisip UI itu mengatakan, jalur sepeda sangat penting untuk menerapkan pola hidup sehat di kalangan mahasiswa dan dosen. "Polusi udara sudah terlalu berbahaya, UI mencoba melakukan pola hidup sehat seperti yang sudah dilakukan beberapa kampus di luar negeri," katanya.
JAKARTA 5 FEBRUARI 2008
Reklamasi di Sepanjang Pantai Jakarta akan Didesain Ulang
INDEPENDENT-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan desain ulang terhadap sejumlah proyek reklamasi pantai yang dilakukan di seluruh kawasan ibukota untuk menyelaraskan kenaikan permukaan air laut dengan kondisi lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam konferensi pers usai rapat terbatas antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah menteri terkait dan jajaran Pemprov DKI di Balaikota Jakarta, Selasa (5/1), mengatakan desain ulang itu akan dilakukan setelah kajian akademik terkait hal tersebut selesai.
"Semua perizinan penggunaan lahan dikeluarkan berdasarkan tata kota yang ada, selain itu juga disertai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL), tanpa itu tidak ada izin yang dikeluarkan," ujar Fauzi.
Ia menambahkan reklamasi pantai yang saat ini sudah dilakukan akan didesain ulang dengan menggunakan kajian akademik yang termasuk memperhitungkan kenaikan permukaan air laut.
"Kajian sudah mulai pada 2007 dan akan kita lanjutkan pada 2008," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengharapkan pendekatan lingkungan masuk ke dalam peraturan presiden tentang penataan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) yang saat ini dalam pembahasan.
"Saat ini proses pembahasan Perpres tentang Jabodetabekjur tengah berlangsung. Itu hanya terkait ruang, kita ingin mencoba memberi masukan agar pendekatan lingkungan juga masuk ke dalamnya," kata Kepala BPLHD DKI Jakarta Budirama Natakusumah.
Ia menjelaskan selama ini pelaksanaan analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam setiap program pembangunan masih berdiri sendiri belum ada sistem yang dapat mendorong integrasi pengelolaan lingkungan.
"Pembuatan Amdal selama ini memang masih parsial, dari Kementerian lingkungan hidup ada sebuah sistem yang dikenal dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)," katanya.
Budirama menjelaskan dengan sistem KHLS yang terdiri atas koordinasi kebijakan, program dan rencana tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup akan dapat terlaksana secara terintegrasi dari semua wilayah yang dipegang oleh sejumlah pemegang kebijakan.
"Kita akan mulai sistem itu di Jakarta dengan daerah sekitar, diharapkan ini bisa menjadi proyek percontohan. Rencana dari daerah-daerah yang termasuk dalam KLHS harus tercantum dalam masing-masing rencana pembangunan," ujarnya.
Ditambahkannya, kunjungan Gubernur DKI ke sejumlah wilayah di sekitar Jakarta sejak dua bulan terakhir ini merupakan salah satu upaya untuk mengajak daerah bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dan menguntungkan semua pihak.
Wilayah hulu, tengah, hilir di sepanjang Jabodetabekjur merupakan wilayah yang sangat kompleks, terdapat tiga pemerintahan provinsi, 13 pemerintahan kabupaten/kota dan satu pemerintahan pusat.
Di wilayah itu mengalir dua sungai utama yaitu Ciliwung dan Cisedane dengan 14 sungai kecil. Penduduk di wilayah itu mencapai 11 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Kepadatan penduduk di wilayah itu mencapai 3.425 per kilometer persegi dan untuk Jakarta 11.295 kilometer persegi.
JAKARTA 5 FEBRUARI 2008
BI Yakinkan Divestasi Anak Perusahaannya Selesai Tahun 2008
(Rachmad Yuliadi Nasir, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya mengatakan pihaknya akan menyelesaikan divestasi tiga anak perusahaanya yaitu Bank Indover, PT Askrindo, dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 2008.
"Semuanya sama, bareng-bareng, 2008 ini kita melakukan keseluruhan (divestasi) ketiga anak perusahaan, tetapi beda-bedakan, Indover seperti apa, Askrindo seperti apa," katanya seusai rapat dengar pendapat dengan kelompok kerja perbankan komisi XI DPR RI, di Gedung DPR Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan semua anak perusahaanya akan didivestasikan kepada pemerintah dan BUMN. "Yang paling pasti kepemilikan saham BI diketiga anak usaha itu ke pemerintah," katanya.
Untuk Bank Indover menurut dia, sahamnya akan didivestasi seluruhnya kepada bank persero. Hal ini menurut dia karena Bank Indover merupakan aset Indonesia di Eropa yang nilainya sangat strategis yang bisa mendorong ekspor dan perdagangan di wilayah Asia dan Eropa.
Sedangkan bentuk divestasi, pihaknya masih belum selesai. "Bentuk divestasi nanti kita bicarakan dengan bidder (penawar) apa langsung lepas atau ada alternatif lain, pilihannya apakah langsung atau bertahap," katanya.
Saat ini Bank Ekspor Indonesia (BEI) tengah melakukan uji kepatutan (due dilligence) terhadap Bank Indover. Ia menambahkan penawar bisa saja terjadi perubahan.
Untuk saham di PT Askrindo, katanya, pihaknya masih membicarakan dengan pemerintah. "Yang sudah pasti saham BI di Askrindo hanya untuk pemerintah," katanya.
Sedangkan Bahana Pengembangan Usaha Indonesia (BPUI), Bank Indonesia juga masih membicarakan dengan pemerintah.
Hal ini, menurutnya, terkait dengan rekening dan investasi yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI Dradjad Wibowo mengatakan, proses divestasi hingga saat ini belum beranjak.
"Indover akan diambil Bank Ekspor Indonesia tapi BEI belum ada lanjutan setelah uji kepatutan (due dilligence). Final Bidnya (penawaran akhirnya) belum ada," katanya. Ia mengatakan, Bank Mandiri rencananya akan melakukan uji kepatutan tetapi baru tahap awal.
Sedangkan untuk Askrindo, ia menilai terkait dengan penambahan modal negara (PMN) maka perlu perubahan anggaran dasarnya terlebih dahulu sebelum melakukan divestasi.
Untuk BPUI, ia pesimis dapat segera didivestasi karena masalah RDI hingga kini masih belum diselesaikan. Ia mengusulkan agar BPUI dilikuidasi saja.
WASSALAM
INDEPENDENT
RACHMAD YULIADI NASIR
rbacakoran at yahoo dot com
www.rachmadindependent.blogspot
www.news-independent.blogspot.com
