Wednesday, February 13, 2008

14 FEBRUARI 2008

JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Pedagang Khawatirkan Masuknya Cengkeh Impor


(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Sejumlah pedagang di Boyolali, Jawa Tengah khawatir perusahaan rokok akan mendatangkan cengkeh dari luar negeri, menyusul tingginya harga komoditas itu di pasaran saat ini.

Harga cengkeh saat ini mencapai Rp52.000,00 per kilogram, para pedagang khawatir jika perusahaan rokok tidak membeli lagi cengkeh petani. Mereka akan melakukan impor cengkeh yang harganya lebih murah dibanding lokal, kata Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang (Kadin) Boyolali, Priyandono, di Boyolali, Kamis.

"Kami khawatir perusahaan rokok tidak mampu membeli cengkeh petani. Jangan hanya berorentasi pada impor, tetapi pemerintah harus juga memicu petani untuk meningkatkan produksinya agar tidak impor," kata Priyandono.

Ia berharap dengan memperdayakan para petani, produksi cengkeh akan ditingkatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan di pasar domestik sehingga tidak ada perusahaan roko yang melakukan impor.

Selain itu, pemerintah juga harus menentukan harga standar cengkeh di pasaran, agar para petani, tengkulak maupun pedagang tidak semaunya memberi harga pasaran, karena tidak ada batsan harga.

Cengkeh produksi Boyolali selain untuk memenuhi kebutuhan industri kecil juga dipasok ke perusahaan rokok di Jateng dan Jawa Timur. Namun, hampir sebulan ini tidak ada perusahaan rokok mau mengambil cengkeh petani karena harga terlalu tinggi.

Pedagang besar di Boyolali Ny Juminten, menyebutkan, "harga cengkeh kalau normal berkisar antara Rp 25.000,00/kg hingga Rp 30.000,00/kg."

Ia menjelaskan, petani saat ini sudah tidak mempunyai cadagangan cengkeh, karena sudah dijual kepada spekulan atau tengkulak.

"Saya khawatir perusahaan rokok akan mendatangkan impor cengkeh. Mereka sementara ini tidak mengambil cengkeh lokal, karena harganya terlalu tinggi," kata Ny Juminten.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Disperbunhut) Boyolali, Ir. Darsono mengatakan, pihaknya akan berupaya agar para petani untuk menunda penjualan cengkeh sekitar satu hingga dua bulan dengan bantuan pemerintah pinjaman bunga lunak.

Hal ini akan dilakukan untuk menghindari melonjaknya harga cengkeh di pasaran, karena keluarnya barang bisa diatur sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Upaya lain, lanjut dia, dengan meningkatkan produksi dengan mengatur pola tanam seperti peremajaan kembali tanaman cengkeh yang sudah tua.

"Tapi, pemerintah juga harus menaikan beaya impor, agar mereka juga memperhitungkan, jika mendatangkan cengkeh dari luar," katanya.

Menurut dia, pada musim panen pada bulan Agustus- September 2007, produksi cengkeh Boyolali mencapai 57, 88 ton dengan luas tanam sekitar 714, 43 hektare.

Jumlah petani cengkeh di Boyolali sebanyak 5.904 orang, sehingga per kelompok keluarga rata-rata mempunyai lahan seluas 0,12 hektare.



JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Idealnya Beras juga Berfortifikasi

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Penambahan zat gizi (fortifikasi) untuk produk pangan harus diperluas ke berbagai produk seperti beras, gula, minyak goreng dan kecap, dalam upaya peningkatan gizi masyarakat.

"Idealnya beras juga difortifikasi karena bahan pangan ini paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia," kata Direktur Southeast Asia Food Science and Technology (Seafast) Center, Institut Pertanian Bogor, Purwiyatno Hariyadi, PhD di Bogor, Kamis.

Ia mengungkapkan hal tersebut, untuk menanggapi terancamnya upaya perbaikan gizi masyarakat dengan mencabut Standar Nasional Indonesia (SNI) tepung terigu, yang berarti tidak ada lagi kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan fortifikasi.

Dalam SNI tepung terigu ada kewajiban fortifikasi dengan vitamin B1 dan B2, asam folat, zat besi dan zinc yang dibutuhkan masyarakat, terkait masih rendahnya penyerapan zat besi terutama pada balita dan perempuan usia produktif.
Di beberapa negara, lanjut dia, penambahan zat gizi juga dilakukan untuk produk kecap dan minyak goreng.

Namun, penambahan zat gizi pada beras masih akan menghadapi berbagai kendala diantaranya kesulitan untuk mengontrol karena banyaknya penggilingan padi di Indonesia.
"Bisa saja proses fortifikasi hanya dilakukan untuk Raskin (beras untuk warga miskin) yang dikelola oleh Bulog," katanya.

Tetapi harus juga dipikirkan kebiasaan warga mencuci beras hingga bersih sebelum dimasak sehingga zat gizi yang ditambahkan bisa hilang.

Ia mengatakan, saat ini produk pangan yang sudah melalui proses fortifikasi hanya garam dengan penambahan iodium dan tepung terigu dengan penambahan zat besi, zinc, vitamin B1, B2 dan asam folat.

Menurut laporan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), fortifikasi merupakan cara paling murah untuk perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk warga golongan ekonomi lemah.

Ia mengakui, fortifikasi untuk tepung terigu saja tidak akan serta-merta memperbaiki kualitas gizi masyarakat, namun juga harus diikuti dengan konsumsi makanan berimbang.

Bisa saja, lanjut dia, pemerintah mewajibkan produsen untuk mencampur produk tepung terigu dengan singkong, dan tetap harus dilakukan proses fortifikasi.

Sementara produk tepung terigu murni dijual dengan harga premium. "Ini memang makan waktu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus dilakukan secara bertahap," katanya.

Mengenai perbedaan rasa, ia mengakui, jika digunakan untuk membuat roti akan sedikit berbeda. Tetapi untuk produk biskuit, penambahan tepung singkong hingga 30 persen tidak akan memberikan hasil yang berbeda jauh.

Unit-unit usaha kecil, terutama yang membuat makanan tradisional, sudah melakukan langkah substitusi semacam ini namum mereka justru mengalami kendala untuk memperoleh bahan.



JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Dua KRI Patroli di Perbatasan Timor Leste

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-
Sebanyak dua kapal perang RI (KRI) kini sedang berpatroli di perairan perbatasan dengan Timor Leste, yang beberapa waktu lalu dilanda kekacauan akibat adanya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Horta dan Perdana Menteri Gusmao. "Kedua KRI itu memang sudah secara rutin melakukan operasi pengamanan di perbatasan sebelum ada peristiwa itu. Namanya operasi Samor," kata Pangarmatim, Laksda TNI Adi Prabawa seusai melakukan inspeksi laut bersama calon Pangarmatim, Laksda TNI Lili Supramono di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, keberadaan kedua kapal perang itu memang tidak secara khusus mengamankan perbatasan, akibat adanya penembakan terhadap Presiden Ramos Horta dan PM Xanana Gusmao oleh kelompok pemberontak itu.

Karena itu, katanya, hingga kini TNI AL belum ada rencana untuk menambah kekuatan personel maupun kapal perang ke perairan perbatasan. Kekuatan yang sudah ada tetap melakukan patroli rutin sesuai petunjuk operasi di bawah kendali Mabes TNI.

Perwira tinggi yang akan menyerahkan jabatannya kepada Laksda TNI Lili Supramono, Kamis, 14 Februari 2008 itu, mengemukakan bahwa perkembangan dari peristiwa di negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia itu, belum ada yang mengkhawatirkan. "Sampai saat ini belum ada ancaman eksodus warga dari Timor Leste ke Indonesia lewat laut," katanya.

Kadispen Koarmatim, Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful menambahkan bahwa kekacauan di Negara Timor Leste belum mempengaruhi situasi keamanan laut di perbatasan dengan Indonesia. "Peristiwa di Timor Leste itu eksesnya sangat kecil bagi gangguan keamanan laut di perbatasan," katanya.

Meskipun demikian, ia mengemukakan, peristiwa kekacauan yang kemungkinan menimbulkan eksodus rakyat Timor Leste itu tetap menjadi perhatian jajaran Koarmatim, khususnya di Lantamal Kupang, termasuk kapal perang yang sedang melakukan patroli di wilayah timur. "Cuma selama ini dan sejauh pantauan kami, tidak pernah ada eksodus warga Timor Leste lewat laut. Mungkin karena di sana tidak ada kapal. Umumnya kalau ada eksodus melalui jalur darat di perbatasan dengan NTT. Selain itu, pemerintah setempat kan juga mengimbau warganya agar tetap berada di tempat," katanya.

Ia mengemukakan, aparat TNI AL yang berada di dekat perbatasan dengan negara baru yang dulu menjadi provinsi ke-27 Indonesia itu tetap melakukan koordinasi dengan satuan TNI lainnya, khususnya dengan jajaran TNI AD.



JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Pinjaman Uang Muka Perumahan Peserta Jamsostek Ditingkatkan


(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Jamsostek (Persero), HD Suyono mengatakan, alokasi pinjaman untuk uang muka perumahan bagi peserta jamsostek mulai tahun 2008 ditingkatkan.

"Jika tahun-tahun sebelumnya, maksimal pinjaman hanya Rp10 juta untuk jangka waktu pengembalian lima tahun. Namun, mulai tahun 2008 ditingkatkan menjadi Rp20 juta dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun," kata dia di Purwokerto, Rabu.

Untuk keperluan tersebut, kata dia, PT Jamsostek telah mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar dan diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Menurut dia, alokasi tersebut hanya sebagai patokan dan bersifat fleksibel sehingga jika ternyata banyak peserta jamsostek yang masih membutuhkan, tidak menutup kemungkinan anggarannya ditambah.

"Dalam hal ini, kami terus menjalin kerjasama dengan pihak pengembang khususnya pengembang rumah sederhana lantaran pinjaman tersebut hanya diberikan bagi peserta yang hendak membeli rumah sederhana dengan kisaran harga Rp50 juta," katanya.

Menyinggung tentang jumlah peserta jamsostek, dia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta dan ditargetkan terdapat penambahan sekitar lima juta peserta.

Menurut dia, hal tersebut disebabkan masih banyak pekerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya masuk menjadi anggota jamsostek.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, kata dia, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 30 juta orang. Namun, yang tercatat hingga akhir 2007 peserta jamsostek hanya delapan juta orang.

"Bahkan sampai sekarang, jumlah peserta jamsostek mencapai delapan juta tenaga kerja aktif dan 15 juta tenaga kerja non aktif," katanya.

Menurut dia, tenaga kerja non aktif ini yakni mereka yang terkena PHK atau perusahaannya tutup tetapi masih tetap menjadi anggota jamsostek.


JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Ukraina tidak Izinkan Pangkalan NATO


(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Ukraina yang bercita-cita untuk menjadi anggota NATO siap mensahkan rancangan undang-undang yang melarang pangkalan-pangkalan aliansi itu di wilayahnya , kata kantor berita Rusia RIA yang mengutip pernyataan Presiden Ukraina Viktor Yushchenko, Rabu.

"Jika pihak Rusia kuatir akan pangkalan-pangkalan militer maka Ukraina tidak akan pernah menyetujui pangkalan-pangkalan itu... Kita siap mendukung itu secara konstitusional," katanya dalam satu pertemuan dengan para anggota masyarakat Ukraina di Moskow.

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam satu pertemuan dengan Yuschenko, Selasa memperingatkan bahwa Moskow harus mengarahkan rudal-rudalnya ke Ukraina, tetangganya dan bekas satelit Sovyet, jika negara itu bergabung dengan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara).

Konstitusi Ukraina telah melarang negara itu menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan militer asing , kecuali pelabuhan Sevastopol, Ukraina, di mana Rusia menyewa sebuah pangkalan untuk armada Laut Hitamnya.

Sejumlah sekutu militer bekas Rusia itu di Eropa timur telah bergabung dengan NATO sejak Uni Sovyet pecah tahun 1991. Ukraina melamar untuk menjadi anggota Rencana Aksi Keanggotaan, langkah pertama menuju keanggotaan NATO. Anggota-anggota NATO diperkirakan akan membahas permohonan itu di KTT April .




JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Fretilin: Pemerintah Timor Leste tak Cegah Usaha Pembunuhan


(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Partai oposisi Timor Leste, Fretilin mengecam pemerintah , Rabu (13/2) karena tidak mencegah usaha-usaha pembunuhan terhadap presiden dan perdana menteri negara itu awal pekan ini.

Presiden Jose Ramos Hort mengalami luka tembak dalam satu serangan oleh tentara yang memberontak , Senin sementara Perdana Menteri Xanana Gusmao selamat dari serangan terhadap konvoi kendaraannya.

Fretilin memerintah negara kecil itu setelah merdeka tahun 2002 tetapi pemilu tahun lalu menghasilkan sebuah partai baru yang didirikan Xanana yang bergabung dalam satu koalisi yang memiliki mayoritas yang diperlukan untuk memerintah.

Fretilin mempersengketakan legalitas pemerintah baru itu saat tersebut, dengan mengatakan bahwa sebagai peraih kursi terbanyak, pihaknya seharusnya diizinkan untuk memerintah. Para anggotanya semula memboikot parlemen tetapi akhirnya kembali bekerja.

"Pemerintah ini tidak punya legitimasi dan sekarang menunjukkan mereka tidak punya kemampuan," kata mantan perdana menteri dan sekjen partai itu, Mari Alkatiri.

"Usaha-usaha pembunuhan itu adalah akibat tidak adanya kemampuan pemerintah menangani keamanan dalam negeri," katanya.

"Tetapi kami tidak meminta perdana menteri itu mundur . Kami meminta pertanggungjawaban," kata Alkatiri dalam jumpa wartawan.

Partainya meskipun demikan menginginkan menteri negara pertahanan dan menteri negara keamanan -- Julio Thomas Pinto dan Fransisco Gutteres-- mengundurkan diri, katanya.
Jabatan-jabatan pertahanan dan keamanan dipegang Gusmao.

Pemimpin parlemen Fretilin , Francisco Branco menyerukan penyelidikan independen atas peristiwa itu.

Fretilin menginginkan pembentukan satu komisi penyelidikan internasional yang independen untuk mengusut (usaha-usaha pembunuhan itu)...Komisi ini harus tidak melibatkan negara-negara yang mnemiliki pasukan di Timor Leste," katanya.

Panglima militer Timor Leste Brigjen Taur Matan Ruak, juga menyerukan penyelidikan internasional, Selasa, meminta bagaimana para pemberontak memasuki kota itu dan mendekati kediaman presiden tanpa terdeteksi oleh ribuan tentara asing di negara kecil itu.



JAKARTA 14 FEBRUARI 2008

Indonesia Agar Waspadai Pergolakan di Timor Leste

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Indonesia diminta agar tetap mewaspadai pergolakan yang terjadi di Timor Leste, pasca tertembaknya Presiden negera itu, Ramos Horta yang dilakukan sekelompok pemberontak.

"Peristiwa berdarah yang terjadi di bekas wilayah NKRI itu harus tetap diantisipasi aparat keamanan, jangan sampai masuk ke negeri ini," kata Pakar Hukum Internasional, Prof.Dr.Suhaidi, SH .


Penembakan terhadap Presiden Timor Leste, Ramos Horta yang dilakukan kelompok pemberontak yang dipimpin Alfredo Reinado yang kemudian turut tewas akibat tembakan balasan yang dilakukan pasukan pengawal kepresidenan. Sedangkan Presiden Ramos Harta mengalami luka tembak serius, dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Darwin, Australia untuk mendapat perawatan.

Suhaidi yang juga Guru Besar Fakultas Hukum USU menambahkan, kewaspadaan yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia tidak hanya penjagaan di wilayah perbatasan antara NTT dengan Timor Leste.

"Kewaspadaan tersebut dilakukan, karena bisa saja ada provokasi terhadap Indonesia. Kemungkinan Tuduhan-tuduhan miring yang tidak berdasar itu perlu disikapi," katanya.
Selanjutnya, ia menjelaskan, selama ini berbagai isu-isu atau provokasi sering dilemparkan negara lain mengenai Timor Leste, bahkan sering "membawa-bawa" nama Indonesia.

Negara tersebut yang memang sejak awal menginginkan ketidakstabilan di Tim Tim (sekarang Timor Leste-red), sehingga mereka bisa mengendalikan atau "mengatur" negeri bekas jajahan Portugal itu.

"Pemerintah Indonesia diminta selalu mengikuti segala perkembangan yang terjadi di Timor Leste. Apalagi, negara jiran tersebut berbatasan dengan wilayah NKRI," katanya.