Piutang BLBI Hanya Rp 2,297 T
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat untuk menetapkan besaran utang tujuh obligor yang mendapat kucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 2,297 triliun. Nilai utang itu tanpa memasukkan perhitungan akumulasi bunga dan denda sebanyak Rp 7,07 triliun.
''Panitia Kerja (Panja) DPR merekomendasikan kepada pemerintah untuk menggunakan angka hasil verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2,297 triliun,'' ujar Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, saat rapat kerja dengan jajaran Depkeu, Rabu (6/2).
Angka itu, jelasnya, merupakan hasil kaji ulang BPK yang kemudian dibahas oleh Panja Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BLBI di DPR. Hasil Panja diteruskan ke Komisi XI, dan oleh komisi keuangan dan perbankan itu disampaikan ke pemerintah. Pemerintah menerima angka tersebut.
Menkeu, Sri Mulyani, menyambut baik keputusan DPR yang memang sudah lama ditunggu tersebut. Berbekal jumlah pasti tagihan ke tujuh obligor itu, kata Menkeu, pemerintah akan segera membuat surat penetapan jumlah piutang negara (PJPN) serta mengeluarkan surat paksa.
''Kami akan menerbitkan surat perintah sita, berita acara sita, dan eksekusi melalui surat perintah penjualan barang atau lelang,'' tegasnya. Depkeu sebelumnya mempunyai penaksiran sendiri atas utang tujuh obligor. Mengacu pada perjanjian akta pengakuan utang (APU) awal, Depkeu menetapkan jumlah utang tujuh obligor itu senilai Rp 9,36 triliun.
Rinciannya terdiri atas pokok tagihan utang Rp 2,79 triliun, ditambah bunga dan denda Rp 6,57 triliun. Data itu menjadi pegangan pemerintah dengan asumsi ketujuh pengutang kakap tersebut default atau gagal bayar. Jumlah pokok utang itu berbeda dengan perhitungan BPK, dengan selisih sebesar Rp 243 miliar. Berhubung yang disepakati data versi BPK, maka jumlah piutang negara pada ketujuh obligor Rp 2,297 triliun.
Ketujuh obligor itu adalah James Januardi dan Adiputra Januardi, Atang Latief, Ulung Bursa, Omar Putihrai, Marimutu Sinivasan, Agus Anwar, dan Lidya Muchtar. Empat obligor dianggap telah melunasi kewajibannya adalah James dan Adiputra sebesar Rp 303 juta, Atang Latief Rp 155,72 miliar, Ulung Bursa Rp 424,65 miliar, dan Marimutu Sinivasan Rp 790,557 miliar. Jumlah aset yang disita dinilai sesuai dengan jumlah utang.
Tiga obligor lainnya sudah menyerahkan aset, tapi nilai aset itu tak sesuai dengan besaran utang. Mereka adalah Omar Putihrai yang berutang Rp 159,1 miliar dengan nilai aset yang diserahkan Rp 158 miliar, Lidya Muchtar berutang Rp 189,039 miliar dengan penyerahan aset Rp 561 juta, dan Agus Anwar yang berutang Rp 577,813 miliar hanya menyerahkan aset Rp 64,3 miliar.
Berdasarkan perhitungan versi BPK itu, ungkap Menkeu, maka nilai pengembalian asetnya (recovery rate) 9,71 persen atau sebesar Rp 223,01 miliar. ''Karena yang lain (empat obligor) berdasarkan penilaian BPK sudah selesai,'' jelasnya.
Menanggapi rendahnya pengembalian aset obligor, ekonom Indef, Aviliani, mengatakan, pemerintah jelas dalam pihak yang dirugikan. Seharusnya, penentuan besaran piutang memakai kesepakatan di awal ketika aset debitur diserahkan dan BLBI dikucurkan. ''Ini akan terus menjadi bola panas permainan politik,'' katanya.
Tiga opsi obligor :
Sebelum disepakati oleh Komisi XI DPR dan Menkeu, ada tiga opsi penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).
* Tujuh obligor dinyatakan default. Mereka wajib membayar pokok utang ditambah akumulasi bunga dan denda dengan nilai total Rp 9,36 triliun.
* Obligor default, tapi diberi keringanan dengan meniadakan bunga dan denda. Jumlah utang Rp 4,033 triliun.
* Obligor tidak default, dengan penyelesaian mengacu pada skema akta pengakuan utang (APU) reformulasi sesuai perhitungan BPK. Jumlah utang Rp 2,297 triliun.
Nama Obligor
1. James dan Adiputra Januardi (Bank Namura International)
2. Atang Latief (Bank Indonesia Raya)
3. Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)
4. Omar Putihrai (Bank Tamara)
5. Lidya Muchtar (Bank Tamara)
6. Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multilarsa)
7. Agus Anwar (Bank Pelita)
JAKARTA 8 FEBRUARI 2008
Gatot Suwondo Pimpin BNI
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Waktu pengabdian Sigit Pramono sebagai dirut Bank BNI tak bisa lebih dari sekitar empat tahunan. Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BNI yang digelar di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (6/2) lalu, mengangkat Gatot Murdiantoro Suwondo, wakil direktur utama BNI, menggantikan Sigit.
Usai RUPSLB yang berlangsung 1,5 jam, Sigit yang digusur dari pucuk pimpinan BNI langsung keluar ruangan rapat. Seraya menyalami para karyawan BNI yang mengucapkan selamat jalan kepadanya, ia berucap," Dalam reformasi itu ada etika dan kesantunan, kan? Jadi karena saya tidak menjabat lagi dirut BNI, Sigit Pramono dengan BNI itu sudah masa lalu,'' kata Sigit, mengomentari hasil RUPSLB. Saat ditanya lebih lanjut maksud ucapanya itu, Sigit enggan berkomentar. ""Silakan tanya direksi baru," kata ketua Persatuan Bank-bank Nasional itu.
Gatot Suwondo, yang merupakan ipar Ibu Negara Ani Yudhoyono, sadar penunjukkan dirinya akan meruapkan spekulasi. "Saya dengan Pak SBY itu sudah jadi kakak beradik selama 22 tahun. Masing-masing sudah punya profesi sendiri-sendiri. Kami sudah committed, mari kerjakan profesi kami itu sebaik-baiknya," kata Gatot.
Karir Gatot di perbankan sebenarnya cukup panjang. Peraih Master of Business Administration dari International University, Manila, Filipina (1982), ini sebelumnya menjabat group head corporate and merchant banking di Bank Duta (1998), group head credit restructuring and settlement, direktur Bank Danamon (2001-2005), dan wakil dirut Bank BNI (2005-2008).
Tentang penunjukan Gatot, pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini, mengatakan, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati menentukan pimpinan bank BUMN agar terhindar dari nuansa nepotisme. Gatot memang punya kompetensi, namun tantangannya besar karena harapan masyarakat begitu besar pada bank BUMN sebagai penggerak sektor riil.
Sementara anggota Komisi XI DPR, Drajad Wibowo, menyatakan, direksi baru BNI BNI menghadapi tantangan berat. Komposisi direksi yang banyak berasal dari eksternal bank tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah internal. "Dengan tim yang banyak dari orang luar, orang dalamnya hanya empat orang, dikhawatirkan benturan internalnya jadi terlalu berat," kata Drajad, Kamis (7/2). Apalagi BNI, sebagai salah satu bank besar, telah memiliki kultur sendiri.
Apalagi, kata Drajad, bila ternyata ditambahi muatan-muatan politis dalam menjalankan bank. "Kredit korporasi di BNI itu, yang banyak sekali kaitannya dengan uruan non banking, punya banyak kaitan politik," kata dia.
Pada hari pergantian direksi, Rabu (6/2) lalu, perdagangan saham BNI di Bursa Efek Indonesia ditutup pada level Rp 1.760. Angka itu turun 40 poin dari harga pembukaan Rp 1.800. Semenjak secondary offering pada pertengahan tahun lalu, harga saham berkode BBNI tersebut sulit bertengger di kisaran Rp 2.000.
Direksi
-Direktur Utama : Gatot M Suwondo
-Wakil Dirut : Felia Salim
-Direktur: -Achmad Baiquni, Bien Subiantoro, Suwoko Singoastro, Doddy Virgianto, Darwin Suzandi, Yap Tjay Soen, Krishna Suparto, Ahdi Jumhari Muddin
Komisaris:
-Komisaris Utama: Erry Riyana Hardjapamekas
-Wakil Komisaris : Suwarsono, Achjar Iljas, HMS Latif, Parikesit Suprapto, Achil Ridwan Djajadiningrat, Fero Poerbonegoro.
JAKARTA 8 FEBRUARI 2008
Sistem Keuangan Islam Terkait Semua Agama
(RACHMAD YULIADI NASIR,rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Sistem keuangan Islam atau Islamic finance yang saat ini berkembang di banyak Negara Eropa dan Asia, merupakan sistem yang terkait dengan semua agama- bukan hanya Islam. Karena itu, mengembangkan sistem keuangan Islam sama dengan mengaitkan kegiatan bisnis dengan semua agama.
"Perbankan syariah terkait dengan seluruh religi-religi lain (bukan hanya Islam). Bank syariah merepresentasikan nilai-nilai Islam, Kristen dan Yahudi, bagi mereka yang meyakininya,'' kata Direktur Utama Bank Muamalat, Ahamd Riawan Amin.
Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) ini mengungkapkan, esensi dari Islamic banking adalah kemurnian dari pelaksanaannya. Karena itu, kata dia, jika bank syariah hanya mencari profit semata, hal tersebut melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu keadilan dan transparansi.
Karena prinsip tersebut berlaku di semua agama, ungkap Riawan, maka pelaksanaan Islamic banking sangat terbuka dan berlaku bagi semua pihak yang mempercayainya, `'Kalau bicara soal apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi, tidak akan selesai. Tetapi jika orang Kristen ditanya, apakah ingin keadilan, maka jawabannya sama,'' ungkap salah satu Direktur General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI) ini memberikan contoh.
Bahkan, lanjut Riawan, sejarah menunjukkan bahwa semua agama mengharamkan riba. Meskipun, terminologi mengenai riba itu hingga kini masih menjadi perdebatan. Penolakan salah satu fraksi di DPR RI terhadap RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan RUU Perbankan Syariah, kata dia, lebih dikarenakan mereka belum mengerti. Padahal, kata dia, sistem ini berkembang dan diminati di negara-negara Eropa, Hongkong juga Singapura.
Hal senada disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Ch Fadjrijah. Ketidakmengertian itu, kata dia, kemungkinan dengan alasan yang politis. `'Islamic banking bukan semata-mata kaitannya dengan agama, ini merupakan sistem alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat,'' kata dia. Karena itu, lanjut dia, kepada mereka yang belum paham agar diberikan pengertian.
`'Inggris saja mau jadi gateway Islamic finance begitu juga Hongkong dan Jepang, kok kita yang masyarakatnya Muslim mayoritas, seharusnya sudah sejak dulu-dulu,'' kata Fadjrijah. Karena itu, ia mengaku tak khawatir dengan kelambatan yang mungkin terjadi pada pembahasan kedua RUU tersebut.
Sementara Direktur Bank Muamalat, U Saefudin Noor, menyatakan bahwa tak ada yang salah dengan sistem ekonomi yang dikaitkan dengan agama. Menurut dia, sebagaimana ilmu ekonomi yang lain yang selama ini diberikan kepada para siswa dan mahasiswa di Indonesia, maka Islamic finance pun seharusnya bisa berkembang. "Apa bedanya? Sistem yang selama ini dipelajari juga buatan manusia, mengapa kita tidak memberikan kesempatan yang sama bagi sebuah sistem yang dibawa Islam?'' kata dia.
Sedangkan Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, menyatakan bahwa ketidakmengertian kalangan DPR seharusnya bisa dijembatani oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dengan mengadakan pertemuan untuk menginformasikan yang sedang berkembang di dunia saat ini.
"Masalahnya (mereka) kurang informasi, setelah dijelaskan, pasti akan menyetujui,'' cetus Alwi. Buktinya, kata dia, Jerman dan Inggris yang sebenarnya sangat sensitif terhadap Islam selama ini justru menjadi pihak yang menerapkan prinsip ini pertama kali, dibandingkan yang lainnya.
JAKARTA 8 FEBRUARI 2008
Telkom Perkuat Posisi di Pasar Teknologi Informasi(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-PT Telkom Tbk melalui anak perusahaannya PT Multimedia Nusantara (Metra) akan menuntaskan akuisisi 80 persen saham PT Sigma Cipta Caraka paling lambat akhir Februari 2008. Langkah ini sebagai upaya memperkuat posisi Telkom Grup di pasar teknologi informasi (TI). "Transaksi akuisisi akan tuntas Februari ini juga, sebagai upaya perseroan memperkuat posisi Tekom di pasar TI," kata Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia.
Dengan akuisisi tersebut, Telkom Grup bisa bergerak lebih cepat melebarkan bisnis TI dan enterprise bertaraf kelas dunia, khususnya di bidang piranti lunak dan Data Recovery Center.
Ia menuturkan, percepatan penuntasan akuisisi sejumlah perusahaan terutama berbasis TI juga untuk meningkatkan kapasitas layanan Telkom kepada pelanggan korporasi. Penandatangan nota kesepahaman (MoU) akuisisi Sigma oleh Telkom dilakukan pada pertengahan Desember 2007.
Namun, Eddy tidak menyebutkan nilai akuisisi perusahaan pengembang piranti lunak independen (independent software vendor/ ISV) tersebut. Ia hanya menjelaskan, akuisisi ini merupakan strategic partnership kedua pihak dengan kompentensi yang dimiliki masing-masing sehingga dapat saling melengkapi.
Selain Sigma, Telkom pada 25 Januari 2008, melalui anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (TII) juga mengakuisisi 6,8 persen saham Scicom, perusahaan business process outsourcing & contact centers, berbasis di Malaysia. Pembelian sebanyak 18 juta lembar saham Scicom dilakukan melalui pasar saham Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE).
Menurut Eddy, sebagai anak perusahaan yang baru dibentuk, TII juga akan akan fokus mengembangkan sayap bisnis ke sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Ia mencontohkan, TII selain melakukan transaksi bisnis dengan menyewakan transponder satelit Telkom kepada Timor Leste, juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara dalam membenahi manajemen operator telekomunikasi seperti dengan Ekuador, dan sejumlah negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman. "Belum ada putusan final, tapi prinsipnya Telkom memberikan konsultasi bisnis maupun dalam bentuk kerjasama manajemen kepada operator yang membutuhkan," katanya.
