Inflasi Masih Jadi Kekhawatiran Pasar Saham
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Inflasi Februari 2008 masih menjadi kekhawatiran para pelaku pasar saham, walaupun tidak sebesar pada Januari lalu.
"Pengaruh inflasi masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar, walau Februari ini diperkirakan tidak sebesar Januari," kata Pelaku Pasar dari PT Panin Capital, Luki Aryatama.
Namun Luki tidak bisa menyebutkan kisarannya. Dia hanya memperkirakan masih dibawah inflasi Januari 2008 yang mencapai 1,77 persen.
Perkiraan turunnya inflasi Februari ini sesuai dengan perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan kenaikan harga lebih terkendali dibanding Januari 2008.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah mencoba melakukan usaha pengendalian harga berbagai komoditas dan dari sisi kurs juga menunjukkan kecenderungan yang cukup positif, sehingga diharapkan di atas kertas inflasi pada Februari 2008 akan jauh lebih baik.
Inflasi Januari 2008 yang mencapai 1,77 persen tergolong paling tinggi selama empat tahun terakhir karena didorong kenaikan harga di kelompok bahan makanan yaitu 2,77 persen dan kelompok sandang sebesar 2,31 persen serta di kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,02 persen.
Selama lima tahun terakhir, memang inflasi bulan Januari selalu di atas satu persen. Pada Januari 2005 inflasinya sebesar 1,43 persen, Januari 2006 sebesar 1,36 persen, Januari 2007 sebesar 1,04 persen dan Januari 2008 sebesar 1,77 persen.
Selain itu, kata Luki, inflasi pada saat ini juga belum terlalu dominan pengaruhnya karena pasar saham masih terfokus pada pergerakan bursa global dan regional, terutama yang terus diwaspadai adalah perlambatan ekonomi AS yang mengancam perekonomian global.
Dia hanya mengungkapkan bahwa sentimen inflasi dalam negeri akan berkombinasi, namun porsinya lebih besar pada ketakutan resesi ekonomi AS, naiknya harga minyak mentah dunia, dan harga komoditas.
"Bursa regional dan harga komoditas, baik logam, mineral hingga CPO masih mendominasi pasar saham," tambahnya.
Luki juga memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) masih cenderung fluktuatif, namun masih ada peluang untuk naik.
"Ini juga tergantung bursa regional dan harga komoditi yang akhir-akhir ini masih menjadi penentu arah indeks BEI," katanya.
Luki hanya memperkirakan, saham-saham sektor perbankan dan saham keuangan lainnya yang selama ini belum terlalu terlihat pergerakannya memiliki peluang untuk naik.
"Beberapa saham berbasis pertambangan dan komoditas pada saat ini mengalami aksi ambil untung karena kenaikannya sudah tinggi. Sementara saham keuangan dan perbankan yang belum terlalu terlihat pergerakannya perlu diwaspadai," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 28 FEBRUARI 2008
FAO : Flu Unggas Dapat Kembali Menyerang Daerah Beresiko Tinggi
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Organisasi Pertanian dan Makanan PBB (FAO), Rabu, memperingatkan pengamatan intensif mesti terus dilakukan di daerah beresiko tinggi karena kemungkinan wabah baru flu unggas yang bersifat patogenik tetap tinggi.
"Virus tersebut masih dapat muncul di lingkungan itu kendati dilakukan pembantaian besar dan pembasmian hama di berbagai daerah yang terpengaruh, atau itu dapat datang lagi dari daerah lain," kata pemimpin FAO Joseph Domenechhe.
Tetapi India akan dihargai karena keberhasilan usahanya untuk mengendalikan wabah terburuk flu unggas baru-baru ini di negara bagian Benggala Barat, kata FAO.
Guna mencapai pengendalian cepat, mencegah virus menyebar ke negara bagian lain dan menghindari resiko infeksi pada manusia, pemerintah India harus memilah lebih dari 3,9 juta ayam dan itik, terutama milik petani-unggas miskin.
"Pemilahan intensif di sektor peternakan unggas rumahan tampaknya telah menghentikan penyakit tersebut di jalurnya," kata ahli peternakan FAO Mohinder Oberoi setelah kunjungan lapangan baru-baru ini ke daerah yang terkena dampak.
"Komitmen keuangan dan politik dari pemerintah India dan negara bagian Benggala guna menghentikan penyakit itu penting dalam keberhasilan ini. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, rangkaian komando kuat dari kabupaten ke desa, pembayaran ganti-rugi dan kerjasama efektif antara departemen kesehatan manusia dan hewan di tingkat lapangan, telah menjadi faktor penting bagi keberhasilan itu," kata Oberoi.
Tak ada wabah baru yang ditemukan sejak 2 Februari 2008, kata FAO.
Dampak sosial-ekonomi dari upaya pengendalian itu mesti dinilai secara seksama agar langkah peringanan dapat ditetapkan dan diterapkan dengan lebih baik berkenaan dengan dampak negatif pemilahan besar-besaran atas pemilik pertanian kecil dan miskin, kata FAO.
Pasar burung hidup, perpindahan burung liar dan jalur angkutan burung serta produk unggas mesti dipetakan agar dapat dicapai pemahaman dan pengendalian lebih baik atas penyebaran penyakit itu. Dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaann mesti dilanjutkan selama beberapa bulan ke depan guna melaksanakan berbagai tindakan untuk menyelamatkan produk unggas dan langkah keamanan biologi dasar dengan tujuan akhir mengurangi resiko infeksi pada manusia, kata badan PBB tersebut.
Wabah flu unggas baru-baru ini di Benggala Barat, dan penyebaran penyakit itu saat ini di Bangladesh memerlukan kerjasama erat antara negara yang terpengaruh, kata FAO.
FAO, melalui kerjasama dengan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), telah mengundang India, Bangladesh, Nepal, Bhutan dan Myanmar untuk ikut dalam pertemuan regional bagi kerjasama lebih baik dalam upaya pengendalian flu unggas. Pemerintah Nepal telah setuju untuk menjadi tuan-rumah pertemuan tersebut di Kathmandu.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 28 FEBRUARI 2008
Tumbuh Kutil Baru pada Muka "Manusia Akar"
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Tim Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin menemukan adanya pertumbuhan kutil baru pada bagian muka Manusia Akar, Dede (37), yang diperkirakan akibat kurang tebalnya penyisitan dan masih belum sempurnanya pengangkatan.
Ketua Tim Dokter, dr Hardisiswo Soedjana, seusai operasi pengangkatan kutil Manusia Akar di RS Hasan Sadikin Bandung, Kamis (28/2), mengatakan, pertumbuhan kutil baru tersebut berada di bagian muka dan tangan.
"Meski ada pertumbuhan baru persentasenya sangat kecil, mungkin nol koma persennya dari ribuan kutil yang ada sebelumnya," katanya.
Ia menjelaskan tumbuhnya kutil baru di dua titik tersebut karena kurang tebalnya penyisitan yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, masih kurang sempurnanya pengangkatan yang dilakukan.
"Dua hal itulah yang menyebabkan tumbuhnya kutil baru tersebut, tetapi ke depannya akan kami lakukan pengangkatan kembali," tegasnya.
Dalam satu bulan ke depan, lanjutnya, pengangkatan akan kembali dilakukan terhadap beberapa titik, seperti kutil baru pada muka dan kaki dekat engkel. "Kami akan menunggu tumbuhnya kulit baru yang telah ditanam tissue expander pada lengan," ujarnya.
Pada operasi yang keempat Kamis, Tim Dokter telah mengangkat kutil yang berada pada tangan kiri dan kanan dan menanam tissue expander di punggung kiri, kanan serta paha kiri dan kanan.
Ia memperkirakan, pada operasi kedelapan Juni mendatang seluruh kutil yang tumbuh di tubuh Dede telah bersih seratus persen. "Jika ada pertumbuhan baru, pasien bisa rawat jalan karena dia sudah terlalu lama di rumah sakit," katanya.
Sementara itu, dokter bedah yang juga masuk Tim Dokter Manusia Akar, dr Ahmad Koeswara, mengatakan, kondisi Dede sebelum dan setelah operasi sangat stabil. "Berat badannya naik, fungsi levernya juga baik karena minimnya psykostress yang dialami," ujarnya.
Koeswara menjelaskan kondisi Dede secara kejiwaan di rumah sakit akan lebih baik jika dibandingkan dengan ia tinggal di rumah.
"Respon dari lingkungan sangat mempengaruhi kondisi pasien sehingga perkembangan jiwa dan kesehatannya saat ini menunjukkan perkembangan yang bagus," ujarnya.
Kutil raksasa yang tumbuh dalam tubuh Dede ini diakibatkan adanya Human Papilloma Virus (HPV) dan lemahnya jaringan sel darah putih sehingga perkembangannya sangat ganas.
Tim dokter RSHS yang menangani Dede terdiri atas dokter bedah plastik, patologi klinik, anestesi, kulit dan kelamin, ortopedi, radiobiologi, rehab medik, penyakit dalam dan kejiwaan.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 28 FEBRUARI 2008
Ganti Rugi Lapindo Hanya 20 Persen Masuk ke APBN-P 2008
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri Keuangan, Sri Mulyani,
Kamis di Jakarta, mengatakan, hanya 20 persen dari dana pemerintah yang akan dibayarkan untuk pembebasan tiga desa dan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang akan masuk ke APBN-P 2008.
Total dana tersebut adalah Rp700 miliar untuk membayar
pembebasan tiga desa dan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang berada di luar wilayah peta area terdampak, Sedangkan 80 persen sisanya, menurut Menkeu akan dibayarkan oleh pemerintah pada anggaran dua tahun mendatang.
Mekanisme pembayaran itu, jelas Sri Mulyani, sesuai dengan aturan ganti rugi yang tercantum dalam Perpres No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
"Kalau pembebasan lahan berdasarkan skema yang ada di dalam Perpres, selama ini 20 dan 80 persen. Maka yang kita sediakan adalah 20 persen dari Rp700 miliar, yaitu Rp170 miliar," tuturnya. Jumlah itu, lanjut dia, akan diajukan dalam APBN-P 2008 untuk diminta persetujuannya ke DPR.
"Yang 80 persennya nanti, dua tahun lagi," ujarnya. Menkeu tidak mau menanggapi pertanyaan wartawan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah jika nantinya DPR menolak penambahan anggaran untuk pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan korban lumpur Lapindo tersebut.
Ia juga tidak mau menanggapi apakah pembayaran ganti rugi itu membebani APBN pemerintah. Pemerintah telah memutuskan mengeluarkan dana Rp700 miliar untuk ganti rugi dan pembebasan lahan tiga desa yang berada di luar Peta Area Terdampak.
Sesuai Perpres No 14 Tahun 2007, Lapindo hanya menanggung ganti rugi korban lumpur yang berada di dalam Peta Area Terdampak. Sedangkan ganti rugi untuk desa-desa lain yang berada di luar peta dan tertimpa bencana serupa karena terkena luberan lumpur dari tanggul yang jebol, menjadi tanggungan pemerintah.
Pemerintah menyatakan tidak akan merevisi Perpes No 14 Tahun 2007 dan sebaliknya menyatakan Lapindo sudah menjalankan kewajibannya dengan baik meski perusahaan itu sampai saat ini baru membayar Rp 2,8 triliun dari total kewajiban Rp 5,5 triliun.
Dengan pembebasan lahan tiga desa yang berada di luar Peta Area Terdampak, yaitu Desa Besuki, Penjarakan, dan Kedung Cangkring, pemerintah berharap aliran lumpur dari kolam penampung menuju Kali Porong lebih lancar guna menghindari jebolnya tanggul.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 28 FEBRUARI 2008
Mentan : Hanya 0,2 Persen Hasil Penelitian Dipublikasikan
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengungkapkan keprihatinan atas rendahnya publikasi hasil penelitian di Indonesia, yang hanya tercatat 0,2 persen per tahun.
"Saya prihatin, publikasi (hasil penelitian) terutama di Litbang sangat rendah hanya 0,2 persen publikasi per peneliti per tahun. Ini harus didorong," katanya saat membuka rapat koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) di Bogor, Kamis.
Menurut dia, belum bisa dikatakan sebagai penelitian jika hasil-hasil yang diteliti tersebut belum dipublikasikan.
Salah satu cara untuk mendorong publikasi hasil penelitian adalah dengan menjalin kerjasama antara badan penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan perguruan tinggi.
"Litbang punya dana, sedangkan perguruan tinggi mempunyai sumberdaya manusia yaitu para mahasiswa. Dengan saling berinteraksi, potensi di dua lembaga tersebut bisa optimal dan mendorong publikasi," katanya.
Para mahasiswa itu, kata dia, bisa diberdayakan untuk membantu mempersiapkan rancangan publikasi.
Untuk mengoptimalkan sumberdaya penelitian nasional dan membuka wawasan para peneliti Badan Litbang Pertanian, pemerintah telah merancang kegiatan Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T) dan Konsorsium Penelitian Pertanian.
Dalam kemitraan dengan perguruan tinggi, telah dialokasikan dana Rp20 miliar untuk membiayai 152 judul penelitian, kata Mentan.
Sementara program konsorsium penelitian dibentuk untuk membantu peneliti saling berinteraksi sehingga peneliti bisa saling mengetahui hasil-hasil penelitian di sektor yang sama.
"Jadi ada konsorsium sawit, padi, kakao, dan sebagainya," katanya. Konsorsium penelitian ini diharapkan efektif mulai 1 Maret.
Asumsikan netral
Sementara itu, menanggapi publikasi hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) mengenai kontaminasi bakteri pada susu formula yang menimbulkan keresahan masyarakat,
Anton Apriyantono mengatakan, diasumsikan penelitian tersebut netral karena menggunakan dana hibah bersaing dari Diknas.
"Pertanyaannya sekarang, bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan menyikapinya. Bagi industri tentu harus memperbaiki kondisi dan produksi sehingga aman dikonsumsi," katanya.
Sedangkan bagi pemerintah, akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah.
Ia menegaskan, hasil penelitian memang harus diekspos tetapi pada tempat-tempatnya seperti jurnal penelitian, media komunikasi penelitian, serta media massa jika hasil penelitian tersebut merupakan masalah yang harus mendapat perhatian.
Sebagai peneliti, kata dia, dituntut integritas yang tinggi dan tidak boleh melakukan penelitian berdasar pesanan.
"Peneliti yang baik harus netral. Tidak boleh melakukan penelitian sesuai dengan yang diinginkan sponsor untuk menjatuhkan produsen lain," katanya.
Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai publikasi hasil penelitian IPB tersebut karena tim dari Depkes, Deptan dan BPOM tengah melakukan kajian.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 28 FEBRUARI 2008
PARTAI DI DPR LOLOS PEMILU 2009
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Sejumlah partai politik yang tak lolos electoral threshold (ET) tiga persen untuk ikut Pemilu 2009, sudah mendaftar di Departemen Hukum dan HAM, Rabu (27/2). Tapi, kabar baru muncul dari pembahasan RUU Pemilu yang menyatakan bahwa mereka boleh ikut Pemilu 2009 tanpa perlu mengubah nama dan tanda gambar partai.
Keputusan tersebut diambil dalam lobi antara pimpinan fraksi di Hotel Santika, tadi malam. Lobi menyepakati pemberlakuan ET tiga persen pada Pemilu 2009, tapi dibuat pula ketentuan peralihan parliamentary threshold (PT) dua setengah persen. Artinya, penerimaan atas PT dua setengah persen untuk Pemilu 2009, menjadi semacam opsi.
''Karena ini masa transisi, semua partai yang punya kursi di DPR [walaupun hanya memiliki satu kursi] bisa ikut Pemilu 2009,'' kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie, tadi malam. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PAN, Andi Yulianti Paris.
Berdasarkan hasil Pemilu 2004, ada 16 parpol yang memiliki kursi di DPR. Yaitu Partai Golkar (127 kursi), PDIP 109 (109), PKB (52), PPP (58), Partai Demokrat (56), PKS (45), PAN (53), PBB (11), PBR (14), PDS (13), PKPI (1), Partai PDK (4), PKPB (2), PPDI (1), Partai Pelopor (3), PNI-Marhaen (1). Total kursi di DPR 550.
Anggota Fraksi BPD dari unsur PBB, Ali Mochtar Ngabalin, mengaku bersyukur atas keputusan itu. ''Ternyata teman-teman masih punya kesadaran bahwa Indonesia masih dalam proses peralihan demokrasi.''
Paripurna
Bila tak ada aral melintang, Kamis (28/2) hari ini, RUU Pemilu dibawa ke rapat paripurna DPR. ''Saya kira materi yang sangat mungkin divoting, soal sisa suara dan penetapan calon terpilih. Titik temu ketiga materi tersebut sangat sulit. Untuk sisa suara, misalnya, PKB menyatakan sudah harga mati,'' kata Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin.
Voting kata Lukman, tidak mungkin tidak dilakukan bila upaya lobi tak memberi hasil. Karena itu, dia berharap pemerintah bisa menerima hasil voting. Sebab, bila pemerintah sampai menolak hasil voting, konsekuensinya seluruh RUU Pemilu tertolak, dan pelaksanaan Pemilu 2009 menggunakan UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif.
Tadi malam, Pansus meyampaikan materi voting kepada pemerintah. Mendagri, Mardiyanto tak memberi jawaban tegas apakah pemerintah menyetujui materi voting atau tidak. Mensesneg, Hatta Rajasa ''Saya tidak mau berandai-andai, lobi belum selesai.''
YANG TETAP ALOT:
1. Penetapan calon terpilih.
Alternatif I:
Caleg yang meraih 30 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi calon terpilih. Bilamana caleg yang mencapai 30 BPP melebihi jumlah kursi yang didapat partai itu, penentuan calon menggunakan nomor urut. (FPG, FPDIP, FPD, FPDS, FPKB, FPBR. Total kursi 374)
Alternatif II:
Caleg yang meraih 30 persen BPP menjadi calon terpilih. Bilamana jumlah caleg yang mencapai 30 persen BPP melebihi jumlah kursi yang didapat partai itu, penentuan calon dimulai dari yang mendapatkan suara paling banyak. (FPPP, FPAN, FBPD. Total kursi 131)
Catatan:
- FPKS tidak mempermasalahkan kedua alternatif ini. Total kursi 45. - FPKB, FPBR, FPDS, dan FPD semula memilih alternatif dua, sejak kemarin bergeser ke alterntif pertama.
2. Sisa suara
Alternatif I
Ditarik ke provinsi
(FPKB, FPDIP, FPG, FBPD, FPBR. Total kursi 324)
Alternatif II
Habis dibagi di daerah pemilihan
(FPPP, FPAN, FPD, FPKS, FPDS. Total kursi 226)
JAKARTA 28 FEBRUARI 2008
YLKI: Banyak Pelanggan Bayar Listrik Lebih Mahal
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Mekanisme penentuan tarif insentif dan disinsentif listrik yang akan diberlakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai Maret 2008 dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pelanggan PLN justru hanya akan terkena tarif disinsentif (lebih mahal) saja.
Menurut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, PLN seharusnya tak hanya menetapkan satu batasan angka pemakaian listrik untuk kelompok pelanggan tertentu di semua wilayah. Batasan pemakaian listrik sebesar 75 kilowatthour (kwh) untuk pelanggan rumah tangga kecil (R1) 450 VA, misalnya.
Dengan batasan 75 kwh ini, pelanggan R1 450 VA di wilayah Jawa-Bali hanya akan mendapatkan tarif disinsentif (diskon) dari PLN. ''Karena pelanggan di Jawa-Bali pasti pemakaiannya akan melebihi 75 kwh,'' ujar Tulus, Rabu (27/2).
Maka, hanya mimpi bagi pelanggan di Jawa-Bali bakal mendapatkan disinsentif. Sementara, bagi pelanggan di luar Jawa-Bali, tak mudah untuk mendapatkan insentif.
''Misalnya pelanggan di Nusa Tenggara, karena pola konsumsinya selama ini memang rendah, mereka tak bisa memenuhi kriteria 80 persen pemakaian nasional untuk bisa mendapatkan insentif,'' jelas Tulus.
Akan lebih adil, paparnya, jika angka batasan pemakaian listrik mengacu pada pola konsumsi pelanggan di setiap wilayah. Kalaupun diberlakukan, angkanya ditetapkan per provinsi. ''Dengan begitu, kebijakan insentif disinsentif ini benar-benar dirasakan pelanggan.''
Anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, Alvin Lie, mempertanyakan transparansi penghitungan tarif listrik tersebut. Kebijakan itu, ia nilai, justru bentuk kenaikan tarif listrik terselubung.
Bila pemerintah memang berniat menaikkan tarif listrik, lebih baik dilakukan terang-terangan, bukan dengan mengenakan tarif disinsentif. ''Kenakan saja untuk pelanggan rumah tangga besar,'' katanya.
Dalam kebijakan baru PLN, pelanggan R1 450 VA yang pemakaiannya di atas 75 kwh per bulan akan membayar lebih mahal (disinsentif) 1,6 kali tarif normal. Sebaliknya, pelanggan yang konsumsinya maksimal 80 persen dari patokan 75 kwh per bulan akan mendapat insentif berupa potongan tagihan pembayaran tarif listrik sebesar 20 persen.
Misalkan, harga tertinggi tarif pelanggan untuk R1 450 VA sebesar Rp 495. Bila berhemat 50 kwh, insentif (diskon) yang didapat Rp 2.475.
Isentif tersebut akan diberikan setiap bulan dengan memotong tagihan listrik di bulan berikutnya. Kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat berhemat listrik.
www.news-independent.blogspot.com
