Jumlah Turis WNI Tertinggi di Singapura
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Singapura wajar membeli pasir dari Indonesia untuk pembangunan ekonominya karena jumlah turis asing yang datang ke negara Singa itu yang terbesar adalah warga negara Indonesia (WNI), demikian menurut Singapore Tourism Board (STB).
Jumlah turis asal Indonesia sebanyak 1.956.000 orang yang mengunjungi Singapura selama tahun 2007.
Menurut STB, selama tahun 2007 (Januari-Desember), Singapura menerima 10,3 juta turis atau naik 5,4 persen dibandingkan tahun 2006 dan melebihi target yang ditetapkan tahun 2007 sebesar 10,2 juta orang, demikian STB, Rabu.
Dari 10,3 juta pelancong yang datang ke Singapura, WNI menempati peringkat tertinggi yakni 1.956.000 orang disusul China 1.114.000 orang, Australia 768.000, India 749.000, dan Malaysia 646.000 orang.
Jumlah hari kunjungan turis di Singapura diperkirakan mencapai 38 juta hari, ada kenaikan 13,4 persen dibandingkan tahun 2006.
Dari segi penerimaan, Singapura diperkirakan menerima pendapatan 13,8 miliar dolar Singapura mulai Januari-Desember 2007, naik 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2006 atau melebihi target yang ditetapkan 13,6 miliar tahun 2007.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 20 FEBRUARI 2008
Australia Bantu Indonesia Tangani HIV
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah Australia menggandeng Yayasan Clinton untuk memperbaiki uji diagnosa dan akses pengadaan obat-obatan bagi para penderita HIV (human immunodeficiency virus) di Indonesia.
Kerja sama keduanya tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Sekretaris Parlemen Australia, Bob McMullan dan Pimpinan Yayasan Clinton Ira Magaziner di Canberra, demikian pernyataan pers Badan Kerja Sama Internasional Australia (AusAID), Rabu.
Bob McMullan mengatakan, Australia memberikan kontribusi sebesar 3,9 juta dolar untuk mendukung program penanggulangan bahaya HIV/AIDS di Indonesia melalui Yayasan Clinton.
Dari 2006 hingga 2010, pemerintah Australia menyediakan dana sebesar 25 juta dolar guna mendukung kegiatan penanganan HIV/AIDS yayasan itu di kawasan Asia Pasifik. Selain Indonesia, yayasan ini juga melaksanakan misi yang sama di Vietnam, China, dan Papua New Guinea.
Dukungan dana bagi Yayasan Clinton ini merupakan bagian dari kemitraan Australia dan Indonesia dalam menanggulangi bahaya HIV yang telah menjangkiti sekitar 170 ribu orang di negara kepulauan terbesar di dunia itu.
Dalam delapan tahun ke depan, Australia berjanji menyiapkan dana sebesar 100 juta dolar Australia untuk menanggulangi penyebaran virus HIV, memperbaiki mutu kehidupan para penderita, dan membantu Indonesia menangani dampak sosial dan ekonomi bahaya HIV.
HIV adalah retrovirus yang merusak sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menjadi penyebab dasar penyakit AIDS (acquired immune deficiency syndrome).
Penularan HIV ini antara lain terjadi melalui hubungan seks dengan para penderita, serta transfusi darah dan penggunaan bersama jarum yang terkontaminasi. Banyak para pencandu Narkoba yang menggunakan jarum suntik terjangkit HIV di Indonesia.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 20 FEBRUARI 2008
Kapolri: Polri tidak Tangani BLBI
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Kapolri Jenderal Pol Sutanto di Jakarta, Rabu (20/2), menegaskan, Polri tidak menangani kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Menurut Kapolri, kasus BLBI ditangani oleh Departemen Keuangan dan Kejaksaan Agung. Jika penyelesaian BLBI itu menggunakan jalur di luar pengadilan, maka yang menangani adalah Departemen Keuangan.
"Untuk obligor yang tidak kooperatif maka diserahkan ke kejaksaan," katanya menegaskan. Namun demikian, selama ini, Polri telah membantu upaya kejaksaan dan Departemen Keuangan dalam menangani kasus BLBI.
Sebelumnya, Departemen Keuangan dan Kejaksaan Agung menyatakan, ada delapan kasus BLBI yang ditangani oleh Mabes Polri antara lain yang terjadi di Bank Metropolitan, Bank Putra Surya Perkasa, Bank Bahari dan Bank Tata.
Namun, Polri tidak menemukan bukti yang kuat dalam penyidikan di empat bank itu sehingga kasus ini diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklajuti
Sedangkan kasus BLBI di Bank Namura dan Bank Intan, proses hukumnya telah sampai pada melengkapi berkas pemeriksaan atas petunjuk jaksa penuntut umum.
BLBI di Bank Aken telah masuk kepada pemeriksaan saksi, tersangka dan pengumpulan alat bukti.
Hanya kasus Bank Umum Sertivia yang telah divonis oleh pengadilan yakni David Nusa Wijaya dan Tarunodjojo yang dihukum delapan tahun penjara.
JAKARTA 20 FEBRUARI 2008
Pembeli CD dan VCD Bajakan Sebaiknya Didenda
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Aparat penegak hukum perlu menjatuhkan sanksi denda bagi mereka yang "tertangkap basah" membeli kepingan cakram berisi lagu dan film (CD, VCD dan DVD) bajakan, sebagai upaya menumbuhkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghargaan atas hak cipta.
"Jumlah dendanya tidak usah besar, misalnya cukup senilai dua kali harga CD, VCD atau DVD aslinya," kata pemerhati dan praktisi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Dwi Anita Daruherdani, di Jakarta, Selasa, menanggapi masih maraknya perdagangan produk lagu dan film bajakan.
Menurut pengacara sekaligus Wakil Ketua Umum Indonesia Intellectual Property Society (IIPS) ini, apabila yang dibeli adalah MP3 berisi lagu-lagu bajakan yang merupakan gabungan dari beberapa CD, maka denda yang diberikan adalah dua kali harga semua CD yang terdapat dalam MP3 bajakan tersebut.
Anita memaklumi, sanksi denda atas pembeli produk bajakan bisa menimbulkan protes di masyarakat dengan dalih bahwa harga CD, VCD dan DVD asli tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat Indonesia.
Akan tetapi ketidakmampuan secara ekonomi masyarakat hendaknya tidak menjadi dasar pembenaran untuk membeli kepingan CD film atau lagu bajakan.
Antisipasi terhadap ketidakmampuan ekonomi itu mungkin dapat berupa penurunan biaya produksi CD, VCD dan DVD asli, misalnya dengan menggunakan kemasan dari bahan yang lebih murah.
Ia mengakui, pemerintah telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta yang terjadi . Menteri Perdagangan Mari Pangestu beberapa waktu lalu juga menyebutkan bahwa 49 persen pelanggaran hak cipta di Indonesia sudah ditangani secara hukum.
Dari 705 kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi selama 2007, maka sudah 346 kasus diselesaikan. Namun ia mengingatkan pula bahwa hingga saat ini ada sekitar 2,1 juta keping film dan musik yang sudah dibajak dan dipalsukan.
"Kita tidak dapat menutup mata bahwa penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pembajakan film dan lagu, sepertinya tidak membuat efek jera kepada para pedagang maupun produsen film-film dan lagu-lagu bajakan," kata Anita .
Setiap operasi penindakan oleh aparat hanya membuat film dan lagu bajakan tersebut "hilang" beberapa hari saja dan selanjutnya kembali tersedia di pasaran.
Karena itu, adanya sanksi denda dan penghematan biaya produksi CD, VCD dan DVD asli diharapkan dapat menurunkan tingkat pembajakan yang ada di Indonesia, demikian Anita.
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Aparat penegak hukum perlu menjatuhkan sanksi denda bagi mereka yang "tertangkap basah" membeli kepingan cakram berisi lagu dan film (CD, VCD dan DVD) bajakan, sebagai upaya menumbuhkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghargaan atas hak cipta.
"Jumlah dendanya tidak usah besar, misalnya cukup senilai dua kali harga CD, VCD atau DVD aslinya," kata pemerhati dan praktisi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Dwi Anita Daruherdani, di Jakarta, Selasa, menanggapi masih maraknya perdagangan produk lagu dan film bajakan.
Menurut pengacara sekaligus Wakil Ketua Umum Indonesia Intellectual Property Society (IIPS) ini, apabila yang dibeli adalah MP3 berisi lagu-lagu bajakan yang merupakan gabungan dari beberapa CD, maka denda yang diberikan adalah dua kali harga semua CD yang terdapat dalam MP3 bajakan tersebut.
Anita memaklumi, sanksi denda atas pembeli produk bajakan bisa menimbulkan protes di masyarakat dengan dalih bahwa harga CD, VCD dan DVD asli tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat Indonesia.
Akan tetapi ketidakmampuan secara ekonomi masyarakat hendaknya tidak menjadi dasar pembenaran untuk membeli kepingan CD film atau lagu bajakan.
Antisipasi terhadap ketidakmampuan ekonomi itu mungkin dapat berupa penurunan biaya produksi CD, VCD dan DVD asli, misalnya dengan menggunakan kemasan dari bahan yang lebih murah.
Ia mengakui, pemerintah telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta yang terjadi . Menteri Perdagangan Mari Pangestu beberapa waktu lalu juga menyebutkan bahwa 49 persen pelanggaran hak cipta di Indonesia sudah ditangani secara hukum.
Dari 705 kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi selama 2007, maka sudah 346 kasus diselesaikan. Namun ia mengingatkan pula bahwa hingga saat ini ada sekitar 2,1 juta keping film dan musik yang sudah dibajak dan dipalsukan.
"Kita tidak dapat menutup mata bahwa penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pembajakan film dan lagu, sepertinya tidak membuat efek jera kepada para pedagang maupun produsen film-film dan lagu-lagu bajakan," kata Anita .
Setiap operasi penindakan oleh aparat hanya membuat film dan lagu bajakan tersebut "hilang" beberapa hari saja dan selanjutnya kembali tersedia di pasaran.
Karena itu, adanya sanksi denda dan penghematan biaya produksi CD, VCD dan DVD asli diharapkan dapat menurunkan tingkat pembajakan yang ada di Indonesia, demikian Anita.
JAKARTA 20 FEBRUARI 2008
Indonesia Usulkan Kenaikan Produksi OPEC
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Indonesia akan mengusulkan kenaikan produksi minyak Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dalam sidangnya yang dijadwalkan Maret mendatang.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (20/2) mengatakan, tingginya harga minyak yang sempat menyentuh 100 dolar AS per barel akan semakin memberatkan APBN.
"Tapi, harga minyak ini baru sehari. Kami akan lihat perkembangannya," katanya. Ia menambahkan, harga minyak masih akan terus berfluktuasi.
Perdagangan minyak jenis light sweet pada kontrak utama New York untuk pengiriman Maret 2008 sempat menyentuh 100,1 dolar AS per barel.
Harga tersebut dipicu spekulasi OPEC menurunkan produksi, konflik Nigeria, dan sengketa Venezuela-ExxonMobil.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 20 FEBRUARI 2008
Menperin: Industri Otomotif Jangan Buat Komponen Sendiri
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menperin Fahmi Idris, di Jakarta, Rabu (20/2), meminta kalangan industri otomotif di Indonesia tidak membuat komponen sendiri dan mendukung berkembangnya industri komponen di dalam negeri.
Ia mengatakan perusahaan otomotif besar harus memberikan kesempatan pada industri komponen lokal berkembang sehingga bisa memperkuat struktur industri guna menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi otomotif.
"Konsep kita, Indonesia harus jadi basis produksi. Perusahaan tadi (otomotif besar) harus menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor," kata Fahmi.
Ia mengatakan dengan adanya fasilitas pelabuhan khusus kendaraan, kesempatan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif semakin terbuka. Dengan demikian kebutuhan komponen akan besar dan membuka peluang tumbuhnya industri komponen.
"Kamu (perusahaan otomotif) jangan bikin sendiri dong semuanya, kamu lepas pada pemain di bidang itu," ujar Fahmi.
Saat ini, menurut dia, jumlah pemain komponen otomotif terus meningkat dan industri penunjang lainnya harus dilibatkan, seperti PT Krakatau Steel (KS). Menperin telah minta KS melengkapi sarana produksinya agar mampu memasok kebutuhan otomotif seperti baja untuk badan mobil.
Sementara itu, Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Depperin, Budi Darmadi mengatakan, Indonesia memang belum mampu untuk menghasilkan badan luar dari kendaraan karena belum memiliki teknologinya.
"Kita belum miliki teknologi untuk hasilkan badan kendaraan yang halus dan ketebalan yang sesuai," katanya.
Saat ini, dia mengatakan, ada sekitar 240 industri komponen yang beroperasi di Indonesia.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 20 FEBRUARI 2008
Tempat Kerja pun Berisiko Tingkatkan Penularan TB
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Tempat kerja yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat meningkatkan risiko penularan penyakit tuberkulosis (TB) di kalangan pekerja.
"Kondisi tempat kerja yang padat, minim cahaya dan sirkulasi udara serta sanitasinya buruk berpotensi meningkatkan penyebaran TB," kata Ketua Koalisi Untuk Indonesia Sehat (KuIS) Firman Lubis di Jakarta, Rabu (20/2).
Praktisi kesehatan dari Pusat Kesehatan Kawasan Berikat Nusantara Jakarta, dr.Empat Patonah, pun mengatakan pihaknya banyak menangani pasien TB dari kalangan pekerja.
"Hampir setiap hari kami menemukan pasien dengan keluhan batuk lebih dari dua bulan disertai batuk darah dan sesak nafas. Tanggal 11 Februari dari 82 pasien dengan gejala TB, lima diantaranya positif TB," katanya.
Lubis mengatakan, infeksi TB pada pekerja akan menurunkan produktivitas mereka dan meningkatkan beban pemberi kerja karena itu pemberi kerja harus melakukan antisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di kalangan pekerjanya.
Antisipasi, kata dia, bisa dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dengan memberikan penyuluhan kepada pekerja, memberikan pelatihan TB bagi tenaga kesehatan di tempat kerja, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala pada pekerja dan melakukan deteksi TB secara aktif melalui sarana pelayanan kesehatan di tempat kerja.
Selain itu, ia melanjutkan, pihak pemberi kerja juga mesti membuat kebijakan terkait penanggulangan TB, menjalin kerjasama dengan Gerakan Terpadu Nasional penanggulangan TB dan menyediakan fasilitas kesehatan yang menerapkan program pengobatan jangka pendek dengan pengawasan (Directly Observed Treatment Shortcourse/DOTS).
Berkenaan dengan hal itu Patonah mengatakan pihaknya juga telah berusaha membantu program penanggulangan TB yang dilakukan pemerintah.
"Dalam upaya memberantas penyakit TB di masyarakat, utamanya tenaga kerja di KBN, kami telah bekerjasama dengan yayasan setempat namun sejak tahun lalu terhenti," katanya.
Namun demikian, kata dia, poliklinik di KBN tetap menjalankan upaya penanggulangan TB di kawasan industri tersebut dengan memberikan pembinaan kesehatan kerja, pembinaan bagi pengusaha jasaboga dan pedagang makanan serta mengawasi sanitasi di kawasan industri.
www.news-independent.blogspot.com
