ADA UPAYA MENGERDILKAN PARTAI POLITIK ISLAM
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2009, partai politik (parpol) yang berbasis massa Islam terus saja dihadapkan pada cara-cara yang tak elegan, untuk maksud-maksud tertentu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Suryadharma Ali menegaskan, saat ini ada gerakan sistematis yang mengatakan parpol Islam tidak akan dipilih oleh umat Islam.
''Itu semua bohong, itu hanyalah upaya untuk mengkerdilkan parpol Islam,'' tegas Suryadharma Ali, pada tabligh akbar puncak peringatan hari lahir (Harlah) PPP, yang digelar di Stadion Tri Lomba Juang, Semarang, Ahad (17/2). Ada yang berpendapat, jelasnya, parpol yang arah perjuangannya berasaskan dan berlandaskan agama Islam tidak akan sulit dipilih. Sehingga tak populer lagi dan memiliki peluang di pentas politik negeri ini.
Ia pun kembali menegaskan jika semua itu adalah sebuah kebohongan. Karena arah perjuangan parpol Islam jelas. ''PPP sebagai parpol Islam akan membuktikan,'' katanya. Ribuan kader PPP yang memadati lapangan atletik Tri Lomba Juang pun sepakat dengan pernyataan Suryadarma Ali. Mereka serentak meneriakan: 'bohong!'. Hal ini merupakan bentuk penegasan atas ketidaksepahaman itu.
Di sisi lain, Suryadharma menjelaskan kondisi partainya pada Pemilu 2004 lalu. Menurutnya, PPP kalah pada Pemilu 2004 lalu karena banyak 'orang tua' yang tidak bisa menjaga anak-anaknya. ''Ada bapak yang memilih PPP namun istri dan anak-anaknya memilih parpol lain di luar PPP, begitu pula sebaliknya. Artinya banyak bapak-ibu atau orang tua yang tak bisa menjaga keluarganya,'' ujar Suryadharma.
Ia berharap, pada Pemilu 2009 nanti, tidak ada lagi orang tua yang tak bisa menjaga anaknya. ''Pemilu mendatang saya ingin tidak ada lagi orang tua yang demikian. Ini semua demi kebesaran PPP,'' imbuhnya. Sementara itu, hadir di tengah-tengah kader PPP di Semarang antara lain adalah KH Zaenuddin MZ, Rhoma Irama, Ketua Fraksi PPP di DPR, Lukman Hakim Syaifuddin, serta Gubernur Jateng, Drs H Ali Mufiz MPA.
Puncak peringatan harlah PPP kali ini, juga menjadi media sosialisasi pasangan HM Tamzil-Rozaq Rais sebagai pasangan calon gubernur yang akan diusung PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) Jateng pada Pilgub Jateng 22 Juni mendatang.
Suryadharma lebih lanjut meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh hasutan anti demokrasi yang menjelek-jelekkan keberadaan partai politik Islam. Dia mengingatkan walaupun parpol Islam, PPP tidak membedakan masyarakat Indonesia berdasarkan agamanya. "PPP adalah partai Islam bagi seluruh rakyat Indonesia.''
Dia menjelaskan, jalan politik yang akan terus dikembangkan oleh PPP adalah jalan politik yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan rakyat melalui demokrasi prosedural. Sehingga, dalam jalan politik yang ditempuh itu tidak boleh ada tekanan, diskriminasi, dan rekayasa.
Cenderung membelah Pengamat politik, Fachry Ali, melihat fenomena yang muncul di Indonesia adalah kecenderungan pemisahan sel-sel parpol Islam. Dijelaskannya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP merupakan parpol yang mengambil basis dukungan dari kalangan umat Islam.
''Mereka itu sebenarnya mengambil bagian dari kue yang sama,'' jelasnya. Menurut dia, parpol Islam yang sudah ada itu bukannya semakin solid dan bersatu, tapi justru ada kecenderungan untuk membelah diri lagi. Misalnya muncul Partai Matahari Bangsa (PMB) yang akan membelah lagi kalangan Muhammadiyah. Ada pula Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang juga membidik suara warga NU. ''Trend yang terlihat dan hasil Pemilu sejak 1999 menunjukkan parpol Islam kalau tidak bersatu akan mengecil,'' jelasnya.
Fachry menegaskan, pada sisi lain memang kini ada rasa gerah di kalangan umat Islam ketika melihat para pemimpin mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Mereka tidak siap berkorban bagi kepentingan ummat yang lebih besar.
''Seharusnya langkah maju bersatunya kekuatan Islam di Masyumi pada 1945 bisa menjadi semangat bersatunya parpol Islam. Tapi ternyata harapan itu sulit terwujud. Malahan para pemimpin elit parpol Islam sibuk dengan kepentingan masing-masing,'' tegas Fachry.
www.news-independent.blogspot.comJAKARTA 18 FEBRUARI 2008
Pasar Cermati Calon Gubernur BI
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pelaku pasar masih akan mencermati dan belum memberi reaksi atas dua nama calon gubernur Bank Indonesia (BI) yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. Proses pemilihan yang memakan waktu, dan kemungkinan terjadi perubahan atau penambahan nama kandidat, mendasari pertimbangan pelaku pasar.
Pengamat pasar uang, Farial Anwar, mengungkapkan, taruhannya sangat besar jika posisi gubernur BI dipegang oleh orang yang belum berpengalaman. ''Jika memilih direktur bank dan kemudian gagal, maka hanya bank itu yang terimbas. Tapi ini kan untuk pemilihan bank sentral,'' katanya di Jakarta, Ahad (18/2).
Namun untungnya, kata Farial, pengumuman Agus Martowardojo dan Raden Pardede sebagai calon gubernur BI dilakukan pada Jumat (15/2) malam, di saat pasar sudah tutup. Dia memperkirakan, dampaknya akan terasa minimal pada hari ini karena pasar sudah mencerna informasi dengan lebih baik. Tak adanya kandidat dari internal BI, menurut ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan, menunjukkan kesan Presiden tak mempercayai nama-nama yang menjabat sebagai deputi gubernur saat ini. Padahal, calon yang ditunjuk, meski kredibel di bidangnya, tak memiliki pengalaman cukup di bidang ekonomi makro.
Pelaku pasar, katanya, cenderung akrab dan sudah amat mengetahui kredibilitas deputi bank sentral. Dan jika melihat melihat gubernur bank sentral di berbagai negara, semuanya berlatar belakang kuat di bidang makroekonomi. ''Gubernur bank sentral AS, Eropa, Jepang, Inggris, mereka semua berpengalaman di ekonomi makro.'' Kendati demikian, Fauzi berpendapat, pasar melihat deputi gubernur BI saat ini cukup solid. Meski calon pemimpin barunya berasal dari eksternal, kemungkinan besar tak akan menimbulkan masalah.
Satu suara dengan Fauzi, ekonom Citibank Indonesia, Anton Gunawan, menilai, siapa pun yang menjadi gubernur BI, tak akan membawa dampak terhadap pelaku pasar karena selama ini segala keputusan BI diambil oleh rapat dewan gubernur. ''Dalam hal ini, yang dibutuhkan dari seorang gubernur BI adalah leadership,'' katanya. Pengamat pasar modal, Edwin Sinaga, semula berharap ada calon dari internal BI. ''Namun sepertinya Presiden ingin mencari orang baru yang steril dari kemungkinan perkara hukum,'' kata Edwin.
Meski tak berpengalaman di bidang makro, dua kandidat itu dinilai memiliki pemahaman memadai mengenai fungsi dan tanggung jawab bank sentral. ''Menurut saya, yang penting pelaku pasar melihat kepemimpinan yang tegas, tidak bisa ditekan maupun dipengaruhi.'' Agus Martowardojo dianggap sudah memahami prosedur dan punya hubungan baik dengan BI. Sementara, Raden Pardede memiliki latar belakang kuat di bidang riset. Secara psikologis, memang bisa menjadi kendala karena pucuk pimpinan BI dari eksternal.
Sebelum memutuskan salah satu atau tidak memilih sama sekali kandidat yang diajukan Presiden, Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), Ismed Hasan Putro, meminta DPR tak terjebak pertimbangan subjektif yang dapat berdampak pada kredibilitas BI jangka panjang.
www.news-independent.blogspot.comJAKARTA 18 FEBRUARI 2008
Pemasangan LCD TV DPR tidak Sesuai Tujuannya
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Mantan Pemasangan 50 unit LCD TV ukuran 46 inch, yang menghabiskan anggaran Rp 1,6 miliar, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terbukti tidak efektif. Siaran dari LCD TV itu ternyata tidak sesuai dengan yang dipaparkan pihak Sekretarian Jenderal (Setjen) DPR.
Setelah sempat dihentikan karena protes masyarakat, pemasangan LCD TV itu akhirnya jalan terus. Saat ini, hampir semua LCD TV sudah terpasang. Tidak hanya di Gedung Nusantara I, yang menjadi ruang kerja para anggota dewan. LCD TV itu bahkan sudah terpasang di Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, maupun bekas Gedung Nusantara II lama, dan Gedung Bundar DPR.
Meski sudah hampir sepekan ini terpasang, namun LCD TV itu hanya menyiarkan siaran-siaran televisi pada umumnya. Padahal, Kepala Pusat Kajian Pengelolaan Data dan Informasi Setjen DPR, Untung Jumadi, sebelumnya mengatakan kalau Pengadaan LCD TV merupakan bagian dari konsep membuat semacam home TV.
LCD TV yang terpasang juga akan disambungkan dengan TV Parlemen. Siarannya tidak hanya tampilan jadwal sidang maupun dinamika sidang. Dengan demikian anggota DPR maupun masyarakat akan bisa menyaksikan sidang-sidang. Termasuk mempararelkan siaran itu dengan televisi yang sudah ada di ruang kerja anggota DPR.
Selama sepakan ini, LCD TV yang sudah terpasang di depan Press room DPR, tak jauh beda dengan siaran televisi lainnya. Tidak ada jadwal persidangan terpampang di sana. Tidak ada pula siaran sidang-sidang di DPR.
Malahan LCD TV sebesar itu hanya menjadi sarana menonton televisi yang lebih besar, bagi petugas pengamanan dalam, maupun staf DPR lainnya. Pada kenyataannta, rernyata jarang ada masyarakat yang sedang punya 'kepentingan' dengan DPR, bersedia yang menyempatkan diri menonton acara di televisi itu.
`'Kalau cuma nonton televisi mendingan di rumah saja. Lha saya ke sini mau ada urusan penting dengan anggota dewan kok,'' ungkap salah seorang warga, Ishak, yang hendak ketemu anggota dewan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Nizar Dahlan, beralasan belum adanya jadwal maupun siaran persidangan, karena masih dalam proses. `'Nantinya pengelolaannya akan dilakukan oleh Humas DPR,'' jelas Nizar, Rencana siaran-siaran LCD TV itu akan bekerjasama dengan TV Parlemen.
Pemasangan LCD TV menghabiskan anggaran Rp 1,61 miliar, yang terbagi dalam empat item. Untuk pengadaan 50 LCD TV ukuran rata-rata 46 inch dengan model code LA 46S81 BX/XSE anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 1,09 miliar. Atau per unitnya sekitar Rp 21,9 juta. Ditambah jasa instalasi Rp 331,4 juta, siaran komersial Rp 39 juta, dan pengadaan MATV sebesar Rp 29,8 juta. Adapun anggaran yang digunakan itu, merupakan hasil pengalihan dari anggaran laptop. Jadi anggaran laptop sebagian dialihkan ke anggaran peningkatan kapasitas informasi dan teknologi DPR.
www.news-independent.blogspot.comJAKARTA 18 FEBRUARI 2008
Insentif Tarif Listrik Rumah Tangga Mulai Maret
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah akan memberlakukan tarif listrik insentif dan disinsentif kepada seluruh golongan pelanggan, termasuk rumah tangga, mulai Maret 2008. Kebijakan pemberlakuan tarif listrik itu ditujukan untuk menekan subsidi listrik yang pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp 10 triliun.
Dengan penerapan tarif insentif dan disinsentif itu, menurut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, J Purwono, seluruh pelanggan listrik diharapkan dapat menghemat pemakaian listrik sebesar 20 persen dari rata-rata pemakaian pada 2007. ''Karena itu mulai Maret tahun ini untuk semua golongan (pelanggan) kita kenakan sistem tarif (listrik) insentif dan disinsentif,'' kata Purwono di Jakarta akhir pekan lalu.
Golongan industri dan bisnis besar yang masuk program daya max, dikecualikan terkena tarif tersebut. Perhitungan besaran insentif dan disinsentif itu ada formulasinya sendiri. Bagi pelanggan yang realisasi pemakaian listrik tiap bulannya lebih kecil 80 persen dari rata-rata pemakaian pada 2007, akan mendapat insentif berupa penurunan rekening listrik pada bulan berikutnya.
Namun sebaliknya, untuk pelanggan yang pemakaian listrik per bulannya melebihi 80 persen dari rata-rata nasional pemakaian 2007, maka terkena tarif listrik disinsentif. ''Tapi yang terkena tarif disinsentif hanya untuk kelebihan pemakaiannya saja.'' Dia mencontohkan, pelanggan golongan rumah tangga kecil 1 (R1) dengan daya listrik 450 VA tercatat rata-rata pemakaian nasional pada 2007 mencapai 76 kilowatt-hour (kWh) per bulan. Untuk 80 persennya, berarti sebesar 60 kWh.
''Misalkan pemakaian pelanggan R1 pada Februari mencapai 80 kWh, maka sebanyak 20 kWh akan terkena disinsetif. Tapi kalau hanya pakai 50 kWh, maka 10 kWh akan mendapat insentif,'' jelasnya. Dia menjelaskan, pemakaian listrik oleh pelanggan R1 450 VA ini seharusnya tak mencapai 30 kWh. ''Karena di banyak daerah terpencil, golongan pelanggan ini pemakaian listriknya kurang dari 30 kWh.''
Purwono mengakui, rata-rata pemakaian listrik pelanggan tiap golongan secara nasional cukup boros, sehingga dia yakin dengan berhemat, pelanggan akan mendapat insentif. Program itu diharapkan dapat menghemat anggaran Rp 15 triliun dari subsidi listrik tahun ini. ''Kalau pelanggan hemat, PLN untung karena bisa mengurangi pemakaian BBM,'' ujarnya.
www.news-independent.blogspot.comJAKARTA 18 FEBRUARI 2008
Antam Bisa Beli Newmont Asal Disetujui Menkeu
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bisa membeli saham divestasi tahun 2008 PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar tujuh persen dengan persetujuan menteri keuangan (Menkeu).
"Terbuka kesempatan bagi Antam membeli saham Newmont itu dengan persetujuan Menkeu," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Antam sudah tidak bisa membeli saham divestasi NNT sebelumnya sebesar 10 persen, sebab saham tersebut sudah disepakati dimiliki pemda.
Divestasi saham NTT tahun 2006 sebesar tiga persen sudah disepakati ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Sedang, divestasi saham tahun 2007 sebesar tujuh persen ke Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB)dan Kabupaten Sumbawa.
Menteri ESDM juga mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada NNT untuk mendivestasikan 10 persen sahamnya tersebut.
"Pada 11 Februari, pemerintah telah menerbitkan pernyataan lalai kepada NNT dan memberi batas waktu sampai 22 Februari menyelesaikan divestasinya," kata Purnomo.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
BEI Segera Beri Sanksi JP Morgan
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) secepatnya akan membahas sanksi atas kesalahan input data yang dilakukan oleh JP Morgan Securities Indonesia yang terjadi pada perdagangan akhir pekan lalu.
"Kita lihat waktunya (apakah bisa hari ini), tapi kita akan bahas secepatnya, tidak menutup kemungkinan BEI akan membahas (rapat) masalah itu hari ini,"kata Dirut BEI," Erry Firmansyah di Jakarta, Senin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya (15/2), perusahaan sekuritas asing JP Morgan Securities telah melakukan kekeliruan menginput harga saham Bakrie Brothers Tbk (BNBR). Akibatnya total nilai transaksi saham BNBR melonjak sangat tajam.
"JP Morgan Securities telah keliru menginput harga saham BNBR dari yang seharusnya Rp 362 per saham menjadi Rp 3.620.287. Kekeliruan ini menyebabkan total nilai transaksi melonjak tajam," kata Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Jumat.
Kekeliruan ini terjadi pada pasar negosiasi dengan cara tutup sendiri (bukan reguler) di mana ada transaksi saham BNBR sebanyak 10 juta lembar (20 ribu lot) dengan harga Rp 3.620.287, sehingga total transaksi menjadi Rp 36,202 triliun.
"Yang seharusnya (valid) adalah 10 juta lembar dengan harga Rp 362 per saham atau totalnya Rp 3,6 miliar," ujar Frederica yang akrab disapa Kiki.
Kiki mengatakan akibat kesalahan tersebut terdapat selisih total nilai transaksi pada hari ini sebesar Rp 36,199 triliun. Nilai total transaksi yang sebenarnya pada perdagangan Jumat (15/2) adalah sebesar Rp 5,1 triliun.
www.news-independent.blogspot.com
