JAKARTA 13 FEBRUARI 2008
Produksi Kedelai 2008 Ditargetkan 1,3 Juta Ton
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Departemen Pertanian menargetkan produksi kedelai pada 2008 mencapai 1,3 juta ton sehingga mampu mengurangi impor komoditas pangan tersebut.
Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Rabu (13/2) mengatakan, pemerintah akan mempercepat swasembada kedelai dari sebelumnya 2015 menjadi 2011 yang mana pada tahun telah menetapkan sasaran produksi sebanyak 1 juta hingga 1,3 juta ton.
"Saat ini pemerintah sedang mengidentifikasi calon lahan dan calon petani," kata menteri dalam pembukaan Rakernas Departemen Pertanian dan persiapan penyusunan rencana kerja tahun 2009.
Untuk mempercepat swasembada tanaman pangan, tambahnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun yang mana sekitar Rp600 miliar untuk tanaman kedelai.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan model pengembangan kedelai, mulai dari Sekolah Lapang Pengembangan Tanaman Terpadu (SLPTT) kedelai, dan "soybean estate" yang melibatkan perusahaan swasta dan BUMN sertamempercepat perluasan kemitraan dengan pabrikan.
Menurut data Ditjen Tanaman Pangan Deptan, untuk program Sekolah Lapang PTT Kedelai direncanakan seluas 200.000 ha di 70 kabupaten dan 20 provinsi.
Kemitraan kedelai seluas 100.000 ha di 71 kabupaten dan 19 provinsi, dan perluasan areal tanam kedelai seluas 160.000 ha pada 206 kabupaten di 30 provinsi.
Dengan percepatan swasembada, pemerintah mengharapkan impor kedelai dapat ditekan yang mana pada tahun lalu impor kedelai sekitar 1,3 juta ton.
Jika konsumsi perkapita rata-rata 10 kg per tahun maka dengan jumlah penduduk 220 juta dibutuhkan pasokan sekitar 2,1 hingga 2,2 juta ton.
Data Departemen Pertanian mencatat pada 1990 impor kedelai hanya dibawah 500.000 ton dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 128 juta dolar AS. Impor kedelai kemudian meningkat tajam dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2000 mencapai 1,3 juta ton dengan nilai 300 juta dolar AS, sedangkan antara dari 2000?2005 rata-rata 1,1 juta ton dengan nilai 358 juta dolar AS atau setara Rp3,58 triliun.
Perkembangan produksi kedelai tahun 1992 merupakan puncak produksi kedelai mencapai 1,86 juta ton, tapi sejak 1993 terus menurun, seperti pada 2003 tinggal 671.600 ton disebabkan gairah petani menanam kedelai turun dipicu masuknya produk impor dengan harga murah karena saat itu bea masuk impor nol persen.
Produksi kedelai pada 2004 hingga 2006 sempat meningkat, dari 723.483 ton menjadi, 808.353 ton (2005) dan 746.611 ton (2006) namun 2007 kembali turun menjadi sekitar 608.000 ton.
"Upaya Pemerintah dalam meningkatkan produksi padi ternyata tidak terjadi dengan kedelai. Instrumen fiskal sepanjang 2007 berupa tarif impor 10 persen juga belum mampu membuat harga kedelai menjadi menarik bagi petani," kata Anton.
Akibatnya ketika harga beberapa produk pangan, termasuk kedelai, di pasar internasional melonjak dan pabrikan memerlukan bahan baku dari dalam negeri, ternyata pasokan tidak mencukupi. Karena itu kemudian terjadi peningkatan harga kedelai di pasar dalam negeri.
Menurut dia, seiring membaiknya harga kedelai di dalam negeri seharusnya menjadi kesempatan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
"Sumber daya manusia petani di Indonesia ada, sumber daya alam juga ada. Sekarang tinggal kemauan kita untuk meningkatkan produksi kedelai dan kesejahteraan petani," katanya.
JAKARTA 13 FEBRUARI 2008
Dana BNI Syariah Naik Jadi Rp 3,6 Triliun
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Total dana BNI Syariah pada 2008 naik 100 persen menjadi Rp 3,6 triliun. Pada 2007, total dananya masih Rp 1,8 triliun.
''Dengan meningkatnya total dana maka pembiayaan pun akan naik Rp 3,6 triliun,'' ujar Direktur BNI, Ahmad Baiquni. Adapun nilai aset BNI Syariah sebanyak satu persen dari aset bank konvensional sebesar Rp 168 triliun.
Penambahan dana, sambung Bauqani, seiring dengan semangat Bank Indonesia yang menargetkan kontribusi perbankan syariah sebanyak lima persen di 2008. Sedangkan saat ini, kontribusi perbankan syariah di dunia perbankan Indonesia baru 1,9 persen.
JAKARTA 13 FEBRUARI 2008
Deptan Batasi Impor Produk Pangan
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Departemen Pertanian melakukan pembatasan impor sejumlah produk pangan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi pangan lokal.
Ini dikatakan Mentan Anton Apriyantono di Jakarta, Rabu. Mentan optimis produksi sejumlah pangan pada 2008 akan naik.
Jika produksi padi bisa naik 5 persen, maka nilai impor bisa dibatasi maksimal 2,5 persen. "Kaka kita bisa ekspor karena kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi," ujar Anton.
Selain padi, Deptan juga menargetkan kenaikan produksi kedelai dan jagung masing-masing 20 persen. Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Ali Nugroho menjelaskan, jika target tersebut terapai maka impor jagung bisa dibatasi tidak lebih dari 5 persen dan kedelai di bawah 10 persen.
JAKARTA 13 FEBRUARI 2008
Pemerintah Pilih Smart Card Daripada Naikkan Harga BBM
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan pembatasan pemakaian BBM melalui smart card (kartu pintar) merupakan pilihan terakhir untuk menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pilihan lain adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Saat ini, menurut Purnomo, pemerintah tak mungkin memilih menaikkan harga. "Karena itu suatu keputusan politis,'' katanya di Jakarta, Rabu.
Pembatasan konsumsi BBM akan mengacu pada kuota BBM bersubsidi yang telah dipatok dalam APBN 2008 yang disusulkan yakni 35 juta kiloliter. ''Tidak hanya serta merta dibatasi.''
Menurut Purnomo, pemerintah masih terus merampungkan kajian penerapan smart card. Dalam menetapkan pembatasan BBM akan dilakukan penghitungan yang fair. ''Seperti sepeda motor tentunya tidak akan kita batasi hanya satu liter per hari, tentu logikanya tidak masuk,'' ujarnya.
JAKARTA 13 FEBRUARI 2008
LIPI Berhasil Rakit Padi Transgenik Tahan kekeringan
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pusat Penelitian (Puslit) Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil merakit padi melalui rekayasa genetika yang menghasilkan benih padi tahan kondisi kekeringan, sehingga bisa ditanam di kawasan minim air.
"Kami telah melakukannya dengan over ekspresi gen penyandi faktor transkripsi OsHOX," kata Kepala LIPI, Prof DR Umar Anggara Jenie, di Jakarta, Selasa.
Gen tersebut, urainya, memiliki peran dalam ketahanan terhadap cekaman kekeringan dan sudah dicobakan di tanaman pada model Arabidopsis thaliana.
Saat ini, lanjut dia, sedang dilakukan penelitian tahap awal pada fasilitas uji terbatas atau rumah kaca dan akan dilanjutkan dengan uji keamanan lingkungan, uji keamanan pangan dan uji multilokasi.
Selain itu, LIPI juga telah merakit varietas padi secara transgenik yang tahan terhadap serangan hama penggerek batang dan telah berlangsung hingga generasi keempat pada 2003-2007, ujarnya.
"Padi transgenik tersebut lebih tahan terhadap serangan hama penyakit penggerek batang kuning 10 kali varietas Rojolele, Ciherang dan Cilosari," katanya.
Dari hasil uji lapangan dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa tanaman transgenik yang dirakit tak merusak ekologi lingkungan dalam arti tidak ada penyebaran gen ke tanaman lain serta tidak ada pengaruh terhadap serangga lain dan mikroba tanah, ujarnya.
LIPI juga telah menghasilkan padi transgenik tahan serangan jamur Blast dan akan dilakukan pengujian pada fasilitas rumah kaca.
Ketahanan terhadap Blast itu, urainya, ditingkatkan dengan cara meningkatkan kandungan asam salisilat dalam tanaman padi melalui rekayasa genetika padi dengan gen penyandi biosintesa asam salisilat.
"Bioassai terhadap M Grisea strain 173 yang merupakan cendawan penyebab penyakit blast telah dilakukan sampai generasi ke-4 dan menunjukkan peningkatan ketahanan beberapa genotip tanaman transgenik terhadap serangan blast pada beberapa fase pertumbuhan," katanya.
Seluruh riset padi transgenik ditegaskannya, akan diuji keamanan lingkungannya, diuji keamanan pangannya dan diuji secara multilokasi.
JAKARTA 13 FEBRUARI 2008
Pemerintah Perlu Antisipasi Konflik dalam Pilkada
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik horizontal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), apalagi tahun ini sedikitnya 160 daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
"Selain konflik, yang perlu diantisipasi oleh semua pihak adalah munculnya politik uang," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arief Setiawan, Rabu.
Pilkada merupakan langkah dari implementasi untuk mewujudkan negara demokrasi, karena itu prosesnya harus dikawal agar dapat berjalan dengan baik.
Pengalaman selama ini menunjukkan banyak daerah yang mengakhiri pelaksanaan pilkada-nya dengan konflik.
"Di beberapa daerah sudah terjadi konflik horizontal antarpendukung. Salah satu pasangan kepala daerah merasa tidak puas dengan hasil pilkada," katanya.
Hal seperti ini yang harus disikapi pemerintah agar dampak negatif dari setiap pelaksanaan pilkada dapat diminimalkan. "Sikap arif pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif pilkada sangat dibutuhkan," katanya.
Ini berarti pelaksanaan pilkada harus benar-benar berlangsung dengan baik, tidak menimbulkan konflik antarpendukung serta dapat memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.
Persoalan lain yang harus diantisipasi dalam pilkada adalah peluang terjadinya politik uang, apalagi pasangan calon kepala daerah harus melalui partai politik.
"Sering muncul isu perlu sejumlah uang jika pasangan calon ingin menjadi 'calon jadi' dalam pilkada melalui partai politik tersebut," katanya.
