Kadin: Inflasi 2008 Bisa Capai Tujuh Persen
(Rachmad Yuliadi Nasir, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan inflasi 2008 bisa mencapai tujuh persen akibat defisit kebijakan institusional.
Ekonom Kadin, Faisal Basri, pada presentasi Sentimen Ekonomi-Politik Publik 2008, di Jakarta, Selasa (5/1), mengatakan, defisit kebijakan institusional yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sumber terjadinya inflasi 2008.
Dia memprediksi ada kecenderungan bahwa sektor formal menyusut dan sektor informal justru 'menggelembung'. Nilai beli masyarakat turun karena penghasilan yang menurun.
Hal tersebut terbukti di mana upah sektor informal mulai 2006 negatif secara riil, ujar dia. Daya beli masyarakat semakin melorot.
Menurut dia, buruh tani merupakan presentasi cukup besar dalam ekonomi Indonesia. Buruh tani di Pulau Jawa mengalami penurunan penghasilan, dan yang semakin membuat takut adalah upah nominal di industri padat karya turun, seperti di industri rokok, pakaian jadi, industri batu bata dan ubin.
Dia mengatakan sektor jasa justru mengalami peningkatan tajam yang menimbulkan ketimpangan yang naik tajam.
Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sektor jasa naik tajam, karena itu patut diwaspadai karena dapat menimbulkan sosial intention yang dapat menjadi kemunduran dari pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik.
"Kalau ini tidak diselesaikan akan bahaya. Kesimpulannya adalah yang terjadi sekarang adalah semacam 'institutional policy defisit' yang membawa perekonomian Indonesia semakin tidak, sama bahayanya dengan 'financial defisit'," ujar dia.
Menurut ekonom Kadin dari Oxford, Prabowo, masalah defisit kebijakan ini bisa diurai secara sederhana pada saat terjadi perubahan pemerintahan. Tidak adanya media pemerintah untuk menjelaskan masalah-masalah yang lintas sektoral.
"Kalau saya lihat kita tidak punya kebijakan yang jelas. Contoh revitalisasi kepres pertanian dan pedesaan tapi krangka pelaksanaannya tidak jelas," katanya.
Sehingga tidak ada satu institutional 'frame work' yang membuat Indonesia miliki 'institutional policy defisit', katanya.Kebijakan untuk melakukan penurunan jumlah kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, kerangkanya tidak jelas dimana tidak ada kerangka lintas sektoral.
Menurut Prabowo, defisit kebijakan bukan hanya masalah di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga dapat terjadi di pemerintahan mendatang.
Sementara itu, Ekonom dari Citibank, Anton Gunawan mengatakan, jika dilihat pada 2007 pola pemahaman institusi tentang inflasi, seperti BI atau pemerintah, seperti roller coster. Awal tahun 2007 begitu ada banjir mereka bilang inflasi naik, begitu panen sekitarbulan Maret turun bisa di bawah enam persen, tetapi kemudian inflasi naik lagi akibat kenaikan harga beras dan lain-lain hingga akhirnya berada diatas enam persen bahkan 6,5 persen.
Dia mengtakan tahun 2008 pun pemerintah dan BI masih bersikeras bahwa target inflasi tetap di angka lima persen plus minus 1. Namun begitu pada Januari angkanya naik 1,7 persen langsung BI tanpa lakukan konsultasi dengan Depkeu sudah mengumumkan di media massa fourcase inflasi 6 hingga 6,5 persen.
"Di sini saya lihat ada masalah kordinasi institusi dan bagaimana mereka melihat kedepannya, padahal 'core' dari kebijakan BI adalah melihat ekspektasi inflasi bukan sekedar bereaksi pada apa yang terjadi sekarang," ujar dia.
Anton memprediksi inflasi akan lebih mengarah ke angka tujuh persen di tahun 2008.
JAKARTA 6 FEBRUARI 2008
Sebagian Warga Tionghoa Sudah Rayakan Imlek
(Rachmad Yuliadi Nasir, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Sebagian warga Tionghoa di Kota Yogyakarta sudah merayakan tahun baru Imlek di kelenteng Poncowinatan (Zhen Ling Gong), Selasa.
perayaan Imlek tersebut diikuti sekitar 80 warga Tionghoa, diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Dewan Rohaniawan Agama Konghucu Indonesia, Haksu Tjie Tjay Ing.
Dalam doa bersama itu Tjie Tjay Ing mengatakan Imlek bukanlah perayaan suatu agama tetapi kebudayaan dari leluhur.
Ia mengatakan kelenteng Poncowinatan merayakan tahun baru Imlek pada hari ini (Selasa, 5/2), bukan pada 7 Febuari seperti kelenteng lainnya.
"Ini bukan bermaksud membuat perpecahan, tetapi dengan pertimbangan bahwa saat Imlek (7/2)warga Tionghoa akan sibuk dengan keluarganya masing-masing," Katanya.
Perayaan Imlek di kelenteng Poncowinatan ini cukup menarik karena ada sejumlah tumpeng di atas meja persembahan. Terdapat enam tumpeng yang antara lain terbuat dari nasi kuning, nasi gurih dan nasi urap.
Sementara itu, pengurus kelenteng, Lusy Gani mengatakan mereka sengaja menggunakan sejumlah tumpeng yang khas budaya Jawa agar terjadi akulturasi dua kebudayaan.
"Setelah tumpeng tersebut didoakan akan dibagikan kepada umat yang datang dan penduduk sekitar yang menyaksikan jalannya upacara ini," katanya.
Lusy juga mengatakan tahun baru Imlek yang jatuh pada 7 Febuari adalah tahun Tikus, diharapkan masyarakat akan lincah, gesit, dan tidak pantang menyerah dalam menjalani kehidupan.
Proses acara menyambut tahun baru Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Go Meh yang jatuh 15 hari setelah tahun baru Imlek.
"Pada perayaan Cap Go Meh nanti di kelenteng Poncowinatan akan diadakan bazar serta pertunjukan Barongsai," katanya.
JAKARTA 6 FEBRUARI 2008
Pemprov DKI Minta Bantuan Pusat untuk Benahi Drainase
(Rachmad Yuliadi Nasir, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pemerintah Provinsi DKI akan meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk membenahi drainase kota karena hal tersebut membutuhkan tambahan anggaran dana yang mencapai triliunan rupiah.
"Kami sudah merundingkan mengenai (tambahan anggaran dana) itu dengan Departemen PU dan Bappenas," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam konferensi pers seusai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Balaikota Jakarta, Selasa (5/1).
Gubernur menuturkan, bila hal tersebut masih sukar untuk direalisasikan, maka Pemprov DKI juga memiliki niatan untuk mengambil tawaran yang datang dari Bank Dunia.
Namun, lanjutnya, keinginan untuk mengambil tawaran dari Bank Dunia itu juga masih belum dapat dipastikan karena harus menyesuaikan diri dengan "cash flow" dana yang dimiliki Pemprov DKI.
Sebelumnya, Gubernur pada Senin (4/2) mengemukakan, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengerukan seluruh saluran di ibukota adalah Rp1,2 triliun, yang tidak mungkin bisa dilakukan bila hanya mengandalkan APBD DKI.
Sedangkan perbaikan sistem drainase itu juga mencakup revitalisasi Banjir Kanal Barat dan menghilangkan hambatan aliran air dari sungai ke muara.
Selain itu, lanjutnya, juga dilakukan normalisasi fungsi waduk antara lain Waduk Pluit seluas 80 hektare yang hanya dapat difungsikan sekitar 70 hektare karena banyaknya bangunan liar.
Ia juga mengatakan, Pemprov DKI sendiri juga pernah melakukan pengerukan di sejumlah titik dengan menggunakan dana APBD 2007 yang menghabiskan dana sekitar Rp240 miliar.
Untuk kondisi kini, pengerukan seharusnya tidak hanya dilakukan di sejumlah titik tetapi harus dilakukan pada semua saluran.
WASSALAM
INDEPENDENT
RACHMAD YULIADI NASIR
rbacakoran at yahoo dot com
www.rachmadindependent.blogspot
www.news-independent.blogspot.com
