Restoran Lokasi Ledakan di Bali Sepi
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Para wartawan dibuat terkecoh saat mencari lokasi terjadinya ledakan di Bali yang dikabarkan di sebuah restoran di Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar, Minggu siang.
Hal itu terjadi, karena di sepanjang Jalan Teuku Umar yang dikenal sebagai pusat bisnis, tak ada tanda-tanda keramaian kehadiran banyak polisi dan juga tidak ada tempat yang dipasang garis polisi (police line).
Setelah diketahui lokasi ledakan di Restoran Kak Man, yang berada di jalur arah simpang enam menuju Jalan Diponegoro, kondisinya juga sepi, hanya ada beberapa petugas berpakaian preman dan dua orang pegawai restoran.
Keterangan dari pegawai restoran dan petugas kepolisian berpakaian preman menyebutkan, awalnya seorang pemulung menemukan bungkusan diduga bom di tempat sampah depan restoran tersebut.
Pemulung itu kemudian memberitahukan kepada pegawai restoran dan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Beberapa petugas kepolisian kemudian datang, disusul Tim Gegana. Petugas dalam beberapa tahapan kemudian memasukkan bungkusan tersebut ke dalam tabung peledakan.
Bungkusan diduga bom itu kemudian meledak, namun bunyinya tidak terlalu keras, karena berada dalam tabung khusus penjinak bahan peledak.
Oleh karena itu tidak banyak warga yang mengetahui peristiwa tersebut dan aparat kepolisian yang sejak awal "membersihkan" lokasi tersebut dari kehadiran massa, segera meninggalkan lokasi, sehingga suasananya sepi.
Pers masih menunggu Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol AS Reniban memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut di Markas Polda Bali di Denpasar.
Sebelumnya Bali dua kali dikejutkan peristiwa ledakan keras, yakni pada 5 Pebruari lalu di Gang VII Jalan Gatot Subroto I Denpasar, dan Jumat (15/2) malam di Jalan Kebo Iwa Selatan, dekat persimpangan Jalan Gatot Subroto Barat.
Serangkaian peristiwa ledakan yang cukup mengejutkan dunia kepariwisataan Pulau Dewata itu sejauh ini diduga terkait perebutan "kekuasaan" tempat-tempat hiburan dan lainnya oleh sesama kelompok preman.
Hal itu terjadi, karena di sepanjang Jalan Teuku Umar yang dikenal sebagai pusat bisnis, tak ada tanda-tanda keramaian kehadiran banyak polisi dan juga tidak ada tempat yang dipasang garis polisi (police line).
Setelah diketahui lokasi ledakan di Restoran Kak Man, yang berada di jalur arah simpang enam menuju Jalan Diponegoro, kondisinya juga sepi, hanya ada beberapa petugas berpakaian preman dan dua orang pegawai restoran.
Keterangan dari pegawai restoran dan petugas kepolisian berpakaian preman menyebutkan, awalnya seorang pemulung menemukan bungkusan diduga bom di tempat sampah depan restoran tersebut.
Pemulung itu kemudian memberitahukan kepada pegawai restoran dan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Beberapa petugas kepolisian kemudian datang, disusul Tim Gegana. Petugas dalam beberapa tahapan kemudian memasukkan bungkusan tersebut ke dalam tabung peledakan.
Bungkusan diduga bom itu kemudian meledak, namun bunyinya tidak terlalu keras, karena berada dalam tabung khusus penjinak bahan peledak.
Oleh karena itu tidak banyak warga yang mengetahui peristiwa tersebut dan aparat kepolisian yang sejak awal "membersihkan" lokasi tersebut dari kehadiran massa, segera meninggalkan lokasi, sehingga suasananya sepi.
Pers masih menunggu Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol AS Reniban memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut di Markas Polda Bali di Denpasar.
Sebelumnya Bali dua kali dikejutkan peristiwa ledakan keras, yakni pada 5 Pebruari lalu di Gang VII Jalan Gatot Subroto I Denpasar, dan Jumat (15/2) malam di Jalan Kebo Iwa Selatan, dekat persimpangan Jalan Gatot Subroto Barat.
Serangkaian peristiwa ledakan yang cukup mengejutkan dunia kepariwisataan Pulau Dewata itu sejauh ini diduga terkait perebutan "kekuasaan" tempat-tempat hiburan dan lainnya oleh sesama kelompok preman.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
Produktivitas Beras Tinggi tapi Kesejahteraan Petani Turun
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Tingkat produktivitas padi di Indonesia relatif tinggi sebanyak 4,69 ton per Ha pada 2007 dan cenderung terus meningkat, namun sayangnya kesejahteraan petani justru turun terus.
"Bila dilihat dari indikator nilai Revenue-Cost pertanian padi selama 2004-2007 maka kesejahteraan petani yang diukur dari pendapatan riil-nya justru turun, ini dialami di hampir semua provinsi," kata Peneliti Puslit Ekonomi LIPI Dr Latif Adam.
Secara agregat, pendapatan riil petani memang disebutkan naik satu persen, namun sebenarnya untuk pertanian padi turun sekitar empat persen bahkan di atas lima persen, karena kenaikan hanya dialami petani perkebunan seperti kelapa sawit, kakao atau karet.
Nilai "Revenue-Cost Ratio" usaha tani padi di Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sumbar, Jambi, Riau, Sumut, Gorontalo, Sulteng, Bali, juga Sumsel, Sulsel, Sulut, Maluku, dan Papua turun 1-4,99 persen, bahkan menurun tajam lima persen ke atas untuk usaha tani padi di Kalteng, Kaltim, Kalbar, Bangka Belitung, Bengkulu, NTB, NTT, dan Sultra.
Menurut dia, program pemerintah meningkatkan produksi beras dengan benih padi bermutu bagi petani perlu dihargai, tetapi akan berdampak jangka panjang, lebih baik jika diimbangi kebijakan ketersediaan dan stabilitas harga sarana produksi padi lainnya.
Dalam struktur ongkos usaha tani, komponen benih hanya mencakup delapan persen, sisanya 92 persen adalah komponen pupuk, pestisida, sewa lahan, upah pekerja, pengairan dan biaya pasca panen.
Ia mengatakan, yang 92 persen ini juga perlu diintervensi pemerintah agar ongkos usaha tani padi lebih efisien dan memberi margin yang memadai untuk menstimulus petani agar tetap bertahan pada usaha taninya.
"Jika pemerintah menjamin harga sarana produksi padi maka petani mempunyai ekspektasi yang jelas terhadap struktur ongkos usaha taninya dan terstimulus untuk bertahan pada usahanya dan tak tertarik mengkonversi lahannya ke perkebunan, perumahan atau industri," katanya.
Selama ini pemerintah hanya menetapkan harga pembelian beras dan gabah kering giling dari petani berdasarkan Inpres serta mensubsidi pupuk dengan menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya tanpa dibarengi kontrol dalam distribusi.
"Akibatnya banyak terjadi penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri atau pengalihan pupuk untuk perkebunan besar dan terjadi kelangkaan pupuk di pasar," tambahnya.
Produktivitas beras Indonesia (4.611 Kg per Ha pada 2006) dibanding negara lain seperti Thailand (3.249) dan Filipina (3.684) tidak kalah dan hanya terlampaui oleh Vietnam yang pada 2006 mencapai 4.890 Kg per Ha.
Produksi beras dalam negeri 2007 cukup besar sebanyak 35.799 ton, namun konsumsinya mencapai 37.891 ton sehingga masih kekurangan sekitar dua ton yang dipenuhi dengan mengimpor. Konversi lahan adalah alasan utama kekurangan ini, ujarnya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
DK PBB tidak Capai Kesepakatan Soal Kosovo
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Sidang darurat Dewan Keamanan (DK) Bangsa-Bangsa yang dilangsungkan pada Minggu sore dan membahas masalah proklamasi kemerdekaan Kosovo berakhir dengan perpecahan pandangan di antara 15 negara DK-PBB, yang anggotanya termasuk Indonesia.
Duta-duta besar negara anggota PBB keluar dari ruang sidang di Markas Besar PBB dengan posisi berbeda.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di Dewan Keamanan menegaskan bahwa kemerdekaan Kosovo adalah satu-satunya pilihan terbaik di tengah proses perundingan antara Serbia dan Kosovo yang sudah menemui jalan buntu.
Oleh negara yang mendukung, Kosovo dianggap kasus yang unik dan tidak akan jadi preseden bagi provinsi-provinsi lain di dunia untuk memerdekakan diri dari pemerintah pusat.
"Kami menyesalkan bahwa Dewan Keamaman tidak dapat sepakat tentang langkah ke depan, tapi jalan buntu ini sudah jelas terlihat sejak beberapa bulan yang lalu," kata Duta Besar Belgia Johan Verbeke ketika berbicara kepada para wartawan untuk mewakili Belgia, Perancis, Italia, Inggris, Kroasia, Amerika Serikat dan negara Eropa yang bukan anggota DK-PBB, Jerman.
Sementara itu Rusia menganggap bahwa kemerdekaan Kosovo --provinsi di Serbia-- merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Serbia dan karenanya meminta semua pihak untuk tidak mengakui dan tidak menganggap sah kemerdekaan yang diproklamasikan secara sepihak oleh Kosovo pada Ahad.
Kepada wartawan, Duta Besar Inggris untuk PBB John Sawers mengatakan bahwa selama sidang --yang berlangsung sekitar 1,5 jam-- semua anggota Dewan Keamanan mengakui bahwa PBB harus beradaptasi dengan situasi terbaru sejalan dengan proklamasi kemerdekaan oleh Kosovo.
Semua negara sepakat masih perlu berlakunya Resolusi 1244 sebagai penyelesaian politik bagi Kosovo, tambahnya.
Resolusi itu sendiri --yang dikeluarkan tahun 1999-- menyebut dua elemen utama dalam upaya penyelesaian Kosovo, provinsi Serbia yang memiliki etnik minoritas Serbia dan 90 prosen berasal dari etnik Albania.
Elemen yang dimaksud adalah pemerintahan sendiri bagi Kosovo serta komitmen dari negara-negara anggota PBB dalam mengakui kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia, yang sebelumnya tergabung dalam Republik Federal Yugoslavia.
John Sawers juga menyebutkan bahwa dalam persidangan hari Ahad "Tidak ada satu negarapun yang mendukung usulan agar deklarasi itu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku".
Ketika dimintai penegasan tentang hal itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Marty Natalegawa mengisyaratkan ia tidak sepakat dengan pemahaman yang disebutkan Sawers.
"Tidak seperti itu. Tadi di dalam sidang, ketika Rusia mengajukan usulnya, tidak ada satu negarapun yang menanggapi, artinya tidak ada yang secara jelas menyatakan mendukung atau menolak," kata Marty kepada ANTARA.
Hadir dalam sidang darurat tersebut Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang memberikan laporan tentang perkembangan terakhir situasi di Kosovo.
Kepada pers, Ban mengatakan ia telah mendapat laporan dari Joachim Ruecker --Kepala UNMIK, yaitu misi PBB yang menjadi pemerintahan sementara di Kosovo-- bahwa Kosovo telah memproklamasikan kemerdekaannya.
Ban juga mengatakan bahwa ia baru saja pada hari Minggu menerima surat dari Presiden Serbia Boris Tadic, yang menolak proklamasi kemerdekaan oleh Kosovo.
Menurut surat tersebut, Serbia menganggap Kosovo telah melakukan "pemisahan diri secara paksa" dan sepihak dari wilayah Serbia dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum secara nasional maupun internasional.
Sesjen PBB tersebut mengatakan ia akan terus memperhatikan perkembangan terakhir di Dewan Keamanan.
Sambil menunggu arahan dari Dewan Keamanan, Sesjen mengatakan UNMIK akan terus menjalankan mandatnya di Kosovo dengan tetap memperhatikan Resolusi DK-PBB 1244 sebagai kerangka hukum mandat misi tersebut.
Para anggota Dewan Keamanan kembali direncanakan bersidang pada hari Senin untuk membahas masalah Kosovo dengan agenda mendengarkan pandangan setiap anggota.
Kosovo adalah bagian wilayah Serbia namun sejak 1999 Kosovo dikelola oleh pemerintah di bawah pengawasan PBB yang juga digawangi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan kekuatan 16.000 anggota pasukan penjaga perdamaian.
Kosovo akan menjadi negara keenam yang sejak tahun 1991 pecah dari bekas negara federasi Yugoslavia --yang didominasi Serbia-- setelah Slovenia, Kroasia, Macedonia, Bosnia dan Montenegro. Jika diakui oleh PBB, Kosovo akan menjadi negara anggota PBB ke-193.
Menurut Piagam PBB Bab 3 Pasal 4, Majelis Umum --berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan-akan menjadi pihak yang memutuskan diterimanya sebuah negara menjadi anggota PBB.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
Australia Dukung Kemerdekaan Kosovo
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Australia mendukung deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menyebut deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Parlemen Kosovo itu sebagai "langkah tepat".
Media Australia, Senin, memberitakan, Australia bahkan akan memberikan pengakuan diplomatik pada kesempatan pertama.Serbia menganggap Kosovo adalah sebagai salah satu provinsinya.
Bagi PM Rudd, sejarah Kosovo yang kelabu mendorong Australia untuk melakukan apa pun yang ia bisa lakukan guna memastikan rakyat Kosovo terlindungi saat melangkah ke masa depannya.
"Ini adalah langkah aksi yang tepat. Karena itu secara diplomatik, kami akan memberikan pengakuan pada kesempatan pertama," katanya.
Sementara itu komunitas Serbia Australia di Sydney Senin menggelar rapat darurat.
Ketua Umum Perhimpunan Kesejahteraan Serbia Ortodoks (SOWA) cabang New South Wales, Marko Marinkovich, seperti dikutip ABC, mengatakan, komunitasnya sedang mencari cara penyaluran aspirasi penolakan mereka pada deklarasi kemerdekaan Kosovo itu.
Sebaliknya, warga masyarakat keturunan Albania, terutama di Melbourne sebagai kota yang menjadi kantong terbesar orang-orang Albania Australia, bersiap-siap merayakan deklarasi kemerdekaan Kosovo.
Penolakan keras atas deklarasi kemerdekaan Kosovo itu datang dari Presiden Serbia, Boris Tadic. Ia menegaskan pemerintahnya tidak akan pernah mengakui kemerdekaan itu.
"Serbia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Serbia telah bereaksi dan akan bereaksi dengan segala cara yang damai, diplomatik dan sah untuk membatalkan tindakan lembaga-lembaga Kosovo ini," kata Tadic dalam sebuah pernyataan.
Namun, deklarasi kemerdekaan Kosovo tersebut justru didukung Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar negara Uni Eropa namun ditentang keras oleh Serbia dan Rusia.
Kosovo diperintah oleh misi PBB sejak pertengahan 1999 saat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menghalau pasukan Serbia yang setia pada mendiang Presiden Slobodan Milosevic yang membunuhi etnik Albania di Kosovo.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
Presiden Kosovo Seru Dunia Akui Kemerdekaan
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Pemimpin Kosovo menyeru dunia agar mengakui kemderkaan yang baru diproklamasikan oleh wilayah itu Ahad dan berikrar akan menghormati hak kelompok minoritas Serbia.
"Saya memperoleh kehormatan untuk meminta semua negara di dunia untuk mengakui (kemerdekaan kami) dan membina hubungan diplomatik normal dengan kami," kata Presiden Fatmir Sejdiu pada suatu taklimat.
Namun Sejdiu juga mengakui keprihatinan etnik Serbia di Kosovo, yang berjumlah sekitar 10 persen dari dua juga warganya.
"Ini adalah hari keraguan bagi banyak di antara anda semua," katanya. "Namun, hak anda, keselamatan anda dan harga diri anda akan dhormati hari ini dan pada masa depan."
"Sehubungan dengan ini, warisan budaya, sejarah dan agama akan dipandang suci dan dihormati. Bahasa, budaya dan identitas anda akan dihormati," katanya.
"Saya mengundang anda dan semua warga non-Albania untuk membantu membangun masyarakat yang beragam," kata Sejdiu, yang mengumandangkan pesan yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Hashim Thaci kepada etnik Serbia di Kosovo --yang banyak di antara mereka menentang keras pemisahan diri resmi Pristina dari Republik Serbia.
Proklamasi kemerdekaan baru di Kosovo juga mengakui diri sebagai republik banyak-etnik dan sekuler "yang dibimbing oleh prinsip-prinsip non-diskriminasi".
Namun etnik minoritas Serbia sudah tak asing menghadapi kekerasan dan tuduhan. Etnik itu menjadi sasaran serangan balas-dendam setelah konflik 1998-1999 antara pasukan Republik Serbia dan pejuang kemerdekaan Albania di Kosovo.
Sementara itu masyarakat dunia memberi reaksi yang berbeda mengenai proklamasi kemerdekaan tersebut; Republik Serbia dan Rusia mencelanya sementara anggota Uni Eropa mengirim pesan beragam.
Dalam taklimat di Pristina, Thaci mengatakan Kosovo sangat ingin memperbaiki hubungan dengan tetangga-tetangganya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
Dewan Keamanan PBB Bersidang Darurat Sikapi Kemerdekaan Kosovo
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Di tengah situasi yang kontroversial, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Minggu siang waktu New York mengadakan sidang darurat untuk menyikapi kemerdekaan yang dideklarasikan Kovoso, provinsi di Serbia.
Pelaksanaan sidang darurat tersebut merupakan permintaan dari Rusia, salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, kepada para wartawan di Markas Besar PBB, New York, Ahad, mengatakan pihaknya tidak hanya menginginkan agar sidang darurat dilakukan hari Ahad, melainkan juga hari Senin (18/2).
Anggota DK PBB saat ini terdiri dari Rusia, AS, Inggris, Perancis, China, Indonesia, Italia, Afrika Selatan, Belgia, Libya, Kroasia, Kosta Rika, Burkina Faso, Panama, dan Vietnam.
Posisi 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap kemerdekaan Kosovo masih terpecah, sebagian mendukung kemerdekaan Kosovo, sebagian menolak, dan sebagian lagi, termasuk Indonesia, belum menentukan sikap.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di Dewan Keamanan telah sejak beberapa waktu lalu mendukung kemerdekaan Kosovo.
Sementara Rusia sendiri selama ini mendukung permintaan pemerintah Serbia, yaitu tidak menerima pemisahan diri Kosovo dari Serbia.
Kepada wartawan sebelum memulai persidangan oleh Dewan Keamanan, Churkin kembali meminta semua pihak untuk tidak mengakui dan tidak menganggap sah kemerdekaan yang diproklamasikan Kosovo --provinsi yang terdiri dari mayoritas etnis Albania dan minoritas Serbia.
"Yang menjadi kekhawatiran kami saat ini adalah Serbia dan minoritas lainnya (di Kosovo)," katanya.
Kosovo adalah bagian wilayah Serbia namun sejak 1999 dikelola oleh pemerintah di bawah pengawasan PBB yang juga digawangi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berkekuatan 16.000 anggota pasukan penjaga perdamaian.
Kosovo akan menjadi negara keenam yang sejak tahun 1991 pecah dari bekas negara federasi Yugoslavia -- yang didominasi Serbia -- setelah Slovenia, Kroasia, Masedonia, Bosnia dan Montenegro.
Jika diakui oleh PBB, Kosovo akan menjadi negara anggota PBB ke-193.
Kemerdekaan Kosovo diproklamasikan dalam sidang parlemen pada Minggu pagi oleh para pemimpin Kosovo yang 90 persen diantaranya mayoritas etnis Albania.
"Kosovo adalah negara independen, berdaulat dan demokratis," kata Ketua Parlemen Jakup Krasniqi, setelah diadakannya pemungutan suara yang hasilnya secara penuh menyetujui kemerdekaan Kosovo.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 17 FEBRUARI 2008
Litbang Deptan Alokasikan Rp 20 Miliar Untuk Perguruan Tinggi
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbangtan) Departemen Pertanian pada 2008 mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T).
Kepala Badan Litbangtan, Achmad Suryana di Jakarta,Senin mengatakan,program KKP3T telah berlangsung sejak 2007 lalu dengan menampung proposal penelitian dari perguruan tinggi.
"Pada tahun ini sebanyak 446 proposal berasal dari 36 perguruan tinggi telah dievaluasi secara administrasi, teknis dan keuangan," katanya.
Hasil seleksi menunjukan sebanyak 158 proposal berasal dari 24 Perguruan Tinggi yang terdiri dari 84 proposal lanjutan dan 74 proposal baru telah lolos seleksi dan layak didanai melalui program KKP3T TA 2008.
Menurut Achmad Suryana, pada tahun lalu Deptan juga mengalokasikan dana sebanyak Rp20 miliar untuk KKP3T namun hanya terealisasi Rp 15,5 miliar.
Dikatakannya, kerjasama penelitian pertanian antara Badan Litbang Deptan dengan perguruan tinggi yang idenya berawal dari Menteri Pertanian Anton Apriyantono itu dimaksudkan untuk semakin memperkuat hasil-hasil penelitian pertanian sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat.
Perguruan tinggi, tambahnya, umumnya menghasilkan penelitian dasar sedangkan Badan Litbang mengeluarkan penelitian terapan sehingga dengan penggabungan diharapkan mampu mempercepat inovasi teknologi pertanian.
Berdasarkan proposal yang lolos seleksi, komoditas pertanian yang menjadi obyek penelitian dalam program KKP3T tahun 2008, yakni bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan veteriner, tanaman obat-obatan dan biofarmaka.
Selain itu juga mekanisasi pertanian dan pasca panen, sosial ekonomi pertanian, sumberdaya tanah, air dan lingkungan serta bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian.
Menyinggung hasil penelitian dari program KKP3T tersebut, Achmad Suryana menyatakan, untuk tahun pertama sudah ada namun belum selasai sehingga dilanjutkan pada tahun kedua atau TA 2008.
Saat ini program KKP3T tersebut masih diperuntukan bagi mahasiswa program S2 dan S3 namun pada tahun depan bisa mencakup S1 dengan alokasi anggaran masih sebesar Rp 20 miliar.
"Setelah tiga tahun nantinya program ini akan dievaluasi terutama terkait dengan alokasi dananya," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
