22 FEBRUARI 2008

JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Pejabat Bapeten Divonis Tiga Tahun dan Empat Tahun Enam Bulan Penjara

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Dua pejabat Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten), Sugiyo Prasojo dan Hieronimus Abdul Salam, Jumat, divonis tiga tahun dan empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atas tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan tanah di Cisarua, Bogor, untuk pembangunan gedung Pusdiklat Bapeten.

Selain pidana tiga tahun penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan kepada Sugiyo Prasojo.

Majelis kemudian mengharuskan Sugiyo membayar uang pengganti Rp50 juta dengan ketentuan jika uang tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Sugiyo akan disita. Jika harta benda tersebut tidak mencukupi, hakim mengharuskan Sugiyo untuk menjalani pidana penjara selama enam bulan.

Sementara itu, terdakwa lain, Hieronimus Abdul Salam juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, selain harus menjalani pidana penjara selama empat tahun enam bulan.

Majelis hakim juga mewajibkan Mantan Kepala Biro Umum Bapeten itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,2 miliar dengan ketentuan apabila uang itu tidak dibayar dalam batas waktu satu bulan sejak perkara itu berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Abdul Salam akan dilelang.
Jika nilai harta tidak mencukupi, maka Abdul Salam harus menjalani pidana penjara selama dua tahun.

Majelis hakim yang diketuai Sutiyono menyatakan terdakwa I Sugiyo Prasojo dan terdakwa II Hieronimus Abdul Salam bersalah, sesuai dakwaan kedua subsider yang disampaikan Tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Keduanya terbukti bersalah melanggar hukum, seperti diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

"Menyatakan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim, Sutiyono.

Pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari keinginan JPU yang menuntut Abdul Salam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan Sugiyo lima tahun penjara.

Majelis menyatakan Abdul Salam bersama pimpinan proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten, Sugiyo Prasojo, telah memperkaya diri sendiri melalui tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Cisarua, Bogor, untuk pembangunan gedung Pusdiklat Bapeten pada kurun waktu 2004 hingga 2007.

Seperti yang didakwakan JPU, majelis hakim menyatakan Sugiyo menandatangani surat perjanjian jual beli tanah di desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor seluas 63,945 meter persegi dengan harga Rp19,995 miliar pada 25 Oktober 2004. Biaya itu dibebankan pada anggaran biaya tambahan proyek.

Setelah anggaran dicairkan, kemudian dikirim ke notaris Fenny Sulifadati melalui rekening. Saksi Fenny kemudian pada 12 November 2004 hanya mengirimkan sebagian dari uang itu, yaitu senilai Rp7,818 miliar, kepada pemilik tanah Indriawan Lubis.

Fenny juga memberikan uang kepada Komaruddin, Lasiman dan Midi Wiyono masing-masing sebesar Rp500 juta, Rp129 juta dan Rp9,4 miliar.

Uang senilai Rp9,4 miliar kemudian dibagikan oleh Midi Widiyono kepada Sugiyo dan Abdul Salam. Terdakwa II, Abdul Salam, telah menerima uang dari Midi Wiyono hingga berjumlah Rp7,3 miliar secara bertahap dalam kurun waktu November 2004 sampai April 2005.

Dari uang sebesar Rp7,3 miliar itu, Abdul Salam kemudian memberikan Rp400 juta pada Kepala Bapeten Soekarman melalui rekening bank, mantan Kepala Bapeten Azhar Djaloeis Rp500 juta dan beberapa orang lainnya.

Sementara itu, terdakwa I Sugiyo menerima secara total dari Midi sebesar Rp568 juta, Sugiyo pun membagikan uang yang diterimanya pada beberapa orang lainnya.

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dalam kenyataannya hanya memakan biaya sebesar Rp10,563 miliar, lebih sedikit dari anggaran yang dicairkan sebesar Rp19,995 miliar. Dengan demikian, menurut majelis, negara dirugikan sebesar Rp9,415 miliar.

Menanggapi putusan itu, Hieronimus Abdul Salam langsung menyatakan banding. Sementara Sugiyo hanya bungkam ketika ditanya oleh para wartawan.

Kuasa hukum keduanya, Hendri menyatakan akan berdiskusi dengan kliennya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum.

Dia menilai putusan majelis tidak adil, terutama terkait dengan besaran uang pengganti. "Uang itu tidak dinikmati (terdakwa) sendiri," katanya.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Aktivitas Masyarakat Simeulue Mulai Normal Kembali

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Aktivitas masyarakat di kawasan gugusan Pulau Simeulue, Kabupaten Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hari Jumat (22/2) mulai normal kembali, setelah dua hari lalu "lumpuh" akibat gempa bumi berkekuatan 7,3 pada Skala Richter (SR), Rabu (20/2).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue Zulmufti menyebutkan aktivitas masyarakat, kantor pemerintah/swasta, angkutan umum dan pusat perbelanjaan, termasuk pasar tradisional di daerah kepulauan tersebut kini mulai normal kembali.

Sungguhpun demikian, di daerah yang mengalami kerusakan cukup parah, seperti di wilayah Kecamatan Simeulue Barat, kegiatan belajar dan mengajar masih terhenti karena gedung sekolah mereka telah rusak.

Namun warga yang sempat lari ke daerah perbukitan kini sudah kembali semuanya.

Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang berada di Samudera Hindia dengan jarak sekitar 105 mil dari daratan Pulau Simatera yang berpenduduk sekitar 82.000 jiwa tersebar dalam delapan kecamatan, selama empat tahun terakhir sudah tiga kali diguncang gempa dahsyat, setelah pertama 26 Desember 2004, 28 Maret 2008 dan terakhir Rabu (20/3).

Menurut Zulmufti, data sementara jumlah korban meninggal akibat gempa di Simeulue tetap empat orang masing-masing Sadiman Kimat (62) dan Habisah (70) warga Simeulue Barat.

Sedangkan dua lainnya teridentifikasi bernama Lanjut (60) warga Tepah Selatan dan Nur Atibah (60) warga Desa Kampung Air, Kecamatan Simeulue Tengah.

Tim yang diturunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan dampak dari fenomena alam ini belum seluruhnya kembali karena ada kecamatan yang harus ditempuh melalui jalur laut dengan membutuhkan waktu sekitar empat jam akibat belum memiliki sarana transportasi jalan darat.

"Saya memperkirakan, data tentang kerusakan sarana umum/sosial akibat gempa ini baru bisa terkumpul sekita tiga atau empat hari mendatang," demikian Zulmufti yang juga salah seorang anggota tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak-PBP) Kabupaten Simeulue.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Penguasaan Teknologi Jadi Alasan Lambatnya e-Procurement

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) melihat rendahnya penguasaan teknologi menjadi alasan belum dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

"Belum 100 persen kontraktor maupun konsultan yang melaksanakan e-procurement plus terkait terbatasnya kemampuan serta ketersediaan teknologi," kata Ketua Inkindo DKI Jakarta Bambang H. Wikanta di Jakarta, Kamis.

Bambang lebih jauh mengatakan tujuan E-procurement plus adalah untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan. Diharapkan sistem ini dapat meminimalisir peluang terjadinya "permainan" antara panitia pengadaan jasa dan pihak pemasok.

"Pemerintah menyiapkan fasilitas, tapi kami masih harus meningkatkan SDM dan teknologi informasi. Tujuan E-procurement plus sebenarnya baik sehingga tidak ada lagi tatap muka yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara panitia pengadaan barang/jasa dan pihak pemasok," kata dia di sela-sela sosialisasi standar dan pedoman pengadaan jasa konsultansi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, kemarin.

Menurut dia, selama ini E-procurement yang telah dilakukan sejak lama belum dapat diadopsi oleh 1.200 satker yang ada di seluruh Indonesia. Dia mengkhawatirkan E-procurement plus yang akan diterapkan secara menyeluruh bagi para satker di DKI Jakarta pada 2008 juga tidak akan maksimal.

Inkindo melakukan sejumlah sosialisasi kepada para anggotanya di semua kategori (konsultan yang menangani lelang kecil, menengah, dan besar) tentang kesiapan SDM dan sistem teknologi informasi. Sehingga dapat melakukan E-procurement secara menyeluruh dan siap untuk E-procurement plus.

"Dalam pelaksanaan yang lalu (E-procurement) anggota kami sebagian besar sudah menerapkan. Sementara untuk yang mau dimulai 2008 (E-procurement plus) masih akan belum maksimal karena mereka belum banyak paham tentang up-load dan banyak bermasalah," katanya.

Sementara itu, Sumaryanto Widayatin, Kepala Badan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum meminta agar pengguna jasa dan penyedia jasa menyiapkan diri akan E-procurement plus.

Pelaksanaan E-procurement plus sangat dipengaruhi kesiapan sarana pendukung, pengguna jasa, dan penyedia jasa.

"Saya meminta agar asosiasi badan usaha jasa konstruksi seperti Inkindo dapat membantu menyiapkan para anggotanya agar mampu menyelenggarakan E-procurement plus dengan baik dan tidak terkendala apa pun," lanjutnya.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Menkes: Saya tak akan Pernah Tarik Buku Itu

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, bergeming. Reaksi keras dunia internasional, khususnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta bukunya berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung' ditarik, tak membuatnya gentar. Dia bertekad untuk mempertahankan buku itu tetap beredar, apa pun risikonya. ''Saya tak akan pernah tarik buku itu dari peredaran. Tak seorang pun bisa menarik buku ini dari peredaran,'' tegas Siti Fadilah.

Menkes bahkan akan mencetak ulang buku yang laris manis itu. Di era demokratisasi, katanya, seorang pun tak berhak menghalangi orang lain mengungkapkan pendapatnya. ''Selain cetak ulang, saya juga akan segera menerbitkan jilid dua buku itu,'' paparnya. Menkes juga menegaskan tak ada salah penerjemahan dalam buku edisi bahasa Inggris. Yang menjadi kontroversi dan menuai reaksi dunia internasional, dalam buku itu Siti Fadilah menyoroti ketidakadilan mekanisme WHO dalam mempergunakan sampel virus H5N1 yang dikirim negara berkembang.

''Kami sama sekali tak pernah tahu, apakah virus itu digunakan untuk penelitian atau publikasi, ataukah mereka di-sharing ke pabrik vaksin untuk dibuat vaksin. Atau mungkin virus itu digunakan untuk pengembangan senjata biologi,'' papar Siti Fadilah di halaman 173 lampiran IV buku ber-cover merah itu.

Pernyataan itu disampaikan Siti Fadilah dalam Pertemuan Antarpemerintah Menghadapi Pandemik Avian Influenza (AI) di Jenewa, Swiss, 20 November 2007. ''Saya sebenarnya sempat akan menarik buku itu dari toko untuk melihat apakah benar ada kesalahan, ternyata bukunya sudah habis semua,'' paparnya. Siti Fadilah pun membenarkan dia telah mendatangi Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjelaskan penerbitan buku itu. ''Setelah saya jelaskan, BIN bisa menerima dan bahkan memberi dukungan kepada saya.''

Buku setelah 182 halaman yang ditulisnya selama dua bulan itu bersumber dari catatan harian dan pengalaman nyata yang dialami Menkes. ''Makanya buku itu mirip novel.'' Seperti diberitakan surat kabar Australia The Age edisi Kamis (21/2), pejabat WHO untuk keamanan kesehatan, David Heymann, meminta Menkes menarik buku itu.

Saat ditanya benarkah Presiden Susilo Bambang Yudhyono memerintahkannya untuk menarik buku itu dari peredaran? Siti Fadilah menjawab, ''Saya tak mendengar langsung perintah itu dari Pak Presiden.'' Ketika diminta komentar soal kabar pelarangan penerbitan buku Menkes edisi bahasa Inggris, juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, mengatakan, ''Ini bukan domain saya, coba ditanyakan ke Dino.'' Namun, juru bicara Presiden urusan luar negeri, Dino Patti Djalal, enggan mengomentari hal itu. ''Saya no comment, silakan masalah ini ditanyakan langsung ke Menkes.''

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Perjalanan Blok D-Alpha Natuna

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)

INDEPENDENT-Pemerintah memutus kontrak ladang Blok D-Alpha Natuna dengan ExxonMobil sejak akhir 2005, karena sudah 20 tahun, blok tersebut tak juga kunjung diproduksi. ExxonMobil minta kontrak diperpanjang.

Saat itu, Exxon menyerahkan selembar surat ke pemerintah dan BP Migas. ''Itu kita anggap tidak cukup,'' kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. BP Migas meminta Exxon melengkapi uji kelayakan, namun sampai batas waktu tertentu, tak dipenuhi. ''Sesuai kontrak, otomatis berakhir.''

Lalu, ada komunikasi lagi antara ExxonMobil dan pemerintah untuk negosiasi dalam kondisi baru. Delapan isu mengganjal negosiasi ulang itu. Tiga isu di antaranya menyangkut UU, yang lain seperti pajak, periode kontrak, jaminan pemerintah, dan bagi hasil.

Dalam kontrak lama, ExxonMobil menguasai 76 persen saham kepemilikan blok itu, dan Pertamina 24 persen. Namun, bagi hasil kontrak sangat timpang: Exxon 100 persen, Pertamina nol persen.

Blok D-Alpha Natuna punya cadangan gas hingga 46 triliun kaki kubik, 70 persen gas itu mengandung CO2.

Pertamina akan mengambil alih seluruh proses negosiasi yang sedang berlangsung antara ExxonMobil Oil Indonesia dan para pembeli gas, setelah Pertamina resmi ditunjuk pemerintah sebagai operator Blok D-Alpha Natuna. Tiga perusahaan migas asing berminat membeli gas D-Alpha Natuna: Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan PetroVietnam.

www.news-independent.blogspot.com

JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Human Error atau Parkir Error?

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT- Gajah di pelupuk mata tampak, semut di seberang lautan tak tampak. Peribahasa tersebut tampaknya pas untuk Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel). Pasalnya, Senin (18/2) kemarin, sebuah mobil menerobos pagar pembatas (parapet) tempat parkir gedung Pemkot Jaksel, dan nyaris mencium lantai basement.

Padahal, baru sepekan ini Pemkot melakukan inspeksi mendadak (sidak) kelaikan tempat parkir sejumlah gedung di Jaksel, menyusul terjadinya insiden mobil jatuh. Sebelum terjun bebas dan menewaskan sopir dan penumpangnya, mobil-mobil tersebut lebih dulu menerobos parapet, yang entah mengapa begitu lunak dan mudah ditembus.

Total tempat parkir yang akan disidak Pemkot Jaksel adalah 112. Tapi, dengan kejadian kemarin, tampaknya Pemkot Jaksel perlu menambah satu lagi untuk disidak, yaitu milik Pemkot Jaksel sendiri yang terletak di Jl Trunojoyo. Sebab gedung yang akan disidak maupun gedung para penyidak, sama-sama berbahaya.

Mobil yang kemarin menerobos parapet Pemkot Jaksel adalah Toyota Altis, bernomor B 2371 CB. Kendaraan tersebut meluncur dari basement satu sekitar pukul 15.30 WIB, menerobos parapet yang terbuat dari besi. Mobil itu kemudian bergelantungan antara basement dua dan basement satu yang tingginya dua meter.

Kendaraan roda empat berwarna hitam itu memang tak jadi jatuh, karena masih ada tangkai parapet yang menahannya. Tak lama kemudian mobil derek datang dan berhasil menariknya, sehingga tak jadi mencium lantai basement satu. Tapi, karena bagian belakangnya menghantam parapet dengan keras, ekornya ringsek.

Beberapa saat setelah kejadian, Alien Saputra, pemilik kendaraan itu, mendatangi Markas Polres Jakarta Selatan untuk melapor. Kepala Seksi Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Badan Badan Pertanahan Nasional (KPPT BPN) Jaksel, itu, mengatakan mobilnya meluncur saat sedang dikemudikan juru parkir, Sugandi.

Saat kejadian, tutur Alien, mobilnya baru selesai dicuci. Saat hendak diparkir, terjadi ketidakberesan. ''Terus mobil mundur sendiri,'' katanya, saat ditemui di Mapolres Jaksel. Wali Kota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi, dan jajarannya, kemarin sore meninjau tempat kejadian. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Jaksel, Chairul Zahidin, mengatakan Wali Kota sangat menaruh perhatian pada kejadian tersebut. ''Wali Kota mengimbau supaya dibuat kajian, evaluasi, dan perbaikan,'' katanya.

Kajian, evaluasi, dan perbaikan apa? ''Wali Kota mengimbau supaya dibuat pengamanan standar,'' kata Chairul. Apakah itu berarti tempat parkir di gedung Pemkot Jaksel tidak standar? Chairul tertawa, tidak memberi jawaban tegas. ''Wali Kota mengimbau tempat parkir instansi pemerintah dan swasta diperiksa,'' ujarnya.

Ditanya apa penyebab meluncurnya Toyota Altis di Kantor Pemkot, Chairul enggan mengaitkannya secara langsung dengan tempat parkir Pemkot Jaksel yang error. Wali Kota, kata Chairul, mengatakan, ''Kejadian itu karena human error.'' Maksudnya, kata dia, kejadian itu merupakan kesalahan Sugandi, sang juru parkir.

Sebelumnya, Kepala Sub Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jaksel akan mengecek kelayakan dan keamanan 112 gedung. Langkah itu, menurut Kasudin P2B, Suharsono, untuk mengantisipasi terulangnya mobil jatuh dari tempat parkir gedung bertingkat. Ada 600 petugas Sudin P2B yang diturunkan melakukan sidak.

Kurang dari setahun ini, ada dua kejadian mobil jatuh dari tempat parkir gedung bertingkat di Jaksel. Pertama, jatuhnya Honda Jazz dari tempat parkir lantai tujuh ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, pertengahan Mei 2007. Peristiwa ini menewaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Topan Rusli (41), Ny Trisna Priyatna (38), dan Samuel Kevin (12).

Saat kejadian, mobil hitam bernomor polisi B1792 EV itu dikemudikan Ny Trisna yang kabarnya belum lancar menyetir. Mobil itu pun tak bisa dikuasai saat menuruni tempat parkir memutar, lalu menabrak pagar pembatas atau parapet. Dan, konstruksi parapet tersebut ternyata tidak terlalu kuat, sehingga mudah ditembus.

Adapun kejadian terakhir, 22 Januari lalu, adalah jatuhnya sedan Honda Accord dari tempat parkir lantai delapan Menara Jamsostek, Jl Gatot Subroto. Mobil berwarna silver dan bernomor polisi B 8722 FW milik warga negara Jepang, itu, sedang dikemudikan sopirnya, Ujang Heriawan, saat meluncur menerobos parapet.

Pekan lalu,saat mengecek tempat parkir Menara Jamsostek. Tempat parkir itu masih ditutup untuk umum. Di lokasi masih dilakukan perbaikan parapet. Chairul mengatakan Pemkot menempatkan beberapa orang di gedung tersebut. ''Untuk memastikan pengelola gedung konsekuen dengan perkataannya,'' katanya, pekan lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, juga telah membentuk Tim Penilai Konstruksi Bangunan (TPKB). Tim ini berasal dari luar pemerintah. Mereka adalah para pakar bangunan yang berasal dari universitas-universitas se-Indonesia. TPKB inilah yang akan menentukan apakah tempat parkir ke-112 gedung itu masih layak dipakai atau tidak. Lantas, bagaimana bila ternyata TPKB menyatakan tempat parkir milik Pemkot Jaksel sendiri tidak layak?

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Listrik Jawa-Bali Normal Mulai Ahad

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Defisit yang dialami sistem kelistrikan Jawa-Bali akan dikurangi secara bertahap, seiring tercukupinya pasokan BBM ke sejumlah pembangkit. Ditargetkan, sistem kelistrikan Jawa-Bali normal kembali mulai Ahad (24/2), ketika ketersediaan pasokan listrik mengalami surplus 522 megawatt (MW).

Pada hari ini (22/2), pasokan listrik Jawa-Bali masih defisit 653 MW. Demikian pula pada Sabtu (23/2), defisit berkurang menjadi 78 MW. Kendati defisit, PLN memastikan tak akan melakukan pemadaman di wilayah Jawa-Bali. ''Kalau tidak ada gangguan di transmisi, kita pastikan tak ada pemadaman,'' kata Direktur Distribusi dan Transmisi PLN, Herman Darnel Ibrahim, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/2).

Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, meminta PLN meningkatkan ketersediaan stok bahan bakar di pembangkitan menjadi 30 hari. ''Memang ini butuh ongkos yang besar, tapi dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, stok yang tinggi itu sangat diperlukan,'' ujarnya. Purnomo mengimbau pelanggan berhemat, terutama waktu beban puncak.

Guna memenuhi meningkatnya permintaan BBM untuk pembangkit listrik PLN, Pertamina akan menambah impor solar dan minyak bakar untuk kebutuhan Februari 2008. ''Kita akan tambah impor solar 600 ribu barel dan untuk minyak bakar 370 ribu barel,'' kata Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya.

Batubara kritis
Untuk pembangkit yang menggunakan batubara, Herman mengakui pasokannya masih kritis. Pasokan batubara sebanyak 54 ribu ton untuk PLTU Paiton, contohnya, hingga kini belum bisa dilakukan bongkar muat. ''Tongkang yang membawa batubara masih berlindung di Masalembo menunggu cuaca membaik untuk merapat,'' jelasnya. Kondisi serupa, juga terjadi pada kapal pengangkut batubara PLTU Tanjung Jati B.

Kapal yang membawa 130 ribu ton batubara itu pada Kamis (21/2) sore masih di depan dermaga, menunggu cuaca baik untuk merapat. Pasokan cukup aman untuk PLTU Cilacap. Sebanyak 65 ribu ton batubara tiba secara bertahap mulai hari ini hingga Rabu (27/2) depan.

Plt Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN, Fahmi Mochtar, meminta dispensasi agar batubara boleh diangkut menggunakan kapal berbendera asing. Sembilan armada pengangkut batubara dengan kapasitas 60 ribu ton yang dimiliki Indonesia saat ini belum dapat menjamin ketersediaan batubara bagi pembangkit PLN.

Jumlah ideal, menurut Mochtar, seharusnya 15 kapal. ''Kita minta dispensasi ke Dephub menggunakan kapal asing agar bisa mengangkut batubara ke PLN.'' Jika diizinkan menggunakan kapal berbendera asing, dia optimistis stok batubara setiap pembangkit dapat ditingkatkan 30 hari ke depan, dari rata-rata kurang dari sebulan. Pihaknya juga mengkaji pembentukan anak usaha PLN yang bergerak di sektor batubara.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, mengeluhkan pemadaman listrik yang selalu terulang. Akibat pemadaman itu, aktivitas produksi terganggu dan terjadi pembengkakan ongkos produksi. Kalangan industri, katanya, tak pernah mendapat kompensasi terkait pemadaman. ''Kalau PLN memberi kompensasi, happy kita. Tapi itu kan mudah diucapkan saja. Selama ini belum pernah ada itu.'' dia/una/aas/wab/c67

Pasokan BBM untuk Pembangkit Listrik

Mulai Rabu (20/2) malam, pasokan BBM ke beberapa pembangkit PLN sudah berdatangan. PLTGU Muara Karang disuplai BBM 20 ribu kiloliter (KL), dan pada hari ini ditambah 18 ribu KL, sehingga stok BBM cukup hingga 13 hari.

Begitu pula dengan PLTGU Muara Tawar, yang pada Rabu malam dipasok 34 ribu KL BBM, besok ditambah lagi 35 ribu KL. Untuk PLTGU Tambak Lorok, Rabu malam memperoleh tambahan pasokan BBM 20 ribu KL, jumlah yang sama juga untuk PLTGU Grati. Tambahan ini diharapkan mengamankan stok BBM hingga enam hari ke depan.

Pada Rabu (20/2), stok batubara PLTU Suralaya 650 ribu ton, cukup untuk 22 hari. PLTU Paiton 20 ribu ton, hanya untuk tiga hari ke depan.

PLTU Tanjung Jati B tinggal 7.800 ton, cukup untuk tiga hari lagi. PLTU Cilacap 12 ribu ton, mencukupi untuk lima hari mendatang.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Warga Simeulue Masih Trauma

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Gempa bumi masih menyisakan trauma. Kamis (21/2), sebagian warga Kab Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), belum berani pulang ke rumah. Jumlah korban dilaporkan bertambah menjadi empat orang.

Kepala Distrik Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Iqbal Abbas, mengaku sudah berkeliling ke sejumlah desa dan mendapati warga lebih memilih tinggal di lapangan terbuka atau dataran tinggi. ''Mereka tak berani tinggal di rumah karena khawatir gempa susulan,'' katanya di Sinabang, ibu kota Simeulue, kemarin.

Perkantoran dan sekolah di Sinabang, tutur Iqbal, masih tutup. Jalan-jalan lengang. ''Tadi pagi saya mengantarkan anak ke sekolah, tapi tidak saya temukan murid dan guru di sana, baik SD, SLTP, maupun SMA,'' katanya. Suasana Sinabang dan sejumlah kecamatan, kata Iqbal, juga gelap gulita. Listrik padam karena sejumlah tiang listrik miring sampai 60 derajat. Kepala Dinas Sosial Simeulue, Zulmufti, mengungkapkan jumlah korban tewas empat orang dan 51 luka-luka. Jumlah ini bertambah dibanding Rabu (20/2), yaitu tiga orang tewas dan 27 luka-luka.

Keempat korban tewas adalah Sadiman Kimat (60) dan Habisah (60), keduanya warga Simeulue Timur; Lanjut (60), warga Teupah Selatan; dan Ny Nur Atibah (60), warga Desa Kampung Air, Simeulue Tengah. Hasil pendataan sementara, menurut Zulmufti, kerusakan terparah terjadi di Simeulue Barat, Alafan, dan Sialang. Sarana umum dan sarana sosial seperti gedung sekolah, rumah ibadah, dan sarana kesehatan, rusak.

Di RSUD Simeulue, pasien terpaksa dirawat di tenda-tenda di lapangan terbuka. ''Sebagian besar bangunan RSUD retak akibat gempa,'' kata Kepala Dinas Kesehatan Simeulue, Munardi. Ketua Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (PPK Depkes), Rustam S Pakaya, mengatakan tim medis dari Aceh dan Medan sudah diturunkan ke Simeulue. Tapi, karena kondisinya tak terlalu parah, sebagian dokter telah pulang.

Seperti diberitakan sebelumnya, gugusan kepulauan Simeulue yang berpenduduk sekitar 100 ribu jiwa, dilanda gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter (SR) pada Rabu (20/2), pukul 15.08 WIB. Kemarin, berdasarkan pemantauan Balai Besar Meteorologi dan Geofisika (BBMG) Wilayah I Medan, masih terjadi gempa susulan berkekuatan 5 SR. Pakar Geologi Tektonik dari Puslit Geoteknologi LIPI, Danny Hilman Natawidjaja, mengatakan gempa membuat daratan Pulau Simeulue naik satu meter.

www.news-independent.blogspot.com


JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Tengah Malam Quick Count Baru Boleh Diumumkan

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Rancangan Undang-Undang pemilu yang baru menetapkan lembaga survey ataupun media elektronik tidak diperbolehkan mengumumkan hasil quick count (perhitungan cepat) pada minggu tenang.

"Hasil quick count baru bisa diumumkan pada pukul 00.00 WIB, dengan asumsi perhitungan suara di TPS sudah selesai sepenuhnya," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris dalam jumpa persnya di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (22/2/2008).

Andi mengatakan, pelarangan dilakukan agar tidak terjadi penyampaian informasi yang salah pada masyarakat.

"Jadi ini untuk menghindari seakan-akan hasil dari 2 kabupaten adalah hasil nasional," jelasnya.

Ketua Panja RUU Pemilu Yasonna M Laoly menambahkan, menurutnya terdapat kesalahan asumsi di media tertentu yang menganggap aturan pelarangan quick count sebagai hal yang kuno. Padahal, katanya, yang kuno terkadang juga perlu.

Yasonna menjelaskan kalau sudah melihat quick count, biasanya saksi dari partai yang kalah langsung pulang, inilah yang dikhawatirkan. Menurutnya hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan kecurangan, karena saksi lebih dulu pulang sebelum hasil resmi ditetapkan.

www.news-independent.blogspot.com

JAKARTA 22 FEBRUARI 2008

Perlawanan Siti Fadilah Supari

(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Wajahnya serius membicarakan ketidakadilan negara-negara maju. Kalimat demi kalimat meluncur deras. Dr Siti Fadilah Supari, satu dari sedikit warga dunia yang keras membela hak-hak negara berkembang di tengah dominasi badan resmi dunia dan negara adikuasa. Ia melawan dan berhasil.

Majalah The Economist London menempatkan Siti Fadilah sebagai tokoh yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit pandemik. "Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yaitu transparansi," tulis The Economist (10 Agustus 2006).

Perlawanan Siti Fadilah dimulai ketika virus flu burung (Avian Influenza/AI) menelan korban di Indonesia pada 2005. Ia kelabakan. Obat tamiflu harus ada. Namun aneh, obat tersebut justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena kasus flu burung. Ini tidak adil, negara-negara lemah yang terkena tidak memperoleh apa-apa. Untung saja ada bantuan dari India, Thailand, dan Australia.

Korban terus berjatuhan. Di saat itu pula, dengan alasan penentuan diagnosis, badan kesehatan dunia (WHO) melalui WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hong Kong memerintahkannya untuk menyerahkan sampel spesimen. Perintah itu diikuti Siti Fadilah. Namun, ia juga meminta laboratorium Litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Tapi, mengapa WHO CC meminta sampel dikirim ke Hong Kong?

Siti Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis, dan kemudian dibuat seed virus. Dari seed virus inilah dibuat vaksin. Ironisnya, pembuat vaksin itu adalah perusahaan-perusahaan besar dari negara maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung. Mereka mengambilnya dari Vietnam, negara korban, kemudian menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin, tanpa kompensasi.

Siti Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan, harga diri, hak, dan martabat negara-negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO. Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama 50 tahun. Mereka telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa menolak. Virus itu menjadi milik mereka, dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin.

Di saat keraguan atas WHO, Siti Fadilah membaca di The Straits Times Singapura, 27 Mei 2006, bahwa para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC. Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, AS. Di sini, dari 15 grup peneliti hanya ada empat orang dari WHO, selebihnya tak diketahui. Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu dirancang bom atom Hiroshima. Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia?

Siti Fadilah tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan dunia yang selama ini gagal mendobrak ketertutupan Los Alamos, memujinya. Majalah The Economist menyebut peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi.

Tidak berhenti di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon. Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus yang adil, transparan, dan setara. Ia juga terus melawan: tidak lagi mau mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang imperialistik dan membahayakan dunia.

Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski Siti Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International Government Meeting (IGM) WHO di Jenewa November lalu, sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan.

Prof Siti Fadilah anak bangsa yang melakukan perlawanan atas ketidakadilan. Bangsa ini memerlukan banyak orang seperti Siti Fadilah, yang berjuang untuk keadilan, kadaulatan, dan kesetaraan. Ia inspirasi untuk bangsa yang bangkit.

www.news-independent.blogspot.com