Pasar Properti Diperkirakan Tumbuh Sampai 30 Persen
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Pasar Properti baik primer maupun sekunder diperkirakan tumbuh 20-30 Persen pada tahun 2008 dipicu kebijakan pemerintah di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Kalau sepanjang tahun 2007 total transaksi bisnis untuk properti primer mencapai sekitar Rp 320 triliun, maka tahun ini nilainya akan melonjak menjadi sekitar Rp 400 triliun," kata Ali Hanafia Lijaya, praktisi pemasaran properti dari Member Broker Century 21 Pertiwi di Jakarta, Senin (25/2).
Lebih jauh peraih predikat Top Office Gross Close Commission Award hingga 9 kali ini mengatakan, untuk pasar sekunder tahun lalu, nilai sekitar Rp 100 triliun.
Pemilik tiga kantor agen properti ini mengatakan, program pemerintah yang menyiapkan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 42 triliun, akan ikut membangkitkan gairah bisnis properti.
Apalagi, sebagian besar proyek infrastruktur itu sudah melewati tahap penandatanganan kontrak kerja, hingga imbasnya amat besar. "Proyek-proyek itu menyebabkan adanya penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.
Salah satu pendorong peningkatan kinerja bisnis properti pada 2008, ungkapnya, adalah program 1000 tower rumah susun sederhana yang disubsidi pemerintah dan sudah mulai direalisasikan pembangunannya.
Ali yang telah 10 tahun berpengalaman memasarkan properti primer maupun sekunder ini mengungkapkan, optimisme terhadap kinerja sektor properti lantaran pihaknya melihat pemerintah mampu mengendalikan faktor-faktor fundamen ekonomi.
"Kita lihat pemerintah mampu menjaga stabilitas suku bunga KPR atau KTA tetap 8 sampai 11 persen, kurs rupiah tidak bergolak serta ekonomi makro yang stabil," jelasnya. Meski demikian, ujar Ali, harga properti mungkin akan mengalami stagnasi.
Kalaupun ada kenaikan tapi tidak akan banyak. Alasannya, para pengembang berhati-hati menaikan harga. Untuk rumah murah, Ali memperkirakan harganya hanya naik sekitar 5 sampai 10 persen.
Sementara untuk perumahan "middle up", kata Ali, harganya akan meningkat berkisar antara 10 sampai 20 persen.
"Dalam kondisi sekarang, memang sebaiknya para pengembang mengurangi profit. Tidak jual rugi, tapi hanya mengurangi profit saja," urai pria yang pernah menjadi pimpro pembangunan Perumahan Taman Galaxi, Kali Malang ini.
Menurutnya, industri properti memang dibayang-bayangi isu kelebihan pasok untuk produk properti komersial seperti mal atau pusat belanja.
"Namun sebetulnya isu itu salah, karena di lokasi tertentu, tetap saja mal atau pusat belanja dibutuhkan," tegasnya. Agar mal atau pusat belanja tidak salah lokasi, maka kuncinya berada di studi kelayakan, karena mal harus di area yang memang dibutuhkan masyarakat sekitarnya, jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan adanya beberapa kawasan perumahan yang dilanda banjir, Ali menyatakan, akan ada pergeseran lokasi proyek perumahan yang diminati konsumen.
Hanya saja, itu untuk perumahan atau properti yang baru launching. Akibatnya, pembeli akan semakin selektif dalam memilih lokasi hunian. Tapi untuk beberapa kawasan yang dekat dengan pusat bisnis, seperti Jakarta barat dan Jakarta Utara, penghuninya tidak akan berpindah meski kena banjir. Makanya harga properti disitu tidak akan jatuh," jelasnya.
Pada tahun ini, Ali memasang target omset penjualan properti sampai 30 persen. "Tapi kalau pemerintah meluncurkan regulasi yang mengijinkan kepemilikan properti untuk orang asing, maka pasar akan jauh lebih besar dan target akan saya tambah," ujarnya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 25 FEBRUARI 2008
Enam Fraksi Tolak Calon Gubernur Bank Indonesia
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan menolak calon gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh pemerintah yaitu Agus Martowardojo dan Raden Pardede.
Keenam fraksi tersebut adalah Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PBR, dan Fraksi PDS.
"Kami semua sepakat untuk menolak calon gubernur BI," kata anggota Fraksi PKS Andi Rahmat dalam pernyataan pers bersama enam fraksi di Gedung DPR Jakarta, Senin (25/2).
Andi yang juga anggota Komisi XI menyatakan keenam fraksi tersebut setidaknya mewakili enam puluh persen anggota di Komisi XI yang merupakan komisi penentu apakah calon gubernur Bank Indonesia yang diajukan pemerintah ditolak atau diterima.
Anggota Fraksi PAN Rizal Djalil mengatakan tidak perlu lagi adanya uji kelayakan dan kepatutan setelah penolakan."Jadi Nggak perlu ada fit and proper test dulu, ini dibatalkan dulu," katanya.
Anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait menyatakan, PDIP menginginkan adanya calon gubernur dari internal Bank Indonesia.
"Untuk menjalankan kebijakan moneter ke depan dimana masih ada banyak kendala yang menghadang maka mereka yang berpengalaman di bank sentral menjadi sangat penting," katanya.
Anggota Fraksi PDS Retna Situmorang mengatakan, kepemimpinan bank Indoensia membutuhkan orang yang kredibel pada masalah ke banksentralan.
Dalam peryataan bersama tersebut enam fraksi masing-masing diwakili anggotanya yaitu Andi Rahmat dari Fraksi PKS; Retna Situmorang dari Fraksi PDS; Maruarar Sirait dan Max Moein dari Fraksi PDIP; Diah Andi dari Fraksi PBR; Fraksi PAN oleh Rizal; Misbah Hidayat dan Arsa Suthisna dari Fraksi PKB.
Debatable Penolakan enam fraksi tersebut belum merupakan keputusan komisi XI. "Penolakan ini masih desas-desus belum menjadi keputusan komisi, keputusannya apakah ditolak atau diterima besok malam," kata Wakil Ketua Komisi XI Endin AJ Sofihara.
Menurut Endin, bahwa keputusan fraksi bukanlah keputusan anggota komisi XI. "Bisa saja nanti anggotanya memiliki keputusan berbeda dengan fraksinya dalam rapat komisi besok," katanya. Ia melihat, ada kemungkinan adanya anggota fraksi yang terbelah terhadap masalah ini.
Sementara itu, terkait konsekuensi dari penolakan tersebut, masih terjadi perdebatan. "Apakah nantinya calon yang diajukan ini langsung dicoret atau diajukan kembali dengan tambahan," katanya.
Menurut dia, sampai saat ini dalam perundang-undangan tidak diatur tentang penambahan nama yang diajukan oleh pemerintah. "Kalau ditolak ya ditolak," katanya.
Andi Rahmat menyatakan, sejauh ini memang tidak diatur apakah nama yang telah diajukan itu dapat diajukan kembali dengan nama tambahan. "Jadi sejauh mana Undang-undang dapat menyerap ini," katanya.
Dalam pasal 41 UU no 3 tahun 2004 tentang Bank Sentral Republik Indonesia telah diatur mengenai pencalonan dan penentuan gubernur Bank Indonesia.
Pasal 41 ayat (1) menyatakan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ayat (3) menyatakan bila calon Gubernur tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru.
Ayat (4) menyatakan, bila calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur jabatan yang sama, atau dengan persetujuan DPR mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur menjadi Gubernur.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 25 FEBRUARI 2008
Seorang Jenderal Pakistan Tewas Akibat Serangan Bom Bunuh Diri
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Seorang pembom bunuh diri menewaskan seorang jenderal senior angkatan darat Pakistan dan enam orang lainnya, Senin dalam suatu serangan di kota garnisun Rawalpindi menggoyahkan situasi yang relatif tenang setelah pemilu sepekan lalu.
Penyerang itu meledakkan dirinya setelah mendekati sebuah kendaraan yang membawa Letjen Mushtaq Baig, ahli bedah umum Angkatan Darat sekitar 14:30 waktu setempat di daerah kantong kota itu, di mana terletak markas besar nasional angkatan darat, kata jaringan televisi DawnNews mengutip seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri.
DawnNews melaporkan bahwa Baig, sopirnya dan seorang pengawal tewas, bersama dengan paling tidak empat orang lainnya. Jaringan televisi lokal lainnya juga melaporkan bahwa Baig termasuk diantara mereka yang tewas.
Jaringan televisi Aaj memberitakan paling tidak sembilan orang tewas dan beberapa orang lainnya cedera, dan tim-tim medis darurat membawa mereka ke rumah-rumah sakit. Seorang saksimata mengemukakan kepada DawnNews bahwa sasaran adalah mobil tentara itu dan ia melihat potongan-potongan tubuh di jalan setelah ledakan itu.
Serangan itu adalah serangan bunuh diri pertama sejak Pakistan menyelenggarakan pemilihan Majelis Nasional Ahad lalu di mana partai-partai oposisi utama mengalahkan para pendukung Presiden Pervez Musharraf.
Dalam 13 bulan belakangan ini, Pakistan dilanda serangan bom bunuh diri dan bom mobil bunuh diri di seluruh negara itu sebagian besar yang jadi sasaran pasukan keamanan dan tokoh-tokoh politik, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Kelompok-kelompok garis Islam yang punya hubungan dengan Taliban dan Al Qaeda diperkirakan berada dibelakang aksi serangan-serangan bom itu, yang meningkat Juli 2007 setelah Musharraf memerintah pasukan militer menyerbu Masjid Merah di Islamabad untuk menangkap para anggota milisi Islam yang bersenjata yang berlindung di sana, menewaskan lebih dari 100 orang.
Kelompok-kelompok garis juga berikrar akan melakukan pembalasan setelah militer melancarkan operasi di lembah Swat di timur laut Oktober 2007 untuk mengusir milisi bersenjata yang menguasai lusinan desa dan kota.
Para pejabat Pakistan dan AS juga menyatakan bahwa seorang komandan Taliban di daerah suku negara itu memerintahkan pembunuhan terhadap pemimpin oposisi Benazir Bhutto, yang tewas kena tembak dan serangan bom bunuh diri dalam satu rapat kampanye di Rawalpindi 27 Desember.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 25 FEBRUARI 2008
Mentan: Pola Subsidi Pupuk Dirasakan masih Kurang Adil
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri Pertanian, Anton Apriantono, mengatakan, pembagian pola subsidi pupuk hingga kini masih dirasakan kurang adil.
"Dengan pola subsidi seperti sekarang, dimana yang disubsidi harga pupuk, kita tidak membedakan apakah dia petani kecil atau petani besar. Itu artinya semakin luas lahan seorang petani pangan semakin besar mendapatkan subsidi," kata Anton, di Jakarta, Senin (25/2).
Menurut dia, hal ini dirasakan kurang adil karena petani kecil tetap saja mendapatkan porsi subsidi lebih kecil, sementara petani besar semakin besar pula subsidinya.
Untuk itu, dia mengatakan, pemerintah menyiapkan opsi-opsi untuk merubah pola pemberian subsidi pupuk. Namun, karena terkendala dengan masalah teknis untuk merubah pola subsidi tersebut memerlukan waktu lama, tidak dapat berubah begitu saja.
"Opsi-opsi itu kita siapkan, pola subsidi yang lebih adil. Tetapi tidak untuk sekarang karena diperlukan kajian dan data base harus diperbaiki begitu pula teknisnya," katanya.
Dia mengatakan opsi yang mungkin dipertimbangkan adalah pemberian subsidi secara langsung. Seperti yang dilakukan di Cina berdasarkan luas lahan, diperhitungkan subsidi per hektar.
"Tapi kita butuh data base petani. Siapa yang disebut petani, berapa luas lahan, ini juga masalah tersendiri di kita," ujar dia.
Anton mengatakan hal tersebut menjadi penyebab pemberian subsidi pupuk yang ideal belum dapat diterapkan saat ini. Tetapi paling tidak insentif untuk petani itu sudah ada.
Data base petani saat ini, menurut dia, sudah ada dan saat ini sedang dalam proses verifikasi. Dalam waktu dekat pemerintah memang belum akan melakukan perubahan pola subsidi pupuk tersebut, tetapi beberapa cara sedang dikaji termasuk penggunaan smart card.
"Tahun lalu sebenarnya kita sudah uji coba dengan 'smart card', tahun ini kita akan coba lagi, bagaimana mendistribusikan pupuk sengan smart card sehingga objeknya jelas tidak lari kemana-mana," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 25 FEBRUARI 2008
Menpera: Akuisisi BTN oleh BRI Bukan Solusi
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Menteri Negara Perumahan Rakyat, M Yusuf Asy'ari, mengingatkan, wacana untuk mengambil alih BTN ke BRI bukan solusi terbaik mengingat dari sisi kinerja, BTN memiliki kelebihan ketimbang BRI.
"Kalau saya lebih baik pemerintah memberikan izin BTN melepas saham (IPO) pada tahun 2008 daripada diambilalih (akuisisi)," kata Menpera dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI, Senin (25/2).
Menurut Menpera, dalam menyalurkan kredit, misalnya, BTN hanya meminta marjin 4 persen, sedangkan BRI minta 7 persen. "Seandainya BTN jadi diambil alih, apakah nantinya tidak akan mengalami kesulitan," ujarnya.
Apabila tujuan dari akuisisi itu untuk mendapatkan dana murah, kelihatannya tidak mungkin dengan kinerja BRI saat ini. Usulannya, BTN tetap dipertahankan sebagai bank yang membiayai perumahan, sementara untuk mendapatkan dana murah dapat diperoleh dari berbagai sumber yang digabung dalam satu pendanaan.
"Sebagai contoh, 40 persen dana Bapertarum ada ditempatkan di rekening Departemen Keuangan, kemudian dana-dana Jamsostek yang bersumber dari iuran dari pekerja serta pemberi kerja. Kalau dana-dana itu digabung serta ditempatkan ke dalam BTN akan menjadi sumber dana murah untuk rumah," ujarnya.
Lebih jauh anggota Komisi V DPR-RI, Malkan Amin mengatakan, sebenarnya untuk dana murah Komisi V sudah memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi selisih bunga Kredit Pemilikan Rumah setiap tahunnya.
"Bahkan tahun ini pemerintah minta Rp800 miliar kami kabulkan, jumlah itu sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2007," ujarnya.
Sementara Sofyan Djalil justru berpendapat sebaliknya, BTN tetap akan sulit mendapatkan dana murah sepanjang mengandalkan sumber pendapatan dari obligasi.
Obligasi yang diterbitkan pasti merujuk kepada Surat Utang Negara (SUN) sebesar 10,2 persen ditambah premi 0,75 - 1,2 persen dan biaya (overhead cost) 0,3 persen. Maka diperoleh 11 sampai 11,5 persen sebagai cost of fund.
Sementara itu, Enggar mengatakan, sebenarnya tingginya cost of fund bukan semata-mata karena sumber dana dari obligasi, akan tetapi kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam sekuritisasi aset KPR juga menjadi salah satu penyebab.
Sebenarnya keberadaan PT Sarana Multigriya Finansial (BUMN) menjadi satu-satunya alternatif mengatasi persoalan tersebut. Akan tetapi karena Meneg BUMN tidak tegas, PT SMF itu tidak juga menjalankan tugasnya, katanya.
Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah juga mengungkapkan hal yang sama akan tetapi selama ini PT SMF tidak dapat beroperasi karena masih ada persoalan pajak ganda.
Sehingga kalaupun disekuritisasi aset KPR BTN nantinya di pasar sekunder tidak ada yang membeli karena tidak adanya insentif pajak, ujarnya.
www.news-independent.blogspot.com
JAKARTA 25 FEBRUARI 2008
BI belum Ketahui Kerugian akibat Pembobolan Kartu Kredit
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI)Miranda S. Goeltom mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah kerugian akibat pembobolan kartu kredit oleh sindikat internasional.
"Belum (tahu)," kata Miranda ketika ditanya wartawan kerugian yang dialami perbankan akibat kasus tersebut seusasi rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Senin (25/2).
Beberapa pekan lalu Mabes Polri berhasil menangkap dan mengungkap sindikat internasional kartu kredit. Dan disinyalir mereka mampu membobol kartu kredit hingga miliaran rupiah.
Untuk itu, Miranda mengatakan agar perbankan lebih berhati-hati dan mempercepat perubahan dari kartu jenis magnetik ke kartu chip.
"Walaupun Peraturan BI memberi batas waktu hingga 2010, kita minta agar perubahan itu dipercepat, karena hinggga saat ini belum semua bank menggunakan jenis chip. Ini memang ada biayanya," kata Miranda.
Sementara itu Deputi Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran BI, GF Sri Suparni mengatakan, pihak Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) yang kompeten menghitung kerugian kasus tersebut.
"Teman-teman AKKI menghitung sendiri bukan dari BI. Saya belum tahu AKKI sudah menghitung atau belum, karena prosesnya lama," katanya.
Menurut dia, kerugian tidak hanya dialami oleh banknya saja karena dalam penyelenggaraannya melibatkan pihak lain.
Ketika ditanya mengapa kasus penipuan itu terjadi, Sri Suparni mengatakan, masing-masing penyelenggara tengah melakukan penelitian.
"Meskipun kelihatannya gede, tapi tidak semua digunakan. Yang sudah digunakan sekitar empat ribuan. Tapi kalau yang jutaan kemarin masih nama-nama yang masuk ke komputer mareka tapi belum dikeluarkan kartunya," katanya.
Menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa, BI akan mengidentifikasi dan mengevaluasi letak kelemahan masing-masing penyelenggara.
"Saat ini memang sudah ada bank yang sudah siap namun butuh waktu untuk memigrasi datanya," katanya.
Ia menyebutkan, terdapat empat hingga lima bank penyelenggara kartu kredit lama yang memicu timbulnya kredit macet kartu kredit (NPL) di tanah air.
"Kalau bank lain tidak begitu tinggi, mereka sekitar empat persen. Di empat bank itu NPL lama numpuk," katanya.
Ketika ditanya bank apa saja, Sri mengatakan, pihaknya tidak boleh menyebut nama yang jelas ada bank yang menumpuk tagihan sampai lama sehingga NPL kartu kredit meningkat.
Sementara itu Ketua Umum AKKI, Dodit Probojakti mengatakan, berita yang menyebutkan adanya 7,2 juta kartu kredit palsu merupakan jumlah seluruh dunia, bukan di Indonesia.
"Dari jumlah itu, yang sementara ditemukan di Indonesia sekitar 2 juta tapi itu juga masih diidentifikasi apakah banknya di Indonesia atau di luar Indonesia," katanya.
AKKI juga belum mengetahui berapa besar jumlah kerugian akibat kasus itu. "Dari dua juta itu, kami belum memegang datanya dari bank apa aja. Yang jadi konsentrasi kami sekarang adalah meminimalisir risiko. Caranya penerbit itu mengganti kartu-kartunya ke jenis chip. Juga proaktif menelpon costumer, apalagi account number nasabah sama dengan tersangka," katanya.
www.news-independent.blogspot.com
