JAKARTA 12 FEBRUARI 2008
Indonesia Miliki 13 Juta Ha Lahan Potensial Untuk Kedelai
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbang) Departemen Pertanian mengungkapkan di seluruh wilayah tanah air masih terdapat lahan potensial seluas 13 juta hektar (ha) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kedelai.
Kepala Badan Litbang Pertanian, Achmad Suryana di Jakarta, Selasa, menyatakan, berdasarkan pengkajian di 13 provinsi pada 1997 menunjukkan sebagian besar lahan tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
"Potensi lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung program perluasan tanaman kedelai," katanya pada diskusi panel Ketersediaan Teknologi Mendukung Peningkatan Produksi Kedelai.
Peluang menaikkan produksi kedelai dalam negeri, menurut dia, masih terbuka lebar baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam.
Achmad menyatakan, perluasan areal tanam lebih besar kontribusinya terhadap peningkatan produksi kedelai mengingat selama ini fluktuasi produksi nasional hampir selalu mengikuti fluktuasi areal panen.
Badan Litbang mencatat pada 1992 produksi kedelai nasional mencapai 1,9 juta ton dari luas areal panen 1,7 juta ha namun pada 2003 terjadi penurunan produksi menjadi 0,53 juta ton dengan luas panen 0,5 juta ha.
"Penyebab berkurangnya areal tanam kedelai antara lain karena harga kedelai saat itu tidak menguntungkan petani terlebih lagi dibarengi membanjirnya kedelai impor yang lebih murah di pasar lokal," katanya.
Kondisi tersebut menyebabkan petani enggan menanam kedelai dan beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti jagung dan tebu.
Oleh karena itu, pihaknya menilai kenaikan harga kedelai yang terjadi saat ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan angka impor yang mencapai 1,3 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 2 juta ton.
Sementara itu Kepala Balai Besar Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian, Irsal Las menyatakan, potensi sumberdaya lahan yang tersedia baik berupa lahan sawah maupun lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kedelai mencapai 17,7 juta ha di 18 provinsi.
Namun demikian sumberdaya lahan yang sesuai dan tersedia terdapat di 14 provinsi dengan luasan mencapai 12,59 juta ha yakni di Sumut, Riau, Bengkulu, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.
Perluasan areal tanam kedelai, menurut Achmad Suryana, dapat diarahkan pada lahan sawah, lahan kering dan lahan pasang surut, namun ditinjau dari segi luas lahan maka lahan kering terutama kering masam paling potensial dikembangkan untuk usaha tani kedelai.
Menyinggung varietas kedelai yang telah dihasilkan Badan Litbang, dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah melepas 64 varietas unggul kedelai yang sebagian besar diantaranya telah dikembangkan petani.
Beberapa varietas tersebut mampu berproduksi antara 2,5-3,2 ton/ha lebih tinggi dari rata-rata produksi yang dihasilkan petani yang hanya 0,6 - 2 ton/ ha atau rata-rata nasional 1,3 ton/ha.
JAKARTA 12 FEBRUARI 2008
Dephub: Pembatasan BBM Harus Sesuai Kebutuhan
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Departemen Perhubungan (Dephub) menilai, rencana pembatasan bahan bakar jenis premium dan solar untuk angkutan umum harus sesuai dengan kebutuhan riil agar sasarannya tepat.
"Prinsipnya harus pas atau sesuai dengan kebutuhan yang riil," kata Dirjen Perhubungan Darat, Dephub, Iskandar Abubakar. Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan wacana pembatasan bahan bakar jenispremium, solar dan minyak tanah.
Salah satu sasaran pembatasan tersebut, tidak hanya untuk kendaraan di atas 2000 cc, tetapi juga untuk kendaraan umum.
Menurut Iskandar, jika pembatasannya kurang dari kebutuhan maka dikhawatirkan beban yang akan ditanggung konsumen makin besar. Namun jika batasannya berlebih pun ada risikonya. "Bisa-bisa mereka (angkutan) malah dagang bahan bakar kepada kendaraan pribadi," tegasnya.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan bahan bakar riil angkutan umum beragam kategori.
"Saat ini informasinya masih sangat minim terkait berapa sebenarnya kebutuhan BBM angkutan umum selama ini," kata Iskandar.
Sebelumnya, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut dengan matang sebelum pelaksanaan, terutama penerapannya ke angkutan umum.
"Pembatasan justru akan menambah beban biaya transportasi yang ditanggung konsumen," kata Ketua Umum Organda, Murphy Hutagalung.
Secara terpisah, Koordinator Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno berpendapat, dari total penggunaan BBM nasional, 60 persen diserap sektor transportasi.
Rinciannya, 50 persen transportasi darat dan 10 persen transportasi udara, laut dan angkutan sungaipenyeberangan.
"Pengembangan angkutan umum massal agar penggunaan kendaraan pribadi berkurang, sudah harus dilakukan. Jangan hanya berwacana karena subsidi yang dinikmati kendaraan pribadi sangat besar," katanya.
Dicontohkannya, jika kendaraan pribadi menghabiskan sekitar 10 liter per hari, dengan pemakaian sekitar 25 hari, maka subsidinya 250 liter.
"Dengan subsidi Rp 2000 per liter, maka pemerintah telah memberi subsidi Rp 500 ribu per bulan ke pemilik kendaraan pribadi," kata Djoko.
JAKARTA 12 FEBRUARI 2008
WHO: Satu Miliar Orang akan Mati Akibat Rokok
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Hasil survei badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan satu miliar orang akan mati akibat rokok pada 2100. Survei juga menyebutkan jumlah cukai dari rokok mencapai 200 juta dolar AS. Namun jumlah tersebut kurang dari satu persen yang dibelanjakan untuk melakukan kontrol dampak negatif dan bahaya rokok.
Survei WHO tersebut dilakukan di 179 negara. ''Kita semua harus mengulurkan tangan untuk memberikan solusi mencegah terjadinya global tobacco epidemic, sehingga dapat menyelamatkan satu miliar laki-laki, perempuan, dan anak-anak pada akhir abad ini,'' ujar Direktur WHO Dr Margaret Chan dalam pengantarnya atas hasil studi itu seperti dilansir AP, akhir pekan lalu.
JAKARTA 12 FEBRUARI 2008
Kondisi Ramos Horta Serius Tapi Stabil Setelah Operasi
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, berada dalam kondisi serius tapi stabil, setelah menjalani operasi luka tembak, kata dokter, Selasa.
Kondisinya "sangat serius" namun para dokter di Australia memperkirakan dia akan sembuh total. Direktur utama Rumah Sakit Royal Darwin, Dokter Len Notaras kepada AFP mengatakan bahwa Ramos-Horta, (58), telah menjalani dua setengah jam pembedahan pada Senin malam. Dia dalam pemulihan dan berada di unit perawatan intensif.
"Tiga ahli bedah mengoperasi luka tembaknya," kata Notaras.
"Operasinya berjalan baik dan (kondisi) Presiden Ramos-Horta cukup stabil," katanya lalu menambahkan para dokter mengobati tiga luka tembak dan akan ada operasi lebih lanjut dalam waktu 36 jam.
"Dia masih berada dalam kondisi yang sangat serius, anda tidak mungkin ditembak dengan senjata 'high velocity' (kecepatan tinggi) tapi tidak luka serius," katanya. Para dokter mengangkat pecahan-pecahan dari satu peluru dan mengobati luka parah di sekitar bawah paru-paru kanannya.
Pecahan peluru kedua masih berada di tubuhnya dan akan diangkat pada pembedahan berikutnya yang diperkirakan akan dilaksanakan dalam satu setengah hari ke depan, kata dokter Notaras.
Ramos-Horta tertembak dua atau tiga peluru yang menyebabkan tiga luka dalam di dada bawah dan punggung, kata Notaras. "Senjata jenis 'high velocity' membuat sulit untuk segera mengetahui berapa peluru yang bersarang, pastinya dua, mungkin juga tiga peluru, yang kelihatannya masuk dari arah sama - sisi kanan dan belakang," katanya.
Notaras mengatakan laporan awal yang menyebut Ramos-Horta tertembak di perut adalah tidak tepat. Ramos-Horta sedang ditidurkan dan menggunakan alat bantu pernafasan (ventilator) namun bukan untuk membantu agar tetap hidup. Notaras mengatakan Ramos-Horta akan mampu bernafas tanpa bantuan peralatan.
"Semuanya (pembiusan dan ventilasi) berjalan cukup lancar dan kami akan meneruskan langkah tersebut hingga operasi-operasi dan pengobatan selesai dilakukan," katanya. "Kami cukup yakin bahwa selama tidak ada komplikasi seperti infeksi, kami memperkirakan akan ada kemajuan yang cukup dan dia akan sembuh total," katanya.
"Presiden adalah seorang yang relatif bugar dan sehat serta menjaga diri, dan sejauh ini responnya sangat, sangat baik," katanya. "Sejumlah darah ditransfusikan ...di Timor (Leste), sekitar 16 labu atau setara delapan liter. Ada risiko besar dan jika dia tidak disadarkan...di sana (Timor Leste), yang terjadi akan sangat jauh lebih tragis," kata Notaras.
JAKARTA 12 FEBRUARI 2008
KPU Berharap Pemilu Dapat Berlangsung 5 April 2009
(RACHMAD YULIADI NASIR, rbacakoran at yahoo dot com)
INDEPENDENT-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary berharap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) anggota legislatif dapat berlangsung 5 April 2009.
"Kami punya tekad pemilu 2009 dapat dilaksanakan 5 April. Oleh karena itu, kami berharap RUU Pemilu dapat segera disahkan," kata Hafiz di Kantor KPU Jakarta, Selasa. Hafiz mengatakan, kalau RUU Pemilu segera disahkan, maka pihaknya dapat segera menyusun dan melaksanakan kegiatan tahapan pemilu sesuai waktu.
Verifikasi terhadap partai politik sebagai peserta pemilu rencananya dilakukan pada Maret atau April 2008. Jika RUU Pemilu belum selesai disahkan, maka bisa diundur menjadi bulan Mei-Juni. "Itu adalah konsekuensi. Takutnya, pelaksanaan pemilu jadi ikut tertunda," ujarnya.
Disinggung mengenai ancaman KPU untuk melakukan UU lama yakni UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Hafiz menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya keluar dari pernyataan salah satu anggota DPR.
"Informasi itu, justru dari anggota DPR. Kalau DPR belum bisa menyelesaikan RUU Pemilu dan waktunya mendesak, maka bisa saja menggunakan UU yang lama," kata Hafiz tanpa menyebutkan nama anggota DPR yang dimaksud. Hafiz menegaskan bahwa pernyataan itu sebenarnya keluar dari anggota DPR bukan keinginan dari KPU.
Meskipun begitu, tambah Hafiz, pihaknya berharap dalam revisi UU Pemilu tersebut tidak banyak mengalami perubahan.
"Kalau banyak perubahan, tentu perlu sosialisasi dan peraturan KPU yang baru pula," katanya.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dan pemerintah telah sepakat RUU Pemilu tersebut dapat selesai pada rapat paripurna DPR tanggal 19 Februari 2008. Jadwal 19 Februari 2008 tersebut, tidak boleh mundur lagi karena bisa mempengaruhi tahapan pemilu, verifikasi parpol baru, dan hal-hal lain terkait pemilihan.
