Bulog Siap Stabilkan Harga Kedelai
Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan siap menstabilkan harga kacang kedelai yang meningkat tajam akhir-akhir ini, jika pemerintah menugaskannya.
"Apapun yang diputuskan pemerintah, Bulog siap saja melaksanakan," kata Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar saat diskusi dengan Forum Komunikasi Wartawan Wapres (Forwapres) di Jakarta, Kamis (17/1).
Diskusi yang mengambil tema "Ketahanan Pangan Nasional" tersebut menghadirkan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kaman Nainggolan, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda D Adiningrat ,dan Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Nasional Andalan (KTNA) Winarno Tohir.
Menurut Mustafa, jika pemerintah memang menugaskan Bulog untuk melakukan hal itu, maka pendekatan yang akan dilakukannya adalah sebagai penyeimbang saja.
Artinya, tambah Mustafa jika kebutuhan impor kedelai sebanyak 1,2 juta ton, Bulog sebaiknya hanya diberikan kewenangan impor sebanyak 50-60 persen. Sisanya, kata dia, diberikan kepada para pengusaha nasional.
"Kalau 100 persen (impor kedelai diberikan) kepada Bulog, nanti (Bulog) menjadi lembaga tunggal monopoli, itu akan kurang bagus. Berikan kuota juga kepada pengusaha-pengusaha nasional. jadi kepada pengusaha swasta berapa, dan ke pada pemerintah (Bulog) berapa," kata Mustafa yang sebelumnya telah melaporkan masalah tersebut ke Wapres M Jusuf Kalla.
Namun, Mustafa mengharapkan untuk tugas-tugas stabilisasi harga seperti kedelai, harus permanen bukan hanya bersifat "ad hoc".
Ketika ditanyakan apakah ada negara lain selain Amerika Serikat (AS) yang telah dijajaki untuk impor kedelai ini, Mustafa mengaku telah melakukan penjajakan ke negara-negara lain seperti Argentina, Brasil ataupun Kanada.
Namun diakuinya untuk Argentina dan Brasil kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Indonesia. Sementara Kanada memang memiliki kualitas kedelai yang bagus, tetapi masih ada kesulitan untuk mendapatkannya.
Mustafa juga menjelaskan bahwa Presiden Yudhoyono memang telah memerintahkan Perum Bulog untuk menjajaki kemungkinan ikut menangani komoditas kedelai tersebut.
Ia mengatakan, Bulog saat ini bisa saja ikut menangani empat bahan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, terigu dan kedelai sebagaimana dulu Bulog juga menangani sembako.
Sementara menyangkut adanya keinginan untuk mengembalikan Bulog seperti sebelumnya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), atau BUMN, Mustafa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR.
"Saya ditelepon komisi IV DPR, kelihatannya beliau-beliau ingin seius mempelajariplus-minusnya BUMN atau LPND. Apapun yang diputuskan pemerintah dan DPR, manajemen Bulog wajib melaksanakan perintah itu," kata Mustafa.
Peneliti IPB: Kacang Komak Alternatif Pengganti Kedelai
Kacang komak (Lablab purpureus, L sweet) berpotensi untuk dijadikan pangan alternatif pengganti kedelai yang saat ini harganya melambung, dengan kandungan gizi tidak jauh berbeda dan harga lebih murah.
"Penampilan kacang komak tidak berbeda jauh dengan kedelai. Bahkan dibandingkan kedelai lokal, tekstur kacang komak lebih lembut," kata peneliti pada Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Ir Arif Hartoyo, MSi di Bogor, Kamis (17/1).
"Produktivitas kacang komak berkisar 6-10 ton per hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan kedelai yang rata-rata hanya 1,3 ton per hektar," tambahnya.
Tingginya produktivitas kacang komak tersebut dikarenakan komoditas ini merupakan tanaman tropis sedangkan kedelai merupakan tanaman subtropis. "Produktivitas kedelai, kalau pun digenjot tidak akan jauh dari angka 2-3 ton per hektar," katanya.
Peneliti pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan tersebut sudah mencoba kacang komak untuk pembuatan tahu. Hasilnya tahu lebih lembut, namun rasanya sedikit "langu" (kurang sedap).
Namun, menurut Arif, untuk menghilangkan rasa "langu" itu, kacang komak bisa diberi perlakuan pemanasan atau dengan sedikit pemberian rasa.
Sebagai bahan pembuatan tahu, bisa digunakan komposisi 20 persen komak dan 80 persen kedelai supaya tahu tidak mudah hancur. Sedangkan untuk tempe, bisa digunakan 100 persen kacang komak.
"Dari segi kandungan gizi, protein pada kedelai masih lebih tinggi. Namun kacang komak justru mempunyai kelebihan karena terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah," katanya.
Menurut dia, aplikasi kacang komak untuk pangan di antaranya untuk pembuatan tahu, tempe, kecap, tepung komposit, konsentrat atau isolat protein, serta bahan pangan fungsional.
Kacang komak bisa ditanam di lahan marjinal sehingga tidak membutuhkan banyak input produksi seperti pupuk dan air, serta lebih tahan hama. Penanaman kacang komak pada lahan marjinal justru akan memperbaiki struktur tanah karena akar tanaman ini mengikat unsur Nitrogen.
Saat ini kacang komak banyak ditanam di daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB), meski hanya sebagai tanaman tumpangsari. "Belum ada penanaman dalam skala luas. Namun untuk tumpangsari saja, produksi kacang komak bisa mencapai 1,5 ton per hektar," kata Arif Hartoyo.
Selama ini masyarakat banyak memanfaatkan kacang komak untuk sayur. Di NTB masyarakat sejak dulu sudah mengkonsumsi tempe dari bahan kacang komak.
Sedangkan di China, komoditas ini dimanfaatkan sebagai campuran obat kuat karena mengandung zat aprodisiak.
Harga kacang komak saat ini Rp 3.000 per kg, sementara harga kedelai telah mencapai Rp 8.200 per kg.
Ketika Dokter Diminta Diam
''Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh!'' Salam yang diucapkan dengan tegas itu, sudah hampir dua pekan ini menggema di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Pengucapnya adalah Ketua Tim Dokter Kepresidenan (TDK), dr Mardjo Soebiandono. Biasanya, puluhan bahkan ratusan wartawan menjawabnya dengan takzim, lalu menanti apa yang akan diucapkan Mardjo --dan anggota TDK lain-- selanjutnya.
Namun, pada Rabu (16/1), atau hari ke-13 mantan presiden Soeharto terbaring di Presidential Suite, kamar 536, berubah. Salam Mardjo masih terdengar tegas. Tapi, Mardjo dan anggota TDK lainnya semakin irit bicara. Mardjo dkk yang biasanya meladeni belasan pertanyaan, kemarin hanya membolehkan tiga pertanyaan. Itu pun tak terjawab tuntas. Konferensi pers pun berlangsung kurang dari lima menit.
Apa pasal? Usai memberikan keterangan pers, Mardjo mengatakan bahwa dia banyak menerima SMS. Dia tak bersedia menjelaskan lebih lanjut apa isi dan siapa pengirim SMS yang menyebabkan keterangan pers itu berlangsung sangat singkat. ''Sudah cukup banyak itu,'' kilahnya sembari berlalu.
Sebelumnya, pada Selasa (15/1) malam, anggota TDK, dr Christian Johanes, mengungkapkan SMS itu kepada wartawan. Pengirimnya dari Majelis Kode Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI). Isinya, informasi yang disampaikan TDK pada konferensi pers dinilai terlalu gamblang. Apakah SMS itu merupakan teguran dan peringatan? ''Bukan. Hanya memberi tahu,'' kilah Christian.
Namun, 'pemberitahuan' tersebut telah berdampak. Kemarin, jumpa pers telah menjadi terlalu singkat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik. Bahkan, ada pula informasi bahwa konferensi pers akan ditiadakan! Christian mengakui, dalam beberapa kali konferensi pers, pertanyaan sejumlah wartawan terlalu rinci untuk konsumsi masyarakat. Sementara dokter telah diikat sumpah, untuk hanya mengumumkan ke publik kondisi pasiennya dalam berbagai taraf yang dianggap perlu. ''Kalau sudah rinci begitu, biasanya kami tahu itu diarahkan oleh dokter juga (dokter di luar TDK --Red),'' kata Christian dengan nada serius.
TDK memerhatikan berita di media cetak dan elektronik --yang mengacu pada jumpa pers sehari sebelumnya. Hasilnya, kata Christian, TDK menilai tak semua media tepat memberitakan kondisi kesehatan Soeharto. ''Ada yang membuat interpretasi sendiri yang bisa membingungkan masyarakat,'' katanya sambil menyebut salah satu harian tertua di Jakarta. Alhasil, ''Kita jadi repot menjelaskannya,'' kata Christian.
Anggota TDK lainnya, dr Djoko Rahardjo, mengatakan Indonesia belum memiliki aturan resmi seberapa jauh informasi pasien atau tokoh masyarakat yang bisa diungkap ke publik. Di dunia, kata dia, ada beberapa 'mazhab' soal itu. Di Amerika, kondisi kesehatan presiden, wakil presiden, maupun mantan presiden, diberitakan secara gamblang. Itu didasari anggapan bahwa mereka sosok milik masyarakat.
Di Indonesia, pada era Soekarno, pernah sangat dibatasi. ''Di Prancis, boleh-boleh saja asal seizin keluarga.'' Dalam masalah informasi kesehatan Soeharto, mirip dengan yang diterapkan Prancis dan sejumlah negara Eropa. ''Ada surat hitam di atas putih [dari Cendana] yang menyatakan bahwa TDK bisa memberikan informasi soal kesehatan dan keluarga tidak keberatan dengan hal itu,'' katanya.
Christian mengatakan TDK terus dipantau Pengurus Besar (PB) IDI setiap memberi keterangan pers. Pemberian keterangan itu pun sudah disinggung di UU Kedokteran. ''Di aturan itu disebutkan kita bisa memberikan keterangan [tentang kesehatan] Pak Harto karena ia tokoh masyarakat dan milik publik,'' katanya. Christian dan Djoko mengatakan PB IDI selama ini mendukung apa yang dilakukan TDK.
Ketua Umum PB IDI, Fahmi Idris, mengatakan apa yang dilakukan TDK masih dalam batas wajar. Sebab, penjelasan penyakit itu dilakukan TDK atas permintaan keluarga Soeharto. ''Dokter memang wajib merahasiakan segala sesuatu tentang pasien sampai si pasien meninggal dunia. Namun, dalam pasal 48 UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, rahasia itu dapat dibuka,'' katanya.
Menurut Fahmi, rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka dengan empat syarat. Pertama, demi kepentingan kesehatan pasien. Kedua, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, permintaan pasien sendiri. Keempat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ''Sepanjang yang kami tahu [dalam masalah Soeharto], sudah ada permintaan dari keluarga pasien,'' ujarnya.
Alasan keluarga Cendana memberikan izin kepada TDK untuk menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya tentang kondisi penyakit yang diderita Soeharto, kata Fahmi Idris, adalah, ''Karena beliau sudah dianggap milik publik. Jadi, di sini tak ada pelanggaran etik,'' jelasnya.
Ketika disinggung apakah penjelasan tim kedokteran tidak terlalu detail, Fahmi berkilah hal tersebut sebaiknya dikembalikan kepada tim dokter yang menangani Pak Harto. ''Dokter harus bisa membedakan mana yang aib, mana yang bukan. Saya kira penjelasan itu hanya medical report, supaya ada kejelasan dan bukan untuk membuka aib,'' katanya.
Pemerintah Harus Jamin Bibit Kedelai Tersedia
Untuk mendorong peningkatan produksi kedelai, pemerintah didesak bisa menjamin ketersediaan bibit. Selain itu proses produksi pasca panen dan tata niaga pun tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
"Departemen Pertanian harus bisa menjamin adanya bibit pangan yang baik sebelum masa tanam," ujar pengamat komoditas pertanian, HS Dillon, saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/1). Pemerintah, ujar dia, mestinya memberikan insentif untuk mendorong produktivitas komoditas pangan, dengan cara memberikan kredit berbunga rendah. Agar petani tidak dirugikan, harga produksi juga harus dijamin, sebab harga tanaman musiman biasanya anjlok pada masa panen. "Selain itu, jangan tergantung pada mekanisme pasar karena tak satu pun negara menggantungkan kebutuhannya pada mekanisme pasar," ujar Dillon, tegas.
Pengamat ekonomi Iman Sugema berpendapat, untuk jangka pendek memang tidak ada jalan lain kecuali mengimpor. Selain itu, peningkatan produktivitas juga menghadapi kendala, yakni terbatasnya lahan di Jawa. Sementara untuk pengembangan kedelai di luar Jawa, misalnya Sumatra, tantangan yang ada adalah kurangnya SDM.
Sementara itu, berkenaan dengan pembebasan bea masuk kedelai yang diggas pemerintah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi), Franky Sibarani, menilai hal itu akan sulit menurunkan harga kedelai dalam negeri. ''Penurunan bea masuk 10 persen dan PPN 5 persen itu sulit untuk mengembalikan harga ke tingkat Rp 3.500 per kilogram," kata Franky di Jakarta. Menurut Franky, yang perlu dilakukan pemerintah ke depan justru membantu pengusaha dengan cara memberikan kredit guna menambah modal akibat melonjaknya harga.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, menyesalkan terlambatnya pemerintah mengantisipasi kenaikan harga kedelai. ''Dari dulu kita sudah ingatkan, tapi pemerintah tidak pernah mendengar. Sekarang ketika harga naik, baru mereka teriak-teriak,'' ujar Sofyan.
JAKARTA 18 JANUARI 2008
Informasi Kesehatan Soeharto Mulai Dibatasi
Tim Dokter Kepresidenan mulai menerapkan pembatasan informasi kesehatan mantan presiden Soeharto. Tim dokter tak menjawab pertanyaan yang dianggap terlalu rinci untuk diketahui publik. Ketua Tim Dokter Kepresidenan, dr Mardjo Soebiandono, dalam jumpa pers kemarin, terkesan mengumbar kata-kata: ''Itu teknis.'' Terlihat ketika ada pertanyaan kapan selang ventilator (alat bantu pernapasan) dipindahkan dari mulut ke leher untuk mengatasi infeksi kuman melalui kerongkongan.
Mardjo menjawab, ''Pemindahan ventilator itu teknis. Kami tidak akan lapor ke saudara-saudara (wartawan).'' Demikian pula saat ditanya kemungkinan terjangkit keracunan darah. Apa yang akan dilakukan, dan pengobatan apa yang diambil.
Wartawan hanya mendapat jawaban, ''Itu teknis.'' Begitu pula terhadap sejumlah pertanyaan lain. ''Kalau tanya yang rinci-rinci (itu pasti) ada apa-apanya. Buat apa (tanya serinci itu)?'' dia balik bertanya.
Mengomentari aksi irit bicara ini, Mardjo berdalih tak ingin membuat kesalahan informasi. ''Nanti kalian (wartawan) ngomong-nya ngaco-ngaco, nggak benar,'' katanya.
Tim dokter, menurut Mardjo, sebenarnya sudah cukup terbuka memberi informasi. Publik pun dinilai telah mendapatkan penjelasan secara umum kondisi kesehatan Soeharto. ''Hal-hal seperti CVVHD, ventilator, kan sudah kita jelaskan.''
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Fahmi Idris, menjelaskan, dokter wajib merahasiakan segala sesuatu tentang pasien sampai si pasien meninggal. Namun, pasal 48 UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran membolehkan rahasia itu dibuka dengan empat syarat.
Keempat syarat itu adalah demi kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Hingga pekan kedua Pak Harto dirawat di RSPP, keadaannya belum membaik. Jantung masih mengalami ketidaksinkronan detak antara bilik kanan dan kiri. Pemasangan cardiac resychronization therapy (CRT) di jantung kiri Soeharto untuk mengatasi hal inipun tak dilakukan mengingat kesehatannya belum pulih.
Ventilator juga masih terpasang, meski diduga menjadi penyebab penyebaran infeksi. ''Yaa ... memang berat sakitnya. Ini sebulan (dirawat) juga bisa,'' kata Mardjo.
Tetap Ditunjuk Caretaker
Pemerintah, sampai tadi malam, masih tetap pada keputusannya untuk menunjuk penjabat gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dari pusat. Langkah pemerintah pusat tersebut untuk mencegah kekosongan pemerintahan di Sulsel akibat konflik hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkepanjangan.
Rencana penunjukan penjabat gubernur itu sampai kemarin juga terus mendapat penolakan dari massa yang menggelar unjuk rasa di Makassar, Sulsel, dan Gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Mereka menyebut utusan pemerintah pusat itu dengan istilah 'caretaker' gubernur. ''Tidak ada istilah 'caretaker' di UU 32/2004. Yang ada adalah 'penjabat,'' tegas Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang, Kamis (17/1) malam.
Penunjukkan penjabat gubernur itu, kata dia, harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, seorang pejabat eselon I, memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan gubernur, dan harus berposisi netral.
''Saya kira dalam dua atau tiga hari ini Presiden akan menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan,'' kata Saut. Penunjukan penjabat ini dilakukan karena dperkirakan hingga menjelang akhir jabatan Gubernur Sulsel, Amin Syam, pada 19 Januari 2008, belum ada putusan hukum final dari Mahkamah Agung (MA) atas sengketa hasil pilkada.
Sebelumnya, MA sudah mengeluarkan putusan, memerintahkan pilkada ulang di empat kabupaten yang terindikasi ada kecurangan. Lalu KPUD Sulsel, awal pekan ini, mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk melawan putusan MA tersebut.
Penjabat yang ditunjuk dari pusat, lanjut Saut, akan menjabat selama belum ada putusan hukum final yang menetapkan siapa pemenang pilkada Sulsel. ''Kalau proses (hukum) selesai, ya selesai (masa jabatan Penjabat),'' ujarnya.
Minta dilantik Dari Makassar dilaporkan, calon gubernur Syahrul Yasin Limpo yang kemenangannya digugat cagub Amin Syam, berharap pemerintah pusat tidak mengutus carateker gubernur ke Sulsel. ''Caretaker itu tidak efisien. Pilkada Sulsel ini sudah selesai,'' ujarnya.
Sebaiknya, Syahrul menginginkan, proses politik dan proses hukum dilakukan bersama-sama. Proses politik itu, dengan melantik gubernur dan wakil gubernur hasil penetapan KPUD Sulsel harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu Sabtu (19/1).
''Yang paling bijaksana saya kira pelantikan gubernur sebagai proses politik tetap dilakukan. Proses hukum di MA juga tetap berjalan,'' ujar Syahrul, di ruang kerjanya sebagai Wakil Gubernur Sulsel, kemarin.
Menurut Syahrul, proses seperti itu sebetulnya bukan hal baru karena ada presedennya di beberapa provinsi. Konsekuensi dari berjalannya dua proses tersebut, Syahrul menyatakan siap meninggalkan jabatannya sebagai gubernur meski sudah dilantik, jika dalam hasil proses hukum hasil pilkada ada masalah.
''Saya pasrah, Insya Allah kalau memang ada kesalahan, saya siap meninggalkan jabatan meski sudah dilantik,'' ujar Syahrul. Namun pendapat Syahrul disanggah Saut Situmorang. ''Istilahnya bukan tertutup (untuk dilakukan pelantikan), tapi pasangan gubernur terpilih baru akan dilantik setelah ada putusan PK dari MA,'' katanya.
Menjelang jadwal tahapan pilkada yang ditetapkan KPUD untuk pelantikan gubernur Sulsel, yaitu 19 Januari besok -- namun diubah menjadi jadwal pelantikan penjabat gubernur -- pengamanan di sejumlah obyek vital di Sulsel, main ditingkatkan. Yaitu, mulai dari Kantor Gubernur, Gedung antor DPRD, dan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Pengamanan ditingkatkan
Sementara itu, di depan Kantor Gubernur Sulsel, mulai kemarin, barikade kawat berduri dibentangkan sepanjang 100 meter. Aparat Brimob Polda Sulsel juga telah diterjunkan sebanyak 200 personel dari yang disiagakan seluruhnya 700 personel.
Sementara itu, di depan Kantor Gubernur Sulsel, mulai kemarin, barikade kawat berduri dibentangkan sepanjang 100 meter. Aparat Brimob Polda Sulsel juga telah diterjunkan sebanyak 200 personel dari yang disiagakan seluruhnya 700 personel.
Kendaraan taktis lapis baja serta water canon melengkapi barikade pada dua pintu masuk Kantor Gubernur. Semua ini untuk mencegah terulangnya aksi anarki massa dan demi mulusnya pelantikan caretaker besok.
Kapolwiltabes Makassar, Kombes Genot Haryanto, mengatakan, kekuatan pasukan pengamanan yang diturunkan mencapai delapan kompi .
Pemerintah Tetap Tawarkan Penyelesaian di Luar Pengadilan Terhadap Kasus Mantan Presiden Soeharto
Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan jika tawaran pemerintah agar penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto dilakukan diluar sidang pengadilan (out of court settlement) tidak mencapai titik temu maka akan diselesaikan melalui sidang pengadilan. "Penawaran out of court settlement belum ada titik temu, kalau belum ada titik temu maka proses lewat pengadilan tetap berjalan," kata Jaksa Agung usai mengikuti rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI di ruang Pustakaloka Nusantara IV Gedung DPR RI, Kamis malam.
Menurut Hendarman yang merupakan pengacara negara pada kasus Soeharto, pemerintah ingin menyampaikan solusi di luar persidangan yang selama ini dalam praktek pengadilan berlaku apa yang disebut dengan perdamaian. "Kita akan menawarkan itu, tapi mereka (keluarga Cendana) tidak sepakat.
Mereka inginnya mencabut surat kuasa tanpa syarat," kata Jaksa Agung. "Bagaimana mencabut tanpa syarat padahal dalam tuntutan itu bagaimana keputusan yang dirumuskan pemerintah berlaku adil, tepat dan benar, adil buat pemerintah dan adil buat mereka (keluarga Cendana)," kata Hendarman.
Terkait tuntutan perdata kasus mantan Presiden Soeharto, Jaksa Agung mengutarakan sebesar Rp4 Triliun dalam tuntutan perdata material, sedangkan tuntutan material sebanyak Rp10 Triliun. "Kalau ada penyesuaian itu (tuntutan perdata), maka pihak pemerintah akan diwakili Departemen Keuangan yang dikoordinasikan dengan Menko Polhukkam," kata Hendarman.
Sementara itu Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan dalam rapat konsultasi tersebut juga dibicarakan soal pemberian maaf pemerintah kepada mantan Presiden Soeharto. "Beliau (presiden) mengatakan usulan memaafkan dari sejumlah kalangan menjadi masukan berharga, yang sungguh-sungguh akan ditindaklanjuti," kata Agung.
Pada rapat tersebut juga, kata Agung, ada dua fraksi yaitu PKS dan Golkar yang mengusulkan agar pemerintah merealisasikan pemberian maaf kepada mantan presiden Soeharto.
Wassalam
Rachmad
Independent
rbacakoran at yahoo dot com
www.rachmadindependent.blogspot.com
www.news-independent.blogspot.com
