Mendagri Harapkan Revisi UU Tentang Pemerintahan Daerah Segera Selesai
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengharapkan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat segera diselesaikan.
"Ini sifatnya hanya revisi terbatas, maka tidak perlu kabinet lengkap. Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena ini memang sedang ditunggu masyarakat," katanya, di Jakarta, Senin malam, setelah melantik pejabat eselon I di lingkungan Departemen dalam Negeri (Depdagri).
Mendagri menjelaskan saat ini hanya perlu mencari waktu untuk melapor kepada presiden tentang undang-undang tersebut dan kemudian dibahas di DPR.
Menurut Mendagri, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut yaitu pengganti pejabat pemerintah daerah yang meninggal.
"Pejabat daerah yang meninggal, itu kan belum ada aturan untuk penggantinya. Memang otomatisasi wakilnya diusulkan untuk menggantikan, tapi itu juga ada aturannya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan revisi terbatas terhadap UU No. 32 Tahun 2004 terutama mengenai penetapan calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Revisi undang-undang ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2007. Revisi terbatas UU 32 Tahun 2004 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 5 Tahun 2007 yang memungkinkan calon perseorangan ikut dalam Pilkada.
Sementara itu, sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik inisiatif DPR-RI menyiapkan rancangan revisi atas UU No.32 Tahun 2004.
Revisi terbatas undang-undang ini tetap meminta masukan dari berbagai pihak termasuk aspirasi dari masyarakat, sehingga hasil revisi berada dalam satu tatanan yang harmonis dengan peraturan yang lain, serta UUD 1945.
"Ini sifatnya hanya revisi terbatas, maka tidak perlu kabinet lengkap. Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena ini memang sedang ditunggu masyarakat," katanya, di Jakarta, Senin malam, setelah melantik pejabat eselon I di lingkungan Departemen dalam Negeri (Depdagri).
Mendagri menjelaskan saat ini hanya perlu mencari waktu untuk melapor kepada presiden tentang undang-undang tersebut dan kemudian dibahas di DPR.
Menurut Mendagri, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut yaitu pengganti pejabat pemerintah daerah yang meninggal.
"Pejabat daerah yang meninggal, itu kan belum ada aturan untuk penggantinya. Memang otomatisasi wakilnya diusulkan untuk menggantikan, tapi itu juga ada aturannya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan revisi terbatas terhadap UU No. 32 Tahun 2004 terutama mengenai penetapan calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Revisi undang-undang ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2007. Revisi terbatas UU 32 Tahun 2004 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 5 Tahun 2007 yang memungkinkan calon perseorangan ikut dalam Pilkada.
Sementara itu, sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik inisiatif DPR-RI menyiapkan rancangan revisi atas UU No.32 Tahun 2004.
Revisi terbatas undang-undang ini tetap meminta masukan dari berbagai pihak termasuk aspirasi dari masyarakat, sehingga hasil revisi berada dalam satu tatanan yang harmonis dengan peraturan yang lain, serta UUD 1945.
BK Akhirnya Putuskan Usut Aliran Dana BI ke DPR RI
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Senin malam, mengungkapkan, rapat internal lembaga yang dipimpinnya akhirnya memutuskan untuk menindaklanjuti proses pengusutan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia kepada anggota DPR RI.
"Proses pengusutan ini akan diawali dengan mengagendakan memanggil pimpinan Bank Indonesia (BI), Saudara Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada tanggal 14 Januari 2008 mendatang,"
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Senin malam, mengungkapkan, rapat internal lembaga yang dipimpinnya akhirnya memutuskan untuk menindaklanjuti proses pengusutan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia kepada anggota DPR RI.
"Proses pengusutan ini akan diawali dengan mengagendakan memanggil pimpinan Bank Indonesia (BI), Saudara Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada tanggal 14 Januari 2008 mendatang,"
Rapat internal Badan Kehormatan (BK) DPR RI juga menetapkan ketiga pimpinan BI tersebut harus memberikan keterangan tentang pencairan dana milik Bank Indonesia dan telah diberikan kepada siapa-siapa saja anggota DPR RI ketika itu.
"Bukan hanya diberikan kepada siapa, tetapi juga harus jujur dan terbuka mengungkapkan melalui siapa diberikan uang dari BI kepada para anggota dewan di masa lalu tersebut," tegas Gayus Lumbuun.
Anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan yang sehari-harinya bertugas di Komisi III DPR RI itu menambahkan, dari agenda kegiatan 14 Januari 2008 mendatang itu, diharapkan pihaknya mendapatkan keterangan dari tangan pertama.
"Tetapi lebih dari itu, kami juga ingin dan terus berusaha mendapatkan keterangan berdasarkan temuan hasil audit keuangan BI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Gayus Lumbuun.
Selain itu, pihaknya juga melihat amat memungkinkannya pemeriksaan berlaku juga kepada pimpinan BI lainnya. "Terutama yang berkaitan dengan kebijakan tentang terjadinya dugaan aliran dana BI kepada anggota DPR RI di periode sebelumnya," ujar Gayus Lumbuun lagi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aliran dana itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) menyangkut perbankan Indonesia berisi sejumlah pasal yang menguntungkan pihak tertentu.
"Bukan hanya diberikan kepada siapa, tetapi juga harus jujur dan terbuka mengungkapkan melalui siapa diberikan uang dari BI kepada para anggota dewan di masa lalu tersebut," tegas Gayus Lumbuun.
Anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan yang sehari-harinya bertugas di Komisi III DPR RI itu menambahkan, dari agenda kegiatan 14 Januari 2008 mendatang itu, diharapkan pihaknya mendapatkan keterangan dari tangan pertama.
"Tetapi lebih dari itu, kami juga ingin dan terus berusaha mendapatkan keterangan berdasarkan temuan hasil audit keuangan BI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Gayus Lumbuun.
Selain itu, pihaknya juga melihat amat memungkinkannya pemeriksaan berlaku juga kepada pimpinan BI lainnya. "Terutama yang berkaitan dengan kebijakan tentang terjadinya dugaan aliran dana BI kepada anggota DPR RI di periode sebelumnya," ujar Gayus Lumbuun lagi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aliran dana itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) menyangkut perbankan Indonesia berisi sejumlah pasal yang menguntungkan pihak tertentu.
BI: Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Melambat
Bank Indonesia menyatakan, pertumbuhan pembiayaan (penyaluran dana ke masyarakat) yang dilakukan oleh bank syariah pada 2007 mencapai 30,1 persen atau lebih lambat dibandingkan tahum 2006 yang mencapai 34,2 persen.
"Kondisi perlambatan terjadi terutama di awal tahun yang telah berlangsung sejak akhir 2006," Demikian outlook 2008 yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengenai perkembangan bank syariah yang disampaikan pada diskusi Bank Indonesia dengan wartawan di Jakarta, Senin (7/1).
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Ramzi A Zuhdi menyatakan salah satu kendala penyaluran kredit tersebut akibat peningkatan pembiayaan bermasalah. Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing) yang mencapai 6,26 persen.
"Sehingga hal ini menyita konsentrasi perbankan untuk menangani hal itu terlebih dulu," katanya.
Sedangkan NPF neto perbankan syariah tahun 2007 disebutkan sebesar 4,0 persen atau masih tergolong terkendali.
Laporan tersebut menyatakan peningkatan NPF tersebut terutama didorong oleh sektor perdagangan dan konstruksi.
Selain itu, perlambatan pertumbuhan juga dipicu oleh adanya persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional seiring dengan semakin menurunnya suku bunga perbankan.
Sementara itu, Ramzi menambahkan pihaknya tetap otpimis bahwa pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2008 akan tetap berada di atas 30 persen. "Minimal sama dengan tahun ini," katanya.
Ia menilai, pertumbuhan pembiayaan tersebut karena dipicu oleh keluarnya beberapa aturan yang kemungkinan pada 2008 akan diterbitkan yaitu diantaranya masalah pajak berganda yang dirasakan oleh bank syariah.
"Bila bank pajak ini bisa keluar, pembiayaan kan lebih baik karena biaya untuk pembiayaan lebih murah," katanya.
"Kondisi perlambatan terjadi terutama di awal tahun yang telah berlangsung sejak akhir 2006," Demikian outlook 2008 yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengenai perkembangan bank syariah yang disampaikan pada diskusi Bank Indonesia dengan wartawan di Jakarta, Senin (7/1).
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Ramzi A Zuhdi menyatakan salah satu kendala penyaluran kredit tersebut akibat peningkatan pembiayaan bermasalah. Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing) yang mencapai 6,26 persen.
"Sehingga hal ini menyita konsentrasi perbankan untuk menangani hal itu terlebih dulu," katanya.
Sedangkan NPF neto perbankan syariah tahun 2007 disebutkan sebesar 4,0 persen atau masih tergolong terkendali.
Laporan tersebut menyatakan peningkatan NPF tersebut terutama didorong oleh sektor perdagangan dan konstruksi.
Selain itu, perlambatan pertumbuhan juga dipicu oleh adanya persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional seiring dengan semakin menurunnya suku bunga perbankan.
Sementara itu, Ramzi menambahkan pihaknya tetap otpimis bahwa pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2008 akan tetap berada di atas 30 persen. "Minimal sama dengan tahun ini," katanya.
Ia menilai, pertumbuhan pembiayaan tersebut karena dipicu oleh keluarnya beberapa aturan yang kemungkinan pada 2008 akan diterbitkan yaitu diantaranya masalah pajak berganda yang dirasakan oleh bank syariah.
"Bila bank pajak ini bisa keluar, pembiayaan kan lebih baik karena biaya untuk pembiayaan lebih murah," katanya.
Dekopin Minta Perpres tentang Penanaman Modal Ditinjau kembali
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal agar sesuai dengan mandat konstitusi.
"Dekopin mengharapkan pemerintah dengan tegas merumuskan kembali ketentuan yang ada agar terselenggara perlindungan kepada kepentingan rakyat jelata," kata Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Adi Sasono, di Jakarta, Senin (7/1).
Ia mengatakan, dalam kaitan ini Dekopin menegaskan pentingnya pembatasan kepemilikan oleh asing terutama dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan kaitannya dengan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007.
Dekopin menyesalkan diizinkannya pemilikan asing dalam peraturan tersebut secara besar-besaran. "Hal ini jelas misalnya untuk industri farmasi dengan kepemilikan asing sampai dengan 75 persen, perusahaan asuransi sampai dengan 80 persen, perbankan 95 persen, penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap tertutup dan jaringan bergerak sampai dengan 65 persen di mana seharusnya
diperuntukkan bagi BUMN, swasta, atau koperasi," katanya.
Menurut dia, mengundang dan mengizinkan pihak asing memasuki sektor-sektor tersebut berarti membuka peluang bagi kolonisasi asing terhadap ekonomi nasional.
Pada dasarnya Dekopin amat mendukung sikap politik Presiden RI yang menegaskan pentingnya pelaksanaan ekonomi pasar yang berorientasi sosial.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung upaya untuk mengkoreksi pemilikan asing melalui pembatasan penguasaan dan pemilikan asing.
Adi berpendapat, semua pihak harus mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah secara khusus dalam hal pemberantasan korupsi serta penertiban penggunaan anggaran agar pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal.
Pada kesempatan yang sama Dekopin juga mendukung percepatan penanganan darurat bencana secara lebih partisipatif. "Ini adalah tugas kolektif seluruh bangsa serta upaya pemulihan ekonomi rakyat di daerah bencana," kata Adi Sasono.
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal agar sesuai dengan mandat konstitusi.
"Dekopin mengharapkan pemerintah dengan tegas merumuskan kembali ketentuan yang ada agar terselenggara perlindungan kepada kepentingan rakyat jelata," kata Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Adi Sasono, di Jakarta, Senin (7/1).
Ia mengatakan, dalam kaitan ini Dekopin menegaskan pentingnya pembatasan kepemilikan oleh asing terutama dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan kaitannya dengan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007.
Dekopin menyesalkan diizinkannya pemilikan asing dalam peraturan tersebut secara besar-besaran. "Hal ini jelas misalnya untuk industri farmasi dengan kepemilikan asing sampai dengan 75 persen, perusahaan asuransi sampai dengan 80 persen, perbankan 95 persen, penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap tertutup dan jaringan bergerak sampai dengan 65 persen di mana seharusnya
diperuntukkan bagi BUMN, swasta, atau koperasi," katanya.
Menurut dia, mengundang dan mengizinkan pihak asing memasuki sektor-sektor tersebut berarti membuka peluang bagi kolonisasi asing terhadap ekonomi nasional.
Pada dasarnya Dekopin amat mendukung sikap politik Presiden RI yang menegaskan pentingnya pelaksanaan ekonomi pasar yang berorientasi sosial.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung upaya untuk mengkoreksi pemilikan asing melalui pembatasan penguasaan dan pemilikan asing.
Adi berpendapat, semua pihak harus mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah secara khusus dalam hal pemberantasan korupsi serta penertiban penggunaan anggaran agar pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal.
Pada kesempatan yang sama Dekopin juga mendukung percepatan penanganan darurat bencana secara lebih partisipatif. "Ini adalah tugas kolektif seluruh bangsa serta upaya pemulihan ekonomi rakyat di daerah bencana," kata Adi Sasono.
Terminal Pulogadung Mulai Kumuh
Fasilitas umum di areal Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Pulogadung ternyata, Jaktim banyak yang rusak, alias tidak layak. Semisal ruang tunggu, tempat duduk, atap terminal bus, lisplang, plafon, tong sampah, toilet, dan lampu penerangan banyak yang mati.
Kerusakan prasana umum juga terlihat pada jalanan di areal terminal ini. Kepala Terminal Bus AKAP Pulogadung, Pardjiman tak menampik banyaknya layanan umum di terminal tersebut. Menurutnya, upaya untuk melakukan pembenahan itu sudah diajukan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan (Dishub). Dia berkeyakinan, dalam tahun 2008 ini semua fasilitas yang mengalami kerusakan itu sudah bisa diperbaiki.
Menurut dia, perbaikan terhadap fasilitas umum yang mengalami kerusakan itu memang perlu segera dilakukan. Hal tersebut mengingat, tingkat aktivitas di Terminal Pulogadung ini cukup tinggi. Menurut dia, bus AKAP yang masuk ke Terminal Pulogadung setiap harinya memang sudah berkurang dibandingkan tahun-tahun lalu. Saat ini, kata dia, hanya ada sekitar 220 bus rata-rata setiap hari yang masuk terminal itu. Adapun jumlah penumpang setiap harinya mencapai 4.000 orang.
Jumlah tersebut, kata dia, memang tidak sebanyak ketika terminal-terminal lain tidak memberangkatkan bus-bus trayek AKAP. Sebab, kata dia, kini ada sekitar empat terminal yang juga memberangkatkan atau menjadi pangkalan bus AKAP. Di antara terminal tersebut disebutkan seperti terminal Kalideres, Terminal Rambutan, Tanjung Priok, dan Grogol. Karena itu, jumlah bus yang masuk ke Terminal Pulogadung tidak sebanyak dulu.
Kendati demikian, bus-bus angkutan kota, papar dia, tetap masuk ke Terminal Pulogadung ini. Informasi yang diperoleh, Terminal Pulogadung akan direlokasi ke Terminal Pulogebang. Di terminal itu, nantinya akan dilalui langsung oleh busway. Sedangkan terminal lama diusulkan menjadi taman kota.
Jumlah Rekening Syariah Minim
Meskipun pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat tetapi jumlah masyarakat yang menyimpan dananya di bank-bank syariah atau unit usaha syariah, masih minim. Pada akhir 2007, jumlah rekening masyarakat di bank syariah baru mencapai 3.500 rekening atau hanya 0,0041 persen dari jumlah rekening di bank konvensional yang mencapai 85 juta rekening.
Meskipun pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat tetapi jumlah masyarakat yang menyimpan dananya di bank-bank syariah atau unit usaha syariah, masih minim. Pada akhir 2007, jumlah rekening masyarakat di bank syariah baru mencapai 3.500 rekening atau hanya 0,0041 persen dari jumlah rekening di bank konvensional yang mencapai 85 juta rekening.
Jumlah 3.500 rekening itu mencakup rekening dana pihak ketiga (DPK) dan rekening pembiayaan syariah. ''Kalau perbankan syariah bisa meraih 20 juta rekening saja itu sudah sangat bagus,'' kata Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Ramzi A Zuhdi, pada wartawan dalam diskusi BI dengan wartawan, di Jakarta, Senin (7/1).
Dengan melihat jumlah rekening perbankan syariah yang masih sangat sedikit itu, ungkap Ramzi, potensi untuk ekspansi sebenarnya masih amat besar. Dikatakannya, masih banyak kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam melakukan penetrasi ke masyarakat. Di antara kendala itu adalah minimnya pengetahuan masyarakat soal bank syariah, minimnya promosi serta masih kurangnya sumber daya manusia.
Dijelaskan Ramzi, hingga akhir 2007, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 1,77 persen atau senilai Rp 33 triliun. Meski demikian, ia mengaku optimistis target pangsa pasar syariah sebesar lima persen pada akhir 2008 dapat tercapai. Target pangsa pasar lima persen itu, ujar Ramzi, bisa dicapai dengan melakukan akselerasi pertumbuhan bank syariah dan berbagai stimulus. Kata dia, untuk mendorong munculnya produk-produk syariah yang baru, BI akan mengeluarkan Surat Edaran Kodifikasi tahap dua. Kodifikasi ini berisi daftar produk-produk maupun fatwa terkait praktik perbankan syariah yang belum terdapat di Indonesia tapi sudah ada di luar negeri.
Jika bank syariah dalam negeri ingin mengeluarkan produk yang terdapat dalam buku kodifikasi tersebut, papar Ramzi, tidak dibutuhkan izin. ''Misalnya saja variasi dari skema jual beli yang belum banyak terdapat di Indonesia,'' ujar dia. Kebijakan yang lain adalah rencana dilakukannya penyeragaman analisis pembiayaan untuk kredit di bawah Rp 100 juta. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perbankan syariah dari sisi suplai.
Di sisi permintaan, menurut Ramzi, promosi perbankan syariah masih jauh dibanding promosi konvensional. BI mencatat promosi perbankan syariah pada 2007 baru dua persen atau sebesar Rp 91,3 miliar dari total promosi perbankan nasional. Ia mengungkapkan, BI akan mempergencar promosi perbankan syariah, misalnya melalui iklan layanan masyarakat.
Ramzi menambahkan, pangsa pasar lima persen itu juga dapat diraih jika UU Sukuk dan masalah pajak ganda dapat diatasi tahun ini. Hingga akhir November 2007, pertumbuhan aset bank syariah mencapai 30,6 persen dibanding posisi Desember 2006.
Pembiayaan melambat
Selain itu, pertumbuhan pembiayaan (penyaluran dana ke masyarakat) yang dilakukan oleh bank syariah sepanjang 2007 mencapai 30,1 persen atau lebih lambat dibandingkan 2006 yang mencapai 34,2 persen. Kondisi perlambatan terjadi terutama di awal tahun yang telah berlangsung sejak akhir 2006.
Selain itu, pertumbuhan pembiayaan (penyaluran dana ke masyarakat) yang dilakukan oleh bank syariah sepanjang 2007 mencapai 30,1 persen atau lebih lambat dibandingkan 2006 yang mencapai 34,2 persen. Kondisi perlambatan terjadi terutama di awal tahun yang telah berlangsung sejak akhir 2006.
Hal itu terungkap dalam outloo 2008 yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengenai perkembangan bank syariah. Ramzi menyatakan salah satu kendala penyaluran pembiayaan itu adalah meningkatnya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing, NPF) yang mencapai 6,26 persen. ''Sehingga hal ini menyita konsentrasi perbankan untuk menangani hal itu terlebih dulu,'' katanya.
Sedangkan NPF netto perbankan syariah 2007 disebutkan sebesar 4,0 persen atau masih tergolong terkendali. Laporan itu juga menyatakan peningkatan NPF tersebut terutama didorong oleh sektor perdagangan dan konstruksi. Selain itu, perlambatan pertumbuhan juga dipicu oleh adanya persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional seiring dengan semakin menurunnya suku bunga perbankan.
IAI: Standar Akuntansi Zakat Rampung Maret 2008
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memproyeksi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) zakat akan rampung akhir Maret mendatang. Pasalnya, sejumlah tahapan penyusunan rancangan PSAK tersebut telah rampung. ''Saya kira akhir Maret ini, PSAK Zakat sudah bisa disahkan,'' kata Direktur Teknik IAI, Sriyanto.
Menurut Sriyanto, pembahasan PSAK Zakat oleh tim kecil (Task Force) telah rampung pada 18 Desember 2007. Rencananya, hasil pembahasan tim kecil itu akan diserahkan secara resmi kepada Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada 15 Januari mendatang. ''(Hasil pembahasan) akan diserahkan ke Komite Akuntansi Syariah (KAS) secara formal pada 15 Januari. Tapi secara substansi sudah dilaporkan dalam rapat akhir Dewan Standar Akuntansi bulan lalu,''ujar dia.
Menurut Sriyanto, pembahasan rancangan PSAK Zakat oleh KAS kemungkinan berlangsung cukup singkat sekitar dua pertemuan intensif. Karena itu, ia memprediksi pembahasan oleh KAS hanya memakan waktu sekitar satu bulan. ''Jadi, pembahasan oleh Komite Akuntansi Syariah paling sebulan ini selesai dan Februari mulai pembahasan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan,red),'' katanya.
Pembahasan rancangan PSAK oleh DSAK, menurut Sriyanto, diperkirakan memakan waktu relatif singkat sekitar sebulan. Pasalnya, rancangan tersebut telah dibahas dalam beberapa tahapan. ''Jadi, sudah difilter beberapa kali, baik melalui task force ataupun komite akuntansi syariah. Saya kira pembahasan oleh DSAK akan berjalan dengan cepat,'' kata dia.
Karena itu, Sriyanto memperkirakan, pada akhir Februari, draf eksposur rancangan PSAK Zakat sudah bisa diterbitkan. Selanjutnya, draf tersebut akan dibagikan kepada seluruh pengguna akuntansi zakat untuk menjaring saran. ''Ini (Distribusi draf eksposur) akan memakan waktu satu bulan. Jadi, akhir Maret PSAK baru bisa disahkan,'' ungkap dia.
Sriyanto menyebutkan, PSAK Zakat kemungkinan besar akan menggunakan akuntansi dana (fund accounting) dalam mencatat sumber dana lembaga amil zakat (LAZ). Hal itu dikarenakan pola akuntansi dana dinilai paling cocok dengan LAZ. ''Konsep yang kita gunakan bagi entitas lembaga pengelola zakat adalah fund accounting,'' katanya.
Ketua Umum Forum Zakat (FoZ), Hamy Wahjunianto, mengaku hingga kini memang LAZ belum menggunakan akuntansi khusus zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, sambung Hamy, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. ''Saat ini kita masih pake akuntansi konvensional. Kalau auditor mengaudit kita menggunakan PSAK 45 yang digunakan perusahaan. Padahal, ada banyak istilah yang berbeda,'' katanya.
Hamy mencontohkan, dengan mengacu pada PSAK 45, auditor mencatat biaya pengiriman dokter ke daerah bencana sebagai biaya operasional kantor. Padahal, biaya tersebut seharusnya masuk dalam biaya operasional program. ''Kondisi ini jelas menjadi masalah bagi kami,'' katanya. Karena itu, Hamy berharap, dengan diterbitkannya PSAK Zakat tahun ini, berbagai masalah yang muncul akibat penggunaan PSAK 45 dapat teratasi.
Menanti Amerika Resesi
Sontak semua terkejut ketika harga minyak mencapai level 100 dolar AS per barel. Meskipun pada akhir 2007 kemungkinan ini sudah bisa diprediksi, tetap saja semua pihak terhenyak dengan fakta tersebut. Muncul sebuah pertanyaan, apakah benar Amerika Serikat (AS) menuju resesi?
Sontak semua terkejut ketika harga minyak mencapai level 100 dolar AS per barel. Meskipun pada akhir 2007 kemungkinan ini sudah bisa diprediksi, tetap saja semua pihak terhenyak dengan fakta tersebut. Muncul sebuah pertanyaan, apakah benar Amerika Serikat (AS) menuju resesi?
Dalam pidato akhir tahunnya, Presiden AS, George Walker Bush, mengatakan, ''Pilar ekonomi kita terbukti kokoh, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan yang kita hadapi''. Namun itu hanyalah retorika. Kenyataannya, ekonomi AS pada 2008 justru diawali dengan awan gelap. Laporan bulanan AS menyatakan, sektor manufaktur mengalami kemunduran. Itu adalah penurunan paling dalam selama lima tahun terakhir. Meskipun hanya laporan satu bulan, tapi menurut dugaan Institute Supply Management (ISM), perekonomian akan semakin buruk dari dugaan semula.
Warisan 2007 masih menjadi beban bagi AS. Bahkan The Fed khawatir dengan pertumbuhan perekonomian negara sepanjang 2008. Bukan tidak mungkin The Fed akan kembali memangkas tingkat suku bunganya. Beberapa analis memprediksikan The Fed masih akan memangkas suku bunganya untuk memperkuat perekonomian negara.
Hal itu merupakan pukulan telak bagi bank sentral setelah tiga kali menurunkan suku bunganya sejak September 2007 silam. Tiga kali menurunkan suku bunga tapi krisis kredit macet belum juga tertangani. Padahal sebelumnya The Fed sesumbar, hanya dengan dua kali pemangkasan, krisis sudah bisa ditangani.
Kondisi itu diperburuk dengan kenaikan harga minyak pada pekan pertama 2008 yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah, 100 dolar AS per barel. Meskipun itu hanya untuk perdagangan kecil, yaitu 1.000 barel saja dari sekian banyak transaksi harian tapi tetap berpengaruh. Hal itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman dengan kondisi AS.
Kenaikan harga itu diperparah dengan pernyataan Departemen Energi AS yang melaporkan, pasokan minyak dalam negeri turun. Belum lagi OPEC menyatakan, minyak mentah hanya bisa dipasok negara-negara anggotanya paling lama sampai 2024.
Banyak ekonom yang mengatakan terlalu cepat untuk menyatakan resesi. Mereka lebih senang mengatakan, perekonomian AS sedang tidak menjanjikan. ''Yang jelas, risiko resesi naik tajam,'' kata David Wyss, Ketua Ekonom Standard & Poors. Ia menambahkan, ''Kita semakin mendekati rintangan yang bisa membawa resesi pada paruh pertama tahun ini.'' Kemungkinan resesi ini sudah mulai tampak sejak kuartal ketiga 2007. Ketika itu pertumbuhan ekonomi AS berjalan lambat, hanya 4,9 persen. Apalagi terjadi krisis kredit macet di sektor perumahan. Muncul spekulasi bila ekonomi AS akan sampai pada minus pertumbuhan.
Namun bagi sebagian analis, hal tersebut tidak bisa menjadi dasar jika badan statistik belum melaporkan datanya. ''Kalau memang akan ada resesi, mungkin saja tapi baru permulaan,'' kata Nigel Gault, ekonom dari Global Insight. Sampai saat ini, lanjut dia, kita belum tahu hanya dengan melihat data dua atau tiga bulan saja. ''Kita harus membacanya secara keseluruhan, melihat lagi angka-angka di Bulan Desember, Januari, Februari. Saya kira dari situ baru kita bisa tahu, apakah memang kita ini menuju resesi,'' Gault.
Ekonomi AS diperkirakan melambat tajam pada triwulan keempat, Oktober hingga Desember. Diperkirakan pertumbuhannya hanya sekitar 1,5 persen bahkan lebih rendah lagi. Begitu juga pada tiga bulan pertama 2008. Beberapa analis menilai akan melemah. Kekhawatiran terbesar para ekonom adalah masyarakat mengurangi konsumsinya dan pengusaha enggan mempekerjakan karyawan.
Hal tersebut membuat perekonomian menjadi mundur sehingga kemungkinan resesi semakin besar. Asosiasi Bankir AS American Bankers Association mengatakan, keterlambatan pembayaran kredit kepada perbankan bisa menjadi salah satu indikasi resesi. Menurut Ketua Ekonom Asosiasi Bankir Amerika, James Chessen, keterlambatan selama musim panas 2007 lebih buruk daripada 2001.
Harga Elpiji Industri Naik 25-35 Persen
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual gas elpiji ke pelanggan industri untuk kemasan bulk (curah) dan tabung 50 kilogram (kg). Harga gas elpiji kemasan bulk mengalami kenaikan sebesar 25,2 persen, sedangkan untuk kemasan tabung 50 kg naik 35,5 persen.
Ketentuan tersebut sesuai Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) No. Kpts-798/ F00000/2007-S3 tanggal 30 November 2007. Patokan harga baru ini berlaku untuk penjualan terhitung mulai tanggal 7 Januari 2008.
Dengan penyesuaian harga ini, maka harga elpiji kemasan bulk mengalami kenaikan dari Rp 5.852 per kg menjadi Rp 7.329,74 per kg atau naik sebesar 25,2 persen. Sedangkan untuk kemasan 50 kg naik sebesar 35,5 persen dari sebelumnya Rp 5.852 per kg menjadi Rp 7.932,33 per kg. Pengguna gas elpiji kemasan bulk dan tabung 50 kg adalah sektor industri dan komersial skala menengah hingga skala besar. Antara lain industri kaca, gelas, keramik, hotel taraf internasional, dan restoran besar.
Penyesuaian harga jual elpiji kemasan bulk dan tabung 50 Kg, menurut Kadiv Komunikasi Pertamina Wisnuntoro, perlu dilakukan karena kondisi harga minyak mentah (CP) Aramco saat ini mengalami peningkatan sangat signifikan. Harga CP Aramco rata-rata tahun 2006, jelas dia, sebesar 512,8 dolar AS per metrik ton (MT). Sedangkan harga rata-rata sepanjang tahun 2007 sebesar 611,7 dolar AS per MT atau mengalami kenaikan sebesar 19,29 persen.
Sementara itu harga keekonomian (harga pasar, red) elpiji jika mengacu CP Aramco bulan Januari 2008, tambah Wisnuntoro, adalah Rp 10.569 per kg untuk tabung 50 kg. Sedangkan harga keekonomian untuk kemasan bulk sebesar Rp 10.366 per kg. ''Dengan kenaikan ini maka harganya sudah mendekati harga keekonomian, dengan asumsi dan kondisi terkini,'' papar Wisnuntoro di Jakarta, Senin (7/1).
Sedangkan untuk harga jual gas elpiji tabung ukuran 12 kg dan 3 kg, ditegaskannya tidak mengalami perubahan. Harga gas elpiji tabung 12 kg dan 3 kg, tetap dipatok Pertamina sebesar Rp 4.250 per kg di tingkat agen. Sebelumnya, harga gas kota untuk rumah tangga dipastikan naik per 1 Desember. Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan sudah mengantongi izin dari BPH Migas untuk kenaikan harga antara 30-50 persen. Dirut PGN, Sutikno, mengatakan hal ini di sela Pakta Integritas BP Migas, Selasa (26/11). ''Harga gas kota untuk rumah tangga per 1 Desember naik. Naiknya besar karena sudah lama tidak naik,'' kata Sutikno.
Namun, Sutikno mengklaim harga gas kota masih lebih irit ketimbang gas LPG apalagi minyak tanah (mitan). Bila dihitung secara rata-rata dengan mitan, per meter kubik harga gas itu masih dua ribu rupiah. Sedangkan minyak tanah, harga konsumen bisa diatas dua ribu rupiah. ''Gas kota jauh lebih murah,'' tandasnya.
Sementara bila bersanding dengan LPG, gas kota bisa setengah lebih murah. Diperkirakan, tiap bulan konsumen gas kota hanya membayar sekitar Rp 30 ribu. Sedangkan bila konsumen membeli tabung LPG seharga Rp 60 ribu.
Namun murahnya harga konsumsi ini belum diimbangi oleh masalah jaringan distribusi. Gas kota memang belum banyak digunakan. Ia hanya populer di sejumlah daerah, seperti Palembang. Untuk Jakarta, gas kota baru menjamah daerah rumah susun dan sejumlah kecil wilayah seperti Serpong dan Bekasi serta Klender.
Harga Minyak Hantam Rupiah
Kurs rupiah terhadap dolar AS di Pasar Spot Antar Bank Jakarta, Senin pagi (07/1) merosot mendekati angka Rp 9.450 per dolar AS. Hal tersebut dikarenakan para pelaku pasar antusias berburu dolar AS, menyusul melonjaknya harga minyak yang menyentuh angka 100 dolar AS per barel.
Dengan demikian, nilai tukar rupiah itu merosot sekitar 21 poin, dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp 9.424/ Rp9.440 per dolar AS. Menurut pengamat pasar uang, Edwin Sinaga, para pelaku pasar antusias memburu dolar AS dan hal tersebut sehingga menekan rupiah terperosok ke bawah. Semua itu terjadi karena mereka khawatir akan melonjaknya agka inflasi di dalam negeri.
Edwin mengatakan, meski ekonomi dalam negeri AS pun tengah dalam masalah, para pelaku pasar tetap merasa lebih aman membeli dolar ketimbang memegang rupiah. "Apalagi, bagaimanapun citra dolar masih tinggi," kata Edwin. Dengan alasan itulah, kata Edwin, ke depan rupiah akan cenderung lebih sulit terjaga, sekalipun Bank Indonesia saat ini memiliki cadangan devisa cukup besar. "Ke depan, dengan potensi gejolak politik menjelang pemilihan umum, kami memprediksi nilai rupiah akan lebih merosot lagi," kata Edwin.
Peringatan yang sama juga disampaikan ekonom Indonesia yang tengah menjadi peneliti tamu di Universitas Teknologi Queensland (QUT), Muhammad Handry Imansyah. "Dengan berbagai alasan, tak ada jaminan harga minyak akan bergerak turun. Bila harga bertengger di kisaran 100 dolar AS atau bahkan lebih, berbagai implikasi yang merugikan Indonesia akan muncul," kata Handry di Brisbane, Australia, Senin (07/1).
Menurut Handry, melambatnya perekonomian dunia akibat melonjaknya arga minyak akan menurunkan permintaan ekspor Indonesia. Padahal, eksporlah yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. "Itu bisa berdampak, antara lain, nilai kenaikan ekspor mungkin tidak seperti apa yang diharapkan," kata dia.
Dampak lain yang mudah diduga adalah melonjaknya inflasi di dalam negeri akibat barang-barang impor (imported inflation). Persoalan semakin pelik, karena kenaikan itu pun akan memperlambat sektor industri, erutama sektor riil. "Padahal kita tahu, sektor riil kita sendiri belum sepenuhnya pulih sebagaimana sebelum krisis sepuluh tahun lalu," kata Handry.
Selain kenaikan harga minyak, Handry menilai, faktor-faktor lain seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, serta kurs Rupiah terhadap dolar AS pun diperkirakan akan bergerak ke arah negatif dan bergerak saling memperkuat. Akibat terjadinya efek sinergi itu, menurut Handry, bisa jadi defisit keuangan pun mungkin jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.
Proyek Laptop Murah Terancam
Proyek OLPC bertujuan untuk mendorong pembelajaran anak-anak di negara-negara miskin lewat laptop yang dibangun khusus dengan harga tak lebih dari 100 dolar AS. Keluarnya Intel dari proyek ini adalah pukulan bagi OLPC. Pasalnya, selama ini hanya sedikit negara maju yang mau memberi bantuan dana untuk produksi laptop dalam jumlah besar.
Intel bergabung dalam proyek OLPC pada bulan Juli 2007 dan secara luas diperkirakan akan membangun laptop murah dengan chip Intel. Banyak kalangan memperkirakan mesin ini akan diperkenalkan pada pameran teknologi CES yang dibuka di Las Vegas, Ahad (5/1). Versi pertama laptop murah OLPC, XO, dirakit dengan menggunakan chip buatan perusahaan saingan Intel, AMD. Laptop dengan warna khas hijau dan putih itu dirancang khusus untuk anak-anak dan dibuat untuk digunakan di negara-negara miskin dan bisa diaktifkan dengan baterei yang diengkol dengan tangan.
Juru bicara Intel, Chuck Mulloy, mengatakan, mereka memutuskan untuk keluar dari proyek OLPC karena organisasi itu meminta Intel untuk tidak memasarkan laptop murah saingan XO. Intel mempromosikan laptop murah buatan mereka sendiri, Classmate, di tempat-tempat yang sama dengan proyek OLPC. ''OLPC meminta Intel untuk berhenti mendukung platform non-OLPC, termasuk PC Classmate dan memusatkan perhatian pada proyek OLPC saja,'' kata Mulloy kepada BBC.
Mulloy menambahkan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh pemakaian chip AMD pada laptop pertama OLPC. Sampai sejauh ini OLPC belum memberi komentar. Sebelum keterlibatan Intel, pendiri OLPC Nicholas Negroponte mengecam perusahaan pembuat chip itu yang dia tuduh berusaha mengacaukan kerja proyek tersebut.
Awalnya, Negroponte ingin agar laptop dijual seharga 100 dolar AS. Namun, pada uji coba di Nigeria dan Uruguay, laptop dijual dengan harga 188 dolar AS. Harga rendah bisa dicapai jika pemerintah negara tempat laptop dijual membeli komputer murah itu dalam jumlah besar sekitar satu juta. Tetapi, sampai sejauh ini pesanan berjumlah besar belum muncul.
Dalam upaya untuk mendorong jumlah pemesanan laptop, OLPC menggelar program 'Beri Satu, Dapat Satu' di Amerika Serikat antara tanggal 12 Desember hingga 31 Desember. Dengan ini, anggota masyarakat bisa membeli dua laptop murah XO. Satu untuk diri mereka sendiri dan satu lagi untuk proyek OLPC di tempat lain.
Menjaga Cakrawala Indonesia dari Sampah Antariksa
Saat sebuah benda angkasa jatuh di petak sawah milik Nyoman Miasa, di Banjar Glumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali pada awal tahun 2008 lalu, semua mempertanyakan: apakah benda yang jatuh itu meteorit ataukah satelit? Para peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) langsung melakukan kajian akan peristiwa itu.
Berbagai analisis pun dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh peneliti orbit, astronomi, dan astrofisika Lapan, Abdul Racman dan Nizam Ahmad. Mereka langsung memantau berbagai pergerakan benda antariksa buatan manusia yang berada di orbit. Dengan menggunakan Perangkat Analisis Terpadu Cuaca Antariksa, Gangguan Orbit dan Operasional Satelit (PAT Orbit), Racman dan Nizam melakukan pengamatan mengenai kemungkinan adanya benda antariksa buatan manusia, seperti satelit yang jatuh ke bumi saat ini.
Dari analisis orbit menggunakan PAT Orbit, diketahui bahwa pada 1 Januari 2008, terdapat dua objek benda antariksa yang jatuh ke bumi. Kedua benda angkasa ini memiliki proyeksi lintasan di bumi yang hampir melintas di atas Gianyar Bali. Salah satu objek benda antariksa yang jatuh itu adalah SL-12 R/B (AUX Motor). Tapi, pada saat kejadian pukul 1 Januari, tepatnya pada pukul 01.00 Wita, objek benda antariksa ini tidak melintasi Gianyar. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa objek benda antariksa yang jatuh di Gianyar, Bali, kemungkinan besar adalah meteorit, bukan benda antariksa buatan manusia.
Setiap harinya, Lapan memang bertugas untuk mengawasi cakrawala Indonesia dari kemungkinan kejatuhan benda-benda luar angkasa. Baik itu benda luar angkasa alami (meteorit atau asteroid) maupun benda luar angkasa buatan manusia (satelit atau bagian-bagian dari roket). ''Tapi, yang saat ini harus menjadi perhatian bersama adalah mengenai kemungkinan jatuhnya benda antariksa buatan manusia,'' kata Kepala Pusat Sains Antariksa Lapan Bandung, Sri Kaloka Prabatasari.
Benda antariksa buatan manusia ini sangat berbahaya jika jatuh di kawasan pemukiman. Tapi, bukan itu saja. Saat ini, sebagian besar satelit ataupun benda antariksa buatan manusia yang mengorbit di luar angkasa, dilengkapi dengan teknologi nuklir. Jadi, jika jatuh, ada bahaya radiasi yang harus diwaspadai.
Kemungkinan berbagai benda antariksa buatan manusia jatuh di Indonesia sangatlah besar. Sebagai sebuah negara yang memiliki garis ekuator terbesar di dunia, satu per delapan keliling bumi, Indonesia sangat rentan kejatuhan benda-benda antariksa buatan manusia, milik negara-negara adidaya. Dari data Space Track, sebuah situs resmi yang menyediakan data mengenai satelit saat ini terdapat 32.389 satelit yang berada di orbit di luar angkasa. Angka itu termasuk satelit yang masih aktif dan tidak aktif yang berada di orbit bumi.
Dari jumlah sebanyak itu, hanya 3.243 satelit saja yang masih berfungsi. ''Sisanya merupakan sampah antariksa,'' jelas Abdul Racman, peneliti orbit, astronomi, dan astrofisika Lapan. Negara penyumbang sampah antariksa terbanyak adalah Cina dengan 2.595 buah sampah antariksa. Disusul Amerika Serika 2.562 dan Commonwealth of Independent Staes (dahulu Uni Soviet) sebanyak 2.024 buah.
Menurut Racman, 29 ribuan sampah antariksa yang berada di luar angkasa itu sangat mengganggu. Meski sudah tidak aktif, sampah-sampah antariksa itu masih tetap berada di orbit. ''Semakin padatnya sampah di antariksa itu berpotensi tinggi menyebabkan tumbukan dengan satelit yang masih aktif. Itu bisa merusak satelit yang masih aktif,'' jelas Racman.
Selain bahaya tabrakan, tumpukan sampah di antariksa ini juga berpotensi untuk jatuh ke bumi. Pasalnya, semakin rendah posisi sampah antariksa itu maka semakin cepat akan jatuh ke permukaan bumi. Satelit pada orbit 400 km hingga 900 km bisa bertahan beberap tahun sampai ratusan tahun. Tapi, untuk orbit kurang dari 400 km hanya bisa bertahan beberapa bulan saja.
Sedangkan jika sebuah benda angkasa berada pada ketinggian dibawah 200 kilometer, atau bahkan 180 kilometer, berarti benda angkasa itu terindikasi akan jatuh. Jatuhnya sebuah benda antariksa juga sangat tergantung dengan cuaca antariksa. ''Sebuah satelit di tempatkan di ketinggian 800 kilometer dengan kalkulasi bisa mencapai 100 tahun, baru bisa jatuh. Tapi, kalau terjadi gangguan cuaca antariksa tengah berada dalam kondisi ekstrem, satelit itu bisa jatuh,'' jelas Nizam Ahmad.
Gangguan cuaca antariksa
Diperkirakan pada 2010 nanti, akan terjadi gangguan cuaca antariksa akibat adanya fenomena ledakan di Matahari (flare). Kondisi ini bisa berpengaruh terhadap keberadaan benda antariksa, mulai dari satelit hingga sampah antariksa. Benda-benda antariksa itu bisa jatuh ke bumi. Hingga kini, terdapat sedikitnya, empat sampah antariksa yang jatuh di Indonesia. Keempatnya terjadi berturut-turut pada tahun 1981 (milik Rusia), 1988 (milik Rusia), tahun 2003 (milik Cina), dan tahun 2007 (milik CIS).
Diperkirakan pada 2010 nanti, akan terjadi gangguan cuaca antariksa akibat adanya fenomena ledakan di Matahari (flare). Kondisi ini bisa berpengaruh terhadap keberadaan benda antariksa, mulai dari satelit hingga sampah antariksa. Benda-benda antariksa itu bisa jatuh ke bumi. Hingga kini, terdapat sedikitnya, empat sampah antariksa yang jatuh di Indonesia. Keempatnya terjadi berturut-turut pada tahun 1981 (milik Rusia), 1988 (milik Rusia), tahun 2003 (milik Cina), dan tahun 2007 (milik CIS).
Masalah sampah antariksa ini memang telah dipikirkan oleh berbagai negara di dunia. Untuk mengatasinya, Cina pernah melakukan pemusnahan sampah antariksa. Sebuah satelit miliknya diledakkan dengan menggunakan teknologi laser. ''Tapi dampaknya, justru terdapat serpihan-serpihan yang malah menambah jumlah sampah antariksa,'' jelas Nizam. Untuk menarik sampah antariksa ini dari orbit, Nizam menilai, akan sangat mahal. Menurut dia, diperlukan sebuah wahana antariksa baru untuk menarik berbagai sampah antariksa itu ke bumi.
Upaya untuk mengatasi sampah antariksa ini memang masih tengah dalam pemikiran banyak pakar. Tapi, ancaman kejatuhan benda antariksa ke bumi, khususnya ke Indonesia, tak bisa menunggu hasil penelitian para pakar tersebut. Untuk itu, Lapan mengintensifkan upaya pengawasan terhadap benda-benda antariksa, termasuk sampah antariksa. ''Kami berupaya untuk menjadi early warning system jika sebuah benda antariksa itu jatuh ke bumi, khususnya ke Indonesia,'' tambah Sri Kaloka.
Caranya, dengan perangkat PAT Orbit, Lapan terus melakukan pengidentifikasian benda-benda antariksa yang kemungkinan akan jatuh ke bumi. PAT Orbit ini masih terus dikembangkan oleh Lapan. Nantinya, ada semacam sistem alarm yang akan langsung berbunyi jika sebuah benda antariksa buatan manusia terdeteksi jatuh ke bumi, khususnya di Indonesia.
Resistensi Bakteri Akibat Antibiotika Mengkhawatirkan
Praktik peresepan antibiotika sudah menjadi semacam ritual bagi hampir semua dokter. Bahkan, di pelayanan kesehatan primer, baik puskesmas maupun dokter praktik swasta lebih dari 90 persen pasien dengan keluhan batuk pilek mendapatkan antibiotika. Padahal, lebih dari 87 persen pasien batuk pilek umumnya viral infection yang tidak memerlukan antibiotika.
Hal itu dikemukakan oleh Prof dr Iwan Dwiprahasto MMedSc PhD dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam ilmu farmakologi yang berjudul ''Farmakoterapi Berbasis Bukti: Antara Teori dan Kenyataan'' di Balai Senat UGM, Senin (7/1). Ia mengatakan, hasil metaanalisis menunjukkan bahwa antibiotika tidak lebih baik dibanding plasebo dalam hal meredakan gejala batuk pilek.
Pada orang dewasa, risiko terjadinya efek samping pada kelompok yang mendapat antibiotika hampir dua kali lebih besar daripada kelompok yang mendapat plasebo. Namun demikian, bukti ilmiah pun tidak menyurutkan para dokter untuk tetap meresepkan antibiotika. Di pelayanan kesehatan primer, pemberian antibiotika seolah-olah sudah mendarah daging dan turun temurun. Akibatnya, kata dia, resistensi bakteri yang semula terjadi secara sporadis, dalam dua dekade terakhir ini berubah menjadi sistematis dan sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, terutama di rumah sakit.
Lebih lanjut Iwan yang juga sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Farmakologi Indonesia dan Ketua Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan RSUP Dr Sardjito ini mengatakan, dalam kenyataannya tidak semua obat dapat bernasib baik dan tetap bertahan di pasaran. Ia memberi contoh, ada 548 obat yang disetujui oleh US-FDA selama kurun waktu 1975-1999 lebih dari 10 persen (56 obat) menimbulkan efek samping yang serius hingga menyebabkan kematian.
Sekitar 3 persen dari obat tersebut akhirnya ditarik dari peredaran dan sisanya (8,2 persen) memerlukan perubahan label atau harus memberikan block box warning. Separuh dari obat yang ditarik baru dua tahun beredar di masyarakat. Sedangkan separuh dari obat yang memerlukan perubahan label, efek samping baru terdeteksi rata-rata sekitar tujuh tahun. Hal itu artinya, kata Prof Iwan, sangat banyak kasus-kasus efek samping obat yang serius atau bahkan mematikan, yang tidak pernah terdeteksi selama bertahun-tahun tanpa ada mekanisme monitoring yang memadai.
Sayangnya, ia menambahkan, bukti ilmiah mengenai efek obat yang merugikan, sering datang sangat terlambat, di saat korban-korban telah berjatuhan. Itu pun kadang tidak membuat pemegang kebijakan di bidang obat mampu dengan serta merta menghentikan peredaran suatu obat. Menurut Prof Iwan, pemegang kebijakan obat seolah tidak berdaya menghadapi hegemoni industri farmasi yang secara intens memberikan tekanan politik, psikologis, dan tidak jarang intimidatif, dalam melanggengkan produk yang berbuah bencana. Ia memberi contoh, kasus phenylpropanolamine (PPA) yang marak di penghujung tahun 2000 menjadi salah satu contoh yang mengemuka.
Obat ini dikembangkan sejak awal abad 19 sebagai salah satu komponen obat flu. Beberapa kasus perdarahan intrakranial sejatinya telah mulai dilaporkan tahun 1979 hingga 1992. Namun, tidak satu pun industri farmasi bergeming, apalagi pemegang kebijakan obat. Baru pada akhir Desember 2000 ketika peneliti dari Yale University secara meyakinkan menemukan bukti hubungan antara PPA dengan terjadinya stroke perdarahan, seluruh dunia pun terperanjat. Hampir semua pemegang kebijakan obat di berbagai negara merespons bak pahlawan kesiangan untuk menghentikan sementara peredaran obat yang mengandung PPA. Kepanikan terjadi sesaat dan PPA pun tetap digelontor di pasaran melalui obat-obat flu dalam dosis yang lebih kecil, ungkap Tim Ahli Menteri Kesehatan untuk Evaluasi Harga Obat di Indonesia ini.
wassalam
Rachmad
Independent
Rachmad
Independent
rbacakoran at yahoo dot com
