JAKARTA 4 JANUARI 2008
Dirut Bulog: Pengandalian Harga Beras Kurangi Inflasi
Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah tetap menjaga dan mengendalikan harga beras demi mengurangi dampak inflasi ke depan.
"Pemerintah berjaga-jaga supaya harga beras betul-betul dapat dikendalikan, sama halnya yang dilakukan saat bulan puasa, maupun Lebaran," kata Mustafa, usai Rapat Terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (4/1).
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengakibatkan harga kebutuhan pokok terutama beras melonjak tajam, yang akhirnya berdampak pada inflasi tinggi.
Mustafa mengakui, selama musim banjir di sejumlah lokasi persediaan beras agak terganggu, karena adanya faktor distribusi yaitu perdagangan antar pulau tidak berjalan.
"Namun secara nasional persediaan pangan mencukupi hingga empat bulan ke atas sehingga tidak terlalu dikhawatirkan," katanya.
Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melipatgandakan operasional beras Bulog, dan mempercepat penyaluran Raskin 2008.
"Raskin tahun 2008 diperuntukkan bagi 19,1 juta keluar. Dimana setiap bulan digelontorkan sekitar 191.000 ton," ujarnya.
Ia menuturkan, pada Desember 2007 pengaruh beras terhadap inflasi mencapai 0,17 persen, lebih rendah dibanding Desember 2006 yang mencapai 0,49 persen.
"Memang setiap bulan Desember ada faktor psikologis siklus tahunan dan musim paceklok ditambah isu harga membubung tinggi. Namun karena stok di lapangan tidak kurang maka tidak terlalu berpengaruh terutama memasuki awal tahun berikutnya," katanya.
Mentan: Banjir tak Ganggu Produksi Padi Nasional
Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan gagal panen (puso) tanaman padi yang mencapai 29.722 ha akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah tidak mengganggu produksi padi nasional.
"Banjir tahun ini tidak terlalu mengganggu produksi nasional, bahkan target produksi tahun 2008 masih dapat diproyeksikan meningkat lima persen atau sekitar 60-61 juta ton gabah kering giling," kata Mentan Apriyantono, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/1).
Anton juga menjelaskan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak mengganggu ketahanan pangan.
Pemerintah katanya, terus memonitoring 109.206 ha lahan tanaman padi yang sempat terendam banjir yang berdampak pada rusaknya tanaman padi di sejumlah lokasi.
"Jika lahan tanaman padi terendam lebih dari satu minggu ada kemungkinan puso meningkat, tetapi kalau kurang dari satu minggu relatif puso lebih rendah," katanya.
Menurutnya, banjir tahun ini menyebabkan puso lebih rendah dibanding tahun sebelumnya atau dibanding rata-rata dalam lima tahun.
Tahun 2006, dari 127.577 ha areal persawahan yang terkena banjir sebanyak 51.326 ha di antaranya puso.
Anton menambahkan, bahwa luas tanaman tanam padi tahun 2008 diperkirakan meningkat 300.000 ha dari 2,08 juta ha pada akhir Desember 2007.
Sementara itu, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan. Ia menjelaskan, persediaan beras per 3 Januari 2008 mencapai 1,6 juta ton.
Mustafa menambahkan, terkait dengan bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah, Bulog telah menyalurkan 2.000 ton beras terdiri atas 1.000 ton di Jawa Timur dan 1.000 ton di Jawa Tengah.
Menteri Perekonomian Boediono mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan bahwa saat ini merupakan waktu sangat krusial, namun tidak ada alasan tidak mencapai sasaran kestabilan harga maupun ketersediaan bahan pokok.
"Semua kesiapan pelaksanaan pengamanan baik dari sisi distribusi maupun operasional diserahkan sepenuhnya kepada Bulog secara serentak dan menyeluruh sehingga diharapkan mencapai saaran," kata Boediono.
Target BI-Rate Jangka Panjang 3-4 Persen
Bank Indonesia (BI) menargetkan dalam jangka panjang BI-rate (suku bunga acuan BI) bisa berada di posisi 3-4 persen.
"Target 3-4 persen BI-rate dalam jangka panjang, karena
negara-negara tetangga pada kisaran itu," kata Gubernur BI Buharnuddin Abdullah, seusai acara penyerahan bantuan korban banjir di Surabaya, Jumat (4/1).
Menurut Burhanuddin, saat di ruang tunggu VIP Bandara Juanda, sebenarnya target ini dicanangkan hingga 2010 mendatang di level 4 plus minus 1. "Mudahan bisa berada di 4 minus 1 di 2010," jelasnya.
Sedangkan untuk tahun ini, lanjutnya, sudah dimasukkan di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2008 di level 7,5 persen.
Burhanuddin juga mengatakan bahwa target BI-rate ini tidak tergantung pada target inflasi, melainkan menentukan level BI-rate yang bisa diterima sehingga tidak menimbulkan naiknya inflasi.
Dia menyinggung potensi inflasi tahun ini mencapai 6 persen dari target yang dicanangkan 5 plus minus 1. "Jika ada salah sedikit, sekitar 6,3 persen," tambahnya.
Burhanuddin mengatakan, faktor yang mempengaruhi inflasi ini adalah ekspektasi, kebiasaan, nilai tukar dan pola makanan masyarakat, serta ketersediaan dan distribusinya.
Untuk itu, katanya, peerintah harus memperhatikan ketersediaan dan distribusi pangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang menyebabkan naiknya inflasi.
Ia juga mengatakan, kondisi Indonesia yang saat ini sedang
dilanda bencana alam di berbagai daerah Nusantara.
"Jika penanganan bencana ini tidak cepat ditangani akan menganggu inflasi," kata Burhanuddin.
Mantan Presiden Soeharto Dirawat di Rumah Sakit
Mantan Presiden Soeharto Jumat siang, pukul 14.15 WIB dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Jakarta Selatan untuk mendapatkan perawatan medis.
Penguasa orde baru itu dilaporkan Antara menempati ruang "president suite" Nomor 536 di lantai lima gedung Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
Saat memberikan keterangan kepada pers pada Jumat malam, pejabat sementara Direktur RSPP Djoko Sanjoto mengatakan Presiden RI kedua itu sejak lima hari yang lalu mengeluh tubuhnya lemas.
"Setelah diperiksa ternyata kadar hemoglobinnya rendah, tekanan darahnya turun dan ada oedem atau penimbunan cairan sehingga tubuhnya membengkak," kata Sanjoto yang pada kesempatan itu didampingi Prof.Djoko Rahardjo, ketua tim dokter yang menangani Soeharto.
Ia menjelaskan, sebenarnya tim dokter sudah berusaha menangani masalah kesehatan Soeharto di rumah namun karena kondisinya dinilai memerlukan perawatan intensif akhirnya dia dibawa ke rumah sakit.
Menurut Sanjoto, saat ini kondisi Soeharto stabil dan 100 persen sadar. Rencananya tim dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Sabtu (5/1) untuk lengkapi diagnosa.
"Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh secara lebih teliti dan lengkap, termasuk melakukan memeriksa kondisi jantungnya," katanya.
Prof.Rahardjo menambahkan,"Saat ini tim dokter sedang sibuk memasang selang infus ke tubuh Soeharto, supaya kalau perlu obat bisa dimasukkan dengan mudah."
Sementara itu mantan Mensesneg Moerdiono nampak membesuk pak Harto.
Komnas HAM Ajukan Tiga Calon Baru Sekjen
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengajukan tiga nama baru calon Sekretaris Jenderal Komisi pada Tim Penilai Akhir (TPA).
"Karena itu, kami meminta agar TPA mempercepat proses seleksi agar posisi tersebut segera terisi," kata Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat (4/1).
Ifdal menambahkan, pihaknya masih melakukan penjaringan kepada Departemen/Kementerian atau lembaga negara yang berminat terhadap posisi ini. "Kami masih mencari nama-nama eselon satu di Departemen. Kalau sudah ada akan kami umumkan," katanya.
Pengajuan tiga calon baru itu, menyusul penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Bambang SP sebagai calon Sekjen Komnas. "Dari klarifikasi yang telah dilakukan, calon ini (Bambang) memang memiliki kesalahan administrasi," kata Ifdal.
Tentang apakah kesalahan administrasi itu terkait penolakan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X karena mantan Sekretaris Daerah DIY ini mempunyai catatan masalah hukum, Ifdal menegaskan, "Ini kesalahan administrasi saja, bukan itu."
Dijelaskannya, dalam prosedur pemilihan Sekjen, Bambang SP tidak bisa lagi dipaksakan untuk tetap menjadi Sekjen Komnas HAM. Terlebih lagi Presiden tidak setuju. "Ya seleksi ulang yang harus kami lakukan," ujarnya.
